MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

ISU FILSAFAT HUKUM (2)

Jun-18-2010 By Supanto

Bahan untuk UKD 4, yang diambilkan dari bahan-bahan pustaka, ditugaskan kepada mahasiswa.
SELAMAT MENEMPUH UJIAN. SUKSES SELALU

INTEGRATED TUGAS
UKD4 FILSAFAT HUKUM

Dosen : Supanto

BAGIAN DUA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG PENEGAKAN DAN PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA

Kelompok GT-Man
Buyung Loding P E0007011 byg_banget@yahoo.com 085640070499
Dedi Triyulianto E0007013 dhey_justice013@yahoo.com 081804584504
Hamed Prayantama E0007021 aremania_13@yahoo.com 085714227773
Nitami Marnifa S E0007036 guntink_ququ@yahoo.com 085714227770
Agni R Putra E0007064 agni_tyanputra@yahoo.com 085642287134
Adityo Cahyo E0007062 aditya_cakwir@yahoo.co.id 085725564592
Fitra Agustin M E0007130 mizzfitzcute@yahoo.com 085647070189

A. Pendahuluan : Beberapa Masalah Mendasar
Tulisan ini mencoba menampilkan beberapa aspek filsafat hukum dalam konteks penegakan hukum kususnya dalam penemuan hukum. Sisi ini menurut fisafat hukum sangat sentral mengingat penemuan hukum merupakan ujung tombak tegaknya hukum dalam masyarakat. Tujuan –tujuan yang ingin dicapai oleh hukum secara filosofis yaitu pencapaian tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum, melalui landasan kasih sayang kemanusiaan, keadilan yang dipandu oleh arahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Aspek yang mendasar tentang aspek ini yaitu tentang bagaimana kita berbicara tentang pembangunan hukum yan dikaitkan dengan nilai iman dan keagamaan. Pembangunan hukum pada dasarnya adalah upaya atau sebuah perjalanan dari kondisi-kondisi riil atau keadaan-keadaan nyata (realitas) menuju kepada desiderata (semacam visi yang hendak direalisasikan dengan melaksanakan pembangunan dalam terang dan dibawah tuntunan paradigma )(Liek Wilardjo, 2003: 1 ).
Untuk itu tulisan ini membahas beberapa hal penting tentang posisi manusia dalam filsafat ( secara lebih kusus mengenai nilai-nilai keagamaan )dan akan bagaimana apabila filsafat itu (nilai-nilai keagamaan ) menjadi pedoman dalm pembangunan hukum. Nilai keimanan itu tidak seharusnya sebagai suatu yang dogmatik, tetapi sebagai suatu sistem kepercayaan yang merupakan gabungan konsep-konsep yang menetukan persepsi manusia tentang dunia dan suatu komitmen terhadapnya.
B. Hakekat Filsafat dan Tuntutan Kearifan dalam Diri Manusia
Tiga wilayah permasalahan dalam sebuah sistem filsafat :
1. Permasalahan kasunyataan/ zijnproblemen (mewujudkan metafisika tentang manusia dan alam).
2. Permasalahan pengetahuan/ kennisproblem (wissenschaftlehre teori kebenaran, teori pengetahuan, logika).
3. Permaslahan nilai (teori nilai, etik, estetik, dan iman keagamaan/ het religieus waardevolle) (Soejono Kosoemo Sisworo, 1988: 3)
Persoalan pokok filsafat ruang lingkupnya adalah :
1. Apa yang dapat kita ketahui?
2. Apa yang harus kita perbuat?
3. Apa yang dapat kita harapakan dan apa manusia itu?
Filsafat hukum yaitu ilmu/ ajaran yang mengambil sumber dan menjabarkan asas tertinggi dan atau cita hukum dari manusi dan kemanusiaan, untuk selanjutnya dikembangkan dan diterapkan pada dasar hubungan kehidupan masyarakat.
Menurut kodratnya faktor manusia dan kemanusiaan adalah bersifat universal dan mewujudkan sistem terbuka. Faktor nilai luhur universal kemanusiaan terdapat dalam sila kedua dari Pancasila. Manusia pada dasarnya mempunyai “4N” yaitu :
1. Naluri
2. Nalar
3. Nurani
4. Nala
Ket :
“N” yang pertama mendorong manusia untuk berusaha memperoleh kedudukan diatas angin.
“N” yang ketiga membuat manusia mendengar bisikan hatinya “ein Ruf aus mir, und doch ueber mich”.
Dari hal diatas manusia mampu melakukan pertimbangan moral-etika untuk menentukan sikap dan tindakannya yang terbai dalam situasi dan konteks aktual yang dihadapi atau diantisipasinya.
Manusia mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai ialah keserasian dalam kehidupan dirinya, yaitu:
1. Keserasian antara dirinya sebagai tercipta dengan penciptanya (Tuhan Yang Serba Maha) dalam bidang keimanan
2. Keserasian antara dirinya sebagai individu dengan hati nuraninya dalam bidang keakhlakan.
Sedangkan dalam kehidupan diri dengan masyarakatnya manusia memiliki tujuan:
1. Keserasian dalam sopan santun, yaitu kesedapan/ Wallevandheid.
2. Keserasian dalam bidang hukum yaitu kedamaian/ Vreedzaamheid.
Keserasian hidup manusia yang bersifat hakiki tersebut dengan mengambil pandangan Sigmund Freud, paling tidak dihayatkan atas tiga asas yaitu:
1. The Pleasure Principle, yang membentuk kecenderungan manusia untuk mencari/ mendapatkan “pleasure” atau kesukaan sebanyak mungkin bagi dirinya dan juga menghindarkan pain atau kedukaan.
2. The Really Principle, yang mengarahkan manusia untuk menghadapi dunia luar atau kenyataan kehidupan yang tidak mungkin dapat dihindarinya.
3. The Principle of Constancy, yakni prinsip yang berfungsi sebagai penjalin keserasian atau harmonisator atas kedua prinsip diatas.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada 3 pasang nilai pokok yaitu :
1. Hasrat keserasian rohani (spiritualisme) dan kodrat keserasian jasmani (meterialisme)
2. Kesendirian/kebebasan (individualisme) dan kebersamaan/ketertiban (kolektivisme)
3. Kelestarian (konservatisme) dan kebaruan (inovatisme). (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1991:45)
Menurut Notohamidjojo dijelaskan bahwa manusia memiliki paling tidak 3 tendenz (kecenderungan) yaitu tendenz individualis, kolektivis, dan tata (orde). Tendenz orde adalah tendenz penyeimbang bagi tendenz individualis dan kolektivis, tendenz orde ini pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh stabilitas, harmoni, dan sintesi dalam diri manusia. Tendenz ini juga memberikan pengaturan-pengaturan yang adil, kepada norma-norma yang memaksa bagi perbuatan kita dalam masyarakat (dwingende normen voor ons handelen)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan sumber nilai dalam arti sebagai pencari, pendapat dan sekaligus penimbul berbagai macam nilai dalam kehidupannya.
C. Wawasan Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum
Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, yang memiliki tujuan percapaian mutu kehidupan (the quality of life) yang lebih baik/tinggi, yang meliputi aspek lahir maupun batin, kehidupan lahir batin yang bermutu tinggi itu tentu mempersyaratkan adanya keadilan agihan ruang dan waktu (spatio-temporal-distributive justice), dan pemeliharaan lingkungan, serta berkelanjutan.
Wawasan filosofis (Soejono Koesoemo Sisworo, 1988),paling tidak memiliki sifat-sifat utama/karakteristik utama sebagai berikut:
a. Deduktif-Spekulatif, menilai atau menghubungkan nilai ( bewertendel & wertbeziehende haltung atau evaluating-value-relating),( Gustav Radbruch,1950 :91-dst).
b. Sarana primer yang digunakan untuk pendekatan adalah intusi, bahkan perasaan halus yang mendambakan taufik hidayah dan inayah Allah (gefuhlmassige,devinatorische ahnug).
c. Perenungan Transendental (kritis logis maupun fenomenologis)
d. Menempatkan hakikat pengertian hukum sebagai pengertian budaya
e. Berorientasi dapa suatu grundnorm yang transendenntal metayuridis atau metafisis

D. FILSAFAT HUKUM, HAKIM, DAN HAKEKAT PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum yang dimaksud disini tentang hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang yang secara sadar atau sengaja mengingkari keadilan. Menurut CF. Lois pada dasarnya hukum merupakan living organism yang daya tahan hidupnya sangat bergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan yang didalamnya terdapat fungsi idiilnya seperti,unsur-unsur kesusilaan, rasionil-akaliah dimana keduanya adalah bahan idiil dari hukum yang sekaligus memperlihatkan fungsi riilnya yaitu unsur manusia dan masyarakat,alam lingkungan dan tradisinya tugas hakim secara konkrit adalah mengadili perkara yang pada hakekatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas ( penemuan hukum ).
Pada dasarnya penemuan hukum adalah keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit berfikir dari seorang hakim atau jurist yang diujikan pada hati nurani. Dalam kenyataannya penemuan hukum memiliki banyak segi, baik yang bersifat logis-rasionil-ilmiah maupun intuitif-irasionil.
Rasionil ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kanyataan suatu kejadian serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis-intelektual dalam menerapkan subuah peraturan dalam kasus posisinya dengan mengindahkan hukum logika baik formil maupun material. Sedangkan aspek intuitif rasionalnya terletak dalam hal penemu hukum itu melibatkan, menggunakan, dan mengembangkan perasaannya yang halus dan murni mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran tetapi juga sekaligus konsisten dengan sistem hukumnya. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya penemuan hukum dari penalaran yang tidak pasti atau dapat disebut dengan tepo saliro dengan tujuan untuk menciptakan adanya corak divinatoris (aspek ketuhanan dari sebuah proses penegakan hukum). Menurut Thomas Aquinas hukum ketuhanan adalah yang tertinggi.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM OBJEKTIF

Oleh

Arina Muhfida E0007009
Giska Talisha E0007019
Ririn Gagarin E0007047
Rizky Limar E0007049
Tiur Alviani E0007055
Viddya Putri. P E0007058
Nur Sulistyaningsih E0007173
Putri Permata Sari E0007185
Rahma Veni Husna E0007189
Tri Eka Hermawati E0007229

Adanya suatu tuntutan etis bagi pembentukan suatu hidup bersama yang baik meminta pertimbangan tentang azas atau dasar hidup bersama tersebut. Dengan kata lain: dicari pedoman dalam memikirkan hukum dan membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita hidup dan kebutuhan-kebutuhan hidup.
Tentang azas-azas itu akan kami bahas dalam bab VII dan VIII. Dalam bab VII dibahas prinsip-prinsip moral dan rasional hukum objektif, dalam bab VIII dibahas tumpuan hukum subjektif, yakni hak manusia.

1. Azas-azas
Azas-azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Azas-azas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (Azas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum.Asalnya hukum dibahas secara singkat dalam bab ke-9).90)
Sejak zaman dahulukala orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak dapat membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Dengan kata lain: orang-orang yakin adanya prinsip-prinsip tertentu, yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia. Perlu dibedakan antara azas-azas hukum objektif dan subjektif. Azas-Azas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum; azas-azas hukum subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.

90) Tentang fungsi-fungsi azas-azas hukum lihat: O.Notohamidjojo,Soal-soal,hlm.33.

Azas-azas hukum ada tiga macam:
1. Azas-azas hukum objektif yang bersifat moral.Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
2. Azas-azas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional.Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu,akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern,yakni sejak timbulnya Negara-negara nasionaldan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.
3. Azas-azas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional,yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yag menjadi titik tolak pembentukan hukum.Perkembangan hukum paling Nampak pada bidang ini.

2. Hukum kodrat
Para pemikir zaman dahulu umumnya menerima suatu hukum yang berbeda daripada hukum positif, yang disebut hukum alam atau hukum kodrat. Hukum itu tidak tertulis akan tetapi ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum,oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri,yakni kodratnya.Hukum itu tidak berubah,berlaku untuk segala zaman.91)
91) timbullah soal apakah hukum dasar itu sebaiknya diungkapkam dengan istilah “hukum alam” atau dengan istilah “hukum kodrat”.Dalam mempertimbangkan persoalan ini,kami berpedoman pada istilah latin “lex naturalis” (bhs.Inggris: natural law).“lex naturalis” itu tidak dapat disamakan dengan “lex naturae” (bhs.Inggris: law of nature).”lex naturae” ialah cara segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan semesta alam.Menurut para sofis Yunani (abad ke-5 seb.mas).dan kemudian menurut Thomas Hobbes,Ch.Darwin,H.Spencer,dll,hukum alam itu menguasai kehidupan manusia juga.Seperti segala jasmaninya,yakni ia menurut hukum alamkalau umpanya seorang tiran berang, lagi menyuruh membunuh lawannya, tindakan itu diambilnya atas dasar emosinya,yakni dengan menurut hukum alam yang berkuasa di dalam dirinya.
Sebaliknya “lex naturalis” menandakan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia,yang menjadi nyata dalam wujudnya sebagai mahluk yang berakal budi.Upamanya:dapat disebut “lex naturalis” bhwa seorang ayah bertanggung jawab atas tindakan anaknya di bawah uur.Maka dengan mengikuti “lex naturalis” manusia tidak mengikuti nalurinya yang irasional,melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral.Namun sekaligus dalam sebutan “Naturalis” terdengar juga,bahwa hukum yang dianut itu bukanlah buah kegiatan rasional melulu.

Hukum itu lebih kuat daripada hukum positif,sebab menyangkut makna kehidupan manusia sendiri. Karenanya hukum itu mendahului hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan berfungsi sebagai azas baginya. Dengan kata lain: hukum adalah aturan; basis bagi aturan itu ditemukan dalam aturan alamiah yang terwujud dalam kodrat manusia.
Hukum Kodrat dalam sejarah
1) Zaman Klasik
Aristoteles menerima suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah sebab berhubungan dengan aturan alam.Demikian adalah suatu hukum, bahwa manusia sebagai mahluk politik harus menyumbang bagi negara. Kewajiban alamiah itu menimpa pada semua laki-laki bebas (warga-warga polis yang mempunyai hak-hak yuridis).
2) Abad Pertengahan
Thomas Aquinas menerima hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum posiif,yang berhubungan secara langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan tuhan.92)
Prinsip-prinsip itu dibagi dua,yakni:
- Prinsip hukum kodrat primer,yakni prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para pemikir Stoa pada zaman klasik:hidup secara terhormat,tidak merugikan seorang pun,memberikan kepada iap-tiap orang menurut haknya (honeste vivere,neminem laedere,unicuiqe suum tribuere).
- Prinsip hukum kodrat sekunder,yakni norma-norma moral,umpamanya jangan membunuh.
(3) Zaman rasionalisme
Pada zaman itu lazim dierima bahwa terdapat suatu hukum kodrat sebagai pernyataan akalbudi praktis manusia. Para pemikir zaman itu cenderung menyusun suatu daftar hukum kodrat yang dianggap tetap berlaku dan abadi.

Hukum itu merupakan bagian aturan semesta alam (natura) yang sebenarnya merupakan keseluruhan kosmis yang penuh rahasia yang tak dapat dijangkau oleh akal budi manusia.
Dalam bahasa indonesia istilah “hukum alam” lebih-lebih menandakan “lex naturae” dalam arti yang paling umum,yakni sebagai daya yang menyebabkan bahwa segala di dunia ini berjalan menurut aturan yang telah ditetapkan.Karenanya untuk mengungkapkan arti “lex naturalis” sebaiknya dipakai istilah lain, yakni “hukum kodrat”. Tetapi berbeda dengan “lex naturalis” dalam istilah ini partisipasi manusia dengan semesta alam tidak ikut diungkapkan.
Lihat: F.Magnis-suseno, Etika Politik, hlm.87-88, nota.
92) Thomas Aquinas menggabungkan “lex naturalis” dengan “lex aeterna” (hukum abadi) yang ada pada Tuhan dalam definisinya: ““lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aetera in rationali creatura” (hukum kodrat iru tidak lain daripada partisipasi hukum abadi dalam ciptaaan yang berakal budi).S. Th. I-II,qu. 91,art.2.
Tentang filasafat Skolasik lihat: O.Notohamidjojo,Soal-soal,hlm.41-43.Theo huijbers,Lintasan,hlm.4

Hugo Grotius menyebut sejumlah prinsip hukum a priori,yakni yang umumnya diterima sebagai hukum kodrat,dan yang harus diakui seagai berlaku seperti peraturan-peraturan hukum posiif. Ada dua macam prinsip-prinsip, yakni:
- Prinsip-prinsip dasar:
Prinsip kupunya-kupunya,prinsip kesetiaan pada janji,prinsip ganti rugi,prinsip perlunya hukuman.
- Prinsip-prinsip yang melekat pada subjek hukum:
Hak atas kebebasan,hak untuk berkuasa atas orang lain,hak untuk berkuasa sebagai majikan,hak untuk berkuasa atas milik.93)
4) Awal abad XX
Pada abad ini beberpaa pemikir erusaha lagi untuk menyusun suatu daftar hukum kodrat, diantaranya Messner. Menurut Messner hukum kodrat sama dengan prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan sosial dan individual.terdapat tiga macam hukum kodrat,yakni:
- Hukum kodrat primer yang mutlak,yaitu:
Berikanlah kepada tiap-tiap orang menurut haknya.Dari prinsip ini diturunkan prinsip-prinsip umum,seperti: jangan membunuh,dst.
- Hak fundamental,yakni:
Kebebasan batin,keebasan agama,hak atas nama baik,hak atas privacy,hak atas pernikahan,hak untu membentuk keluarga,dan sebagainya.
- Hukum kodrat sekunder:
Hak-hak yang diperoleh karena berkaitan dengan situasi kebudayaan,umpamanya hak milik (azas-azas hukum adat umumnya digolongkan di bawah ini).94)

Kritik atas hukum kodrat
1) Kebanyakan pemikir zaman kini menerima bahwa terdapat prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang.Karenanya terdengar suara bahwa dasawarsa-dasawarsa yang baru

93) Pada Grotius sudah nyata,bahwa diantara tuntutan-tuntutan rasional/moral hidup bersama terdapat hak-hak manusia juga.tentang hak-hak manusia kami bahas dalam bab yang berikut.Tentang filsafat Grotius: Theo Huijbers, Lintasan, hlm.58-63.
94) Definisi hukum kodrat dari Messner berbunyi: “ das Naturrecht ist die Ornung der in der gessellschaflichen Eigenzuständingkeiten” (hukum kodrat adalah aturan hak-hak (kompetensi) khas baik pribadi maupun masyarakat yang berakar dalam kodrat manusia yang bertanggung jawab sendiri).
Teori hukum kodra ini umumnya diikuti oleh para penganut filsafat neo-skolastik,a.l. oleh L.Bender, Het recht.Lihat Rasjidi,Filsafat,hlm. 129-227.
Masalah hukum kodrat dibahas a.l. oleh: Heinrich A. Rommen,The natural law,St.Louis-London 1947;
A.P. d’Entrèves, Hukum Alam.Pengantar Filsafat Hukum,Djakarta 1963;
Mr.Soetiksno,Filsafat,II,Jakarta 1986,hlm. 7-61;
L.J.van Apeldoorn,Pengantar,jakarta 1985,hlm. 459-489;
F.Magnis-Suseno,Etika Politik,hlm. 85-111.

84
Lalu hukum kodrat bangkit kebali.Kiranya hal ini benar.95) Namun sekaligus para pemikir zaman kini lebih insyaf daripada para pemikir zaman dulu, bahwa hidup manusia bersifat dinamis, dan bahwa dinamikanya itu tercermin dalam pandangan-pandangannya.Umpamanya pada zaman dulu perbudakan umumnya dianggap sesuatu yang wajar,bahkan sesuai dengan martabat manusia;sekarang ini harus diakui pandangan tersebut keliru.Lagipula emansipasi wanita yang digerakkan pada abad ini,menyatakan, bahwa pandangan manusia atas kedua jenis kelamin sedang dalam perubahan.
Demikianlah dapat dipastikan bahwa manusia melalui pikirannya melihat dirinya dalam situasi historis aktual tertentu,dan bahwa gambaran manusia tentang dirinya terus berubah dalam lintasan sejarah.Namun adanya kesadaran tentang perubahan pandangan-pandangan tertentu membuktikan juga, bahwa manusia mampu mengatasi situasi historisnya,dan mampu menetapkan prinsip-prinsip aturan hidup yang kurang lebih tetap.
Karenanya pada zaman sekarang ini diterima adanya prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam menyusun peraturan-peraturan, tetapi prinsip-prinsip itu umumnya tidak dipandang lagi sebagai prinsip abadi.Hanya prinsip-prinsip yang paling umum dianggap tetap,dan dasar tiap-tiap tata hukum,umpamanya hak manusia untuk menghadap pengadilan.Makaterdapat hanya sedikit “natural law”.Suatu daftar hukum kodrat yang terperinci,sebagaimana disusun oleh para pemikir zaman yang lampau,ditolak.96) Ganti hukum kodrat yang lama,yang terperinci itu, sekarang ini diterima adanya prinsip-prinsip,seperti keadilan,kejujuran,kesopanan,dll.,yang terkandung dalam etika,yang berfungsi sebagai dasar dan norma hukum. Prinsip-prinsip tersebut memiliki suatu ketetapan,akan tetapi juga suatu kelonggaran untuk beruah sesuai dengan perkembangan zaman.97)
95) Bahwa pada zaman sekarang teori hukum kodrat bangkit kembali diakui pemikir-pemikir kontemporer,a.l.R.Pound,Pengantar,hlm. 24; Eikema Hommes,Een nieuwe herleving van het natuurrecht,Zwolle 1961.Wolfgang Kluxen,Was kann uns heute das natuurrecht bedeuten?,1979.
96) Friedmann menjelaskan teori hukum kodrat sebagai suatu usaha untuk mencari nilai-nilai abadi (Legal Theory,bab I),lalu mengkritik pandangan ini sebagai idealisme belaka (bab VI).Kiranya disini friedmann kurang mengindahkan perkembangan teori ini dari suatu pandangan yang statis ke arah suatu pandangan yang dinamis,yang ikut memperhitungkan perubahan-perubahan yang nampak dalam sejarah.
97) D.F. Scheltens menulis “De gesttelde problemen (euthanasie, abortus,rechtvaardige verdeling van inkomen,het prive-bezit van productiegoederen enz) worden niet opgelost aan de hand van
2) Sekarang ini banyak sarjana tidak dengan rela menerima adanya dua macam hukum, yang satu yang telah menjadi undang-undang, dan yang lain yang dipikirkan sebagai suatu hukum dasar yang lebih kuat dari pada undang-undang. Karenanya para ahli hukum senantiasa berusaha untuk melembagakan (menginstitualisasikan) prinsip-prinsip hukum dengan memasukkannya dadlam undang-undang. Tentu saja prinsip-prinsip yang bersangkutan sudah lama menjadi bahan pertimbangan bagi para ahli hukum. Bila terdapat prinsip-prinsip yang dapat disetujui sebagai prinsip rasional, mereka itu dengan mudah dimasukkan dalam tata hukum.
3) kendati usaha untuk melembagakan prinsip-prinsip hukum, dapat terjadi bahwa prinsip-prinsip yang belum dikodifikasi, dianggap sebagai hukum yang berlaku, yakni sebagai hukum kodrat. Umpamanya: manusia harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Namun menerima berlakunya suatu hukum kodrat belum tentu berarti mengakuinya sebagai prinsip konstitutif bagi undang-undang, sehingga mampu meniadakan undang-undang sebagai hukum. Para penganut positivisme cenderung untuk memandang prinsip-prinsip hukum sebagai prinsip relugatif saja, yakni prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi terbentuknya hukum. Artinya prinsip tersebut harus diindahkan pada saat undang-undang dibentuk, akan tetapi, bila tidak diindahkan, undang-undang yang disetujui, tetap berlaku juga. Lain halnya dengan sarjana yang menganut teori tradisional bahwa tiap-tiap hukum terdiri atas dua unsur, yang riil dan yang idiil, yang pasti dan yang adil. Kedua unsur itu bersatu seperti badan dan jiwa; bila salah satu unsur hilang, seluruh hukum hilang.
3. Azas-azas rasional dan moral
Perbedaan antara azas-azas hukum rasional dan azas-azas hukum moral terletak dalam hal ini, bahwa azas-azas hukum rasional umumnya dianggap sebagai bertalian dengan suatu aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik. Sedangkan azas-azas hukum moral lebih-lebih dipandang sebagai unsur idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan.

1) Azas-azas rasional hukum
Di antara azas-azas hukum rasional disebut baik azas-azas bagi hukum objektif (undang-undang) maupun bagi hukum subjektif (hak), antara lain:
- Hak manusia sebagai pribadi
- Kepentingan masyarakat; prinsip ini harus diseimbangkan dengan prinsip hak manusia sebagai pribadi
- Kesamaan hak di depan pengadilan
- Perlindungan terhadap yang kurang mampu
- Tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan.
Kiranya dapat dibenarkan bahwa terbentuknya undang-undang mengandaikan penerimaan prinsip-prinsip rasional tertentu. Akan tetapi prinsip-prinsip yang dikemukakan agak abstrak. Bila prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada suatu situasi hidup yang konkret, belum tentu orang-orang sampai pada suatu persetujuan bersama tentang peraturan yang harus ditetapkan.
Sebagai contoh kami ambil keempat prinsip hukum objektif yang disusun oleh Grotius, yang dianggap bersifat rasional.
- Prinsip kupunya-kaupunya
- Prisip ganti rugi.
Menurut Grotius kedua prinsip ini harus diterima, sebab hukum bermaksud membagi secara adil. Kalau tidak ada prinsip ini (yakni bahwa terdapat hak milik pribadi yang harus dijaga oleh semua orang) tidak usah membagi. Tetapi dapat dipersoalkan apa artinya milik. Apakah itu milik individual semata-mata ataukah terdapat suatu unsur sosial di dalamnya?Di sini pandangan-pandangan berbeda.
- Prinsip kesetiaan pada janji (pacta sunt servada).
Menurut Grotius prinsip ini mutlak berlaku, sebab hukum merupakan suatu perjanjian. Bila orang tidak setia pada janji, hukum tidak ada artinya. Tetapi dapat dipertanyakan apakah prinsip ini berlaku bagi semua hukum. Kelsen mengemukakan bahwa prinsip ini sebenarnya tidak mempunyai dasar, sebab belum terdapat suatu hukum yang berlaku secara internasional. Supaya prinsip ini berlaku, perlu diakui bahwa terdapat suatu kewibawaan yang lebih tinggi daripada kewibawaan negara, yakni suatu pemerintah dunia.
- Prinsip perlunya hukuman.
Menurut Grotius prinsip ini termasuk pengertian hukum. Hukum adalah suatu norma yang menuntut; karenanya harus ada sanksi bagi mereka yang tidak rela menerimanya. Tetapi masih dipersoalkan, apakah sanksi termasuk hakikat hukum, lagipula apakah ada hukuman juga, bila sanksinya belum ditetapkan dalam undang-undang.
2) Azas-azas moral hukum
Azas moral hukum yang paling umum berbunyi: lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Lagi yang berikut: hiduplah secara terhormat, jangan merugikan orang, berikanlah kepada tiap-tiap orang menurut haknya. Azas-azas tersebut dususul perintah-perintah moral yang lebih terperinci, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, dsb. Sejak zaman Romawi prinsip-prinsip moral ini dipandang sebagai hukum kodrat, entah hukum itu dianggap berkaitan dengan kehendak Tuhan entah tidak.
H.L.A. HART, seorang penganut positivisme, berpandangan bahwa undang-undang harus dibuat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip moral, yang disebutnya suatu “minimumhukum kodrat”. Akan tetapi prinsip-prinsip ini dianggapnya sebagai prinsip regulatif saja. Artinya: undang-undang ini tetap hukum, walaupun melawan prinsip-prinsip moral.
GUSTAV RADBRUC berpandapat, bahwa diperlukan sedikit “natural law”, yang berfungsi sebagai prinsip konstitutif hukum.
EMIL BRUNNER (1889-1966), seorang tokoh agama Kristen pada pertengahan pertama abad ini, menyampaikan suatu pandangan dalam bukunya “Gerechtigkeit” (keadilan), yang patut direnungkan, sebab memancarkan semangat iman.
Pertama-tama Brunner mengemukakan, bahwa terdapat suatu hubungan hakiki antara positivisme ilmiah dan absolutisme politik, sebab bagi seorang penganut positivisme tidak ada suatu instansi yang labih tanggi daripada negara. Karenanya seorang pemimpin negaradapat bertindak semau-maunya tanpa menghiraukan norma-norma mana pun juga. Akan tetapi, kata Brunner, negara itu bukan instansi yang tertinggi. Negara harus tunduk pada suatu norma kritis, yakni suatu hukum kodrat. Hukum kodrat itu bukun hukum, bila dipandang secara tersendiri, akan tetapi berfungsi sebagai prinsip konstitutif bagi undang-undang. Undang-undang yang tidak menurut hukum kodrat itu tidak dapat diakui sebagai hukum.
Menurut isinya hukum kodrat itumerupakan buah usaha manusia untuk bertindak secara adil. Yakni hukum kodrat itu mengandaikan kerelaan hati oang-orang untuk mengakui suatu aturan hidup yang melebihi kesukaan individual. Aturan hidup itu, yang menjadi sasaran bagi seorang yang bersikap adil adalah aturan Sang Pencipta, yang menjadi nyata dalam kesadaran manusia tentang tugasnya di dunia ini. Tugasnya itu tidak selalu sama, sebab berkambang bersama dengan kesadaran etis manusia. Seorang beriman akan menerima patunjuk dari Firman Tuhan, akan tetapi orang tidak beriman, seperti Aristoteles, memikirkan makna keadilan juga.
MOHAMMED IQBAL (The reconstruction of religious thoght in Islam, 1934) mendukung pandangan, bahwa hukum merupakan hasil upaya manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sikap adil dan baik diperlukan guna membangun suatu hidup bersama yang diatur melalui hukum dan cintakasih. Sikap ini dianggapnya sebagai suatu rasa dasar kemanusiaan, yang berkaitan erat dengan sikap keagamaan juga.
4. Azas-azas hukum dan agama.
Bahwa hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip moral tidak hanya diterima orang, oleh sebab itu sesuai dengan keyakinan hati nuraninya, tetapi juga sebab itu diperintahkan oleh agama. Bahkan dalam ajaran agama-agama sendiri terdapat norma-norma tentang cara orang-orang harus mengatur hidup bersama mereka, entah itu norma-norma moral, entah juga norma-norma yang bercorak yuridis.
Agama Yahudi memandang Thora, suatu buku hukum, atau lebih tepat: disampaikan suatu gambaran tentang praktek hidup seorang manusia yang beriman.
Agama Kristiani mengandung ajaran-ajaran mengenai manusia, terutama mengenai sikapnya dan cita-cita hidupnya, sebagai basis bagi pembangunan suatu hidup bersama yang baik.
Agama Islam mengandung suatu pedoman hidup dalam Syari’ah; syariah itu meletakkan fundamen bagi suatu kehidupan yang sejati.
Agama Hindu dan Buddha menunjang suatu kehidupan moral manusia, yang sesuai dengan cita-cita seorang manusia yang berbudi luhur.
Dari uraian ini sudah jelas bahwa agama memberikan inspirasi bagi suatu kehidupan politik dan yuridis yang baik, khususnya dengan menunjang keadilan dalam hidup bersama. Karenanya dapat dikatakan juga bahwa ajaran moral agama berfungsi sebagai azas bagi suatu pengaturan hidup bersama yang baik.
Tetapi sekaligus menjadi jelas juga bahwa bukan seluruh ajaran moral agama dapat menjadi azas hukum. Norma-norma kesusilaan tertentu, yang dijunjung tinggi oleh orang beragama dan dipandang sebagai bagian suatu kehidupan yang ideal, belum tentu dapat dijadikan norma hukum. Alasannya bukan pertama-tama, bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam agama-agama tentang berlakunya norma-norma kesusilaan tertentu, akan tetapi kenyataan bahwa norma-norma moral terlalu tinggi untuk dapat ditaati oleh sembarang orang. Dalam membentuk suatu aturan hukum harus diperhitungkan kondisi manusia di dunia ini (condition humaine): manusia ialah suatu makhluk yang lemah dan berdosa. Supaya cocok dengan realitas hidup suatu tata hukum harus lebih longgar daripada moral agama (seperti nyata a.l. dalam peraturan mengenai pelacuran, yang ditolak oleh moral, tetapi diterima dalam tata hukum). Untuk dapat menemukan apa yang cocok dengan realitas hidup, sehingga dapat dibentuk sebagai hukum, harus digunakan kriteria rasional. Untung rugi tiap-tiap peraturan harus dipertimbangkan.
Sudah nyata bahwa peraturan-peraturan yuridis tidak usah sama dengan tuntutan-tuntutan moral, yang diajarkan oleh agama-agama. Akan tetapi lain halnya apakah peraturan-peraturan hukum boleh melawan ajaran agama-agama. Sebenarnya tidak. Oleh sebab keyakinan seorang beragama berakar dalam hati nuraninya, ia berhak untuk menuntut supaya ketentuan-ketentuan agama diperhitungkan dalam pembentukan undang-undang. Seandainya permintaannya tidak diindahkan, dan dikeluarkan peraturan-peraturan yang menentang ajaran agama, tinggallah dua kemungkinan:
- Bila suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang fundamental, maka peraturan tersebut tidak dapat diakui sebagai hukum yang sah oleh orang-orang beragama itu. Maka mereka berhak untuk mencari jalan keluar dari situasi ini dengan mengambil suatu sikap moral yang dapat dipertanggungjawabkan dal rangka ajaran agamanya sendiri (ump. Larangan untuk beribadat).
- Bila suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai agama, yang bukun dasar, orang-orang beragama dapat dan harus menerima peraturan tersebut sebagai peraturan yang sah, dengan tetap mempertahankan keyakinannya sendiri. Inilah halnya terutama dengan peraturan-peraturan permisif (ump. Penggunaan alat-alat kontrasepsi).
Agama sebagai azas hukum
Timbullah persoalan baru. Bila ternyata sering kali timbullah perselisihan tentang peraturan-peraturan yuridis yang tepat, maka menurut tokoh-tokoh agama tertentu sebaiknya moral agama dijadikan tolok ukur segala peraturan, sebagai ganti hukum kodrat. Mengapa mengambil azas-azas moral dari suatu hukum kodrat, bila azas-azas tersebut sudah terkandung dalam ajaran agama? Di sini ada lagi dua pendirian yang berbeda-beda berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berlainan juga.
1) Manusia tidak mampu menentukan norma-norma hidup dengan menggunakan akalbudi saja. Satu-satunya sumber prinsip-prinsip hukum yang dapat diandfalkan adalah wahyu dari Tuhan. Maka ajaran agama mutlak perlu untuk menemukan norma-norma hidup yang tetap dan benar.
Pertimbangan: manusia adalah makhluk yang berdosa dan karenanya ia tidak mampu menemukan yang benar dan melaksanakan yang baik. Tak dapat dihindarkan juga bahwa hukum kodrat sebagai buah pikirannya menyelewengkan dari yang benar. Orang-orang yang percaya kepada hukum kodrat sebenarnya orang-orang sombong, yang menyingkirkan hak Allah dari hidupnya. Maka menganut hukum kodrat berarti menganut suatu teori yang palsu; penemuan manusia ini tidak lebih daripada hukum positif yang kurang sempurna.
Apa yang dikatakan di sini, dibenarkan oleh praktek; orang tanpa agama tidak bermoral. Contohnya rakyat Jerman waktu zaman Nazi sudah melupakan akan perintah-perintah Allah dan karenanya menjadi taat pada rezim Nazi yang tidak berperikemanusiaan. Dan memang benar: bila norma agama tidak ditaati lagi, tidak ada norma lain untuk ditaati daripada kehendak orang-orang berkuasa. Dengan demikian hukum yang benar diganti dengan kesewenang-wenangan.
Terdapat pandamngan ini diketengahkan:
1. Sulit menerima bahwa prinsip-prinsip moral yang umumnya dianggap sebagai benar (umpamanya jangan membunuh) hanya berasal dari wahyu saja. Alasannya ialah bahwa ternyata orang-orang yang tidak beriman menerima norma-norma hidup juga, bersama dengan undang-undang. Mereka menerimanya sebagai bersifat alamiah, sebagai suatu “minimum hukum kodrat”. Maka prinsip-prisip moral itu bukan milik eksklusif agama-agama atau salah satu agama.
2. Oleh sebab terdapat beberapa wahyu yang cukup berbeda, umpamanya wahyu agama Kristen dan wahyu agama Hindu, maka dengan menentukan wahyu sebagai sumber satu-satunya suatu kehidupan bermoral, ketidakpastian tentang prinsip-prinsip yang benar belum diatasi. Kiranya penganut-penganut suatu agama tertentu tidak akan bersedia untuk menerima perintah-perintah agama lain sebagai prinsip semua undang-undang, bila tidak diakui dalam wahyu agama sendiri.
3. Dapat disetujui bahwa praktek hidup membuktikan bahwa orang yang kurang memperhatikan perintah-perintah Allah, mudah tersesat. Namun apa yang harus disimpulkan ialah bukan perlunya kataatan akan salah satu agama, melainkan ketaatan akan prinsip-prinsip moral semua orang yang beradab. Penyesuaian akan rasa etis umat manusia memang mutlak perlu. Baik sekali bila rasa etis itu ditunjang oleh ajaran agama, akan tetapi hukum tidak berakar padanya secara langsung. Diperlukan pertimbangan-pertimbangan rasional untuk membuat peraturan-peratuan yang tepat.
4. Manusia mungkin pernah berhasil menemukan yang benar, akan tetapi ia tidak berhak untuk menciptakan norma-norma sendiri. Ia tidak boleh menimba norma-norma hidup dari sumber lain daripada dari wahyu,yang ada dalam ajaran agama.
Pertimbangan: agama merupakan dasar seluruh hidup. Itulah pokok iman yang benar akan Allah Sang Pencipta. Allah harus menguasai seluruh hidup.
Perlu ditambah, bahwa tiap-tiap pemisahan antara alam dan rahmat, antara akalbudi dan wahyu, membuka pintu bagi sekularisasi hidup. Sebab itu perlu diakui bahwa wahyu Allah dalam Kitab Suci berperan sebagai situasi pra-ilmiah, yang berfungsi sebagai ide dasar hidup.membedakan antara moral dan hukum tidak wajar juga; kedua-duanya berasal dari satu ide dasar, sebagaimana nyata dalam wahyu Allah sendiri.
Kadang-kadang orang melangkah lebih jauh lagi. Menurut tokoh-tokoh tertentu agama baru dapat disebut dasar hukum, bila undang-undang diterima sebagai sah, karena kaitannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam wahyu agama. Berarti bahwa undang-undang membutuhkan peneguhan dari agama untuk mendapat status hukum. Sebenarnya dalam kebudayaan zaman kuno agama sudah lazim dipanggil untuk menunjang kekuasaan sang raja dan perintah-perintahnya. Akan tetapi legitimasi ini masih perlu juga. Bila legitimasi itu tidak ada, undang-undang tinggal di luar kewibawaan Allah, dan karenanya melanggar peraturan-Nya, sehingga tidak sah.
Terhadap pandangan ini diketengahkan:
1. Tiap-tiap orang yang beriman akan menyetujui, bahwa agama harus memberikan inspirasi bagi suatu kehidupan politik dan yuridis yang baik, khususnya dengan menunjang keadilan dalam hidup. Dengan demikian agama menjadi dasar hidup. Namun hal ini tidak berarti bahwa tata hukum seluruhnya dibentuk atas dasar prinsip-prinsip agama. Apa yang pertama-tama harus diperhatikan ialah bahwa undang-undang yang dibuat, sungguh-sungguh cocok dengan sikap yang baik orang-orang yang berfikir secara rasional. Karenanya seyogyanya nilai-nilai yang diperdebatkan dipertimbangkan dalah hubungan dengan moral manusia, bukan sebagai ketentuan agama belaka. Ketentuan agama yang kaku bukan ketentuan yang sejati.malahan alangkah baiknya, kalau suatu ketentuan agama diterima bukan sebab itu ketentuan agama, melainkan sebab dinilai sebagai sungguh-sungguh adil. Bila tidak demikian, maka lambat laun agama akan kehilangan kewibawaannya. Dengan kata lain: selalu harus diperhitungkan, manakah rasa (dalam arti lengkap: perasaan dan pengertian) orang-orang yang benar.
2. Agama dan hukum tidak memiliki suatu ikatan yang berdasarkan logika belaka. Mustahil menurunkan segala undang-undang secara logis dari prinsip-prisip keagamaan. Ajaran moral agama yang bersifat umum, tidak mencukupi untuk memecahkan segala problema moral zaman kini. Apa yang berlaku bagi moral, lebih berlaku lagi bagi hukum. Hukum itu merupakan suatu bidang tersendiri, mempunyai suatu bobot sendiri, yang tidak tergantung dari wahyu, dan harus didekati pertama-tama secara rasional. Dalam berfikir secara kreatif, umpamanya tentang bom atom, perang adil, sterilisasi, euthanasi dsb., harus diperhitungkan bahwa ajaran agama yang sehat dapat membimbing akalbudi untuk menemukan prinsip-prinsip yangv tepat.

KESIMPULAN
Kehidupan bersama membutuhkan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama, supaya sesuai dengan cita-cita hidup dan kebutuhan-kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian terdapat dua asas hokum yang tumbuh dan berkembangan dalam masyarakat yakninya: azas-azas hukum objektif dan subjektif. Azas-Azas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum; azas-azas hukum subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hokum.
1. Hokum kodrat:
Hukum itu tidak tertulis akan tetapi ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hokum, Hukum itu lebih kuat daripada hukum positif,sebab menyangkut makna kehidupan manusia sendiri.
Hukum Kodrat dalam sejarah
3) Zaman Klasik, Dalam ajaran Aristoteles menerima suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah sebab berhubungan dengan aturan alam. (warga-warga polis yang mempunyai hak-hak yuridis).
4) Abad Pertengahan, Thomas Aquinas menerima hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum posiif,yang berhubungan secara langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan tuhan.
5) Zaman rasionalisme, Pada zaman itu lazim dierima bahwa terdapat suatu hukum kodrat sebagai pernyataan akalbudi praktis manusia.
Manusia melalui pikirannya melihat dirinya dalam situasi historis aktual tertentu,dan bahwa gambaran manusia tentang dirinya terus berubah dalam lintasan sejarah. Namun adanya kesadaran tentang perubahan pandangan-pandangan tertentu membuktikan juga, bahwa manusia mampu mengatasi situasi historisnya, dan mampu menetapkan prinsip-prinsip aturan hidup yang kurang tetap. Karenanya pada zaman sekarang ini diterima adanya prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam menyusun peraturan-peraturan, tetapi prinsip-prinsip itu umumnya tidak dipandang lagi sebagai prinsip abadi.
Azas-azas rasional dan moral
Dalam pembentukan peraturan perundang undangan hal yang sangatlah diperhatikan adalah, harus terdapatnya suatu rinsip keadilan yang mana mampu meletakkan rasa adil bagi kepentingan masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai aturan hidup itu, sehingga mampu menjadi sasaran bagi seorang yang bersikap adil yang menjadi nyata dalam kesadaran manusia tentang tugasnya di dunia ini.
Keyakinan seorang beragama berakar dalam hati nuraninya, ia berhak untuk menuntut supaya ketentuan-ketentuan agama diperhitungkan dalam pembentukan undang-undang, Tetapi sekaligus menjadi jelas juga bahwa bukan seluruh ajaran moral agama dapat menjadi azas hukum. Norma-norma kesusilaan tertentu, yang dijunjung tinggi oleh orang beragama dan dipandang sebagai bagian suatu kehidupan yang ideal, belum tentu dapat dijadikan norma hukum. Alasannya adalah bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam agama-agama tentang berlakunya norma-norma kesusilaan tertentu, akan tetapi kenyataan bahwa norma-norma moral terlalu tinggi untuk dapat ditaati oleh sembarang orang.
Dalam membentuk suatu aturan hukum harus diperhitungkan kondisi manusia di dunia ini (condition humaine): manusia ialah suatu makhluk yang lemah dan berdosa. Untuk dapat menemukan apa yang cocok dengan realitas hidup, sehingga dapat dibentuk sebagai hukum, harus digunakan kriteria rasional. Untung rugi tiap-tiap peraturan harus dipertimbangkan. Bahwa hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip moral tidak hanya diterima orang, oleh sebab itu sesuai dengan keyakinan hati nuraninya, tetapi juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama: bahwa undang-undang yang dibuat, haruslah sesuai dengan sikap orang-orang yang berfikir secara rasional. Karenanya seyogyanya nilai-nilai yang diperdebatkan dipertimbangkan dalah hubungan dengan moral manusia.

HUKUM DAN MORAL

Oleh :
NIM Nama
E0005107 Asisca Rhona R.
E0005102 Arief Sa’adhy
E0005158 Endrika Indrawan
E0005170 Frima Adi Wijaya
E0005220 Merdiana L.
E0005222 Mubdi Adlan P.
E0005242 Okky Meidia F.
E0005252 Probo Sutejo
E0005281 Rudy Cahyadi
E0007004 Afif Darmawan
E0007195 Rhoza Sewoko

Jika kita berbicara mengenai hukum maka tidak bisa kita lepaskan dari keadilan. Bahkan ada yang berpendapat jika hukum adalah keadilan itu sendiri. Pendapat ini tidak terlepas dari usaha bahwa hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dengan tujuan terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kebenaran ini paling tampak dalam penggunaan kata “ius” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “the rule of law” memiliki latar belakang yang sama juga, yakni cita-cita akan keadilan.
Lantas dimanakah batas antara hukum dan keadilan? Melihat pernyataan diatas maka untuk dapat membebaskan antara hukum dan keadilan sangat sulit jika keadaan terus menerus membenturkan faktor politis terkait tendensi ideologis guna membuat hukum sebagai keadilan. Karena jika keadilan dan hukum adalah identik, maka jika hanya aturan yang adil disebut hukum, maka suatu tatanan sosial yang disebut hukum adalah adil, berarti ini adalah suatu justifikasi moral. Kecenderungan untuk mengidentikan hukum dan keadilan merupakan suatu bentuk pembenaran tata aturan sosial. Padahal ini merupakan cara kerja politik, bukan merupakan alur berpikir ilmu pengetahuan (epistemologi). Kriteria keadilan, seperti halnya kriteria kebenaran, tidak dapat digantungkan pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Ini karena manusia memiliki kemajemukan dimana terdapat perbedaan dalam agama, bangsa, kelas, dan sebagainya yang berarti banyak ide keadilan disana. Sehingga terlalu banyak untuk disebut sebagai keadilan, karena cara pemenuhannya berbeda.

Maka keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Merupakan keadilan jika suatu aturan diterapkan dalam semua kasus dimana menurut isinya peraturan tersebut harus diaplikasikan. Merupakan suatu ketidakadilan jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain. Keadilan dalam arti legalitas merupakan suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi aturan tetapi pada pelaksanaan titik beratnya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adil atau tidak berarti berbicara tentang legal atau ilegal, yaitu suatu tindakan yang sesuai atau tidak dengan aturan yang valid sebagai hukum positif. Maka dari kerangka inilah keadilan termasuk dalam hukum.

HUKUM DAN MORAL
Dorongan untuk berlaku baik terhadap sesama manusia berasal dari pergaulan antar pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Tetapi kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat aturan hidup bersama yang disepakati guna mengatur kehidupan bersama. Kesepakatan ini kelak akan membentuk sebuah sistem norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk masyarakat tertentu. Kehendak untuk mengatur hidup akan menghasilkan tiga macam norma, yaitu :
1. norma moral, yang mewajibkan orang secara batiniah.
2. norma masyarakat, norma sopan santun yang mengatur pergaulan umum.
3. norma hukum, norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan hak dan kewajiban.
Banyak ahli filsafat dan yuris mengakui bahwa kata ‘hukum’ juga masih dipergunakan dalam arti kata yang lain, yaitu arti kekuatan moral atau kewenangan. Hukum ini disebut hukum subyektif. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hukum dalam kemampuan mental adalah hukum dalam arti pokok dari kata itu. Sedangkan beberapa pendapat lain bertahan bahwa hukum dipergunakan dalam dua arti pokok, yaitu hubungan mamupun kekuatan moral mengungkapkan arti hukum.
Ketika mengakui hukum sebagai teknik sosial yang spesifik, dapat dikonfrontasikan dengan tata aturan norma sosial dari masyarakat tetapi memiliki arti yang berbbeda. Hukum merupakan alat sosial yang spesifik, tetapi bukanlah suatu tujuan. Sebagai contoh hukum dan moral melarang pembunuhan. Tetapi hukum melakukannya dengan menentukan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan, maka orang lain yang ditentukan oleh hukum, harus melakukan paksaan seperti yang diatur dalam aturan hukum. Sedangkan moralitas hanya terbatas pada “Anda dilarang membunuh”, tanpa menimbulkan reaksi moral tertentu. Dalam menghadapi norma moral timbul sikap “moralität” yaitu suatu penyesuaian diri terhadap batin dimana dalam keadaan ini nurani menjadi motivasi yang sebenarnya merupakan kelakuan dan tindakan.
Disebutkan jika norma berakar dalam suatu kehendak, oleh sebab suatu “harus” yang ada dalam setiap norma mengandaikan jika ada sesuatu yang diinginkan. Hukum memiliki kehendak bahwa warga negara hidup bersama dengan yuridis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehendak yuridis merupakan akar syarat seluruh hukum positif. Namun mesti dicermati, pandangan jika paksaan merupakan elemen esensial hukum sering disalahartikan bahwa efektifitas hukum merupakan bagian dari konsep hukum. Sanksi akan berlaku efektif jika individu subyek hukum berlaku sesuai hukum atau sanksi yang dilaksanakan terhadap delik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah aturan yang dapat ditegakkan.
Suatu norma yuridis mewajibkan secara etis-yuridis, jika isinya menyangkut nilai dasar hidup. Inilah yang menjadikan tujuan hukum yaitu terciptanya kehidupan yang teratur. Karena sebagai mahkluk sosial maka manusia wajib menerima tatanan sosial sebagai aturan hukum yang sah sebagai hukum. Nilai-nilai kehidupan bersama dijaga melalui peratruan yuridis. Adanya nilai etis pada hukum merupakan hasil kegiatan manusia sebagai ko-eksistensi etis, artinya hukum merupakan bagian kehendak manusia untuk mengatur kehidupan bersama.
Dimasukannya nilai etis dalam hidup bersama terjadi melalui norma hukum. Sehingga terlebih dahulu norma tersebut dirumuskan sebagai norma yang menentukan hak dan kewajiban orang.

THE RULE OF LAW
Pada sistem hukum Anglo-saxon, mengutamakan “the rule of law”, yang harus ditaati, bahkan meskipun tidak adil sekalipun. Sikap ini sesuai dengan ajaran filsafat empiris. Menurut aliran ini, hukum tertulis atau tidak tertulis merupakan peraturan yang diciptakan suatu bangsa dalam sejarahnya, dimana akan bermuara pada peraturan perundang-undangan dan diwujudkan pada praktek peradilan. Melihat dari sudut pandang ini, maka seandainya undang-undang (hukum) lepas dari norma keadilan mungkin ada hukum yang ditetapkan merupakan hukum yang tidak adil. Makna hukum menurut pandangan umum adalah terwujudnya keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan ini. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip keadilan.
Harus diakui jika orang yang menggunakan metode empiris tidak sampai pada pandangan ini. Mereka mendapat pengertian tentang hukum dari apa yang terjadi dalam pembentukan hukum dalam undang-undang. Dengan ini mereka memastikan bahwa hukum berasal dari suatu pemerintahan yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Lantas jika hukum (peraturan perundangan) yang tidak adil apakah harus tetap ditaati? Dalam hal ini sekiranya Thomas Aquinas berpendapat, adanya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil seringkali tidak dijinkan karena adanya bahaya anarki dan huru hara. Namun demikian hukum tersebut kehilangan artinya sebagai hukum sekalipun peraturannya ditaati.
Dalam jaman sekarang ini, bertambah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan denga keadilan supaya dapat dipandang sebagai hukum. Dengan kata lain agar orang yakin maka hukum harus menurut syarat tertentu yaitu prinsip keadilan. Jika norma hukum tidak memenuhi syarat ini tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum tidak dapat dibedakan lagi dengan kekuasaan.

HUKUM SEBAGAI “IUS”
Dalam sistem hukum yang disebut kontinental, hukum ditanggapi sebagai hubungan yang terjalin dengan prinsip keadilan. Artinya, hukum merupakan undang-undang yang adil. Pengertian ini sesuai dengan aliran filsafat tradisional, dimana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum adalah “ius” atau “recht”. Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap jika sesuai dengan prinsip keadilan. Konsekuensinya, bila suatu hukum yang konkret (undang-undang) bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut tidak bersifat normatif lagi, bahkan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi.
Alasan sifat adil dianggap bagian dari hukum adalah bahwa hukum dipandang sebagai bagian etis manusia di dunia ini. Maksudnya, manusia wajib memnentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Jika telah ditetapkan secara prinsipiil bahwa undang-undang hanya dapat disebut hukum hingga diwajibkan, bila adil, maka tidak berarti setiap orang dapat menilai undang-undang tidak adil hingga hukum tersebut tidak sah.

HAKIKAT HUKUM
Apa yang pertama muncul sebagai hukum adalah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Hukum semacam ini disebut hukum positif. Asal mula hukum ini adalah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam negara. Kehiduan manusia yang terdiri dari berbagai macam bidang memerlukan suatu sarana pengatur guna tercapainya kehidupan bersama. Fungsi ini diperankan oleh hukum. Tentu saja hukum yang mengatur masyarakat tidak mengalir secara langsung dari hukum normatif. Prinsip-prinsip tadi akan dikonkretkan dalam suatu tata hukum agar dapat berlaku.

HUKUM DAN KEADILAN

Disusun Oleh :
Nama Kelompok : “UYE-UYE”
Ketua : Diyah Kun Mariati E. 0007263
Anggota : Danny Rahman E. 0006098
Vincentius A.A.R E. 0007238
Heru Sasongko E. 0007146
Rendra Anggi E. 0007191
Bagas Prasetyo .U. E. 0007259
Binar Setya .W. E. 0007261
Yudanto Prawira P. E. 0007285

HUKUM DAN MORAL
Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesame manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu system norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu msayarakat tertentu.
Kehendak manusia untuk mengatur pergaulan secara bersama-sama melahirkan tiga macam norma sebagai berikut:
1. Norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah
2. Norma-norma masyarakat atau norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum.
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak dan kewajiban. Inilah yang disebut dengan norma hukum moral.
Selain itu, perlu juga diungkapkan bahwa mengkaji hukum dan moral, maka ditemukan dalam literatur hukum khususnya di dalam legal system japanis, yaitu hukum diartikan atau diidentikkan dengan moral, yaitu law is morality. Sebagai contoh yang menganut paham ini adalah jepang. Di jepang bila seseorang pejabat berbuat a moral maka ia langsung mengundurkan diri sebagai pejabat. Sebab, ia tidak pantas menjadi panutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan mengenai salah tidaknya seseorang bukan putusan terakhir, melainkan dilihat dari aspek moral, yaitu pantas atau tidaknya seseorang menjadi panutan.
Kata moral selalu mengacu pada baik atau buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Sebagai contoh Pak Ahsan adalah seorang dosen yang buruk, buruk karena ia selalu hanya membacakan teks buk$unya saja sehingga para mahasiswa mengantuk. Akan tetapi, ia sekaligus seorang manusia yang baik. Artinya, pak Ahsan selalu membantu para mahasiswa bahwa ia jujur dan dapata dipercaya bahwa ia tidak akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap adil. Penilaian pertama tentang pak Ahsan sebagai dosen bukan penilaian moral, sedangkan penilaian kedua bersifat moral. Begitu pula sebaliknya. Lain lagi halnya etika. Kata etika berasal dari bahasa yunani yang berarti adat kebiasaan. Pengertian dimaksud sama dengan akhlak dalam arti bahasa. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah di dalam masyarakat kelompok.
Moral dan etika berbeda dengan akhlak. Kata akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa arab yang biasa diartikan tabiat, perngai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Alquran. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, dari tinbulnya perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Jika hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syarak, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila perbuatan yang buruk maka tingkah laku itu dinamakan akhlak buruk. Akhlak disebut tingkah laku atau hal ihwal yang melekat pada seseorang karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, sebab seseorang yang jarang memberikan uangnya kemudian ia memberi karena ada kebutuhan yang tiba-tiba maka orang itu tidak dikatakan berakhlak dermawan karena perbuatannya tidak melekat dalam jiwanya. Selain itu disyaratkan timbulnya perbuatan itu dengan mudah tanpa piker lagi. Orang yang memaksakan diri memberikan uangnya atau memaksa dirinya diam dengan rasa berat di waktu marah, tidak dikatakan bahwa orang itu berakhlak dermawan, lapang hati, sabar.
Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, yaitu system nilai yang menjadi asas-asas perilaku yang bersumber dari Alquran, As-sunnah dan nilai-nilai alamiah (sunnatullah), sedangkan moral bisa berarti system nilai yang menjadi asas perilaku bersumber dari Alquran, As-sunnah serta nilai-nilai alamiah (sunnatullah) dan juga dapat berarti system nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Lain halnya etika yang merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku. Oleh karena itu, nilai moral yang merupakan nilai etika dapat berubah – ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai – nilai dasar yang dipandang sebagai nilai ilmiah (universal). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan system etika, pada suatu waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan suatu nilai tata cara hidup tertentu, sementara pada waktu dan tempat lain nilai – nilai tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang Indonesia bila bertemu dengan sahabatnya atau kenalannya yang saling merindukan biasanya berjabatan tangan, sedangkan orang eropa biasanya berciuman. Oleh karena itu, bila orang Indonesia mempraktikkan kode etik orang Eropa saling berciuman antara pria dan wanita, akan bertentangan dengan kode etika Indonesia. Contoh lain, hidup bersama pemuda pemudi pada masyarakat bebas, seperti di dunia Barat, yang menurut tata nilai akhlatul karimah, hal ini tidak dibenarkan. Disini jelas tampak kepada manusia muslim bahwa system etika, dapat bersifat bebas nilai (value free) khususnya nilai sacral. Oleh karena itu system etika ini tidak ada hubungannya dengan hablumminallah. Ukuran baik dan buruk dalam system etika ini subyektif bergantung pada pengaruh yang kuat dari pemikir system niali dan etika.
Sistem nilai dan norma yang menjadi landasan etika tidak bersumber pada nilai-nilai, tetapi semata mata hanya bergantung pada pemikiran deskriptif dari perumusan system nilai dan etika. Oleh karena itu, merupakan perjanjian masyarakat yang bersifat sementara dan tidak mustahil bersifat subyektif.
Lain lagi halnya ajaran moral yang bersumber dari ajaran agama, baik dari Alquran, Hadits maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat, kumpulan peraturan dan ketetapan baikyang tertulis maupun tidak tertulis (lisan), tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Baik buruknya tindakan manusia ditentukan oleh tolak ukur penilaian moral sebagai manusia. Hal itu biasa diungkapkan bahwa binatang yang dipegang adalah talinya dan manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Ungkapan itu bermakna bahwa manusia tidak mampu lagi dipegang kata-katanya maka ia hilang identitasnya sebagai manusia yang dapat dipercaya oleh manusia lain.

THE RULE OF LAW
Sistem hokum anglo saxon mengutamakan the rule of law harus ditaati,bahkan yang tidak adil. Sikap ini serasi dengan ajaran atau aliran filsafat empiris. Menurut aliran filsafat empiris hokum itu baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan peraturan yang diciptakan Oleh suatu bangsa selama sejarahnya dan yang telah bermuara pada undang-undang dan praktik peradilan tertentu. Hukum adalah undang-undang(lex/wet). Adil atau tidaknya bukan merupakan unsure konstitutif suatu hokum.6)
The rule of law mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian formil dan materiil (ideologis)7). Dalam pengertian formil dimaksudkan kekuasan public yang terorganisir. Hal ini berarti system kaidah yang didasarkan pada hieraeki pemerintah merupakan The rule of law. Pengertian formil dimaksud dapat menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang Tiranis. Lain halnya pengertian materiil atau ideologis yang mencakup ukuran-ukuran rentang hokum yang baik dan hokum yang buruk, diantaranya mencakup aspek-aspek sebagai berikut :
1) Ketaatan dari segenap warga masryarakat terhadap kaidah hokum yang dibuat serta diterapkan oleh badan legislative,eksekutif,yudikatif.
2) Kaidah hokum harus selaras dengan HAM
3) Negara mempunyai kewajiban unruk menciptakan kondisi social yang memungkinkan terwujudnya aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
4) Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
5) Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.
Aspek yang dituangkan diatas telah dituangkan kedalam suatu perumusan yang dihasilkan oleh kongres Internasional Commision of Jurist pada tahun 1959 di New Delhi.8)
The Rule of Law dalam arti materiil bertujuan untuk melindungi warga masyarakat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu inti dari The Rule of Law dalam arti materiil adalah adanya jaminan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan social, yaitu suatu keadaan yang dirasakan oleh warga masyarakat penghargaan yang wajar dari golongan lain; sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan golongan lainnya.9)
Berdasarkan pengertian rule of law yang telah dikemukkan diatas , muncul pertanyaan baha pengertian yang manakah hendak dipecahkan?Masalah ini tidak mudah untuk dipecahkan kaerna hakikat hokum itu sendiri yang mengusahakan suatu keseimbangan antara ketertiban bila dilihatdari aspek penguasa dan kebebasan dari apek masyarakat umum.Tekanan pada penegakan dari salah satu arti rule of law akan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hokum untuk mrnci[ptakan kedamaian hidup.Sebagai contohdapat dikemukakan perbandingan hokum yang terjadi di luar Negara republic Indonesia sebagai berikut.
Usaha untuk menegakkan rule of law di Negara belanda onrechtmatige overheidsdaad yang secara seerhana dapat drumuskan sebagai masalah apaka suatu instansi pemerintah dapat melakukan perbuatan melanggar hokum atau tidak. Wewenang untuk menentukan benar salahnya dan adil-tidak adilnya hukum ditafsirkan serta dipastikan oleh badan yudikatif. Badan yudikatif mempunyai wewenang yang mutlak dan tidak ada instansi di luar pengadilan yang berwenang untuk menafsirkan isi kaidah hukum. Oleh karena itu, tindakan sewenang-wenang dari pejabat eksekutif dapat dihindari karena pejabat Negara juga harus tunduk kepada hakim.
Di Inggris pelaksanaan rule of law terletak di tangan para hakim dan para ahli hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa hakim merupakan pembentuk hukum dan mereka dianggap sebagai ahli dalam hukum, bijaksana, dan berwibawa untuk membentuk hukum yang dianggap perlu oleh pendapat umum, bahwa hakim mempunyai wewenang yang mutlak dan jelas. Oleh karena itu, bila ada instansi yang melanggar hak seseorang, maka orang itu tidak segan-segan mengajukan gugatan ke pengadilan dan putusan pengadilan dipercaya oleh masyarakat sebagai putusan yang adil. Hal yang demikian itu, secara tegas dirumuskan oleh ajaran klasik dari A.V Dicey tentang rule of law yang mempunyai tiga pengertian, yaitu (1) supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut dari hokum yang menetap sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang ; (2) tidak memungkinkan adanya kesewenang-wenangan hak istimewa ; (3) tidak adnya kekuasaan yang semau-maunya dari pihak pemerintah. Ketiga pengertian rule of law dimaksud, berarti orang Inggris hanya diperintah oleh hukum saja, dan ia hanya dapat dihukum atas dasar pelanggaran hukum. Hukum mempunyai keunggulan yang mutlak terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap arga masyarakat. Selain rumusan itu, rule of law berarti terdapatnya persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum, dimana semua golongan tunduk pada hukum yang biasa dari negara. Hukum diselenggarakan oleh badan peradilan biasa. Pegawai negeri tunduk kepada pengadilan dan tata cara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi warga masyarakat biasa.
The rule of law dan rechsstaat merupakan dua konsepsi negara hukum di dalam kepustakaan di Indonesia. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hokum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, sebenarnya antara rechsstaat dan rule of law mempunyai latar belakang negara dan pelembagaan yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah rechsstaat banyak dianut di Negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di Negara dengan tradisi anglo saxon yang bertumpu pada system common law. Kedua system yang menjadi tumpuan kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan berat titik berat pengoperasian. Civil law menitikberatkan pada administrasi,sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. Sementara itu rechtstaat dan the rule of the law dengan tumpuan masing-masing mengutamakan segi yang berbeda; konsep rechtstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigeheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before the law.
Uraian di atas, tampak adanya perpedaan titik berat pengoperasian itu,maka kedua konsep tersebut juga merinci ciri-ciriyang berbeda.Konsep rechtstaat meggariskan ciri-ciri: (1) adanya perlindungan hak asasi manusia, (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan , dan (4) adanya peradilan administrasi. Lain halnya ciri-ciri tha rule of law dalah (1) adanya supremasi peraturan hukum, (2) adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan (3) adanya jaminan perlindungan HAM.
Dari perbedaan ciri-ciri itu dapat di identifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama –sama berintikan pada upaya memberikan perlindungan bagi HAM yang untukitu harus di adakan pemisahan atau pembagian kekuaaan di dalam negara , karena dengan itu pelanggaran atas HAM dapat dicegah dan diminimalkan.Tetap dalam pelembagaan dunia peradilan, keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda.
Pada konsep rechtstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri ,sedangkan konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri sebab di dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di hadapan hukum sehingga bagi warga negara mauoun bagi pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.
Dalam pada itu tercatat pula bahwa dilihat dari lingkup tugas pemerintah pada abad ke-20 telah muncul istilah welfare state sebagai reaksi atas ekses yang timbul dari konsep negara hukum (rechsstat) yang begitu revolusioner menentang absolutisme telah melahirkan pemisahan kekuasaan yang meletakkan pemerintahan pada posisi yang dibawah parlemen. Baik rechsstaat maupun the rule of law yang merupakan produk abad ke-19 yang menitikberatkan pada indivudualisme telah menjadikan pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjaga malam) yang lingkup tugasnya sanagat dipersempit, terlepas dari tuga-tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang telah dituagkan di dalam undang-undang.
Di dalam konsep negara hukum abad ke-19 itu pemerintah dituntut untuk pasif dalam arti hanya menjadi wasit atau pelaksanaan dari berbagai keinginana rakyat yang dituangkan ke dalam undang-undang oleh parlemen. Kekuasaan pemerintah diawasi dengan ketat agar tidak terjerumus dalam pola absolutisme seperti sebelum lahirnya konsep negara hukum. Pembahas itu dituangkan kedalam konstitusi sehingga paham negara hukum erat kaitannya dengan konstituasionalisme yang menurut Charl J. Friedrich merupakan gagasan pemerintah pada suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang memberikan jaminan bahwa kekuasaan tidak dapat disalahagunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Konsep negara hukum yang kemiudian dikenal sebagai konsep negara hukum formal
Menjelang pertengahan abad ke-20, ternyata setelah perang dunia I, konsep negara hukum telah mendapat gugatan. Sebaab, ia terbukati menimbulakan kesenjangan sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. Individualisme liberal yang mendasari konsep tersebut telah menyebabakan dominisasinya para pemilik modal dalam lemgaba perwakilan rakyat (parlemen), kekayaan yang dililik oleh mereka dapat merekayasa pemilu untuk mengisis parlemen sehingga wakil yang dipilih dari kalangan mereka sendiri. Parlemen yang didominasi oleh para pemilik modal ini kemudian membuat produk hukum yang menguntungkan kaum kapitalis sehingga eksploitasi dari kaum kaya kepada kaum miskin atau tidak berpunya mendapat landasan hukum.
Dalam menghalangi keadaan yang seperti itu, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karenamenurutr prinsip negara hukum (formal) pemerintah hanya bertugas hanya sebagai pelaksanaan undang-undang tanpa boleh ikut campur dari apa yang dilakukan masyarakat sekauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulakan ketidakpuaskan dan memunculkan gagasan hukum materiil (walfare state). Gagasan ini didorong dari berbagao faktor seperti terjadinya akses-akses dalam industriliasisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang mengingnkan kekayaan seperti merata serta kemenangan beberapa partai sosial di Eropa. Gagasan hukum formal bahwa pemerintah dilarang untuk turut campur dalam kegiatan masyarakat bergeser kearah paham hukum baru bahwa pemerintah justruh harus bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya sehingga harus turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh bersikap pasasif.
Demokrasi, menurut paham baru ini, harus diperluas cakupannya sampai ke masal sosial dan ekonomi sehingga tidak membatasi diri pada perlindungan hak sipil dan politik semata. Dalam bidang ekonomi harus diambil sistem yang dapat mengausai ketentuan-ketentuan ekonomi yang mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan dikalangan rakyat. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan freises ermessen, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan materiale daad.
Perumusan ciri negara hukum dari konsep rechsstaas dan the rule of law sebagaimana yang dikemukaan oleh Stahl kemudian diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Moh. Mahmud MD menyebutkan bahwa perumusan kembali ciri-ciri tersebut, antara lain dihasilkan dari Internasional Commission of Jurists yang pada konferensinya di Bnagkok pada tahun 1965 mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep neagra hukum yang dinamsi atau konsep hukum materiil sebagai berikut :
1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menajmin hak individu harus pula menentukan cara produsural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2) Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3) Adanya pemilihan umam yang beabas;
4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5) Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berposisi;
6) Adanay pendidikan kewarganegaraan;
Selain itu, dapat dilihat dari lingkup tugas pemerintah yang berbeda dengan negara hukum dalam formal dan materiil, dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga tindakan menegakkan hukum berarti menegakkan undangt-undang atau apa yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Lain halnya negara hukum dalam arti material, yaitu hukum bukan hanya secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif, tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Sebagai contoh di inggris, undang-undang di Inggris dapat saja dikesampingkan bila bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum berarti penegakan keadilan dan kebenaran.

HUKUM SEBAGAI IUS
Dalam sistem hukum yang disebut Eropa Kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum dimaksud, serasi dengan ajaran filsafat tradisional, pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah Ius atau Recht. Apabila suatu hukum yang konkret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya hukum yang adil. Dengan kata teknis: adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.
Walaupun pengertian tradisional di atas meyangkut segala peraturan yang disusun oleh orang untuk mengatur hidup bersama mereka, kebanyakan orang zaman kini insaf juga, bahwa tidak terdapat hukum dalam arti yang penuh di luar tata hukum negara. Alasannya pada zaman modern ini memang dalam negara tempat cita-cita yang menimbulkan hukum harus diwujudkan. Hal ini tidak berarti bahwa hukum harus dimengerti sebagai bagian negara. Hukum harus dimengerti secara prinsipil sebagai bagian kehidupan manusia sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, selalu diusahakan untuk menggabungkan hukum dengan prinsip-prinsip susila yang telah ditentukan sebagai cita hukum dan yang ingin digalang melalui peraturan umum, yakni melalui hukum.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan ini suatu peraturan tidak menjadi hukum secara otomatis, karena berasal dari pemerintah. Hanya perarutan yang adil disebut hukum sehingga hukum dapat didefinisikan peraturan-peraturan yang dibentuk sebagai norma untuk mengatur masyarakat secara adil.
Mengapa sifal adil itu dianggap bagian konstitutif hukum? Alasannya ialah hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia berkewajiban membentuk suatu kehidupan bersama yang baik dengan mengatur secara adil. Menurut keinsafan keadilan yang timbul secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Hal itu, mempunyai alasan sebagai berikut :
1) Pemerintah Negara manapun selalu membela tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya.
2) Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali diangap using dan tidak berlaku lagi.
3) Dengan bertindak secara tidak adil suatu pemerintah sebenarnya bertindak di luar wewenangnya, maka secara tidak sah juga.
Apabila telah ditetapkan secara prinsip bahwa undang-undang hanya dapat disebut hokum dan karenanya mewajibkan, bila sungguh-sungguh adil, jangan ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap orang pada setiap saat dapat menilai undang-undang sebagai tidak adil, dan karenanya tidak sah. Menurut para pemikir yang menuntut supaya undang-undang bersifat adil untuk dapat disebut hokum, selalu harus diandaikan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh instansi yang berwenang adalah adil dan sah, asalkan dasar-dasarnya sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini memang wajar, sebab pemerintah yang sah diberi mandate oleh rakyat untuk mengatur masyarakat secara bijaksana. Oleh karena itu, rakyat tidak berhak mencabut mandate itu, atas dasar perasaan individual saja.
Selain itu, pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hokum. Konsekuensi pandangan ini memang nyata.
1. Hukum melebihi Negara, sebab ada kaitan dengan manusia sebagai manusia. Memang hokum bertempat tinggal di dalam Negara, tetapi Negara bukan hanaya tidak boleh, melaikan juga tidak berwenang membentuk suatu tata hokum yang tidak adil. Inti pandangan ini adalah orang-orang yang menganggap hokum sebagai ius legih percaya pada prinsip moral maupun abstrak dari pada kebijakan manusia. Karena menurut hukum mereka makna hukum sebagai hukum yang adil lebih terjamin dalam perumusan abstrak daripada dalam putusan seorang hakim. Mutlak perlu bagi seorang hakim untuk menyesuaikan diri dengan perumusan yang telah terwujud dalam undang-undang.
2. Sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum itu. Mereka memandang hukum sebagai semacam moral hidup. Karena itu, orang-orang berpandangan juga bahwa apa yang dirumuskan dalam undang-undang tidak dapat tercapaikan sepenuhnya seperti cita-cita moral karena adanya kelemahan manusia. Tiap-tiap peraturan hukum memang disusun sebagai moral untuk ditaati.

HAKIKAT HUKUM
Apabila mengamati system hukum yang tradisioanal, dapat disimpulkan bahwa inti pengertian hukum, yakni hakikat hukum ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Pengertain tentang hakikat hukum ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1. Semua Orang Ingin Mewujudkan Suatu Aturan Masyarkat yang Adil
Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan itu di satu pihak dan dipihak lain dengan tujuan yang sama maka didirikan pengadilan. Pengadilan itu tugasnya ialah menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dari akibat perbedaan pandangan antar warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
Dari gambaran hukum tersebut, menurut hakikatnya, yakni sebagai hukum, melebihi negara, walaupun hukum itu berasak dari negara. Sama halnya dengan patung yang dibuat oleh seorang seniman, tetapi seniman itu membuat patung terikat oleh norma-norma eksetis, karena pada hakikatnaya, patung sebagai patung ditentukan oleh norma-norma estetis, bukan oleh seniman.

2. Pada Umumnya Hukum Mempunyaib Kewibawaan
Pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan sehingga seacar psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada di bawah hukum tersebut. Wibawa hukum itu terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Jika demikian halnya, hukum ditakuti, bukan dihormati. Sebaliknya wibawa ada pada hukum, sebaba hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan (yang sebagian diambil dari norma kesusilaan dan sebagainya lagi diambil dari norma agama).
Sejak pertengahan abad ini muncul kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan suatu upaya (a tool) dalam membangun masyarakat, khususnya menurut aspek sosiso-ekonominya (social engineering). Perkembangan ini berjalan terus, sejajar dengan perkembangan ilmu penetahuan. Oleh karena itu, terhadap terdensesi ini dapat dikatakan bahwa memang benar hukum mempunyai peran dalam social engineering tersebut. Namun dengan ini hukum tidak menjadi bagian sosiologi atau politik hukum. Hukum menunjuk suatu aspek hidup yang istimewa yang tidak terjangkau oleh ilmu sosial dan ekonomi. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Karena pengertian tradisional, yang menggabungkan hukum dengan etika (keadilan), tetap dapat dipertahankan. Maka hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (raport du droit, inberng van recht). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai dasar dari segala macam hukum.

1. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogjakarata: Kanisius, cet. Ketiga, 1995), hlm.65.
2. Lihat, J.W. Harris, Legal Philosophies, (London: Buterworths,1980), hlm.115. Hal yang senada dituangkan oleh Ota Yokohama (salah seorang peserta program Pascasarjana S-3 di bidang hukum di Unv. Indonesia wawancara, di Jjakarta tahun 1991.
3. Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogjakarta: Kanisisus, 1985), hlm.18-20.
4. Lihat, M.Quraish Shihab, Wawasan Al-quran, Cet. Ke-9, (Bandung: Mixan,1999) hlm.253.
5. Lihat, Muhamad Al-Hufy, Ahmad, Akhlak Nabi Muhamad saw, Keluhuran dan Kemuliyaannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 15. Bandingkan uraian, Ahmadamin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.65
6. istilah The rule of law dapat digunakan untuk menunjukkan hokum secara umum, Lihat, Theo Hujbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta kanisius,1995) hal.69,
7. Lihat JW Harris,op.cit.,hal.128. Lihat juga, W. Friedmann, Law in changing society,London: Stevens&Sons Limited,1959)hal.489
8. Lihat soerjono soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: UI press,1983) hal.65
9. Lihat,Selo Soemardjan, Peranan Ilmu-ilmu social dalam pembangunan,pidato ilmiah pada upacara dies natalies ke XXII di Universitas Indonesia tgl. 12 Februari 1972 hal.22
10. Lihat, Soerjino Soekanto, op. Cit., hlm. 66.
11. Lihat Ibid
12. Lihat, Soerjono Soekanto, Ibid., hlm. 67.
13. Moh. Mahmud MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogajakarat: Gama Media, 1999), hlm.131.
14. Lihat, Theo Huijbers, op. Cit., hlm.72.
15. Lihat Theo Huijbers, Ibid., hlm. 75.
16. Sselain mengatur, hukum itu juga bersifat memaksa. Apakah benar bahwa hukum itu mengharuskan. Akan tetapi mengharuskan itu dapat berarti menuntut supaya semua anggota masyarakat hidup dalam kedamaian, mereka tidak boleh saling menyiksa dan membunuh, sulit mengtakan bahwa pemerintah memaksa. Pemerintah dituntut agar pemerintah tidak merasa dipaksa. Perbedaan anatara kedua kata itu terletak dalam psikologi orang-orang yang diharuskan untuk mentaati peraturan. Kata “menuntut” bersifat obyektif, tanpa memandang sikap orang; kata “memakasa” mengandung unsur subyertif, yaitu mengadaikan orang mau melanggar peraturan yang ditentukan. Maka hukum sebagai paksaan mengandaikan pelanggaran. Apabila terdapat pelanggaran hukum memaksa dengan ancaman penggunaan kekerasan (denda dan/atau penjara). Akan tetapi, menurut persaan kebanyakan orang hukum tidak memaksa melaikan menuntut. Hukum hanya memaksa bagi orang yang tidak mau taat kepada peraturan hukum.
17. Lihat, Theo Huijbers, op. Cit., hlm. 77.dan memaksa.

KOMENTAR

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain manfaat dan kepastian. Terciptanya suatu keadilan perlu ada faktor pendorong dari penegakan hukum tersebut, yakni :
- aparatur negara
- peraturan pemerintahan
- peran serta masyarakat berupa kesadaran hukum
Namun, kenyataan yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya law enforcement di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu.
Sistem hukum yang baik harus dimulai dari moral penegak hukum yang baik. Ada adagium yang melekat dalam proses hukum kita, yaitu kalau berurusan dengan hukum, ketika kehilangan kambing maka akan kehilangan sapi. Karena baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara terlibat dalam suatu mafia peradilan. Mereka melakukan proses jual beli, berdagang hukum diantara pelaku hukum tersebut. Itulah tantangan besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya. Itu agenda yang teramat penting dan seharusnya dipelopori oleh institusi penegak hukum.
Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan harus selaras dengan mentalitas yang bermoral bagi aparat penegak hukum. Hukum sebagai panglima mewujudkan keadilan menjadi barometer dalam kemajuan bidang lainnya. Sehingga kemajuan sektor lainnya dapat berjalan dalam koridor hukum yang baik. Penegakan hukum dalam masyarakat yang pluralis harus memperkuat tatanan kehidupan sesuai Pancasila, UUD 1945, semangat bhinneka tunggal ika, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperkuat keutuhan NKRI.
Proses ini harus dikontrol oleh rakyat secara aktif dalam bentuk partisipasi politik mereka. Martabat manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh negara, kepastian ini harus diatur dalam perundang-undangan yang pembuatannya melibatkan partisipasi rakyat. Kemerdekaan pengadilan dan hakim dari intervensi siapa pun atau apapun merupakan syarat mutlak suatu negara yang berdasarkan hukum. Dan partisipasi rakyat dalam pembuatan perundangan-undangan yang akan dijalankan oleh pengadilan adalah mutlak sebagai pengejawantahan dari hak menentukan nasib sendiri.
Penegakan dan pelbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang dilakukan sekarang perlu mendapat dukungan positif dari semua eksponen bangsa. Apa yang telah dilakukan setidaknya merupakan itikad baik dari pemerintah untuk melaksanakan agenda reformasi. Belum tegaknya supremasi hukum dan indikasi adanya intervensi-intervensi dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi tantangan kita semua.
Adanya kemauan serta itikad baik para penegak hukum adalah modal untuk mewujudkan keadilan di negara yang ber-bhinneka tunggal ika ini. Semuanya memerlukan partisipasi kita semua. Artinya hukum dan keadilan bukan tugas dari aparat penegak hukum semata, melainkan tugas kita semua sebagai bentuk kerjasama dalam negara yang berdemokrasi. Penegakan hukum harus nyata, tidak dalam bayang-bayang kepentingan. Hukum bukan milik ‘penguasa’ dan ‘pengusaha’.
Demikianlah komentar kelompok kami. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan kedamaian selalu menyertai kita….Satyam eva jayate ! (kebenaran akan selalu menang).

  1. randall Said,

    haphazard@jensen.capercailzie” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!…

  2. carlos Said,

    wolcyrz@skulled.abolitionist” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  3. Neil Said,

    longrun@goggles.tabulate” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!!…

  4. sidney Said,

    ciliates@sassing.artificially” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  5. Wendell Said,

    baraclough@besets.buckles” rel=”nofollow”>.…

    good!…

  6. Kurt Said,

    sanitarium@projected.ascertained” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  7. nelson Said,

    cowboys@specifically.destroyed” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî!…

  8. willie Said,

    playful@fisk.sticky” rel=”nofollow”>.…

    hello….

  9. Paul Said,

    groat@scholarship.maddening” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!!…

  10. Jacob Said,

    satisfied@silly.desecrated” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðþ!!…

  11. Lance Said,

    soulful@metrical.crippled” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðþ!!…

  12. Stuart Said,

    havoc@putains.grosss” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!!…

  13. bryan Said,

    quarter@pedantic.orthodontic” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!!…

Add A Comment