MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

TEMATIK KEJAHATAN DUNIA MAYA

Jun-18-2010 By Supanto

BAHAN UKD 4 UNTUK TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI. Sebagai tugas mahasiswa diambilkan dari bahan-ahan pustaka. Harap mempelajari pustaka diwajibkan.

KOLEKSI TOTAL
TUGAS TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI

BAHAN DISKUSI KULIAH TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DIAMBIL DARI BERBAGAI BAHAN PUSTAKA

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN MASALAH
JURISDIKSI TINDAK PIDANA MAYANTARA

OLEH:

1. PRAMANA GALIH SAPUTRA (E0007039)
2. RIFANTI LAELASARI KP. (E0007046)
3. CHANDRA PRADIPTA (E0007104)
4. DENISYA NB. (E0007110)
5. ENDBRAM RIADYTIA (E0007122)
6. HELZA FRASIKA (E0007145)
7. INDRIA KUSUMA W. (E0007150)
8. OKKY SURYA P.A. (E0007175)
9. RENNYZA HARSYAHNI (E0007193)
10. TUHU SETIAWAN (E0007231)

A. Pengantar
Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai aspek kajian hukum pidana, khususnya masalah kebijakan kriminalisasi dan yurisdiksi dalam tindak pidana mayantara. Dengan istilah tindak pidana mayantara penulis maksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (cyber space) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah cyber crime.
Tulisan ini tidak bermaksud membahas masalah kebijakan kriminalisasi dan jurisdiksi yang ada di dalam RUU Teknologi Informasi karena sepengetahuan penulis RUU-nya belum ada.

B. Kebijakan Kriminalisasi
Pembahasan masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi tentunya terkait dengan masalah kebijakan kriminalisasi yang berhubungan dengan cyber crime (untuk selanjutnya disingkat CC).
Masalah CC memang sepatutnya mendapat perhatian dalam Seminar Penyusunan RUU Teknologi Informasi ini. Dalam International Information Industry Congress IIIC 2000 Millenium Congress yang diselenggarakan di Quebee pada 19 September 2000, Asosiasi Teknologi Informasi Canada (Information Technology Association of Canada atau ITAC) juga sangat mengkhawatirkan masalah ini. Hal ini terlihat dari makalah yang disampaikan ITAC dengan judul IIIC Comon Views Paper On: Cyber Crime. Kekhawatiran senada juga terungkap dari pendapat Panitia Kerja Perlindungan Data (Data Protection Working Party) Dewan Eropa yang menyatakan bahwa CC merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi (Cyber crime is part of the seamy side of the Information Society).
Kebijakan kriminalisasi meruakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang data dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).
Dalam upaya atau kebijakan penangulangan CC (cyber crime) dengan hukum pidana, lokakarya/workshop mengenai komputer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa egara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure). Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/ legislasi) di bidang penanggulangan CC, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah CC bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.
Sehubungan dengan uraian di atas, menarik untuk disimak langkah-langkah yang ditempuh oleh 41 negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (Council of Europe) dalam melakukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi CC sebagai berikut.
1. Pada November 1996, Europian Committee on Crime Problems (CDPC) membentuk panitia ahli di bidang CC yang kemudian disebut Committee of Experts on Crime in Cyber Space (PC-CY) dan berhasil menyusun Draft Convention on Cyber crime;
2. Pada April 2000, draf konvensi itu dipublikasikan lewat internet untuk bahan diskusi publik. Draf awal yang dipublikaskan itu adalah draf No. 19. Sampai dengan Desember 2000 sudah menjadi draf No. 25, dan pada Pebruari 2001 telah berhasil disusun Draft Explanatory Memorandum terhadap draf konvensi itu. Pada bulan Mei 2001 berhasil disusun draf final dari konvesi itu beserta Memorandum Penjelasannya (yaitu draf No. 27. Rev.) yang diajukan untuk mendapat persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 (18 – 22 Juni 2001).
3. Draf Konvensi Cyber-crime ini terdiri dari empat bab, yaitu: (I) mengenai peristilahan; (II) mengenai tindakan-tindakan yang diambil di tingkat nasional domestik (negara anggota) di bidang Hukum Pidana Materiel dan Hukum Acara; (III) mengenai Kerja sama Internasional; dan (IV) Ketentuan Penutup.
4. Khusus dalam Bab II Bagian satu diatur mengenai Hukum Pidana Substantif/Material (Pasal 2 s/d 13), dan di antaranya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana (Pasal 2 s/d 11). Pada intinya ketentuan hukum pidana substantif itu memuat hal-hal sebagai berikut.
 Title 1: Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems
a. Illegal Access: sengaja memasuki/mengakses sistem komputer tanpa hak (Art. 2)
b. Illegal Interception: sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emissi) data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari, atau di dalam sistem komputer dengan mengunakan alat bantu teknis (Art. 3)
c. Data Interference: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (Art. 4)
d. Sistem Interference: sengaja melakukan gangguan/rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Art. 5)
e. Misuse of Devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code) (Art. 6)
 Title 2: Computer related offences
a. Computer related Forgery (Art. 7): Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik);
b. Computer related Fraud (Art. 8): Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
 Title 3: Content-related offences
Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (child pornography, Art. 9), meliputi perbuatan:
a. memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
b. menawarkan melalui sistem komputer;
c. mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer;
d. memperoleh melalui sistem komputer;
e. memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.
 Title 4: Offences related to onfringements of copyright and related rights (Art. 10)
 Title 5: Ancillary liability and sanctions;
a. Attempt and aiding or abetting (Art. 11).
b. Corporate liability (Art. 12).
c. Sanctions and Measures (Art. 13).
Dari uraian di atas terlihat bahwa untuk mengantisipasi penanggulangan CC dengan hukum pidana, Dewan Eropa berusaha terlebih dahulu melakukan harmonisasi kebijakan penal melalui suatu konvensi. Draf konvensi itu sendiri dipersiapkan terlebih dahulu oleh tim ahli/pakar di bidang CC, kemudian disosialisasikan untuk menjadi bahan diskusi publik. Setelah draf konvensi diperbaiki berulang kali dan disetujui negara anggota (sampai saat ini masih dalam proses), baru ditindaklanjuti/dituangkan dalam kebijakan legislasi masing-masing negara anggota.
Mengamati pengalaman Dewan Eropa dalam menyusun kebijakan kriminalisasi di bidang CC seperti dikemukakan di atas, maka dalam rangka penyusunan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) di dalam RUU Teknologi Informasi seyogyanya ditempuh terlebih dahulu kajian mengenai: (1) harmonisasi materi/substansi tindka pidana; dan (2) harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana. Kajian harmonisasi kedua masalah ini syogyanya dilakukan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Untuk masalah ke-1, perlu masukan dari para pakar di bidang teknologi infomasi karena tentunya mereka yang lebih mengetahui perbuatan-perbuatan apa dan bagaimana yang dipandang sangat merugikan/membahayakan sehingga patut dijadikan tindak pidana (diskriminalisasi). Disamping itu, perlu masukan dari berbagai kalangan mengenai “kepentingan hukum” atau “nilai-nilai” apa yang seyogyanya dilindungi dari pengaruh negative/penyalahgunaan teknologi informasi di ruang maya (mayantara atau cyber space). Untuk masalah ke-2 perlu dikaji apakah kebijakan formulasi/legislasi tindak pidana di bidang teknologi informasi atau cyber crime ini, dimasukkan dalam UU khusus (seperti dalam RUU Teknologi Infomasi) atau diintegrasikan dalam UU yang berlaku umum (yaitu dalam KUHP).
Memerhatikan Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa seperti dikemukakan di atas, ruang lingkup tindak pidananya mencakup hal-hal berikut ini.
1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer
Termasuk dalam kelompok delik ini adalah:
a. Mengakses sistem komputer tanpa hak;
b. Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat public dengan alat bantu teknis;
c. Tanpa hak merusak/menghapus/mengubah data komputer;
d. Tanpa hak mengganggu/merintangi berfungsinya sistemn komputer;
e. Menyalahgunakan perlengkapan komputer (termasuk program komputer, password, dan kode masuk).
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer, yaitu melakukan pemalsuan dan penipuan dengan komputer
3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak
4. Delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta
Dalam memori penjelasan (Explanatory Memorandum) dikemukakan hal-hal berikut ini.
1. Delik-delik yang dimasukkan dalam Draft Convention merupakan standar minimum umum untuk delik-delik terkait (a common minimum standard of relevant offences) dan merupakan konsensus minimal (minimum consensus).
2. Khusus mengenai child pornography dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan bahwa delik ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini (one of the mist dangerous modi operandi in recent times).
3. Panitia perancang konvensi juga membahas masalah pendistribusian/ penyebaran propaganda rasialis melalui sistem komputer. Walaupun masalah ini mendapat dukungan untuk dijadikan tindak pidana, namun tidak cukup waktu untuk melakukan perdebatan yang mendetail. Oleh karena itu, panitia menyarankan kepada Europian Committee on Crime Problems (CDPC) untuk mempertimbangkan penyusunan Protokol tambahan terhadap konvensi sesegera mungkin mengenai masalah ini.
4. Dimasukkannya delik pelanggaran hak cipta dalam draf konvensi karena delik ini dipandang sebagai salah satu bentuk CC (cyber crime) yang paling berkembang/tersebar luas dan peningkatan/eskalasinya menyebabkan perhatian dunia internasional.
5. Walaupun ketentuan-ketentuan hukum substantif dari Konvensi ini berhubungan dengan delik-delik yang menggunakan teknologi informasi, konvensi menggunakan bahasa/istilah yang netral teknologi (technologyneutral language) agar delik-delik yang dirumuskan itu dapat diterapkan pada perkembangan teknologi saat ini dan masa yang akan dating.

C. Masalah Jurisdiksi
Dalam membicarakan masalah jurisdiksi di ruang maya (mayantara atau cyberspace), Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul Comparative Study un the Approach to Jurisdiction in Cyberspace mengemukakan terlebih dahulu adanya jurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurutnya ada tiga kategori jurisdiksi tradisional, yaitu jursdiksi legislatif (legislatif jurisdiction atau jurisdiction to prescribe), jurisdiksi yudisial (judicial jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate), dan jurisdiksi eksekutif (executive jurisdiction atau jurisdiction to enforce).
Mengacu pada pengertian ketiga jurisdiksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa jurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum. Pertama, kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut jurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut jurisdiksi formulatif). Kedua, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu, disebut jurisdiksi judisial atau aplikatif). Ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut jurisdiksi eksekutif).
Ketiga bidang jurisdiksi tradisional yang mempunyai batas-batas tertentu itu saat ini sering dipermasalahkan sehubungan dengan online activity di ruang cyber (dunia tak bertuan yang tak mengenal batas). Oleh karena itu, bermunculanlah beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah cyber jurisdiction.
Masaki Hamano membedakan pengertian cyberjurisdiction dari sudut pandang dunia cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, cyber jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna (users) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang cyber/virtual. Dari sudut hukum, cyber jurisdiction atau jurisdiction in cyber space adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap penggunan internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber (physical government’s power and court’s authority over Netusers or their activity in cyber space).
Jadi, membicarakan masalah jurisdiksi cyber pada hakikatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa yang berkuasa/berwenang mengatur dunia internet. Mengenai masalah ini, David R. Johnson dan David G. Post dalam artikelnya berjudul “And How Should the Internet Be Governed?” mengemukakan empat model yang bersaing, yaitu: (1) pelaksanaan control dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (the existing judicial forums); (2) penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai the governance of cyber space; (3) pembentukan suatu organisasi internasional baru (A New International Organization) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet; dan (4) pemerintahan/pengaturan sendiri (selfgovernance) oleh para pengguna Internet.
Johnson dan Post mendukung model ke-4 (selfgovernance). Oleh karena itu, keduanya berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari Due Process and Personal Jurisdiction tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada cyberspace. Menurut mereka, cyber space harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk cyber space (cyber space should be treated as a separate space from the real world by applying distinct law to cyber space).
Pandangan Johnson dan Post (selanjutnya disingkat JP) itu banyak mendapat tanggapan/kritik. Lawrence Lessing menyatakan bahwa pembahasan J-P lebih merupakan suatu alasan/dalih dari perspektif normatif daripada argumentasi analitis. Kalau pandangan J-P benar bahwa dunia cyber beserta aktivitasnya harus dibedakan dari dunia riel, orang yang berhubungan di ruang cyber bukanlah orang yang sesungguhnya (are not real people), benda/barang di ruang cyber bersifat intangible, dan kerugian/perlukaan yang ditimbulkannya bersifat immateriel. Hal demikian tentunya, menurut Lessig, merupakan dalil/hal yang menggelikan (ridiculous proposition) dan tidak benar menurut pandangan umum. Menurut Lessig, orang tetap orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer (People remain people before and after they step away from the komputer screen). Selanjutnya dinyatakan bahwa cyber space bukannya suatu wilayah aman di luar bumi (extraterrestrial safetyzone); para penjahat dan pelangar penyalahgunaan jabatan tidaklah aman dari pengadilan karena sesuatu imunitas di luar dirinya (out of body immunity).
Menurut Christopher Doran, pandangan J-P mengenai tidak dapat diterapkannya jurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah pandangan yang menonjol/berpengaruh. Ada pendapat pro dan kontra dalam berbagai kasus di USA mengenai berlakunya jurisdiksi personal terhadap terdakwa cyber space. Masaki Hamano juga menyatakan bahwa ide J-P ini tidak terwujud dalam kenyataan. Sekalipun banyak kasus hukum yang berhubungan dengan dunia cyber, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa jurisdiksi cyber space daripada menyusun seperangkat hukum baru yang lengkap mengenai cyber law. Keterbatasan kemampuan negara untuk mengatasi problem yurisdiksi yang ditimbulkan oleh internet memang benar terjadi. Akan tetapi, ada benarnya bahwa cyber space tidak sama sekali bebas dari peraturan-peraturan pemerintah.
Penulis setuju dengan pernyataan Masaki Hamano di atas. Sistem hukum dan jurisdiksi nasional/teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang cyber yang tidak terbatas itu. Namun, tidak berarti aktivitas di ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang cyber (dapat disebut dengan istilah “mayantara”, walaupun mungkin kurang tepat) juga merupakan bagian atau perluasan dari lingkungan (environment) dan lingkungan hidup (life environment) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi, merupakan suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Jadi, merupakan suatu keentingan hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu, perusakan dan pencemaran informasi di mayantara (mungkin dapat disebut istilah Inggris cyber damage dan cyber pollution) dapat juga dikatakan sebagai bagian dari environmental crime yang perlu dicegah dan ditangulangi sehingga jurisdiksi legislatif atau jurisdiction to prescribe seperti dikemukakan pada awal uraian sub C ini, tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi cyber crime yang merupakan dimensi baru dari environmental crime. Salah satu bentuk upaya penanggulangan pencemaran lingkungan cyber (mayantara) ini, antara lain terlihat dalam Draft Convention on Cyber Crime yang telah dikemukakan di atas, yaitu dirumuskannya tindak pidana perusakan/perubahan data komputer, mengganggu/merintangi berfungsinya sistem komputer, pemalsuan dan penipuan yang berhubungan dengan komputer, dan delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak. Bahkan dalam laporan debat Draft Convention tanggal 24 April 2001, ada yang mengusulkan delik dikriminasi rasial (termasuk disseminasi propaganda rasial, penyebaran kebencian dan kekerasan rasial/etnik, dan xenophobia).
Namun, patut dicatat bahwa kewenangan suatu negara di bidang jurisdiksi legislatif ini bisa berbeda dan bahkan berbenturan dengan kewenangan negara lain. Misalnya hukum Jerman melarang distribusi propaganda Neo-Nazi, sedangkan di banyak Negara lain tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan illegal. Hal demikian dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya, terlebih apabila pelakunya berada di Negara lain yang tidak mengkriminalisasi perbuatan itu, dan aktivitasnya dilakukan di ruang maya (mayantara).
Jadi, problem jurisdiksinya lebih menonjol pada masalah jurisdiksi/adjudikasi (jurisdiction to adjudicate) dan jurisdiksi eksekutif (jurisdiction to enforce) daripada masalah jurisdiksi legislatif/formulatif (jurisdiction to prescribe). Dikatakan demikian karena masalah jurisdiksi adjudikasi/judisial dan jurisdiksi eksekusi sangat terkait dengan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi, kesepakatan, dan kerja sama antarnegara mengenai masalah jurisdiksi ini.
Salah satu upaya harmonisasi masalah jurisdiksi ini terlihat misalnya dalam Draft Convention on Cyber Crime di antara negara-negara Dewan Eropa seperti dikemukakan di atas. Dalam Article 22 Draft itu dinyatakan sebagai berikut:
(1) Tiap pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan jurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2-11 Konvensi ini, apabila tindak pidana itu dilakukan:
a. di dalam wilayah teritorialnya; atau
b. di atas kapal yang mengibarkan bendera negara yang bersangkutan; atau
c. di atas pesawat yang terdaftar menuut hukum negara yang bersangkutan; atau
d. oleh seorang dari warga negaranya, apabila tindak pidana itu dapat dipidana menurut hukum idana di tempat tindak pidana itu dilakukan atau apabila tindak pidana itu dilakukan di luar jurisdiksi territorial setiap negara.
(2) Tiap negara berhak untuk tidak menerapkan atau hanya menerapkan aturan jurisdiksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) b - ayat (1) d pasal ini dalam kasus-kasus atau kondisi-kondisi tertentu.
(3) Tiap pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan jurisdiksi terhadap tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 24 ayat (1) Konvensi ini (pasal tentang ekstradisi, Pen.) dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan Negara itu tidak mengekstradisi tersangka itu ke negara lain (semata-mata berdasar alasan kewarganegaraan tersangka), setelah adanya permintaan ekstradisi.
(4) Konvensi ini tidak meniadakan jurisdiksi kriminal yang dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik (hukum negara yang bersangkutan).
(5) Apabila lebih dari satu pihak (negara) menyatakan berhak atas jurisdiksi tindak pidana dalam konvensi ini, para pihak yang terlibat akan melakukan konsultasi untuk menetapkan jurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan.
Terhadap ketentuan di atas, Memori Penjelasan dari draf itu memberikan uraian penjelasan antara lain sebagai berikut:
1. Ayat I sub a di atas didasarkan pada asas teritorialitas. Jurisdiksi territorial ini dapat berlaku, baik apabila pelaku/ penyerang komputer dan korbannya berada di wilayahnya, maupun apabila komputer yang diserang berada di wilayahnya, tetapi si penyerang tidak berada di wilayahnya. Ayat I sub b dan c didasarkan pada perluasan asas teritorialitas yang telah diimplementasikan di banyak negara, dan ayat 1 sub d didasarkan pada asas nasionalitas.
2. Ayat 2 membolehkan negara untuk mengajukan keberatan/persyaratan (reservasi) terhadap ayat 1 sub b, c, dan d, tetapi tidak untuk ayat 1 sub a atau ayat (3). Ayat 3 diperlukan untuk menjamin Negara yang menolak ekstradisi warga negaranya, mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan investigasi dan proses menurut hukumnya sendiri.
3. Jurisdiksi dalam ayat (1) tidak bersifat eksklusif. Oleh karena itu, ayat (4) membolehkan para pihak, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk menetapkan juga tipe-tipe jurisdiksi yang lain.
4. Konsultasi yang disebut dalam ayat (5) tidak bersifat absolut, tetapi apabila dipandang tepat. Misalnya suatu negara bisa memandang tidak perlu melakukan konsultasi, apabila sudah diketahui bahwa negara lain itu tidak berencana untuk melakukan tindakan, atau apabila konsultasi itu dipandang akan mengganggu proses penyelidikan.
Terhadap draft konvensi dan memori penjelasan di atas, penulis hanya memberi catatan mengapa dalam menghadapi kejahatan tanpa batas wilayah (CC) itu tidak digunakan asas universal, atau prinsip ubikuitas (the principle of ubiquity). Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian di wilayah territorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara harus dapat dibawa ke dalam jurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regionally di Portland, Oregon, USA pada 19-23 Maret 1994.

D. Penutup
Sangat disadari bahwa masalah-masalah yang terkait dengan tindak pidana mayantara ini merupakan masalah yang sangat baru dan bahkan masih langka dalam kepustakaan dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang masih sangat terbatas dalam makalah ini sepatutnya dikaji ulang dan dikembangkan terus-menerus.

Media Internet ;Sebuah Fasilitas Kriminal Baru
(Tinjauan Aspek Sosiologis Yuridis)

Disusun oleh :
Agung Pranowo E0005066
Hafidh Prasetyo E0005207
Galih E0005172
Galis Sidhumurti E0005173
Diah Kartika E0006106
Yuda Arief K E0006253
Buyung Loding E0007011
M. Adzkar Arifian E0007…..
Tigana Barkah M E0007227

1. Pendahuluan
Diperlukan suatu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi mengingat besarnya resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat apabila terjadi kemandegan dalam proses pembangunan, seperti : rendahnya angka pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas, yang kesemuanya akan bermuara pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagaimana pernah terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat Indonesia diterpa krisis moneter.
Pentingnya proses pembangunan berjalan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dimaksudkan agar hasil pembangunan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Proses pembangunan hampir dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan merupakan peubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.
Dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui Internet (Interconnection Network). Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.
Hal yang sama dikemukakan pula oleh Satjipto Raharjo pada saat menyatakan : “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalampenerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial .
Agar kemajuan suatu teknologi (penemuan baru) dapat dipergunakan ke arah kemajuan- karena memang itulah yang menjadi tujuan utama lahirnya penemuan-penemuan baru- maka diharapkan inovasi akan di bawa/terjadi pada masyarakat yang siap (= mempunyai predisposisi) untuk mengadakan kemajuan masyarakat yang diinginkan. Tanpa predisposisi, tidak mudah untuk mengarahkan kemajuan teknik ke arah kemajuan masyarakat.
agar kemajuan suatu teknologi (penemuan baru) dapat dipergunakan ke arah kemajuan- karena memang itulah yang menjadi tujuan utama lahirnya penemuan-penemuan baru- maka diharapkan inovasi akan di bawa/terjadi pada masyarakat yang siap (= mempunyai predisposisi) untuk mengadakan kemajuan masyarakat yang diinginkan. Tanpa predisposisi, tidak mudah untuk mengarahkan kemajuan teknik ke arah kemajuan masyarakat.
Dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki karateristik khusus dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cyber crime).
Selama ini, banyak informasi yang diperoleh perihal banyaknya tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Salah satu contoh informasi tersebut disampaikan dalam sebuah majalah mingguan. Dalam majalah tersebut diberitakan bahwa fasilitas Internet Banking Bank Central Asia (BCA) lewat situs www.klikbca.com dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan lima nama situs ‘plesetan’ yang mirip situs aslinya (typosite). Akibatnya, bila nasabah BCA menggunakan fasilitas internet tapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabah pun tak bisa bertransaksi, sementara Personal Identification Number (PIN) miliknya terekam di situs gadungan tadi. Adapun situs tiruan yang dibuat hacker itu adalah : kilkbca.com, wwwklikbca.com, clikbca.com, klickbca.com, dan klikbac.com. Di Amerika Serikat peristiwa seperti di atas pernah terjadi, dimana situs resmi washingtonpost.com “ditiru” sehingga menjadi washingtonpos.com (tanpa huruf “t”) dan situs Microsoft.com menjadi micosoft.com (tanpa huruf “r”).
Hal lain yang menarik untuk diperhatikan berkenaan dengan semakin maraknya kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet adalah pelaku tindak pidana umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang berpendidikan. Di Amerika Serikat, Robert Tappan Moris yang menciptakan program Worm yang mampu menyebar internet secara otonom dan tak terkendali, sehingga mampu memacetkan ribuan komputer di Internet adalah lulusan dari universitas ternama yaitu Cornell University. Begitu pula Dennis M. Ritchie, seorang hacker yang lahir di New York adalah lulusan program PhD Matematika Terapan di Harvard University.
Dari gambaran di atas terlihat dengan jelas bahwa pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi Internet mampu mengubah berbagai pola-pola yang sudah mapan dalam suatu tindak pidana dengan kata lain modus operandi yang umumnya dilakukan dalam kejahatan konvensional melalui teknologi internet telah diubah menjadi modus operandi yang sifatnya baru sehingga hal ini mengakibatkan perlunya ditemukan upaya-upaya penanganan yang baru pula.
Dari uraian diatas maka dapat diberikan faktor-faktor penyebab sehingga angka cyber crime cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Cyber Crime
1. Kesadaran Hukum Masyarakat
Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cyber crime. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap cyber crime adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan cyber crime.
Kurangnya pemahaman dan pengetahuan (lack of information) masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala; dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (controlling) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime.
Jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana cybercrime maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan cybercrime atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.
Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cybercrime; peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami lack of information, peran mereka akan menjadi mandul. Misalnya, dalam sebuah masyarakat yang lack of information, datang seorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer dan di tempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui carding. Oleh karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami carding, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan mahasiswa ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa dimaksud.

2. Faktor Keamanan
Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (cybercrime) pada saat sedang menjalankan ”aksinya”. Hal ini tidak lain karena Internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (warnet). Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya.
Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka, tidak mudah orang lain menetahui “aksinya”. Misalnya di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seseorang sedang melakukan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya ia sedang malakukan kejahatan. Kondisi ini akan membuat pelaku menjadi semakin berani. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibatnya pada saat pelaku tertangkap sukar bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.
3. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (cybercrime). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.
Di samping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan di satu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri. Jangankan menyelidiki dan menyidik kasus cyber crime mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (khususnya untuk penegak hukum di daerah).
4. Faktor Ketiadaan Undang-undang
Perkembangan hukum di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi sangat dirasakan jauh tertinggal. Pada saat pelaku typosite klikbca.com Steven haryanto berhasil melakukan “aksinya” dengan merekam 130 user ID dan Personal Identification Number (PIN) milik nasabah Bank Central asia, ia hanya menyampaikan pernyataan maaf kepada pihak Bank BCA.
pada saat pelaku typosite klikbca.com Steven haryanto berhasil melakukan “aksinya” dengan merekam 130 user ID dan Personal Identification Number (PIN) milik nasabah Bank Central asia, ia hanya menyampaikan pernyataan maaf kepada pihak Bank BCA.
Bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta (pada saat itu), Basrief Arief menyatakan “sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundangan yang mengatur ihwal pelanggaran hak cipta di dunia internet (cyber), Perangkat yang ada –Undang-undang No. 14/1997 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek- ternyata tidak bisa menjangkau dunia “maya” ini”. Sampai saat tulisan ini selesai disusun (tahun 2005) UU secara khusus yang mengatur tentang cyber crime belum juga terwujud.
Di Indonesia, cyber crime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Dalam konteks upaya penegakkan hukum terhadap pelaku cyber crime, tentunya asas ini cenderung sangat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna mengungkap perbutan tersebut karena suatu aturan undang-undang yang mengatur cyber crime belum tersedia.
Pakar pidana Andi Hamzah mengemukakan bahwa sudah saatnya kita perlu memiliki peraturan perundang-undangan berkaitan dengan computer related offences. Nampak jelas dari pernyataan di atas bahwa maraknya tindak pidana melalui internet (cybercrime) sangat dipengaruhi oleh belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan itu sendiri dalam hal ini kejahatan siber (cybercrime).
5. Kesimpulan
Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan media internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet disatu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, dilain sisi memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.
Munculnya kejahatan dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya (cybercrime) lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan, masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal cybercrime, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan ini.
Pemerintah harus melakukan berbagai upaya guna mencegah semakin meningkatnya kejahatan siber (cybercrime) ini, di antaranya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang menguasai teknologi informasi (termasuk internet), meningkatkan sarana prasarana pendukung bagi penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber, serta segera menyusun undang-undang yang mengatur tentang kejahatn siber.

Review
Adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi, kemajuan teknologi dan informasi juga membawa akibat yang negative. Terutama adanya layanan internet. Internet adalah jaringan luas untuk menghubungkan satu computer ke computer lainnya. Sehingga dengan hanya berhadapan dengan computer saja, seseorang dapat mendapatkan sebuah informasi ataupun melakukan kegiatan yang bersifat virtual atau di dunia maya tetapi memiliki efek yang nyata.
Melalui media internet juga, seseorang dapat melakukan kejahatan (cybercrime). Seseorang melakukan kejahatan di internet dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbuka sangat luas. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cybercrime diantaranya adalah : kesadaran hukum masyarakat di Indonesia yang masih kurang, faktor keamanan terutama keamanan lingkungan dan keamanan dari media teknologi, faktor lemahnya aparat penegak hukum yang lamban mengantisipasi kemajuan teknologi sehingga membiarkan cybercrime berkembang dengan pesat serta kekosongan dalam aturan hukum yang mengatur mengenai cybercrime.
Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi permasalahan merebaknya cybercrime di Indonesia, dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi harus dicarikan solusinya. Pemerintah mengemban tugas yang sangat berat. Meskipun masyarakat dianggap mengetahui aturan hukumnya, tetapi pemerintah tidak seenaknya saja membebankan kepada masyarakat. Pemerintah harus aktif dalam penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat. Bila masyarakat sudah paham mengenai hukum, maka akan sulit bagi pelaku cybercrime untuk mendapatkan rasa keamanan bila melakukan kejahatan siber.
Selanjutnya, aparat penegak hukum juga berbenah diri untuk menghadapi suatu kejahatan jenis baru yakni kejahatan cyber. Penambahan tenaga ahli terutama di bidang teknologi informasi serta pengadaan media teknologi informasi yang super canggih. Dalam bidang aturan hukumnya, DPR sebagai lembaga legislasi juga harus membentuk suatu aturan hukum yang mengatur kejahatan cyber. Sehingga para pelaku cyber dapat dihukum tanpa beralasan bahwa tidak ada aturan hukumnya.

ANTISIPASI PENANGGULANGAN CYBER CRIME
DENGAN HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

Zuhri Sayfudin (E0007251)
M.Tomi Adrianto (E0007032)
David Wijaya (E0007109)
Caesia Nareswari (E0007099)
Yunita Candra Devi (E0007060)
Lita Nurbaity (E0007155)
Winda Saktiana (E0007240)
Aditya Eka Dera (E0007063)
Pratiwi Damarjati (E0007180)
Surya D.P Bakara (E0007220)
M.Reza Adiluhung (E0007033)

A.Pendahuluan

Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kerajaan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutkan sebagai the form new of antisocial behavior 1 . Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dimensi baru dari high tech crime dimensi baru dan transnasional crime dan dimensi baru dari white collar crime.
Cyber Crime (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini . Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah Cyber Crime yang disampaikan oleh ITAC (Information Technology Associatioan Of Canada) pada International Information Industry Conggres (IIIC) 2000 Millenium Conggres di Quebec pada tanggal 19 Desember 2000 yang menyatakan bahwa cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information Technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime . Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman bahaya/cyber crime ini karena berkaitan erat dengan electronic crime dan organized crime (terutama untuk tujuan money laundring). Konggres PBB mengenai The Prevention Of Crime and the treatment of Offenders (yang diselemggarakan tiap lima tahun) telah pula membahas masalah ini .Sudah dua kali masalah cyber crime ini diagendakan, yiatu pada Konggres VIII/1990 di Havana dan pada Konggres X/2000 di Wina.
Dengan memerhatikan dua konggres internasional di atas (yaitu Kongres Mengenai Industri Informasi Internasional dan Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan), maka wajar Indonesia pun seyogyanya melakukan antisipasi terhadap upaya penanggulangan cyber crime ini.

B. Kebijakan Kriminal di Bidang Cyber Crime
Dalam upaya menanggulangi cyber crime itu, Resolusi Kongres PBB VIII/ 1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan anatara lain sebagai berikut 3
1. Menghimbau Negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan computer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya :
a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan computer.
c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan computer ( untuk selanjutnya dalam kutipan ini disingkat dengan inisial CC).
d. Melakukan upaya-upaya (training) bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan CC.
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan computer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika .
f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban CC sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya CC.

2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan CC.
3. Merekomendasikan kepada Komitte Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (Committee on Crime Prevention Control) PBB untuk:
a. Menyebarluaskan pedoman dan standart untuk untuk membantu negara anggota menghadapi CC di tingkat nasional,regional dan internasional.
b. Mengembangkan penelitian dan anlisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem CC di masa yang akan datang.
c. Mempertimbangkan CC sewaktu meninjau pengimlementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.
Garis kebijakan penaggulangan CC uang dikemukakan dalam Resolusi PBB di atas terlihat cukup komprehensif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan penal (baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal), tetapi juga kebijakan non penal. Hal menarik dalam kebijakan non penal yang dikemukakan dalam Resolusi PBB itulah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan computer dan tindakan-tindakan pencegahan (computer security and prevention measures; lihat sub 1.b diatas). Jelas hal ini terkait dengan pendekatan techno-prevention, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari nampaknya oleh para konggres PBB bahwa CC yang terkait erat dengan kemajuan teknologi tidak dapat ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Menurut Volodymyr Golubev banyak aspek kasus-kasus CC yang lebih merupakan akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem computer dan sarana perlindungan yang efektif 4 . Perlunya penanggulangan/pencegahan CC secara teknologi, diungkapkan juga oleh IIIC (International Information Industry Conggres) yang menyatakan sebagai berikut:5
“The IIIC recognizes that government action and international treaties to harmonize laws and ccordinate legal procedure are key in the tight agants cyber crime but warns that’s these should not be relied upon as the only instrument. Cyber Crime is enabled by technology and requires a healthy reliance on technology for its solution” (garis bawah dari penulis)

Aspek lain yang menarik dari kebijakan non penal yang terungkap dari Resolusi PBB diatas perlunya pendekatan budaya/cultural dalam kebijkan penaggulan CC yaitu membagun meningkatkan kepekaan masyaralay dan apart penegak hukum dari masalah CC dan menyebarlusakan dan mengajarkan etika penggunaan computer melalui pendidikan (lihat sub 1.c dan 1.e di atas). Pentingnya pendekatan budaya ini, khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (codes of behavior and etnics), terungkap juga dalam pernyataan IIIC (International Infoemation Industry Conggres) sebagai berikut:6
“IIIC members are also committed to participant in the development of codes of behaviours and etnichs around computer and internet use and in campaigns for the need for etichal and responsible on line behavior Given the intenational reach of internet crime, computer and internet users around the world must be made aware of the need for hight standart of conduct in cyber space” (garis bawah dari penulis)
Upaya penanggulangan CC telah pula dibahas secara dalam sebuah lokakarya yaitu workshop on crime related to computer networks yang diorganisasi oleh UNAFEI selama Konggres PBB X/20 berlangsung 7. Lokakarya ini dibagi dalam empat diskusi panel. Pertama, membahas tentang the criminology of computer crime. Kedua membahas tentang studi kasus mengenai the technical and legal issues yang timbul dari tindakan penyidikan dan perampasan data computer. Ketiga, membahas masalah the tracing of computer communication in multinational networks. Keempat membahas masalah the relationship between law enforcement and computer and internet industries. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut:
1. CRC (computer related crime) harus dikriminalisasikan.
2. Diperlukan hukum acara tang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat cyber (cyber criminal).
3. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penaggulangan kejahatan computer agar internet menjadi tempat yang aman.
4. Diperlukan kerjasama internasional untuk menelusuri/mencari penjahat di internet.
5. PBB harus mengambil langkah/tindakan lanjut yang berhubungan dengan bantuan kerja sama teknis dalam penggulangan CRC.
C. Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dengan Hukum Pidana
Daru dua dokumen Konggres PBB yang telah dikemukakan di atas jelas terlihat himbauan agar negara anggota menggunakan sarana penal (baik hukum pidana materiil maupun pidana formil) sebagai slaah satu upaya untuk menanggulangi CC (cyber crime) atau CRC (computer related crimes).
Mengenai istilah CC dan CRC perlu kiranya dijelaskan dalam background paper untuk lokarkarya di Konggres PBB X/2000 digunakan istilah CC (lihat dokumen A/CONF.187/10). Dalam dokumen ini dijelaskan bhwa CC dapat di bagi dalam dua katagori yaitu CC dalam arti sempit (in narrow senses) disebut computer crime dan CC dalam arti luas (in a broader sense) disebut computer related crime (CRC). Hal ini dijelaskan dalam dokumen itu sebagai berikut: 8
1. Cyber Crime (CC) in a narrow sense (computer crime) any illegal behavior directed by means of electronic operation that targets the security of computer systems and the data prcessed by them.
2. CC in a broader sense (computer related crime) any illegal behavior commited by means of or in relation to a computer system or network including such crime as illegal possession offering or distributing information by means of a computer system or network.

Ditegaskan dalam dokumen itu bahwa CC meliputi kejahatan yag dilakukan : (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan computer (by means of a computer system or network); (2) di dalam sistem/jaringan computer (in a computer system or netwrok); dan (3) terhadap sistem/jaringan computer (against a computer system or network). Dengan memperhatikan kutipan diatas (1 dan 2), dapatlah dikatakan bahwa CC jenis ke- (1) dan ke- (2) merupakan CC dalam arti luas, sedangkan jenis ke- (3) merupakan CC dalam arti sempit.
Pembagian dan pengertian CC dalam background paper itu tidak terlihat di dalam laporan konggres termasuk di dalamnya laporan workshop. Di dalam laporan kongres/ workshop (dokumen A/CONF.187/15) dinyatakan bahwa istilah computer related crime (CRC) mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada computer dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer 9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah CRC dalam laporan workshop/konggres X, identik dengan istilah CC dalam background paper untuk workshop.
Walau pun konggres PBB telah menghimbau negara anggota untuk menanggulangi CC dengan sarana penal, kenyatannya tidaklah mudah. Dokumen Konggres PBB X/2000 sendiri mengakui bahwa ada beberapa kesulitan untuk menanggulangi CC dengan sarana penal antara lain sebagai berikut: 10
1. Perbuatan kejahatan yang dilakukan berada di lingkungan elektronik, oleh karena itu penanggulangan CC memerlukan keajlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkuatan.
2. CC melampaui batas-batas negara sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri.
3. Struktur terbuka dan jaringan computer internasional member peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan cyber crime. Terjadinya data havens negara tempat berlindung/singgahnya data yaitu negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan computer dapat menghalangi usaha negara lain untuk memberantas kejahatan itu.
Dengan memperhatikan kesulitan diatas, maka bukan merupakan jaminan bahwa dengan digunakannya sarana penal oleh suatu negara (yaitu melakukan kriminalisasi dengan membuat perundang-udangan pidana), berarti Cyber Crime dapat tertanggulangi. Namun ini pun tidak berarti suatu negara tidak perlu mengambil langkah kebijakan legislasi. Patut kiranya diperhatikan peryataan di dalam dokumen Konggres PBB X/2000 sebagai berikut:
“Dalam jaringan computer global kebijakan criminal suatu negara mempunyai pengaruh langsung pada masyarakat internasional. Para penjahat cyber dapat mengarahkan aktivitas elektroniknya melalui suatu negara yang belum melakukan kriminalisasi terhadap perbuatannya itu dan oleh karena itu ia terlindungi oleh hukum yang berlku di negara tersebut.Sekalipun negara tidak mempunyai kepentingan nasional khusus dalam melakukan kriminalisasi perbuatan tertentu seyogyanya dipertimbangkan untuk berbuat demikian (melakukan kriminalisasi penal) untuk menghindari negara itu menjadi data heaven (tempat berlindungnya data) dan menjadi terisolisasi secara internasional.Harmonisasi hukum pidana substansial mengenai CC merupakan hal yang esseinsial apabila kerjasama internasional harus dicapai diantara berbagai negara yang berbeda” 11

Bertolak dari pernyataan dalam background paper di atas , maka dalam laporan workshop/Konggres X dinyatakan ada generak agreement dinyatakan ada general agreement bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (States should seek harmonization of the relevan provisions on criminalization, evidence and prosedure) 12
Dengan demikian masalhnya bukan bukan hanya sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana yaitu kebijakanlegislasi/formulasi/kriminalisasi di bidang penganggulangan hukum pidana di berbagai negara.
Sehubungan dengan uraian diatas menarik untuk disimak langkah-langkah yang ditempuh oleh 41 negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (Council Of Europe) dalam melakukan harmonisasi kebijkan hukum pidana untuk menanggulangi CC sebagai berikut: 13
1. Pada November 1996, Europe Committee on Crime Problem (CDPC) membentuk panitia ahli di bidang CC yang kemudian disebut Committee of Expert on Crime in Cyber Space (PC-CY) dan berhasil menyusun Draft Conventioan on Cyber Crime.

2. Pada April 2000 dari Konvensi itu dipublikasikan lewat internet untuk bahan diskusi publik. Draft awal yang dipublikasikasikan itu adalah Draft N0.19 sampai bbulan Desember 2000 sudah sudah menjadi Draft N0.25 dan pada bulan Februari 2001 telah berhasil disusun Draft Explanatory Memorandum terhadap draft finaldari konvensi itu berserta memorandum penjelasannya baru akan diajukan untuk mendapat persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 di bulan Juni 2001.

3. Draft Cyber Crime ini terdiri dari empat bab yaitu (I) mengenai peristilahan, (II) mengenai tindakan-tindakan yang diambil ditingkat nasional domestic (negara anggota) di Bidang hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara, (III) mengenai kerjasama internasional dan (IV) Ketentuan Penutup.

4. Bab “Hukum Pidana Substantif’ memuat ketentuan mengenai berikut ini:

• Title 1: Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems
a. Illegal Acces sengaja memasuki/mengakses sistem computer tanpa hak (Art.2)
b. Illegal Interception sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emisi) data kompter yang bersifat public ke,dari, atau di dalam sistem computer dengan menggunakan alat bantu teknis (Art.3)
c. Data Interference sengaja dan tanpa hak melakukan pengrusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data computer (Art.4)
d. System Interference sengaja melakukan gangguan/rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem computer (Art.5)
e. Missues Of Devices penyalahgunaan perlengkapan computer,termasuk program computer password computer, kode masuk (acces code) (Art.6)
• Title 2: Computer Related Offences
a. Computer related Forgery (Art.7): Pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik.
b. Computer related Fraud (Art.8): Penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukan, mengubah,menghapus data computer atau dengan menganggu fungsinya computer/sistem computer dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.
• Title 3: Content related offences
Delik-delik ynag berhubungan dengan pornografi anak (child pornography, Art.9) meliputi perbuatan:
a. Memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem computer.
b. Menawarkan melalui sistem computer.
c. Mendistribusikan atau mengirim melalui sistem computer.
d. Memperoleh melalaui computer.
e. Memiliki di dalam sistem computer atau di dalam media penyimpan data.
• Title 4: Offences related to infringement of copyright and related right (Art.10)
• Title 5:Ancillary Liability and sanction
a. Attempt and aiding or abeting (Art.11)
b. Corporate Liability (Art.12)
c. Sanction and measures (Art.13)

Dari uraian di atas terlihat bahwa untuk mengantisipasi penanggukangan CC dengan hukum pidana, Dewan Eropa berusaha terlebih dahulu melakukan harmonisasi kebijakan penal melalui suatu konversi. Draft konvensi itu sendiri dipersipakna terlebih dahulu oleh tim ahli/pakar di bidang CC, kemudian disosialisasikan untuk menjadi bahan diskusi public. Setelah draft konvensi diperbaiki berulang kali dan disetujui negara anggota sampai saat ini masih dalam proses baru ditindaklanjuti/dituangkan dalam kebijakan legislasi masing-masing negara anggota.
Walaupun Indonesia belum melakukan langkah-langkah kebijakan harmonisasi dengan negara-negar lain, khususnya dalam lingkungan Asia/Asean. Indonesia sudah berusaha mengantisipasi dalam penyusunan konsep 2000 adalah sebagai berikut:
1. Dalam buku 1 (Ketentuan Umum) dibuat ketentuan mengenai:
a. Penertian barang (pasal 174) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program computer, jasa telepon/telekomunikasi/jasa computer.
b. Penertian anak kunci (pasal 178) yang didalamnya termasuk kode rahasia,kunci masuk computer,kartu magnetic,signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu.
c. Pengertian surat (pasal 1880 termasuk data tertulis/tersimpan dalam disket, pita magnetic,media penyimpan computer atau penyimpan data elektronik lainnya.
d. Pengertian ruang (pasal 189) termasuk bentangan atau atau terminal computer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.
e. Pengertian masuk (pasal 190) termasuk mengakses computer atau masuk ke dalam sistem computer.
f. Pengertian jaringan telepon (pasal 191), termasuk jaringan computer atau sistem komunikasi computer.

2. Dalam Buku II (Tindak Pidana)
Dengan dibuatnya ketentuan umum seperti diatas konsep tidak/belum membuat delik khusus untuk CC atau CRC. Dengan adanya perluasan pengertian dalam Buku I diatas diharapkan dapat menjaring kasuu-kasus CC dengan tetap menggunakan perumusan delik yang ada dalam Buku II. Namun sisamping itu konsep juga mengubah perumusan delik atau menambah delik-delik baru berkaitan dengan kemajuan teknologi dengan harapan dapat juga menjaring-menjaring kasus-kasus CC antara lain:
a. Menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263)
b. Memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 264)
c. Merekam (memiliki/menyiarkan) gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 266)
d. Merusak/ membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum (antara lain bangunan telekomunikasi/komunikasi lewat satelit jarak jauh) (Pasal 546)
e. Pencucian uang (Money Laundring) (Pasal 641-642)

DAFTAR PUSTAKA

Al.Wisnusubroto.1999.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan
Komputer.Yogyakarta:Penerbitan Universitas Atma Jaya

Arief,Barda Nawawi.1996.Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Bandung.PT Citra Aditya Bakti

Departemen Hukum dan Perundang-undangan.2000.RUU tentang KUHP.

European Committee on Crime Problem (CDPC) and Committee of Experts on Crime in Cyber Space (PC-CY), Draft Convention on Cyber Crime (Draft N0.19),Stasbourg,15 April 2000

European Committee on Crime Problem (CDPC) and Committee of Experts on Crime in Cyber Space (PC-CY), Draft Convention on Cyber Crime (Draft N0.25),Stasbourg, 22 Desember 2000

European Committee on Crime Problem (CDPC), Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cyber Crime,Srasbourg,14 Februari 2001

United Nation, Eighth UN Conggres on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders,Report,A/CONF.144/28/Rev.1,1991

United Nation, Eighth UN Conggres on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders,Report,A/CONF.185/15,19 July 2000

United Nation, Eighth UN Conggres on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders,Report of Committee II Workshop on Crimes related to the computer network,A/CONF.187/L.10,16 April 2000

United Nation, Eighth UN Conggres on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders,Report of Committee II Workshop on Crimes related to the computer network,A/CONF.187/L.10,16 April 2000

KOMENTAR
Menurut kami dengan adanya konsep hukum pidana formil dan materiil merupakan langkah kongkrit dalam upaya mencegah sekaligus memberantas kejahatan Cyber Crime melalui dunia maya. Pemerintah telah memberikan payung hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui dunia maya dengan meratifikasi beberapa instrument dari hasil Konggres PBB VIII/1990 untuk diterapkan dalam hukum nasional di Indonesia. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Cyber Crime, pemerintah juga menggunakan konsep KUHP untuk menjerat para pelakunya walau pun dalam implementasinya masih mengalami kesulitan.
Dalam pemidanaan pada kejahatan Cyber Crime dalam aplikasinya terkadang sulit untuk menemukan unsur pidana untuk menjerat para pelakunya, karena modus yang digunakan oleh para pelaku sulit untuk dideteksi. Makin kompleksnya Cyber Crime di Indonesia yang merupakan delik khusus dan telah merambah secara transnasional maka pemerintah juga telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya ini diambil agar dapat mengcomparasikan konsep hukum pidana KUHP dengan lex spealis nya agar para pelaku kejahatan dapat tertangkap dan dapat dikenakan sanksi yang tegas.
Walau pun sudah ada beberapa payung hukum yang dapat menjerat para pelaku pidana melalui Cyber Crime pihak pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan sanksinya. Agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal maka hendaknya dapat menggunakan konsep Lawrent M.Friedmen yaitu struktur hukum dari semua lapisan aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam pemberantasan Cyber Crime, substansi dari peraturan yang ada harus dapat mengakomodir semua tindak kejahatan dan tidak multi tafsir dan terakhir adalah budaya dari masyarakat yang juga harus dapat mengurangi penggunaan computer yang dapat menimbulkan kecenderungan pada tindak kejahatan.

KEJAHATAN PERBANKAN DALAM PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI (TINJAUAN KASUS KEJAHATAN TRANSFER DANA ELEKTRONIK)

Disusun oleh:
Harris Fadhillah E0006141
Arina Mahfida N E0007009
Anita Budi S E0007079
Muh. Kurniawan Sidiq E0007164
Putri Permatasari E0007185
Sita Adelia E0007214
Sri Wahyuni E0007218
Syailendra Wisnu E0007222
Ageng Martha E0007254
Irvan Adi Sasmito E0007268

A. Sistem Transfer Dana Elektronik dan Pengaruhnya terhadap Kegiatan Perbankan/ Perekonomian
Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sering bergantung, pada aktivitas dan jasa perbankan. Berbagai kegiatan atau kepentingan (baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum berbagai sektor kehidupan) sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana (uang tunai atau uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank). Oleh karena itu, kegiatan transfer dana (pemindahan/pengiriman/pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.
Perkembangan globalisasi di berbagai bidang kehidupan yang ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah memunculkan sistem transfer dana elektronik (Electronic Funds Transfer System, disingkat EFTS). Berbagai definisi/pengertian mengenai EFTS ini, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut.
1. August Bequai mendefinisikan EFST sebagai the transmission of data regarding fund transters over communication network.
2. Benyamin Geva menyatakan: The transmission of funds which is either initiated electronically (whether online or offline) or carried out pursuant to payment instructions (or messages) sent over an electronic payment system is an electronic fund transfer (EFT).
3. Electronic Funds Transfer Act 322 of 1978, Michigan merumuskan dalam Section tiga: Electronic fund transfer is any transaction, the effectuation of which is dependent upon a ele tronic funds transfer terminal.
Sehubungan dengan perkembangan teknologi canggih dan berkembangnya EFTS itu, muncul pulalah berbagai kegiatan perbankan dan perdagangan/perekonomian dengan teknologi canggih (high tech). dikenallah misalnya Internet Banking, Cyber Bank, Electronic and Cyber Space Commerce, Online Business, dan sebagainya. Menurut Tim Phillipps, Cyber Space telah menjadi forum untuk melakukan kegiatan bisnis dan dipandang sebagai wilayah pasar yang sangat luas dengan sejumlah keuntungan lebih dibandingkan media lain, antara lain kecepatan respons. Dalam Annual Report on High Technology Crime in California dilaporkan bahwa pada 1996, 154 bank Eropa mempunyai Web Sites; pada 1997, lebih dari 1.100 bank melakukan hubungan dengan WWW (World Wide Web); dan Electronic Banking diperkirakan meningkat enam ratus persen dalam dua tahun yang akan datang.

B. Kejahatan Transfer Dana Elektronik (EFT Crime): Salah Satu Bentuk Kejahatan Teknologi Canggih (High Tech Crime)
Berkembangnya teknologi canggih dan sistem transfer dana elektronik (EFTS: Electronic Funds Transfer System) diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan teknologi canggih (high tech crime). Dikenallah antara lain istilah cyber crime, EFT crime, cybank crime, internet banking crime, online business crime, cyber/ electronic money laundering, high tech WWC (white collar crime), bank fraud (penipuan bank, termasuk penipuan ATM); credit card fraud, insurance fraud, stock market fraud, investment related fraud, online fraud, dan sebagainya.
Kejahatan transfer dana elektronik (Electronic Funds Transfer Crime) tidak hanya ditunjukkan pada pencurian dana (theft of funds), tetapi juga pada penggunaan, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau perusakan data (use, disclosure, alteration, theft, or destruction of data), atau bertujuan untuk mengganggu/ mengacaukan atau merusak system transfer dana elektroniknya itu sendiri (discruption or destruction of the EFT system). Sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan, sehingga sering juga kejahatan pencucian uang dilakukan secara elektronik ( dikenal dengan istilah electronic money laundering). Oleh karena itu, EFT Crime dapat mencakup bidang, tujuan, dan dampak yang sangat luas karena tidak hanya mengandung dimensi/aspek high tch crime, tetapi juga mengandung dimensi transnational/transborder crime dan organized crime yang dapat menimbulkan kerugian di berbagai bidang kehidupan (ekonomi, perbankan, politik dan keamanan nasional, dan sebagainya).
Dari gambaran singkat di atas terlihat bahwa kemajuan teknologi (antara lain dengan berkembangnya EFT System) di satu sisi membawa dampak positif, namun di sisi lain mengandung dampak negative. Tidak hanya berpotensi pada timbulnya kejahatan teknologi canggih ( high tech crime), tetapi juga berpotensi negative bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.
Dampak negatif itu dapat timbul karena EFTS sendiri mengandung barbagai kelemahan/kerentanan, yaitu sebagai berikut :
1. Transaksi dengan EFT system dapat dipengaruhi oleh berbagai cara yang tidak sah.
2. Dana dapat dipindahkan secara instan tanpa adanya penelitian ulang oleh petugas terhadap transaksi-transaksi individual.
3. Data EFT mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi daripada nilai dananya itu sendiri sehingga melahirkan godaan-godaan kea rah kejahatan.
4. Sangatlah mungkin secara periodic, sebagian besar data bank dirusak dari jarak jauh yang dapat menimbulkan peluang terjadinya kejahatan, pemerasan dan terorisme.
5. Karena kejahatan EFT memerlukan unsur pendukung intelektual dan sekaligus merupakan tantangan intelektual, bagi banyak orang hal itu dapat menimbulkan hasrat untuk memperoleh keuntungan financial.
6. Kejahatan EFT sangat sulit dideteksi karena dana atau data dapat dipindahkan atau dimanipulasi oleh perintah-perintah tersembunyi di dalam perangkat lunak computer canggih; dan dinamika tindak criminal hanya dapat dipahami oleh beberapa ahli/pakar dari lembaga itu sendiri.
7. Kejahatan EFT sangat jarang dilaporkan karena publisitas dapat menarik perhatian untuk munculnya cara-cara pengrusakan integritas system EFT, dapat member kesan lemahnya organisasi/kelembagaan atau dapat meningkatkan premi asuransi.
8. Perundang-undangan yang ada tidak cukup mampu dan tepat untuk mengusut/menuntut kajahatan EFT.
Disamping itu, dampak negative dapat ditimbulkan dari system teknologi canggih yang melekat pada EFTS. Salah satu masalah besar yang diungkapkan dalam Selected EFT Issues, antara lain pengaruh ketergantungan pada sisitemteknologi yang kompleks/canggih terhadap kesejahteraan dan keamanan nasional (national welfare and security). Dikhawatirkan meningkatnya ketergantungan pada EFT akan meningkatkan kerentanan (vulnerability sifat mudah diserang) oleh musuh, para teroris, dan bencana alam. Para teroris mungkin menyerang system EFT dengan berbagai alas an/motivasi. Disamping itu, dinyatakan pula bahwa apabila masyarakat brgantung pada system teknologi canggih, maka adanya kegagalan atau gangguan terhadap system itu dapat menimbulakn krisis (crisis), bahkan terkadang menimbulkan bancana/malapetaka (catastrophe), dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan penderitaan yang sangat besar.

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Transfer Dana Elektronik (EFT Crime) dengan Hukum Pidana
Pertama-tama patut dikemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral/sistemik.
Sebagai salah satu bentuk high tech crime dan cyber crime yang dapat melampaui batas-batas Negara (bersifat transnational/transborder), adalah upaya penanggulangan EFT crime juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/cultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional). Pendekatan integral itu sering terungkap di dalam berbagai forum ilmiah (nasional dan internasional) maupun pendapat para pakar.
Mengenai upaya penanggulangan kejahatan transfer dana dengan hukum pidana, dapat dikemukakan bahan perbandingan perundang-undangan di berbagai Negara (biasa disebut dengan EFTA, singkatan dari Elektronic Funds Transfer Act), dan perundang-undangan atau RUU yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. EFTA (Electronic Funds Transfer Act) 1978 Amerika Serikat (UU Federal)
Ada dua tipe tindak pidana yang diatur, yaitu:
a. Yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pada UU dan peraturan (noncompliance with the act and regulation); diatur dalam paragraf 916(a); dan
b. Yang berhubungan dengan penyalahgunaan peralatan akses yang hilang atau dipalsu (the misuse of a forged or stolen access device). Diatur dalam paragraf 916 (b).
Paragraf 916(a):
Diancam dengan pidana denda maksimal $5.000 dan/atau penjara 1 tahun:
a. Memberi informasi palsu/tidak akurat atau gagal memberikan informasi yang ditentukan oleh UU ini (EFTA) dan aturan pelaksanaannya (Regulation E: EFT)
b. Kegagalan-kegagalan lainnya untuk memenuhi setiap ketentuan dalam UU ini
Paragraf 916 (b):
Diancam dengan pidana denda maksimal $10.000 dan/atau penjara 10 tahun antara lain:
1) Menggunakan instrumen debit yang dipalsu atau dicuri untuk memperoleh kekayaan (minimal $1.000 tiap tahun);
2) Mengangkut (termasuk percobaan dan konspirasinya) instrumen debit yang dipalsu atau dicuri;
3) Menggunakan sesuatu untuk menjual atau mengangkut instrumen debit yang dipalsu atau dicuri
4) Menerima, menyembunyikan, menggunakan, atau mengangkut kekayaan (minimal $1.000 per tahun) yang diperoleh dari instrumen debit yang dipalsu atau atau dicuri;
5) Menerima. Menyembunyikan, menggunakan, menjual atau mengangkut tiket untuk transportasi di dalam/di luar negeri (minimum $500 per tahun) yang diperoleh dari instrumen debit yang dipalsu/dicuri
6) Menyediakan/memberi uang/kekayaan/jasa (minimal $1.000 per tahun) melalui penggunaan instrumen debit yang dipalsu/dicuri
Catatan:
Instrumen debit ialah kartu, kode, atau peralatan lain yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan transfer dana secara elektronik (Paragraf 916 c)

2. EFTA 322 of 1978 Negara Bagian Michigan, Amerika serikat
UU ini mengizinkan/memberi hak kepada lembaga-lembaga keuangan untuk membuat terminal-terminal transfer dana elektronik (TDE) bagi para pelanggan, melindungi privasi dan keamanan pelanggan, melarang diskriminasi tidak jujur di antara lembaga-lembaga keuangan dan praktik monopoli dalam penggunaan terminal TDE, mengatur masalah ganti rugi dan pidana
UU Transfer Dana Elektronik (UU No.322 tahun 1978) Negara Bagian Michigan ini secara keseluruhan terdiri dari 31 pasal, yang didalamnya mengatur antara lain:
a. Tentang kartu (card; credit card;smart card; revoked card; expired card; bank card; cardholder; cardmaking equipment);
b. Tentang terminal TDE (electronic funds transfer terminal) yang antara lain mengatur tentang jumlahnya, kelayakannya;
c. Tentang fasilitas TDE (funds transfer facility) yang antara lain mengatur tentang pembangunannya, kepemilikannya, pengoperasionalisasiannya, pelayanan/servicenya, perlindungan privasi dan keamanan dana;
d. Tentang fasilitas transmisi dana (funds transmission facility) yang antara lain mengatur pembangunannya pengoperasionalannya, kelayakannya;
e. Tentang persyaratan penerbitan kartu atau sarana untuk mengakses rekening pelanggan (issuance of card or means of access to customer’s account; requirement); dan
f. Hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan peralatan TDE dan pertanggungjawabannya.
Dari keseluruhan pasal tersebut hanya ada satu ketentuan pidana dalam Pasal 29 yang menyatakan : A person who willfully violates this act is guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than $10,000.00. Walaupun hanya satu pasal, namun jelas bisa terdiri dari banyak tindak pidana karena setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini (antara lain seperti dikemukakan di atas) dapat dipidana berdasar Pasal 29 ini.

3. The Electronic Transfer of Funds Crime Act No.87 of 200 Republik Trinidad & Tobago
UU ini mengatur mengenai transfer uang melalui terminal elektrinik dengan menggunakan kartu untuk tujuan memberi perintah kepada lembaga keuangan untuk mendebit atau mengkredit rekening pemegang kartu.
Hal-hal yang dijadikan tindak pidana dalam UU ini adalah sebagai berikut.
a. False Statement, yaitu membuat pernyataan atau data palsu atau tdak benar untuk memperoleh/diterbitannya kartu atas namanya sendiri atau orang lain(pasal 3).
b. Thelf by taking or retaining possession of card, yatu mengambil atau menguasai kepemilikan kartu tanpa izin pemegang/pemilik kartu , atau dengan sengaja menggunakan,menjual, atau menyerahkan kartu yang diambil itu kepeda orang lain.(pasal4).
(catatan: yang dimaksud dengan mengambil tanpa izin/perstujuan termasuk pencurian,penipuan,memperolehseseatu yang bukan haknya, atau karena pemerasan).
c. Card Thelf(pasal5), yaitu:
1) menerima kartu yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa kartu itu telah hilang, salah meletakkan atau salah kirim;
2) menympan atau tetap menguasai kepemilikan karytu secara tidak sah dengan maksud untuk menggunakan , menjual atau mengedarkan pada orang lain
d. Dealing in card of another, yaitu seseorang (selain pemilik kartu) menerima atau menguasai dua kartu atau lebih yang dikeluarkan atasnama pemegang kartu yang berbeda, yang diketahuinya atau pantas diduga dari pencurian kartu (pasal 6).
e. Purchase or sale of card of another, yaitu seseorang yang menjual atau membeli kartu dari seseorang diluar penerbit kartu yang sah (Pasal 7).
f. Obtaining control of card as security for debt, seseorang yang dengan maksud menipu penerbit kartu, kreditor atau orang lain, menguasai kartu sebagai jaminan untuk utang(pasal8)
g. Card Forgery, yaitu seseorang dengan maksud menipu penerbit kartu, kreditor atau orang lain, memelsukan atau mengubah kartu, atau membuat kartu palsu(pasal 9)
h. Signing a card of another, yaitu seseorang (selain pemegang kartu atau yang diberi wewenang untuk itu olehnya), menandatangani kartu dengan maksud menpu(pasal 10)
i. Fraudulent use of a card, yaitu seseorang yang dengan maksud menipu perusahaan penerbit kartu atau debitor , menggunakan kartu untuk tujuan memperoleh uang, barang, jasa, atau hal lain yang bernilai , dengan cara curang/penipuan atau dengan menggunakan kartu yang dipalsukan (pasal11).
j. Fraud by person authorized to provide goods, services,etc., yaitu kredior yang dengan sengaja menipu perusahaan penerbit kartu atau pemegag kartu, membeli barang, jasa atau barang berharga lain atas nama kartu yang diketahuinya diperoleh dengan cara penipuan atau secara tidak sah atau yang diketahuinya palsu, tak berlaku lagi atau dibatalkan keberlakuannya( pasal 12;
k. Receipt or money, etc., obtained by fraudulent use of card, yaitu menerima uang, barang, jasa atau barang berharga lain yang berasal dai penggunaan kartu secara curang( pasal 13).
l. Obtaining goods, etc., by use false, expired or revoked card ( pasal 15), yaitu seseorang yang dengan penetahuannya, secara melaan hukum memperoleh kredit atau pembelian barang, jasa, atau sesuatu nilai lain:
1) dengan menggunakan kartu, nomor kartu atau peralatan kredit milik orang lain yang palsu, fiktif( dibuat-buat), tiruan atau telah habis masa berlaknya; atau
2) dengan menggunakan kartu, nomor kartu atau peralatan kredit milik orang lain tanpa kewenangan dar pemilik yang sah; atau
3) dengan menggunakan kartu, nomor kartu atau peralatan kredit lainnya yang telah dicabut.
m. Traficking in counter feit card, yaitu mengatur tentang perdagangan kartu tiruan( pasal 16).
n. Possesion of cardmaking equipment, yaitu mengatur perbuatan seseorang yang menerima , memiliki, mentransfer, membeli, menjual, mengawasi atau menguasai peralatan pembuatan kartu dengan maksud untukmembuat kartu tiruan (pasal 17).
o. Alteration of card invoice, yaitu seseorang dengan sengaja menipu orang lain, memelsukan setiap faktur untuk memperoleh unag, barang, jasa/pelayanan, atau perolehan lain setelah faktur itu ditandatangani oleh pemegang kartu atau orang lain yang mempunyai kewenangan atas kartu itu (pasal 18).
p. Card lists prohibited, mengatur antara lain larangan bagi lembaga keuangan untukmembuat, meminjamkan, ataumenjul dftr nama dan alamat serta namor rekenig pemegang kartu tanpa izin tertulis dari pemegang kartu itu( pasal 20).

4. Perundang-undangan dan RUU di Indonesia
Di Indonesia belum ada UU khusus mengenai kejahatan/tindak pidana transfer dana. Namun demikian, kasus-kasus kejahatan transfer dana kemungkinan dapat dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini (hokum positif), misalnya sebagai berikut:
a. Perbuatan pengirim atau bank pengirim yang memberi informasi tidak benar atau palsu dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 236 (1) KUHP.
b. Melakukan transfer dana secara melawan hokum/tidak sah (unauthorized transfer funds), dapat dikaitkan dengan pasal pencurian dalam KUHP, khususnya pasal 363 (1) ke4 untuk pencurian yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama (seperti kasus pembobolan Bank BNI’46 New York pada tahun 1986/1987).
c. Perbuatan penerima transfer dana yang bukan haknya, tetapi tadak mau mengembalikan dana tersebut, dapat dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 atau pasal 374 KUHP.
d. Perbuatan Bank Pengirim yang tidak melakukan pendebetan dan pengaksepan terhadap perintah dana yang disetujui, dapat dikaitkan dengan pasal 49 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:
1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau lapora kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
e. Bank yang menolak pelaksanaan PTD (Perintah Transfer Dana) setelah pengaksepan, dapat dikaitkan dengan pasal 50 UU Perbankan, yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
f. Bank penerima yang dengan sengaja tidak memindahkan dana hasil transfer dana kepada penerima yang berhak, tetapi menggunakannya untuk kepentingan sendiri, dapat dikaitkan dengan pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
g. Bank penerima yang dalam melakukan pendebetan atau pengaksepan secara tidak benar atau dipalsukan dapat dikaitkan dengan pasal 9 UU NO 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
h. Tindak pidana transfer dana dapat pula dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang telah mengalami perubahan berdasar UU No. 25/2003), yaitu sebagai berikut:
1) Pasal 3 (1) b: Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
2) Pasal 6 (1) b: Menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3) Pasal 8: Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) yaitu:
a. transaksi keuangan mencurigakan dan;
b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi, maupun dalam beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
Mengingat adanya kelemahan dan kekuarangan pada perundang-undangan yang ada saat ini untuk diterakan terhadap kasus-kasus transfer dana dalam perkembangannya disusun konsep/draft RUU Trasnsfer Dana (RUUTD), dan RUU Tindak Pidana di bidang Teknologi dan Informasi (RUUTPTI), yang dapat dijelaskan sekilas sebagai berikut:
1. RUUTD (RUU Transfer Dana)
a. Sistem pembayaran/transfer dana menurut RUUTD pada intinya merupakan serangkaian kegiatan untuk memindahkan/ mengirim/ menbayar dana (uang tunai/uang dalam rekening bank) melalui bank. Bentuk kegiatan/ perbuatan yang berkaitan dengan transfer dana itu antara lain dapat berupa menerbitkan PTD (Perintah Transfer Dana), menerima PTD/ menerima perintah pembayaran melakukan autentikasi (authentication), yaitu prosedur untuk memastikan PTD itu sah atau benar-benar dilakukan oleh mengirim yang dimaksud dalam PTD; melakukan pengaksepan (acceptance), persetujuan untuk melaksanakan isi PTD; meneruskan pengiriman PTD; melakukan pembayaran/ menyampaikan dana hasil transfer, dan menerima dana hasil transfer. Rangkaian kegiatan itu melibatkan berbagai pihak, yaitu pengirim (sender); pengirim asal (originator); bank pengirim asal (originating bank); bank pengirim (sending bank); bank penerima (receiving bank); bank penerus (intermediary bank); bank penerima akhir (beneficiary bank); dan penerima (beneficiary).
b. Sistem transfer dana ini merupakan suatu kepentingan hukum yang sepatutnya mendapat pegamanan/ perlindungan. Perlindungan ini diperlukan baik terhadap integritas sistemnya maupun terhadap informasi dan aktivitasnya, termasuk perlindungan melalui hukum pidana untuk menanggulangi terjadinya kejahatan di bidang transfer dana. Oleh karena itu, didalam RUUTD ada bab tentang ketentuan pidaa (BAB XIII) yang untuk sementara ini memuat perumusan tindak pidana di antaranya:
1. dengan sengaja dan melawan hukum menerbitkan dan atau memerintahkan untuk menerbitkan Perintah Transfer Dana (PTD) palsu dengan maksud mengambil dan atau memindahkan seluruh atau sebagian dana milik orang lain;
2. penerima yang dengan sengaja menerima dan atau menampung baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain suatu dana yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari perintah transfer dana palsu;
3. dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud untuk mengakibatkan kerugian penerima yang berhak dan atau pihak lain dan atau untuk memperkaya diri sendir dan atau pihak lain;
4. dengan segaja dan melawan hukum mengakses sistem transfer dana antar bank dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh atau mengubah informasi dalam sistem;
5. dengan sengaja melawan hukum mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan, dan atau melakukan tindakan lain secara tanpa hak terhadap suatu informasi perintah transfer dana dan atau sistem transfer dana antar bank;
6. dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendir dan atau orang lain, menahan dan atau menintersepsi pengiriman perintah transfer dana melalui komputer atau media elektronik lainnya.
2. RUU TPTI (RUU Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi)
Dalam draft RUU TPTI ada BAB VI yang merumuskan beberapa Tindak Pidana Pemanfaatan Teknologi Informasi. Bab ini diharapkan juga dapat menanggulangi kejahatan transfer dana karena ada ketentan mengenai tindak pidana pencurian (Pasal 10), mengakses tanpa hak (Pasal 11), mengakses tanpa terhadap sistem informasi strategis (Pasal 12), pemalsuan identitas (Pasal 13), mengubah dan memalsukan data (Pasal 14), mengubah data yang merugikan orang lain (Pasal 15), mengakses tanpa hak terhadap komputer yang dilindungi (Pasal 19), intersepsi (Pasal 21), penyadapan terhadap jaringan komunikasi data (Pasal 23), pemalsuan nomor internet protocol (Pasal 24), merusak database atau enkripsi (Pasal 25), dan penyalahgunaan surat elektronik (Pasal 27).
Berbagai ketentuan hukum pidana yang dikemukakan di atas (no 1 s.d 4) tentunya masih perlu kajian yang mendalam dan komprehensif karena problematika hukum pidana di bidang perekonomian dan teknologi cukup kompleks. Terlebih belum adanya kesatuan dan keterpaduan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) di bidang perekonomian, perbankan, dan di bidang teknologinya itu sendiri.

RESUME :

A. Sistem Transfer Dana Elektronik dan Pengaruhnya terhadap Kegiatan Perbankan/ Perekonomian
Perkembangan globalisasi di berbagai bidang kehidupan yang ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah memunculkan sistem transfer dana elektronik (Electronic Funds Transfer System, disingkat EFTS). Berbagai definisi/pengertian mengenai EFTS ini, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut.
1. August Bequai mendefinisikan EFST sebagai the transmission of data regarding fund transters over communication network.
2. Benyamin Geva menyatakan: The transmission of funds which is either initiated electronically (whether online or offline) or carried out pursuant to payment instructions (or messages) sent over an electronic payment system is an electronic fund transfer (EFT).
3. Electronic Funds Transfer Act 322 of 1978, Michigan merumuskan dalam Section tiga: Electronic fund transfer is any transaction, the effectuation of which is dependent upon a ele tronic funds transfer terminal.

B. Kejahatan Transfer Dana Elektronik (EFT Crime): Salah SAtu Bentuk Kejahatan Teknologi Canggih (High Tech Crime)
Berkembangnya teknologi canggih dan sistem transfer dana elektronik (EFTS: Electronic Funds Transfer System) diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan teknologi canggih (high tech crime). Dikenallah antara lain istilah cyber crime, EFT crime, cybank crime, internet banking crime, online business crime, cyber/ electronic money laundering, high tech WWC (white collar crime), bank fraud (penipuan bank, termasuk penipuan ATM); credit card fraud, insurance fraud, stock market fraud, investment related fraud, online fraud, dan sebagainya
Kemajuan teknologi (antara lain dengan berkembangnya EFT System) di satu sisi membawa dampak positif, namun di sisi lain mengandung dampak negative. Tidak hanya berpotensi pada timbulnya kejahatan teknologi canggih ( high tech crime), tetapi juga berpotensi negative bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.
Dampak negatif itu dapat timbul karena EFTS sendiri mengandung barbagai kelemahan/kerentanan, yaitu sebagai berikut :
1. Transaksi dengan EFT system dapat dipengaruhi oleh berbagai cara yang tidak sah.
2. Dana dapat dipindahkan secara instan tanpa adanya penelitian ulang oleh petugas terhadap transaksi-transaksi individual.
3. Data EFT mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi daripada nilai dananya itu sendiri sehingga melahirkan godaan-godaan kea rah kejahatan.
4. Sangatlah mungkin secara periodic, sebagian besar data bank dirusak dari jarak jauh yang dapat menimbulkan peluang terjadinya kejahatan, pemerasan dan terorisme.
5. Karena kejahatan EFT memerlukan unsur pendukung intelektual dan sekaligus merupakan tantangan intelektual, bagi banyak orang hal itu dapat menimbulkan hasrat untuk memperoleh keuntungan financial.
6. Kejahatan EFT sangat sulit dideteksi karena dana atau data dapat dipindahkan atau dimanipulasi oleh perintah-perintah tersembunyi di dalam perangkat lunak computer canggih; dan dinamika tindak criminal hanya dapat dipahami oleh beberapa ahli/pakar dari lembaga itu sendiri.
7. Kejahatan EFT sangat jarang dilaporkan karena publisitas dapat menarik perhatian untuk munculnya cara-cara pengrusakan integritas system EFT, dapat member kesan lemahnya organisasi/kelembagaan atau dapat meningkatkan premi asuransi.
8. Perundang-undangan yang ada tidak cukup mampu dan tepat untuk mengusut/menuntut kajahatan EFT.

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Transfer Dana Elektronik (EFT Crime) dengan Hukum Pidana
Upaya penanggulangan EFT crime juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/cultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional).
Perundang-undangan atau RUU yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. EFTA (Electronic Funds Transfer Act) 1978 Amerika Serikat (UU Federal)
Ada dua tipe tindak pidana yang diatur, yaitu:
a. Yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pada UU dan peraturan (noncompliance with the act and regulation); diatur dalam paragraf 916(a); dan
b. Yang berhubungan dengan penyalahgunaan peralatan akses yang hilang atau dipalsu (the misuse of a forged or stolen access device). Diatur dalam paragraf 916 (b).
Paragraf 916(a):
Diancam dengan pidana denda maksimal $5.000 dan/atau penjara 1 tahun:
a. Memberi informasi palsu/tidak akurat atau gagal memberikan informasi yang ditentukan oleh UU ini (EFTA) dan aturan pelaksanaannya (Regulation E: EFT)
b. Kegagalan-kegagalan lainnya untuk memenuhi setiap ketentuan dalam UU ini
Paragraf 916 (b):
Diancam dengan pidana denda maksimal $10.000 dan/atau penjara 10 tahun antara lain:
a. Menggunakan instrumen debit yang dipalsu atau dicuri untuk memperoleh kekayaan (minimal $1.000 tiap tahun);
b. Mengangkut (termasuk percobaan dan konspirasinya) instrumen debit yang dipalsu atau dicuri;
c. Menggunakan sesuatu untuk menjual atau mengangkut instrumen debit yang dipalsu atau dicuri
d. Menerima, menyembunyikan, menggunakan, atau mengangkut kekayaan (minimal $1.000 per tahun) yang diperoleh dari instrumen debit yang dipalsu atau atau dicuri;
e. Menerima. Menyembunyikan, menggunakan, menjual atau mengangkut tiket untuk transportasi di dalam/di luar negeri (minimum $500 per tahun) yang diperoleh dari instrumen debit yang dipalsu/dicuri
f. Menyediakan/memberi uang/kekayaan/jasa (minimal $1.000 per tahun) melalui penggunaan instrumen debit yang dipalsu/dicuri
Catatan:
Instrumen debit ialah kartu, kode, atau peralatan lain yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan transfer dana secara elektronik (Paragraf 916 c)

2. EFTA 322 of 1978 Negara Bagian Michigan, Amerika serikat
UU ini mengizinkan/memberi hak kepada lembaga-lembaga keuangan untuk membuat terminal-terminal transfer dana elektronik (TDE) bagi para pelanggan, melindungi privasi dan keamanan pelanggan, melarang diskriminasi tidak jujur di antara lembaga-lembaga keuangan dan praktik monopoli dalam penggunaan terminal TDE, mengatur masalah ganti rugi dan pidana
UU Transfer Dana Elektronik (UU No.322 tahun 1978) Negara Bagian Michigan ini terdiri dari 31 pasal, mengatur antara lain:
a. Tentang kartu (card; credit card;smart card; revoked card; expired card; bank card; cardholder; cardmaking equipment);
b. Tentang terminal TDE (electronic funds transfer terminal) yang antara lain mengatur tentang jumlahnya, kelayakannya;
c. Tentang fasilitas TDE (funds transfer facility) yang antara lain mengatur tentang pembangunannya, kepemilikannya, pengoperasionalisasiannya, pelayanan/ servicenya, perlindungan privasi dan keamanan dana;
d. Tentang fasilitas transmisi dana (funds transmission facility) yang antara lain mengatur pembangunannya pengoperasionalannya, kelayakannya;
e. Tentang persyaratan penerbitan kartu atau sarana untuk mengakses rekening pelanggan (issuance of card or means of access to customer’s account; requirement); dan
f. Hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan peralatan TDE dan pertanggungjawabannya.
Dari keseluruhan pasal tersebut hanya ada satu ketentuan pidana dalam Pasal 29 yang menyatakan : A person who willfully violates this act is guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than $10,000.00. Walaupun hanya satu pasal, namun jelas bisa terdiri dari banyak tindak pidana karena setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini (antara lain seperti dikemukakan di atas) dapat dipidana berdasar Pasal 29 ini.

3. The Electronic Transfer of Funds Crime Act No.87 of 200 Republik Trinidad & Tobago
UU ini mengatur mengenai transfer uang melalui terminal elektronik dengan menggunakan kartu untuk tujuan memberi perintah kepada lembaga keuangan untuk mendebit atau mengkredit rekening pemegang kartu.
Hal-hal yang dijadikan tindak pidana dalam UU ini adalah sebagai berikut.
a. False Statement (pasal 3).
b. Thelf by taking or retaining possession of card (pasal4).
c. Card Thelf (pasal5)
d. Dealing in card of another (pasal 6).
e. Purchase or sale of card of another (Pasal 7).
f. Obtaining control of card as security for debt (pasal8).
g. Card Forgery (pasal 9).
h. Signing a card of another (pasal 10).
i. Fraudulent use of a card (pasal 11).
j. Fraud by person authorized to provide goods, services,etc. (pasal 12).
k. Receipt or money, etc., obtained by fraudulent use of card (pasal 13).
l. Obtaining goods, etc., by use false, expired or revoked card (pasal 15).
m. Traficking in counter feit card (pasal 16).
n. Possesion of cardmaking equipment (pasal 17).
o. Alteration of card invoice (pasal 18).
p. Card lists prohibited (pasal 20).

4. Perundang-undangan dan RUU di Indonesia
Di Indonesia belum ada UU khusus mengenai kejahatan/tindak pidana transfer dana. Namun demikian, kasus-kasus kejahatan transfer dana kemungkinan dapat dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini (hukum positif), misalnya sebagai berikut:
1. Perbuatan pengirim atau bank pengirim yang memberi informasi tidak benar atau palsu dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 236 (1) KUHP.
2. Melakukan transfer dana secara melawan hokum/tidak sah (unauthorized transfer funds), dapat dikaitkan dengan pasal pencurian dalam KUHP, khususnya pasal 363 (1) ke4 untuk pencurian yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama (seperti kasus pembobolan Bank BNI’46 New York pada tahun 1986/1987).
3. Perbuatan penerima transfer dana yang bukan haknya, tetapi tadak mau mengembalikan dana tersebut, dapat dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 atau pasal 374 KUHP.
4. Perbuatan Bank Pengirim yang tidak melakukan pendebetan dan pengaksepan terhadap perintah dana yang disetujui, dapat dikaitkan dengan pasal 49 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Bank yang menolak pelaksanaan PTD (Perintah Transfer Dana) setelah pengaksepan, dapat dikaitkan dengan pasal 50 UU Perbankan, yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Bank penerima yang dengan sengaja tidak memindahkan dana hasil transfer dana kepada penerima yang berhak, tetapi menggunakannya untuk kepentingan sendiri, dapat dikaitkan dengan pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
7. Bank penerima yang dalam melakukan pendebetan atau pengaksepan secara tidak benar atau dipalsukan dapat dikaitkan dengan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
8. Tindak pidana transfer dana dapat pula dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang telah mengalami perubahan berdasar UU No. 25/2003), yaitu:
a. Pasal 3 (1) b.
b. Pasal 6 (1) b.
c. Pasal 8.
Mengingat adanya kelemahan dan kekuarangan pada perundang-undangan yang ada saat ini disusun konsep/draft RUU Trasnsfer Dana (RUU TD), dan RUU Tindak Pidana di bidang Teknologi dan Informasi (RUU TPTI), yang dapat dijelaskan sekilas sebagai berikut:
1). RUU TD (RUU Transfer Dana)
a. Sistem pembayaran/transfer dana menurut RUUTD pada intinya merupakan serangkaian kegiatan untuk memindahkan/ mengirim/ menbayar dana (uang tunai/uang dalam rekening bank) melalui bank.
b. Sistem transfer dana ini merupakan suatu kepentingan hukum yang sepatutnya mendapat pegamanan/ perlindungan.
2). RUU TPTI (Tindak Pidana di Bidang Teknologi dan Informasi)
Berbagai ketentuan hukum pidana yang dikemukakan tentunya masih perlu kajian yang mendalam dan komprehensif karena problematika hukum pidana di bidang perekonomian dan teknologi cukup kompleks. Terlebih belum adanya kesatuan dan keterpaduan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) di bidang perekonomian, perbankan, dan di bidang teknologinya itu sendiri.

Politik Hukum Pidana Nasional
Dalam Menghadapi
Era Teknologi
Informasi

Disusun oleh :
1. Zulfia Nosi M. E 0006045
2. Andy Indri Pratiwi E 0006074
3. Natalia Ayu A. E 0006024
4. Dimas Tunjung Pratama Retnadi E 0006109
5. Fauzia Albarina E 0006126
6. Febri Charisma E 0006127
7. Fitri Nurul Aini E 0006128
8. Hendro Prabowo E 0006144
9. Mutmaini E 0006181
10. Picta Dhody Putranto E 0006196
11. Rheni Cahya Megawati E 0006210
12. Ari Yuniarti E 0006266

A. Pendahuluan
Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.
Dalam rangka menghadapi pembukaan pasar regional oleh AFTA pada tahun 2003 dan dalam rangka menghadapi liberalisasi perdagangan WTO pada tahun 2010, negara-negara yang aktif terlibat dalam praktek perdagangan internasional mulai membentuk instrumen hukum yang mengatur masalah perilaku perusahaan dan individu-individunya agar tidak menyalahkan market power-nya. Deregulasi dalam liberalisasi diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Aspek-aspek pendukung seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi, infrastruktur dan sistem sosial yang berkembang secara dinamis mengikuti proses globalisasi merupakan aspek pendukung dalam pembentukan instrumen hukum tersebut.
Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi ”global village” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.
Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (biasa disebut hard reality), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan soft reality), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (virtual reality) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur, dan berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa,
”Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demokrasi, psikologi hukum, intelektual maupun teknologi.”
Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (Interconnection Network), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.
Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.
Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam beriteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.
Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.
Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.
Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.
Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan rule of law dan internet, jurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, cybercrime, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.
Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri . Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa,
“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”(cetak miring dari penulis)

Oleh karena itu menurut Didik J.Rachbini , dalam pelaksanaannya sistem teknologi terpaksa berbenturan dengan nilai- nilai moral. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk teknologi informasi, seperti internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat kemapanan.
Walaupun kemajuan teknologi menimbulkan dampak negatif, tetapi justru bagi sebagian orang, kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan manfaat, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Batas ruang danwaktu menjadi hilang atau tipis dengan ada jaringan computer internet.
Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk public. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi world wide web (www) yang memudahkan orang untuk mengakses informasi internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis internet. Setlah dibukanya internet untuk keperluan publik semakin banyak aplikasi-aplikasi bisnis di internet .
Aplikasi bisnis yang berbasiskan teknologi internet mulai menunjukkan adanya aspek finansial . Misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan didalam rumah, begitu tingakt keamanannya yang relative terjaga.
Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah social. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima .
Sebagai contoh, penggunaan mesin-mesin tekstil modern untuk menggantikan alat pemintalan benang manual dapat mengakibatkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan.
Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerahan melalui virus (virus attack) dan sebagainya .
Sebagaimana dikemukan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip dari Harian Kompas menyatakan :
“Kejahatan cyber (cyber crime) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatan kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet .”
Kata “cyber” yang berasal dari kata “cybernetics”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotic, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Nobert Wiener di tahun 1948. Salah satu aplikasi dari cybernetics adalah bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna (perfect control). Karenanya, Budi Rahardjo berpendapat bahwa sedikit mengherankan jika kata “cyberspace” yang berasal dari kata “cyber” tidak dapat dikendalikan. Cyberspace dapat diatur, meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.
Timbul pernyataan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dengan mempergunakan internet (cyber crimes), apakah hukum pidana Indonesia telah mampu mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan tersebut, dengan kata lain, apakah undang-undang pidana kita mampu menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan didunia maya (cyber crimes)?
Pakar hukum teknologi informasi, Imam Syahputra menyatakan bahwa persoalan hukum teknologi internet yang bermunculan belakangan ini telah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan perundangannya.
Sekalipun perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet. Apalagi dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dnyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang.” Artinya, pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain berbenturan dengan Pasal 1 KUHAP, kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan didunia maya berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya.
Mengenai ini Soedjono Dirdjosisworo menyatakan:
“Perubahan dan penyesuaian social serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1958 (UU No.73/58) demikian pesatnya, dan kepesatan perkembangan social dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi sangatlah terasa bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sejak lama tidak mampu secara sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminalitas yang meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan jenis, pola dan modus operandi yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (contoh menonjol adalah Cyber Crime).”(cetak miring dari penulis)

Melihat perlunya diadakan beberapa perubahan terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, maka penulis mencoba untuk menyoroti perubahan tersebut dari aspek politik hukum dengan mengangkat judul Politik Hukum Pidana Nasional dalam Menghadapi Era Teknologi Informasi.

B. Cyber Crime Sebagai Bentuk Kejahatan Baru
Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber (cybercrime) dengan tindak kejahatan computer, dan ada ahli ysng membedakan diantara keduanya.
Meskipun belum ada kesepahaman mengenai definisi kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer.
Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”
Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya hacking, cracking, virus, time bomb, worm, troyan horse, logical bomb, spaming, hoax dan lain-lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama.
Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi cybercrime sebagai “crime related to technology, computer, and the internet” atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi , komputer dan internet.
Dalam beberapa literatur, cyber crime sering diidentikkan sebagai computer crime. The U.S. Department of Justice mwemberikan pengertian computer crime sebagai “…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or presecution.”
Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.”
Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer menyatakan bahwa “kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan penggunaan komputer secara ilegal”.
Menurut Freddy Haris, cybercrime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik – karakteristik sebagai berikut:
1. Unauthorized access (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
2. Unauthorized alteration or destruction of data,
3. Mengganggu/merusak operasi computer,
4. Mencegah /menghambat akses computer.
Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan prakteknya ikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :
1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya.
2. Illegal Contents
Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang segala hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet
4. Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet intuk melakukan kegiatan mata- mata terhada pihak lain, dengan memasuki Sistem Jaringan Komputer (Computer Network System) pihak sasaran.
5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, progam komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Offense Against Intellectual Property
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan inteleektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. Infringements of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseornag yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kreit,nomor PIN ATM, cacat, atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengn informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampain/pertukaran informasi itu pada pihak lainnya (transmitter/originator to recipent).
Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai pendukungnya, sebagai contoh dalam suatu majalah mingguan diberitakan bahwa fasilitas internet banking Bank Central Asia (BCA) lewat situs www.klikbca.com telah dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan lima nama situs plesetan yang mirip situs aslinya (typosite). Akibatnya, bila nasabah BCA menggunakan fasilitas Internet Banking BCA tetapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabahpun tak bisa bertransaksi, sementara Personal Identification Number (PIN) miliknya terekam di situs gadungan tadi. Adapun situs tiruan yang dibuat hacker itu adalah : klikbca.com,wwwklikbca.com, clikbca.com, klickbca.com dan klikbac.com.
Di Amerika Serikat, kasus typosyte atau situs tiruan ini telah juga menimpa www.washingtonpost.com yang alamat tiruannnya menjadi www.washingtonpos.com (tanpa huruf “t”) dan situs microsoft.com menjadi micosoft.com tanpa huruf “r”.
Bentuk kejahatan lainnya seperti ponografi dalam berbagai jenis dengan mudah dapat dilihat diberbagai situs tertentu, bahkan di beberapa websites dapat kita jumpai adanya space (ruang) untuk melakukan perjudian, misalnya dalam situs www.altavista.com disuguhi apa yang dinamakan online gambling, atau online casino, begitu pula jika masuk ke situs www.lycos.com akan ditemukan berbagai bentuk perjudian dengan nama casino games.
Contoh yang lain yaitu yang terjadi di Jogyakarta sebagaimana diberitakan majalah Tempo. Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun bersama tiga rekannyahacker berhasil membobol lewat internet, pada akhirnya ditangkap kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melalui internet secara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001 mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai Rp. 5 milliyar rupiah . Kasus pembobolan ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan Kepolisian Internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat internet. Tapi, setelah barang dikirim, kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian polisi melakukan pelacakan ke beberapa perusahaan jasa angkutan barang di Yogyakarta. Dan pada akhirnya pelaku dapat ditangkap.
Kasus yang hampir sama dialami oleh Kepolisian Wilayah Semarang yang membekuk dua orang pemuda, mereka datang ke jasa pengiriman untuk mengambil pesanan berupa 8 buah kacamata, empat topi dan dua tas punggung merek Oakley seharga Rp. 8 juta, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan kartu kredit yang sah. Akibatnya kedua remaja ini ditangkap polisi.
Menghadapi peristiwa tersebut di atas, Kepada Kepolisian setempat Komisaris Besar Halba R Nugroho, mengira kedua remaja tadi tidak terkait dengan sebuah sindikat cracker. “Mereka sekedar mengutak-atik internet di warung internet, lalu membuka situs dan melakukan order barangdengan menggunakan kartu kredit orang lain, kata pejabat tadi.“ Sebenarnya, jauh sebelum kasus 2 pemuda tadi, Polda Jawa Tengah pernah menangkap seorang cracker. Namun, sang pelaku tak kunjung diadili. Penyebabnya sepele, yakni belum ada Undang-undang Khusus Internet.
Melihat kondisi-kondisi sebagaimana digambarkan di atas sepertinya undang-undang pidana nasional belum mampu mengantisipasi kejahatan-kejahatan tersebut, seperti nampak dalam kasus www.klikbca.com yang mana si pelaku tidak dihukum karena belum tersedianya perundang-undangannya yang dapat digunakan untuk menjerat si pelaku.
Ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dihukumnya pelaku kejahatan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pada akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya.
Ironis memang, pada saat kejahatan di dunia maya (cyber crime) semakin meningkat jumlahnya, ternyata masih banyak pelaku yang tidak dapat diadili akibat ketiadaan undang-undang. Akibatnya, sangat wajar apabila kejahatan di dunia maya (cyber crime) semakin meningkat dari waktu ke waktu.

C. Perubahan Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat dari Kemajuan Teknologi Informasi
Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas nampak jelas bahwa kebutuhan perundangundanga yang baru yang mengatur mengenai kejahatan di dunia maya (cyber crime) sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Sebelum penulis mengkaji perubahan tehadap hukum pidana Indonesia berkaitan dengan munculnya kemajuan teknologi informasi (pengkajian dari aspek politik hukum) terlebih dahulu akan Penulis memberikan batasan pengertian politik hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar kajian.
Sama halnya dengan sulitnya menemukan definisi hukum, begitu juga dengan define politik hukum. Artinya agak sulit merumuskan definisi politik hukum dalam satu rangakaian yang dapat memberikan pengertian yang utuh tentang apa yang sebenarnya didefinisikan.
Banyak Sarjana Hukum yang memberikan pengertian tentang politik hukum. Masing-masing sarjana memberikan pengertian bergantung pada sudut pandangnya masing-masing yang tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya. Sarjana Politik akan lebih menonjolkan aspek politiknya pada saat memberikan definisi politik hukum, begitu pula dengan seorang Sarjana Hukum yang akan lebih mengedepankan aspek hukumnya dalam memberikan definisi politik hukum.
Karena banyaknya pengertian yang diberikan untuk menguraikan arti dari politik hukum, sehingga Abdul Hakim Garuda Nusantara, sebagaimana dikutip oleh Mahfud M.D,. menyatakan:
“Namun dengan menyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.”
Mengacu pada pendapat di atas, maka dalam tulisan ini pengertian politik hukum dipahami sebagai suatu kajian terhadap perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Sugeng Istanto, bahwa politik Hukum merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Hukum yang membahas perubahan ius constitutum (hukum yang berlaku sekarang/ditetapkan) menjadi Ius contituendum (hukum yang harus ditetapkan/ dicita-citakan) untuk memenuhi kehidupan masyarakat.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyesuaian materi hukum sebagai konsekuensi terhadap perubahan perundang-undangan, yaitu : ius constitutum, perubahan masyarakat, dan ius constituendum.

1. Ius Constitutum (Hukum Yang Berlaku)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan salah satu produk hukum peninggalan jaman colonial. Tetapi dalam perkembangannya beberapa materi Kitab Hukum Pidana telah mengalami perubahan.
KUHP yang berlaku hingga sekarang, ialah Wetboek van Strafrecht yang dituangkan dalam Koninklijk Besluit (K.B) tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan dalam Staatsblad 1915 nomor 732, dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1918 untuk semua golongan penduduk.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 , dan mulai diperbaharui mulai tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Selanjutnya, karena berbagai kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin cepat, maka dibuatlah beberapa undang-undang Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin hari semakin nyata.
Mengenai banyaknya produk perundang-undang colonial yang masih dipergunakan, R. Iwa Kusuma Sumantri mengemukakan pendapat dalam Pidato Pelantikannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran:
“Dengan berlakunja aturan Peralihan jang disebut tadi, dan ditambah pula dengan tidak dilaksanakanya Aturan Tambahan ajat 2 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, jakni aturan yang mengharuskan dibentuknja dan bersidangnja suatu Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam tempo 1 tahun, maka tetaplah Republik Indonesia dalam waktu Revolusi bersendjata itu pada pokoknya masih dibawah kekuasaan setidak-tidaknja di bawah pengaruh peraturan-peraturan yang berasal dari pendjadjahan Belanda, baik dilapangan Hukum Tata Usaha dan Tata Negara, bahkan hingga sekarang ini Rakjat Indonesia masih dibawah pengaruh peratran-peraturan jang berasal dari pendjadjahan Belanda….”
Sedangkan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beliau berpendapat:
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jang masih berlaku sekarang ini berasal dari djaman pendjadjahan. Di dalamnja masih terdapat anasir-anasir jang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini.”
Dari pendapat yang dikemukakan oleh R. Iwa Kusuma Sumantri di atas jelaslah, bahwa diperlukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukm Pidana Nasional. Hal ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, bahkan telah diprediksi jauh sebelumnya.
Apabila R. Iwa Kusuma Sumantri mendasarkan perubahan tersebut dengan alasan “adanya anasir-anasir yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang”, dalam penjelasan berikutnya beliau menyebutkan bahwa “dalam penyusunan Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia sangat mementingkan perlindungan-perlindungan bagi ketentraman bangsa Belanda sendiri dan bagi kepentingan Negara Belanda umumnya”, maka kondisi sekarang yang mendorong perlunya diadakan perubahan-perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.
Hal yang hampir serupa dikemukakan oleh Moh. Kooesno bahwa:
“Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut Tata Hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya.”
Memperhatikan pendapat tesebut di atas Moh. Mahfud MD menyatakan:
“Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan tejajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penajajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan kebangsaan.”

2. Perubahan Masyarakat
Perubahan kehidupan masyarakat pada intinya adalah perubahan nilai. Beberapa bidang kehidupan manusia yang juga mengalami perubahan, diantaranya : perubahan bidang hukum, politik, ekonomi, social budaya. Perubahan-perubahan tersebut ada yang berdampak positif maupun negatif bagi kehidupan kemasyarakatan. Sehingga diperlukan kejelian untuk mempergunakan perubahan ini menuju arah yang lebih baik bagi kesejahteraan umat manusia.
Apabila kita perhatikan lebih dalam, ada beberapa factor yang menyebabkan tejadinya perubahan (dalam arti luas), yaitu:
1. Pemikiran manusia. Akal udi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini mengakibatkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupannya.
2. Kebutuhan/ tuntutan manusia. Di satu sisi mansia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara dialain sisi manusia tidak pernah akan terpaskan, kondisi ini menyebabkan manusia dengan berbagai usahanya berupaya agar kebutuhannya secara relatif dapat terpenuhi.
3. Cara hidup manusia. Perkembangan jaman selalu berdampak pada timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya cara hidup.
4. Teknologi (kemampuan cipta sarana). Semakain maju kehidupan manusia semakain meningkat pula kemampuan manusia dalam melahirkan teknologi.
5. Komunikasi dan transportasi. Kemajuan sarana komunikasi dan transportasi berakibat pada mudahnya interaksi antara satu tempat dengan tempat lain, Negara-negara tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya terhubung dalam suatu jaringan global.

Apabila dihubungkan anatara penyebab perubahan masyarakat dengan kondisi factual yang mendorong perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, kebutuhan terhadap perubahan KUHP dikarenakan sebagian besar materinya masih merupakan produk kolonial, sehingga dikhawatirkan masih ada nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia.
Di samping itu, adanya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi informasi (seperti: lahirnya internet) mengahruskan perlunya dilakukan berbagai penyesuaian. Kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi praktis sukar untuk dijerat dengan hanya mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dibentuk dalam suasana serba tradisional/ konvensional.

3. Ius Constituendum (Hukum yang Harus Ditetapkan)
Guna menindaklanjuti tuntutan globalisasi serta kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan, serta tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) ,maka dewasa ini pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana telah diupayakan oleh beragai pihak, baiak dari kalangan praktisi hukum, akademisi maupun pemerintah melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih terus diolah. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Berkaitan dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana, Barda Nawawi Arief, menyatakan:
“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”
Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, oleh karena pada hakikatnya pemabahruan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan.
Berkenaan dengan peran hukum pidana terhadap perkembangan teknologi informasi, maka perlu kiranya diperhatikan beberapa hal penting sebagai upaya penyempurnaan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu:
1. Dengan semakin maraknya kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi (cyber crime) , maka dalam hal pembuktian sudah waktunya untuk dipikirkan adanya penambahan alat bukti lain yang berbasis teknologi, seperti alat bukti berupa surat elektronik (electronic mail) dan rekaman elektronik (electronic record)
2. Salah satu cirri kejahatan di dunia maya (cyber crime) adalah memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global. Aspek global menimbulkan kondisi seakan-akan dunia tidak ada batasnya (borderless) keadaan ini mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (locus delicti) terjadi dinegara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka daya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diperluas, sehingga tidak hanya mengacu pada asas/ prinsip yang selama ini di anut dalam pasal 2-pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu asas personal, asas territorial, dan asas universal.
3. Untuk merumuskan dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi pidana dalam dunia yang relative baru dan bergerak cepat, tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatn-kejahatn di dunia maya (cyber crime), dapat digunakan lembaga penafsiran hukum (interpretasi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kekosongan hukum.

D. Penutup
Era glbalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Munculnya kejahatan baru (cyber crime) merupakan suatu fenomena yang membutuhkan penanggulangan secara cepat dan akurat.
Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru tersebut. Diharapkan dengan dialkukannya berbagai perubahan dalam Kitab Undang Hukum Pidana Nasional sebagai akibat dari timbulnya berbagai perubahan.

  1. Craig Said,

    blackman@inevitably.anta” rel=”nofollow”>.…

    hello….

  2. felix Said,

    headlinese@merchandising.rilly” rel=”nofollow”>.…

    tnx!!…

  3. Stephen Said,

    trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

    good….

  4. Herman Said,

    ffa@pyhrric.rameaus” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  5. willard Said,

    calluses@teaspoon.anomalies” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!!…

  6. Ryan Said,

    mended@shambling.approves” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  7. Ron Said,

    unimaginative@affirmations.hydrophobic” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!!…

  8. lawrence Said,

    moriartys@mosques.order” rel=”nofollow”>.…

    good….

  9. Wade Said,

    shines@faults.coasts” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!!…

  10. jorge Said,

    maple@unnaturalness.carrying” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!…

  11. Freddie Said,

    amici@whitfield.defendant” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó….

  12. Russell Said,

    princes@arising.baileefe” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ….

  13. Terrance Said,

    lyrical@faculties.elicited” rel=”nofollow”>.…

    good!…

  14. billy Said,

    redistributed@armadillo.detonated” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!…

  15. Ernesto Said,

    doan@bumper.hospitable” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðñòâóþ!…

  16. jeremy Said,

    demonstrating@desperately.tizard” rel=”nofollow”>.…

    good info!…

  17. Corey Said,

    whips@jointly.collective” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!…

Add A Comment