MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

ISU FILSAFAT HUKUM (1)

Jun-18-2010 By Supanto

Bahan untuk UKD 4, SUKSES 4 U. Kumpulan dari berbagai sumber yang ditugaskan pada mahasiswa.

INTEGRATED TUGAS
UKD4 FILSAFAT HUKUM

Dosen : Supanto

BAGIAN SATU

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

I. HAK ASASI MANUSIA

Kelompok Bunga Matahari :
Adi Nurcahyo (E0006050)
Anang Saputro (E0006066)
Arki Prasetyo (E0006085)
Ghusnie Arini Adriani (E0006136)
Gita Sari Z (E0006137)
Natalia Permanasari (E0006183)
Satya Adi Kusuma (E0006223)
Wasiat Eko Saputro (E0006248)
Shanahan Abdiellah Zelig (E0006285)

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.
Sebagaimana diketahui, di samping hak asasi ada kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dulu dalam pelaksanaannya. Kita harus memenuhi kewajiban terlebih dulu, baru menuntut hak.
Dalam masyarakat yang individualistis, ada kecerendungan penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan. Padahal, hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.
Menurut sejarahnya, asal mula hak asasi manusia itu dari Eropa Barat, khususnya Inggris. Tonggak peertama kemenangan hak asasi manusia pada tahun 1215 ditandai dengan lahirnya Magna Charta. Dalam Magna Charta itu dicantumkan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati raja Inggris. Di dalamnya disebutkan, bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan untuk tindakan-tindakan tertentu, raja harus meminta persetujuan para bangsawan. Walaupun terbatas dalam hubungan antara raja dan bangsawan, hal ini kemudian terus berkembang. Sebagaimana suatu prinsip, hal ini merupakan sesuatu kemenangan, sebab hak-hak tertentu telah diakui eksistensinya oleh pemerintah.
Perkembangan berikutnya adalah adanya Revolusi Amerika (1776) dan revolusi Prancis (1989). Dua revolusi dalam abad ke-18 ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Amerika ini melahirkan the Virgina Bill of Right, yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengupayakan kebahagiaan (life, liberty, the persuit ofhappiness). Padatahun 1789 meletus Revolusi Prancis, yang bertujuan membebaskan warga negara Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. Revolusi ini mencetuskan Declaration des droit de I homme et du citoyen. Menurut Huijbers (1988 :301), dokumen yang dilahirkan Revolusi Amerika bertolak dari pandangan bahwa penguasa adalah manusia dan karena itu dapat terbawa nafsu kekuasaan. Dokumen Prancis bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah baik dan karena itu harus hidup bebas. Orang-orang lahir dan tinggal bebas dan sama dihadapan hukum (Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits). Hak-hak itu mencakup kebebasan, milik, keamanan, dan perjuangan melawan penjajahan. Istilah yangdipakai pada dokumen Prancis itu adalah droit de I’homme, yang berarti hak asasi manusia, yang dalam bahasa Inggris disebut humman rights (hak-hak manusia) atau mensen rechten dalam bahasa belanda. Pada tahun 1918 kemudian lahir pula deklarasi tentang hak-hak raktyat yang berkarya dan yang diperas, yang muncul setelah kaum komunis di bawah pimpinan Lenin memenangkan Revolusi Bolshewik di Rusia.
Menurut Mirian Budiardjo (1986 :121), hak-hak yangdirumuskan dalam Abad ke-17 dan 18 sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Akan tetapi, dalam Abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya.
Dalam bukunya the Four Freedoms, Franklin D. Roosevelt (1882-1945) menyebutkan empat hak yang penting, yang disebuitnya empat kebebasan pokok manusia, yaitu: (1) freedom of speech, (2) freedom of religion, (3) freedom of want, (4) freedom from fear. Pertama adalah kebebasan berbicara dan berpendapatdi manapun di dunia. Kedua ialah kebebasan setiap orang untuk beribadat kepada Allah dengan caranya sendiri di manapun di dunia. Ketiga ialah bebas dari kekurangan, yang kalau diterjemahkan dalam istilah yang lebih umum, berarti berkaitan dengan pengertian ekonomi yangakan menjamin bahwa setiap negara mempunyai kehidupan masa damai yang sehat bagi rakyatnya di manapun di dunia. Keempat adalah bebas dari rasa takut, yang kalau diterjemahkan dalam peristilahan umum, berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke suatu tingkat tertentu dan dengan cara seksama, sehingga tidak ada sesuatu bangsa yang sanggup melakukan tindakan agresif fisik terhadap negara tetangganya di manapun di dunia (Ravich & Thernstrom, 1994 :213-214).
Menurut Miriam Budiardjo (1986 :121), hak ketiga (Miriam menyebutnya hak keempat), yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggapnya bahwa hak-hak politik seperti hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Di negara-negara sosialis, paling tidak dapat diketemukan pengakuan terhadap tiga macamhak asasi manusia, yang menurut Sargiaus Hessen, adalah : (1) hak untuk memperoleh pekerjaan (right to a job), (2) hak untuk memperoleh pekerjaan (right to education), dan (3) hak untuk hidup sebagai manusia (right to a human existence) (Purbopranoto, 1988:232).
Semula yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ini mencakup sekumpulan hak, seperti hak hidup dengan selamat serta hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Hak-hak asasi manusia dapat pula di bagi sebagai berikut :
1. hak- hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak (beraktivitas), dan sebagainya.
2. hak-hak asasi ekonomi (property rights), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memperalihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut the rights of legal equelity.
4. hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.
5. hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.
Menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Malahan ada kecerendungan, bahwa demi menghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu, negara bertugas hanya menjaga ketertiban masyarakat atau lazim disebut negara penjaga malam. Negara tidak kanan turut campur dalam hal yang dianggap pelanggaran hak asasi itu, seperti masalah setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonimi.dalam hal ini,semuaanggota masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan anggapan dasar bahwa apabila setiap orang dibiarkan melaksanakan hak asasinya sendiri-sendiri, masyarakat akan makmur dengan sendirinya. Dengan menghormati hak asasi manusia itu, maka setiap orang akan berjuang untuk mencapai kemakmuran masing-masing individu, kemakmuran masyarakat keseluruhannya akan tercapai. Pandangan demikian adalah pandangan liberal yang sangat mengedepankan individu.
Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapatlah dibayangkan betapa besarnya peranan negara. Walaupun demikian, seperti disebutkan diatas,betapapun juga negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, hak asasi manusia itu hatus tetap dilindungi dan diakui.
Berkenaan dengan hak asasi ini, PBB telah mengeluarkan pernyataan bersama yangdisebut Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. deklarasi tersebut kemudian diikuti dengan dua konvenan dan satu protokol, yaitu: (1) the International Covenant on Economic, social and Cultural Right, (20 The International Covenant on Civil and Political Rights, dan (3) Optimal Protiocol for the Covenant on Civil and Political Rights. Ketiganya telah diterima dengan baik oleh Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dengan memberika kesempatan kepada negara-negara anggota untuk meratifikasinya. Indonesia bersama sebagian besar negara berkembang, belum meratifikasi, tetapi sebagai anggota PBB, Indonesia wajib menghormati deklarasihak asasi ini, walaupun ada pendapat yang mengatakan, bahwa rumusan hak-hak tersebut terlalu mencerminkan semangat individualistismenya. Perhatian terhadap hak asasi manusia ini, bahkan telah ditunjukkan jauh sebelum deklarasi ini muncul. Hak asasi manusia ini telah dicantumkan secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945.
Apa yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights PBB ternyata telah dimuat dengan sangat baik dalam rumusan Pembukaan UUD1945. keterkaitan itu dilikiskan degan sangat baik oleh Ismail Suny (1993/1994:90-91).
Dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 dinyatakan adanya pengakuan freedom to be free dengan kata-kata bersayap: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pengakuan pada perikemanusiaan adalah suatu intisari dari hak asasi manusia dan pengakuan pada perikeadilan adalah intisari pula dari negarahukum, yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita. Pengakuan kemerdekaan ini sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia PBB yang berbunyi: Sekalian orang dilahirkan merdeka.
Alinea kedua dari Pembukaan menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata sifat adil ini berindikasi pula kepada negara hukum,karena salah satu tujuan hukum ialah mencapai keadilan. Pengakuan negara yang adil ini adalah serasi dengan pasal 10 Deklarasi Universal. Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak.
Alinea ketiga yang menekankan agar rakyat Indonesia berkehidupan kebangsaan yang bebas sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat.
Alinea keempat dan terakhir, yang mengandung maksud pembentukan:
Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Alinea terakhir yang dikutip Ismail Suny secara lengkap tersebut, berisi hak asasi manusia dibidang politik,sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihanberkala yang jujjur dan tidak membeda-bedakan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Pengakuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaadalah seirama dengan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhakmelaksanakan dengan perntaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangan bebas pribadinya.
dan juga pasal 26. Setiap orang berhak atas pengajaran.
Selanjutnya, Ismail Suny (1993/1994: 91-92) menguraikan pula sila demi sila dari Pancasila yang termuat dalam Alinea keempat Pembukaan, yang keseluruhannya juga mengandung penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sila pertama mengandung ajaran toleransi beragama untuk kepentingan keharmonisan dalam negara dan perdamaian dunia. Sila kedua adalah ekspresi UUD 1945 untuk menyatakan hak asasi manusia, sementara pada waktu yang bersamaan mengandung aspek-aspek hubungan manusia dalam masyarakat dan negara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab. Sila ketiga, meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan diri dan golongan. Kebanggaan nasional dan tanah air tumbuh dalam rangka tata dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Sila keempat menyatakan demokrasi, tidak dalam arti formal saja melainkan dalam arti material. Ini berarti demokrasi yang mengandung kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan moralitas yang adil dan kemanusiaan yang beradab, dan ditujukan ke arah tujuan keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Ini adalah demokrasi yang diartikan sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan sosial Indonesia sendiri, bukan semata-mata suara mayoritas sebagai proses ideal pengambilan putusan. Tidak hanya mengandung persamaan politik, tetapi juga bersamaan ekonomi dan sosial. Sila kelima sangat rapat berhubungan dengan ajaran hak asasi manusia. Keadilan sosial di sini berlaku untuk hubungan manusia dalam masyarakat dan mengandung prinsip-prinsip dasar untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia dilarang. Selain itu dikandung prinsip untuk memberi kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Jika beralih ke Batang Tubuh UUD 1945, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga dapat dijumpai sejak awal. Pasal-pasal pertama sudah menunjukkan langsung dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Selanjutnya Darji Darmodiharjo (1988: 80-81) menyebutkan beberapa pasal yang menyinggung langsung hak asasi manusia.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, misalnya, menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) pasal itu menetapkan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selanjutnya dalam Pasal 28 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan seagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan tentang kemerdekaan memeluk agama ditentukan dalam Pasal 29. Ayat (2)-nya berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannnya itu. Bunyi ketentuan-ketentuan tersebut dapat diperbandingkan dengan personal rights sebagaimana diungkapkan di atas.
Hak-hak dalam pembelaan negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pembelaan negara dalam kalimat tersebut saat ini dikenal pula sebagai pertahanan dan keamanan nasional. Artinya, setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamana nasional.
Kemudian hak-hak asasi dibidang kesejahteraan sosial (bandingkan dengan property rights) sesuai dengan Sila kelima Pancasila diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2)-nya menyatakan pula bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, dalam Ayat (3)-nya diungkapkan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam Penjelasan UUD 1945, selain penjelasan beberapa pasal yang disinggung di atas, terdapat suatu penjelasan yang sangat penting. Agar Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan para hakim jangan salah menafsirkan, maka Penjelasan UUD 1945 sendiri melakukan penafsiran resmi dengan menyatakan: Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk, membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan (Suny, 1993/1994:97).
Dengan demikian, secara konstitusional, Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Apabila rumusan pasal-pasal UUD 1945 itu digantikan dengan kata hukum sebagai pengertian pokok (genus-begrip), menurut Padmo Wahjono (1989: 47), hukum di Indonesia berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk harus mempunyai fungsi: (1) menegakkan kehidupan yang demokratis, (2) menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial, dan (3) menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.
Walaupun telah dapat ditunjukkan adanya bukti-bukti pengakuan terhadap hak asasi sebagaimana diuraikan di atas, dalam forum internasional, Indonesia masih sering dituduh kurang menghormati hak asasi manusia. Secara kuantitatif, memang jumlah pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara eksplisit mencantumkan hak asasi manusia, tidaklah sebanyak seperti yang tercantum Konstitusi Amerika atau Perancis. Menurut Muhammad Yamin (1982: 85), waktu merancang UUD 1945, usul untuk mencantumkan hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas karena waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Sekalipun begitu, rupanya gagasan dasar untuk melindungi hak asasi manusia itu tetap terakomodasikan dalam UUD 1945, dan secara kualitatif, tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 telah meliputi semua perlindungan hak asasi manusia itu.
Adanya kritikan dari luar itu, menurut Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) (1993: 4), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan panadangan tentang apa dan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam deklarasi PBB, khususnya yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan negara.
Selanjutnya Wanhankamnas berpendirian,
Hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nialai budaya bangsa Indonesia serta ajaran-ajaran agama yang berlaku di bumi Indonesia. Temuan materi sebagai derivat dari nilai ajaran agama, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai hukum dasar Indonesia apabila disandingkan ternyata banyak kesamaannya dengan materi dari Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia.
Perbedaan esensial antara materi Deklarasi PBB dan temuan materi derivat dari pelbagai ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945, antara lain bahwa bangsa Indonesia menganggap bahwa di samping manusia memang dilahirkan bebas (born free), manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai keterikatan hubungan dengan manusia lainatau dengan kumpulan manusia, dan dengan lingkungannya. Konsep Indonesia tentang hubungan antarmanusia tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (brotherhood), tetapi meliputi hubungan antarmanusia dan antara manusia dan masyarakat, sehingga kaitannya lebih luas, yaitu baik persaudaraan maupun kekeluargaan. Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia, hak manusia terkait erat dengan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban manusia Indonesia ditentukan dengan tolok ukur ketuhanan, kekeluargaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional (Wanhankamnas, 1993: 6).
Adapun yang menarik dari pemikiran Wanhankamnas adalah pembedaan yang diberikannya tentang hak-hak manusia. Pertama adalah hak manusia yang fundamental, atau disebutnya hak dasar manusia. Tolok ukurnya ada tiga, yaitu: (1) hak yang bersifat kodrati sebagai karunia Tuhan, (2) hak yang berkait dengan kelangsungan eksistensi manusia, dan (3) hak yang bersifat universal. Di sisi lain, hak manusia yang tidak fundamental adalah hak manusia yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Contoh hak manusia yang fundamental (hak dasar manusia) adalah hak untuk beragama (didampingi oleh kewajiban untuk menghormati keyakinan agama orang lain), hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas berbuat, hak mendapat perlakuan yang adil (tanpa diskriminasi), hak memilih teman hidup dan menikah, hak mempunyai hak milik, hak untuk bekerja, hak mendapat pendidikan, hak memilih tempat tinggal/kebangsaan/status warga negara, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.
Kedua adalah hak manusia dan warga negara Indonesia. Jadi ada hak manusia sebagai manusia itu sendiridan sebagai warga negara. Contah dari hak-hak ini adalah hak setiap warga negara atas perlindungan terhadap kegiatan faham anti-agama dan atheisme., hak untuk memperolehkesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak berperan serta dalam pembangunan, hak atas peluang yang sama dalam berusaha, hak untuk memilih pekerjaan dan mendapat upah yang layak, hak setiap penyandang cacat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus, hak setiap wanita hamil untuk melahirkan bayinya dengan mendapat perlindungan dan perawatan, hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapat perlindungan dan perawatan, hak setiap orang memperoleh jaminan hari tua, hak setiap warga negara dalam usia wajib belajar untuk mendapat pendidikan atas biaya negara, hak setiap orang mengembangkan ilmu dan teknologi, hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk membela dan memperjuangkan haknyadi sepan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah sampai dapat dibuktikan berdasarkan hukum, hak untuk bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Hak-hak tersebut sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam UUD 1945, dan dari UUD 1945 tersebut kemudian lebih dikonkretkan lagi dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Perhatian terhadap hak asasi manusia ini, tentu tidak boleh berhenti sampai pada rumusan-rumusan aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji dengan peristiwa-peristiwa konkret.
Pandangan keliru bahwa hak asasi manusia identik dengan pandangan dunia Barat, tidak boleh menjad alasan untuk tidak melaksanakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah persoalan universal, tetapi sekaligus juga kontekstual. Sebagaimana dikatakan Magnis-Suseno (1994: 11-12), hak asasi manusia merupakan pengertian modern. Dalam masyarakat tradisional, hak asasi manusia tidak banyak dipertanyakan karena struktur sosial tradisional itu masih mampu melindungi hak-hak individu di dalamnya. Indonesia sebagai negara modern tidak mungkin menghindar dari realitas bahwa masyarakatnya menjadi lebih individual (daripada masyarakat tradisional). Jika diamati lebih jauh, hak asasi manusia justru tidak memuat individualisme. Sebaliknya, jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, seperti perlindungan terhadap mereka yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, secara substansi, hak asasi manusia adalah universal, sedangkan dikatakan kontekstual apabila sudah berbicara tentang relevansinya (aktualisasi).
Dari uraian di muka, telah ditinjukkan bahwa secara substansi, tidak ada pertentangan apapun antara konsepsi bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Masalah yang sedang dihadapi Indonesia, juga oleh semua negara di dunia tanpa terkecuali, adalah menyangkut aktualisasi dari substansi tersebut.
Dalam rangka aktualisasi itu, seluruh bangsa Indonesia terus dituntut untuk lebih banyak berbuat guna mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini. Salah satu langkah penting dalam rangka ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pertengahan tahun 1993. Melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam konsideran menimbang, dikatakan: (1) bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia, (2) bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antarbangsa, menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, (3) bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan, dan (4) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional hak asasi manusia. Keempat pertimbangan tersebut, ditambah dengan komposisi anggota yang duduk dalam komisi ini, yang sebagian besar adalah para ahli hukum terkemuka, serta dari jenis kasus yang ditangani komisi ini dalam kenyataannya, menunjukkan keterkaitan yang erat antara penegakan hak-hak asasi manusia di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya.
Pembentukan komisi tersebut pada saat bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, menunjukkanketerkaitan yang erat antara keduanya. Hal ini senada dengan deklarasi PBB tahun 1986, yang menyatakan hak asasi manusia merupakan tujuan (end) sekaligus sarana (means) pembangunan. Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai fokus utma pembangunan.
Itulah sebabnya, tidak mengherankan apabila saat ini masalah hak asasi manusia menjadi isu global, yang tidak mungkin untuk diabaikan dalih apapun, termasuk untuk tujuan pembangunan sekalipun. Pembangunan yang dilaksanakan atas dasar untung rugi secara finansial sebagaimana diajarkan oleh etika Utiliatrianisme (mengenai ini akan dibahas pada Bab VIII), akan bertentangan dengan hak asasi manusia karena memperkosa satu unsur esensial, yakni keadilan.

Analisis
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka hak asasi tidak dapat dihilangkan oleh siapapun atau oleh apapun. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia merupakan pengingkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Pengingkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan pengingkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri.
Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.
Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apapun atau siapapun. Banyak rumusan-rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam Magna Charta (Inggris, tahun 1215, Rumusan hak-hak sasi manusia dalam UUD 1945 (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948).
Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bentuk-bentuk hak-hak asasi manusia lainnya yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia. Misalnya, Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak,Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olah Raga, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Menentang Segala Bentuk Rasial, Konvensi Hak-Hak EKOSOB, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Perkembangan perlindungan atas bentuk-bentuk HAM di berbagai bidang secara lebih rinci dan lengkap secara internasional menunjukkan semakin sadarnya negara-negara di dunia akan arti pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM serta mengingatkan kembali bahwa manusia yang hidup di luar perlindungan akan HAM memang benar-benar menderita. Penderitaan warga negara ini merupakan salah satu pendorong negara yang bijak untuk memberikan pengakuan, perlindungan serta penjaminan pemenuhan HAM warganya.
Di hadapan Tuhan manusia diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Perempuan-laki-laki, kaya-miskin, pejabat-rakyat bisa, cacat- tidak cacat, semua mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan, sehingga semua mempunyai hak-hak dasar yang sama yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak dan utuh.
Di antara manusia ciptaan Tuhan, ada kelompok-kelompok manusia yang memerlukan kemudahan, perlakuan khusus dan perlindungan lebih, misalnya perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia serta penyandang cacat. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut diperlukan agar kelompok tersebut tetap dapat hidup secara layak dan utuh sesuai harkat dan martabatnya.
Secara moral masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Secara yuridis ketatanegaraan, negaralah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pemenuhan HAM. Melalui politik hukum negara dapat saja memberikan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut mendukung pemenuhan HAM anggota masyarakat lainnya, akan tetapi manakala masyarakat secara layak tidak mampu atau tidak mungkin untuk menjamin pemenuhan HAM, maka tetap negaralah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Jadi ada semacam pembagian beban tanggung jawab.
Pemenuhan HAM bukan hal yang mudah. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, banyak infra struktur yang harus dipenuhi untuk menjamin pemenuhan HAM, termasuk HAM bagi Penyandang cacat. Infra struktur tersebut antara lain, masalah SDM dan dana. Meskipun perlu infra struktur, hal tersebut bukan alasan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap HAM termasuk HAM bagi kelompok Penyandang cacat.
Ada berbagai peraturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar secara yuridis bagi Indonesia untuk dilakukan ratifikasi Konvensi mengenai Perlindungan dan Peningkatan hak Asasi dan martabat Penyandang cacat. Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi Internasional untuk diadopsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, Indonesia dapat melakukan ratifikasi Konvensi melalui Undang-undang maupun melalui Keputusan Presiden. Dengan demikian ratifikasi terhadap Konvensi Perlindungan dan Peningkatan hak Asasi serta Martabat Penyandang cacat dapat dilakukan. Berikut berbagai peraturan sebagai dasar yuridis:

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
a. Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Undang-Undang No.68/1958)
b. Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Undang-Undang No.7 Tahun 1984).
c. Konvensi Hak Anak (Keppres 36/1990)
d. Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olah Raga (1993)
e. Konvensi Anti Penyiksaan (1998)
f. Konvensi Menentang Segala Bentuk Rasial (1999)
g. Konvensi Hak-Hak EKOSOB (Undang-Undang No.11/2005).
h. Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No.12 Tahun 2005)
Perlindungan terhadap hak asasi para penyandang cacat sebenarnya juga telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun masih tersebar di berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan substansinya masih jauh dari yang diharapkan. Adanya berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi penyandang cacat, akan tetapi substansinya masih memerlukan perubahan dan pembenahan disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi penyandang cacat yang ideal.
Indonesia sendiri, jauh sebelum dideklarasikannya DUHAM 1948, sebenarnya telah mempunyai kesadaran akan arti pentingnya perlindungan HAM. Para founding father kita telah meletakkan dasar-dasar bagi perlindungan HAM Indonesia ke dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Substansi HAM di Indonesia dalam perjalanan juga mengalami perubahan, sehingga perlindungan HAM di dalam UUD 1945 juga mengalami kemajuan. Sebelum amandemen, pengakuan dan perlindungan HAM hanya terbatas pada bidang-bidang yang sempit, sebagaimana diatur di dalam Pasal 26, 27, 28, 29 ayat (2), 33, 34. Setelah ada amandemen, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM Indonesia diatur lebih luas dan rinci, sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen II 18 Agustus 2000 sebagai berikut:
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya perubahan pengakuan dan perlindungan HAM tersebut menunjukkan bahwa secara idealis para pemimpin bangsa Indonesia semakin menyadari bahwa substansi HAM itu ternyata luas dan menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang privat, ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan sebagainya.
Kesadaran negara Indonesia untuk memperluas pengakuan dan perlindungan akan HAM warganya tersebut di atas tidak terlepas dari keikutsertaan negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai salah satu negara peserta PBB. Pengaruh globalisasi menuntut negara untuk berpartisipasi serta mengikuti apa yang sudah disepakati secara umum oleh negara-negara dalam rangka pergaulan dunia, termasuk kesepakatan-kesepakatan akan pengakuan dan perlindungan HAM.
Tunduknya Indonesia terhadap kesepakatan-kesepakatan umum tentang isu HAM internasional bukan saja karena ada ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan dunia, atau ada kewajiban sebagai bagian dari masyarakat dunia, namun tentu saja yang lebih utama adalah kesadaran diri negara Indonesia akan arti pentingnya perlindungan HAM terhadap warganya.
Dimasukkannya perlindungan HAM ke dalam UUD 1945 merupakan perwujudan kebijakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sudah ditetapkan di dalam konstitusi, maka harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka hal tersebut dapat dikatakan pengingkaran terhadap konstitusi atau inkonstitusional.

II. HAK MILIK

Bambang Hadiyanto E0006091
Dedik Setiyawan E0006101
Isma Rahmawati E0007024
Nurul Dwita Sari E0007037
Sari Tyaswikaning Aji E0007050
Adhy Nugraha E0007061
Arthian Githa DRA E0007088
Bernadette Happy L E0007095
Franciska Hadhy E0007134
Shinta Kumalasari E0007210

Salah satu perlindungan hak asasi manusia yang penting di Indonesia adalah perlindungan terhadap hak milik. Hal ini tampak jelas dari kasus-kasus yang masuk ke Komnas HAM, yang banyak menyangkut soal-soal tanah. Masalah hak milik juga termasuk masalah baru filsafat hukum.
Pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilah hak. Black Law Dictionary (1990: 1323-1324) mengakui pengertian hak sangatlah luas :
As a noun, and taken in an abstract sense, means justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principles of morals… Rights are defined generally as poweer of free action. And the primal rights pertaining to men are enjoyed by human beings purely as such, being grounded in personality, and existing antecedently to their recognition by positive law. But leaving the abstract moral sphere, and giving to the term a juristic content, a right is well defined as a capacity residing in one man controlling, with the assent and assistance of the state, the actions of others.
Dari pengertian di atas, sekali lagi tampak keterkaitan pengertian hak ini dengan keadilan dan hak asasi manusia, dua masalah filsafat hukum yang telah dibicarakan dimuka. Hak secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Black, 1990: 1324).
1. Hak sempurna (perfect) dan tidak sempurna (imperfect).
Pembagian ini berkaitan dengan penerapan dan cakupannya. Dikatakan sempurna, apabila penerapan dan cakupnnya jelas, tetap, dan tertentu. Dikatakan tidak sempurna jira sebaliknya. Rasjidi (1998: 79) menyatakan, hak yang sempurna hádala hak yang ditandai oleh pemenuhan kewajiban yang sempurna hádala kewajiban yang bukan saja diatur, melainkan juga dapat dipaksakan oleh hukum. Hak yang tidak sempurna ádalah hak yang juga dikenal dan diatur oleh hukum, Namur tidak dapat dipaksakan.
2. Hak in personam dan hak in rem
Hak in personam meletakkan kewajiban kepada orang tertentu, sedangkan hak in rem meletakkan kewajiban itu pada orang-orang pada umumnya karena hak itu melekat pada bendanya. Rasdiji (1998: 80) memberi contoh, bahwa hak saya untuk secara aman dan damai menyelenggarakan tanah pertanian saya merupakan hak in rem, sebab semua orang di dunia berkewajiban untuk tidak mengganggu kedamaian tersebut. Akan tetapi, bila saya menyewakan tanah tersebut kepada seorang penyew, hak saya untuk memperoleh uang sewa darinya merupakan hak in personam. Dengan alasan yang sama, hak saya untuk memiliki dan menggunakan uang saya di dalam dompet saya merupakan hak in rem, tetapi hak saya untuk menerima uang dari seseorang yang berutang kepada saya adalah hak in personam. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hak in rem merupakan kepentingan yang dilindungi terhadap dunia pada umumnya, sedangkan hak in personam merupakan kepentingan yang dilindungi terhadap seseorang tertentu.
3. Hak primer (primary) dan hak sekunder (secondary)
Hak primer dapat muncul tanpa mengacu pada hak-hak yang sudah ada saat ini. Hak sekunder hanya dapat muncul untuk tujuan melindungi atau menerapkan hak primer. Hak sekunder ini dapat mencakup baik hak preventif maupun reparatif Rasjidi (1988:82) membedakan hak primer ini dengan hak yang bersanksi. Hak yang disertai sanksi terjadi karena adanya suatu kesalahan, yaitu pelanggaran terhadap hak lain. Hak yang primer memiliki sumber yang berbeda dengan kesalahan. Hak ini dapat berupa hak in rem atau hak in personam. Akan tetapi, hak yang memiliki sanksi ini, yang bersumber dari hak yang primer, pada semua kasus akan merupakan hak in personam. Hak terhadap orang tertentu sanksi itu dapat diberlakukan. Jadi, harus merupakan hak in personam.
4. Hak Preventif (preventive atau protective secondary) dan hak reparatif (remedial atau reparative secondary)
Hak preventif adalah hak untuk mencegah pelanggaran atau kerugian dari hak primer. Hak preventif ini dapat dipaksakan oleh hukum (judicial), atau dapat secara sukarela dilaksanakan oleh para pihak (extrajudicial), demikian juga dengan hak reparatif. Hak reparatif ini dapat dibedakan menjadi : (a) hak atas pemulihan ke keadaan semula, (b) hak untuk berbuat menurut hukum, dan (c) hak atas ganti kerugian.
5. Hak mutlak (absolute) dan hak terbatas (qualified)
Hak mutlak memberikan kepada seseorang dalam hubungannya dengan suatu objek tanpa terikat oleh waktu dan dapat diperuntukkan terhadap semua tujuan. Hak terbatas adalah hak atas suatu objek yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu atau di bawah kondisi tertentu pula.
6. Hak berdasarkan hukum (legal rights) dan berdasarkan equity (equitable rights)
Pembedaan ini tidak dikenal dalam system hukum Indonesia, tetapi terdapat dalam system hukum Negara-negara Common Law, khususnya Inggris. Hak berdasarkan hukum adalah hak yang diakui pengadilan Common Law, dan hak berdasarkan equity adalah hak yang diakui pengadilan Chancery.

Tentu saja klasifikasi tersebut dapat dilakukan menurut cara yang lain. Dari pengertian tentang hak, setidaknya akan memudahkan kita untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hak milik (property). Hak milik adalah bagian dari hak yang luas itu.
Menurut Rasdiji (1988: 85), hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut. Hak ini merupakan himpunan hak-hak yang kesemuanya merupakan hak-hak in rem. Menurut Black’s Law Dictionary (1990: 1216), hak milik adalah That which is peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one. In the strict legal sense, an aggregate of rights which are guaranteed and protected by the government. Kata person tersebut, kendati secara umum diartikan sebagai seseorang (a human being), tetapi dapat pula suatu organisasi atau kumpulan orang-orang (labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal representatives, trustees, trustees in bankcruptcy, or receivers).
Mengingat hak milik tidak hanya menyangkut orang, batasan di atas kiranya lebih tepat apabila dinyatakan, bahwa hak milik adalah hubungan antara subjek dan benda, yang memberikan wewenang kepada subjekuntuk mendayagunakan dan/ atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain.
Kata mendayagunakan di sini mengandung arti melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimilikinya dengan harapan mendatangkan manfaat bagi subjek yang bersangkutan, atau bahkan, subjek-subjek lainnya. Sebagai contoh, dalam lembaga trust yang dikenal di Negara common law system, suatu benda didayagunakan untuk keuntungan pihak ketiga (beneficiary). Kata mempertahankan berartia melakukan segala tindakan untuk mencegah intervensi pihak lain yang tidak berhak atas benda tersebut.
Hak milik di sini tidak identik dengan hak milik yang dikenal dalam bidang pertanahan. Dalam Black’s Law Dictionary, selain istilah property seperti disebutkan batasannya di atas, juga terdapat right of property. Istilah terakhir ini lebih umum digunakan dalam bidang pertanahan. Hak milik (property) di sini diartikan secara luas, mencakup hak untuk mengalihkan, menggunakan sendiri, dan mencegah campur tangan pihak lain atas benda yang dimiliki. Dengan demikian, dalam bidang pertanahan, hak milik di sini dapat saja berbentuk hak atas tanah di luar hak milik, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan, hak pakai, dan sebagainya. Benda yang dimaksud pun tidak hanya berbentuk konkret, seperti tanah atau rumah, tetapi juga benda imateriil, seperti hak cipta, paten, merek, atau desain industri. Roscoe Pound (1961: 108) menyatakan, bahwa hukum milik dalam arti paling luas mencakup milik yang tidak berwujud (incorporeal property) dan doktrin yang sedang tumbuh untuk melindungi hubungan ekonomi yang menguntungkan.
Menurut Macpherson (1989: 2-3), ada dua kekeliruan penggunaan istilah (hak) milik. Pertama, umum mengartikan milik sebagai harta benda. Ini berbeda dengan para filsuf, ahli hukum, dan ahli teori sosial dan politik, yang mengartikan milik sebagai hak. Kedua, milik diidentikkan dengan milik pribadi, suatu hak perorangan yang eksklusif, hak seorang untuk mengenyampingkan yang lain dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu. Kedua penggunaan yang keliru itu, menurutnya, saat ini terasa usang dan rupanya memang akan usang.
Apabila kita mengartikan milik sebagai hak, bukan sekadar harta benda, berarti terdapat suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat sesuatu, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun suatu hak perorangan atas harta benda tertentu. Implikasi logis dari definisi tentang milik sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan, yaitu bahwa milik adalah hubungan politik antarpribadi. Satu-satunya lembaga yang cukup ekstensif untuk memaksakannya adalah seluruh masyarakat yang terorganisasikan itu sendiri atau organisasi masyarakat yang khusus, yaitu negara. Dalam masyarakat modern (pascafeodal) lembaga pemaksa ini selalu negara, sebagai lembaga politi di jaman modern. Jadi milik adalah suatu fenomena politik. Bahwa milik adalah suatu hubungan politik anatar pribadi-pribadi juga sama jelasnya karena setiap sistem milik adalah suatu sistem hak dari setiap pribadi dalam hubungannnya dengan pribadi-pribadi yang lain (Macpherson, 1989: 4-5).
Jika diartikan milik sebagai hak, penyebutan milik menjadi hak milik sejak awal bab ini adalah cukup beralasan. Hal kedua yang dipermasalahkan Macpherson adalah apakah hak milik itu identik dengan hak pribadi?
Macpherson mengatakan, (sejak jaman Yunani kuno) Aristoteles sudah menyebutkan adanya dua macam sistem milik. Pertama ia menyatakan bahwa semua barang dipunyai secara bersama, dan yang lain secara perorangan. Di luar dua sistem itu, ia menyebutkan pula sistem campuran yang menyatakan bahwa tanah adalah milik umum, tetapi hasil pertanian adalah bersifat pribadi. Bila hasil pertanian itu adalah milik umum, tanahnya adalah milik pribadi.

Sejak waktu itu, apakah perdebatan itu mengenai manfaat pribadi berhadapan dengan milik umum ataukah mengenai bagaimana milik pribadi itu dapat dibenarkan atau batas-batas manakah yang dapat diletakkan untuk membatasinya, maka milik pribadi itulah yang tampil secara paling menonjol dalam perdebatan itu. Masalah itu diserang oleh Plato sebagai tidak sesuai dengan kehidupan yang wajar bagi golongan penguasa; dibela oleh Aristoteles sebagai mutlak perlu dalam menggunakan bakat-bakat kemanusiaan sepenuhnya dan menyebabkan terjadinya penggunaan yang lebih efisien terhadap sumber-sumberr; dicemooh oleh golongan Kristen awal; dibela oleh Agustinus sebagai suatu hukuman dan sebagai obat bagi dosa asal; diserang oleh beberapa gerakan heretik di Eropa zaman abad pertengahan (dan zaman Reformasi); dibenarkan oleh St. Thomas Aquinas sebagai sesuai dengan hukum kodrati dan oleh para penulis pada akhir zaman abad pertengahan dan zaman Reformasi berdasarkan ajaran memelihara milik. Dalam semua perdebatan awal, yang berlangsung selama abad ke-16 itu, apa yang terutama dipermasalahkan adalah hak yang eksklusif, meskipun terbatas dan dengan persyaratan atas tanah dan barang-barang (Macpherson, 1989: 11-12).

Gambaran yang diberikan di atas menunjukkan bahwa kontradiksi antara hak milik sebagai milik pribadi dan milik umum telah muncul sejak awal. Para ahli hukum sendiri sejak awal tidak terbiasa dengan gagasan hak milik sebagai milik umum. Jean Bodin (1530-1596), seorang teoritikus politik yang pertama yang memperkenalkan pendapatnya tentang hak milik pribadi modern pada akhir Abad ke-16, bahwa dalam setiap negara tentulah terdapat juga sesuatu milik umum, karena tampa itu tidak akan terdapat kesadaran tentang masyarakat dan oleh sebab itu tidak akan ada negara yang dapat berdiri. Sebagian pembelaannya terhadap milik pribadi adalah bahwa tanpa itu tidak akan ada sebagian terhadap milik umum.
Hanya saja dengan berkembangnya kapitalis pada Abad ke-17, gagasan hak milik sebagai milik umum ini sungguh-sungguh lenyap. Macpherson menyatakan, sejak waktu itu ”milik pribadi” (?) terasa sebagai suatu kontradiksi dalam bentuk istilah. Pembatasan tertentu terhadap milik pribadi ini terbatas hanya pada beberapa hal, misalnya, melarang penggunaan tanah atau bangunan seseorang sehingga mengganggu atau merugikan kehidupan orang lain. Pemahaman hak milik sebagai milik pribadi ini sangat diperlukan agar pasar dapat berjalan dengan bebas.
Dalam perkembangannya ternyata pasar tidak dapat menjalankan semua pekerjaan alokasi yang ditugaskan kepadanya. Untuk itu perlu ada campur tangan negara, dan hal ini semakin banyak dilakukan. Dengan demikian, kesadaran bahwa hak milik tidak lagi identik dengan milik pribadi semakin menguat akhir-akhir ini. Contoh yang paling aktual adalah kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat industri. Pencemaran udara dan air menyadarkan orang, bahwa udara dan air yang bersih serta sehat adalah milik bersama, yang berarti juga tidak seorangpun dapat disingkirkan dari hak untuk memilikinya.
Roscoe Pound (1961: 107-132) memberi uraian yang lebih mendalam lagi dibandingkan dengan Macpherson. Ia menyatakan, bahwa individu dalam masyarakat beradab menuntut untuk mengontrol dan menggunakan untuk tujuan apa saja segala sesuatu yang ditemukannya dan berada dalam kekuasaannya, apa yang diciptakannya baik dengan fisik atau mentalnya, dan apa yang diperolehnya di bawah sistem sosial, ekonomi, atau hukum, dengan penukaran, pembelian, penghibahan, atau pewarisan. Hal ini disebutkan sebagai suatu hak alamiah (natural) atas milik, sebagaimana orang Romawi menyebutkannya dulu sebagai cara perolehan alamiah (natural acquisition) dengan : (1) pendudukan (occupation), atau: (2) dengan spesifikasi (menciptakan sesuatu).
Ahli-ahli hukum Romawi mengakui, bahwa barang-barang tertentu tidak tunduk pada perolehan melalui salah satu cara yang disebutkan di atas. Dipengaruhi gagasan Stoa mengenai naturalis ratio, mereka berpendapat bahwa kebanyakan barang di alam ini dapat dikuasai oleh manusia. Penguasaan tersebut menunjukkan tujuan alamiah dari barang-barang yang itu. Sekalipun demikian, sebagian barang-barang yang ada, tidak dibolehkan untuk dikuasai secara pribadi karena dianggap berlawanan dengan tujuan yang ditentukan oleh hukum alam. Barang-barang demikian disebut res extra commercium.
Ada tiga kriteria yang menjadikan suatu barang itu res extra commercium. Pertama, berhubung dengan sifatnya, bahwa barang-barang itu dapat digunakan, namun tidak dapat dimiliki. Barang-barang ini merupakan milik umum (res communes). Kedua, barang-barang yang menurut sifatnya sengaja dibuat untuk dipakai oleh umum (pejabat pemerintah atau kaum politik). Barang-barang demikian disebut res publicae. Ketiga, barang-barang tersebut telah diwakafkan untuk tujuan keagamaan. Barang-barang seperti ini dinamakan res sanctae, res sacrae, atau res religiosae.
Pound menyatakan, dalam hukum modern, barang-barang res publicae ini kemudian menjadi milik badan perusahaan negara. Hal ini sebagai akibat dari kekeliruan pada jaman Pertengahan mengenai kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur pemakaian barang-barang (imperium) dengan pemilikan (dominium) dan gagasan tentang negara sebagai badan hukum. Untuk itu pengarang sistem (hukum) modern perlu memisahkan pengertian barang yang tidak dapat dimiliki (seperti manusia), barang yang dapat dimiliki oleh perusahaan publik, tetapi tidak dapat dipindahkan, dan barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan hak pemilikan sepenuhnya.
Selain itu juga ada kecenderungan untuk membatasi gagasan penemuan dan pendudukan dengan menjadikan res nullius (barang yang tidak ada pemiliknya, seperti hewan liar), res publicae (barang milik negara), dan untuk membenarkan suatu pengaturan yang lebih keras terhadap pemakaian res communes oleh perseorangan (misalnya pemakaian aliran sungai untuk pengairan atau pembangkit energi), dengan menyatakan bahwa barang-barang itu adalah milik negara sebagai kepercayaan dari rakyat.
Pendapat pengadilan dan perundang-undangan di Amerika Serikat, menurut Pound, rupanya sepakat untuk menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara segala barang res nullius dan res communes untuk melindungi tujuan masyarakat. Itulah yang dikatakan sebagai imperium, bukan dominium. Hal ini merupakan penerusan dogma Abad ke-19, yang menyatakan bahwa semua barang pasti ada pemiliknya. Kondisi seperti yang diutarakan oleh Pound ini sesungguhnya juga dianut di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ayat (2) dan (3) dari pasal tersebut menyebutkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan pasal ini membenarkan pengaturan demikian adalah semata-mata untuk melindungi masyarakat supaya barang-barang demikian tidak jatuh ke tangan perseorangan yang berkuasa, sehingga sangat mungkin menimbulkan penindasan terhadap rakyat banyak.
Pound mencatat, bahwa teori tentang res extra commercium seperti yang diterapkan pada jaman Romawi, tidak sesuai dengan keadaan saat ini tatkala penduduk dunia ini sudah demikian padat, demikian juga dengan teori penemuan dan pendudukan karena mengakibatkan pemborosan kekayaan alam. Ia lalu memberi contoh undang-undang tentang pertambangan, dan tentang pemakaian di atas tanah pemerintah di Amerika Serikat. Ada pergeseran gagasan, dari semula berdasarkan gagasan penemuan, beralih ke gagasan kepunyaan, dan terakhir menganut ke gagasan tentang pemeliharaan kekayaan alam. Dalam konteks Indonesia, apa yang disebutkan oleh Pound ini sangat menarik, mengingat saat ini masih sekitar 400 produk hukum positif kita yang merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga gagasan yang terkandung di dalamnya mungkin sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan.
Teori res extra commercium memerlukan pertimbangan lebih banyak, sebab dalil yang mengucilkan setengah barang dari pemilikan pribadi yang (semula) lebih banyak diterapkan pada tanah, ternyata diterapkan juga untuk barang-barang bergerak. Akibatnya, bagi filsafat hukum, semakin sulit sekarang ini untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang disebut hak alamiah itu dan batas alamiah bagi hak tersebut.
Bangsa Yunani dan Romawi kuno merasa puas apabila dapat memelihara status quo ekonomi dan sosial, atau setidak-tidaknya mencita-citakannya dan menjaganya dalam bentuk yang dicita-citakan. Pada Abad Pertengahan, yang digunakan adalah asas suum cuique tribuere yang menjamin benda yang dibuat seseorang adalah milik dari seseorang itu. Dengan demikian tanah dan barang-barang bergerak serta milik pribadi di atasnya telah menjadi bagian dari sistem sosial yang ada. Pada Abad ke-17 dan 18, para sarjana hukum mencoba menempatkan akal alamiah (natural reason) untuk menjelaskan milik pribadi.
Para sarjana hukum filsafat Abad ke-19 mencoba mendeduksikan milik dari satu dasar penyimpulan (datum) metafisik yang pokok; sarjana-sarjana hukum historis berusaha mencatat perkembangan dari gagasan milik pribadi dalam pengalaman manusia, dan dengan demikian memperlihatkan gagasan universal; sarjana-sarjana hukum utilitis mempertunjukkan milik pribadi dengan batu ujiannya yang fundamental; dan sarjana-sarjana hukum positif menetapkan berlakunya dan perlunya dengan mengamati lembaga manusia dan evolusinya. Dengan perkataan lain, kata Pound, di sini sebagaimana juga di mana-mana, tatkala hukum alam Abad ke18 runtuh, sarjana-sarjana hukum mencoba meletakkan landasan baru di bawah bangunan lama hak-hak asasi manusia, persis seperti hak-hak asasi yang dipasang sebagai satu landasan baru untuk menyokong lembaga yang sebelumnya telah menemukan satu dasar yang cukup dalam kekuasaan.
Ada enam kelompok besar teori yang digunakan untuk memberikan keterangan yang masuk akal tentang milik pribadi sebagai satu lembaga sosial dan hukum. Kelompok tersebut adalah teori-teori: (1) hukum alam (natural-law theories), (2) metafisik (methaphysical theories), (3) sejarah (historical theories), (4) positif (positive theories), (5) psikologis (psychological theories), (6) sosiologis (sociological theories).
Kelompok pertama menjelaskannya dengan mengambil asas-asas akal alamiah dari sifat benda-benda dan sifat manusia. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain Grotius (1583-1645) dan Pufendorf (1632-1694). Kelompok kedua berangkat dari teori metafisika tentang tabiat manusia yang abstrak atau di atas suatu perjanjian yang dianggap ada. Teori ini dilahirkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831). Perlu dicatat, bahwa dalam aliran filsafat hukum yang dibicarakan dalam Bab IV, Grotius, Pufendorf, dan Kant termasuk dalam satu aliran yang sama, yaitu aliran Hukum Alam yang rasional. Kelompok ketiga, dengan tokohnya Sir Henry Maine (1828-1888), berpendapat konsepsi milik pribadi, seperti konsepsi kepribadian perorangan, mengalami perkembangan yang lambat namun tetap sejak permulaan hukum. Pengakuan atas pemilikan pribadi atas harta benda tumbuh dari pengakuan atas kepentingan kelompok, persis sebagaimana pengakuan terhadap kepentingan kepribadian perorangan dipisahkan secara berangsur-angsur dari kepentingan kelompok. Keempat adalah kelompok teori-teori positif, yang antara lain ditokohi oleh Aguste Comte (1798-1857). Menurut Pound, teori positif mengenai dasar milik pada teori positif pada pokoknya sama dengan teori metafisik dan sejarah. Perbedaannya, jika sarjana-sarjana hukum metafisik dan sejarah menyandarkan pendapatnya terutaman kepada kependudukan primitif terhadap benda-benda yang tidak ada pemiliknya, kaum positif lebih menitikberatkan penciptaan benda-benda baru melalui kerja. Kelompok kelima mendasarkan pada pendapat mengenai adanya indtink manusia untuk menguasai benda-benda dalam alam milik pribadi. Kelompok terakhir adalah teori-teori sosiologis, yang mendasarkan pada adanya interrelasi dari kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Teori sosiologis ini dapat dibagi lagi atas teori sosiologis positif, psikologis, dan utilitis.
Teori sosiologis-positif menunjukkan terjadinya sosialisasi dalam hak milik, namum hal ini tidak berarti hak milik berubah menjadi hak kolektif. Hanya saja, kita tidak lagi menganggapnya sebagai milik pribadi, tetapi menyatakan sebagai milik yang berfungsi sosial. Teori sosiologis-psikologis mencari dasar milik dalam suatu instink untuk memperoleh harta benda, dan atas dasar itu memandang milik sebagai suatu perkembangan sosial atau lembaga sosial. Adapun teori sosiologis-utilitis menjelaskan dan membenarkan milik sebagai suatu lembaga yang menjamin pencapaian kepentingan atau kebutuhan yang maksimal, dan mengartikannya sebagai usaha yang sehat dan bijaksana dari pembangunan masyarakat, apabila diukur dari hasil-hasilnya. Teori lain yang ditambahkan oleh Pound adalah teori sosial ekonomis yang dikembangkan oleh Karl Marx yang mendasarkan pada bentuk hubungan manusia dalam kegiatan-kegiatan ekonomis.
Lalu bagaimana dengan pendapat Pound sendiri? Mengenai ini, Soerjono Soekanto (1985: 30-31) menulis

Pound beranggapan, tujuan hukum harus ditelaah dalam kerangka pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia. Selama abad ke-19 sejarah hukum cenderung merupakan pencatatan peningkatan pengakuan hak-hak pribadi yang seringkali dianggap bersifat hakiki dan mutlak. Untuk abad ke-20 sejarah itu harus dirombak dengan cara menetapkan kerangka dasar lain yang memperhatikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan maupun kepentingan-kepentingan sosial. Teori Pound mengenai kepentingan, merupakan inti ilmu hukum sosiologisnya. Dia menyatakan, kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, melalui hubungan antar pribadi atau melalui kelompok. Dia membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial. Di dalam golongan kepentingan sosial tercakup antara lain kepentingan akan keamanan umum, kehidupan pribadi, perlindungan terhadap moral, konservasi sumber-sumber daya sosial dan alam, serta kepentingan dalam perkembangan ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Untuk kondisi Indonesia, hak milik jelas harus mencerminkan dua aspek sekaligus, yaitu aspek individual dan sosial. Jadi sedikit berbeda dengan teori sosiologis-poditif, dalam optik bangsa Indonesia, milik pribadi dianggap tetap eksis, sekalipun diakui pula bahwa milik itu mempunyai funsi sosial. Contoh yang sangat jelas dapat ditemukan dalam bidang pertanahan. Tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan Undang –Undang Pokok Agraria). Pasal 6 menyatakan, Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan penjelasan pasal itu menegaskan, Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini menunjukkan, bahwa tanah tidak sekadar milik pribadi, tetapi juga milik bersama. Dengan perkataan lain, sebidang tanah harus digunakan sesuai dengan sifat hak dan keadaan tanahnya, penggunaan tanah itu tidak boleh sampai merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum.
Kriteria kepentingan umum ini juga harus jelas, agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, sehingga melanggar keadilan dan hak asasi manusia. Kembali contoh dalam bidang pertanahan dapat diangkat di sini. Dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat (mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan klasifikasi yang diberikan oleh G.W. Paton, 1951:112). Pengadaan tanah, dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah dengan memberi ganti kerugian kepada yang berhak atas dasar musyawarah. Dalam ketentuan ini dinyatakan pula, bahwa musyawarah ini adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Ketentuan di atas merupakan contoh yang baik dalam menutup pembahasan tentang hak milik ini, bahwa hak milik memang tidak identik, baik dengan harta benda, maupun dengan milik pribadi. Pendapat yang antara lain diutarakan oleh Macpherson ini tampaknya sesuai dengan pandangan Bangsa Indonesia. Di sini kelihatan bahwa satu-satunya lembaga yang berhak untuk memaksakan klaim atas hak milik ini adalah negara. Itupun tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan hak individual pemegang hak milik. Apabila ingin dilakukan pelepasan atau penyerahan hak milik itu, maka dasarnya adalah musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Proses musyawarah untuk sepakat (mufakat) mengandung arti bahwa perjanjian dari para pihak dengan dasar sukarelaan, tanpa paksaan, sehingga tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak, dan lebih jauh lagi, tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

RINGKASAN
Hak milik
Hak milik termasuk masalah baru filsafat hukum.
Hak umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Hak sempurna : apabila penerapanya dan cakupanya jelas, tetap, dan tertentu yang merupakan hak yang ditandai oleh pemenuhan kewajiban yang sempurna.
Hak tidak sempurna : adalah hak yang juga dikenal dan diatur oleh hukum, namuntidak dapat dipaksakan.

2.  Hak in personam : meletakakn kewajiban pada porang tertentu
 Hak in rem : meletakan kewajiban itu pada orang-orang umumnya karena hak itu melekat pada bendanya.

3.  Hak primer (primary) : muncul tanpa mengacu pada hak-hak yang sudah ada saat ini
 Hak sekunder (secondary) : hanya dapat muncul untuk tujuan melindungi atau menerapkan hak primer.

4.  Hak preventif : hak untuk mencegah pelanggaran atau kerugian dari hak primer, dapat dipaksakan oleh hukum,dapat secara sukarela dilaksanakan oleh para pihak.
 Hak reparative : dibedakan menjadi hak untuk pemulihan ke keadaan semula, hak untuk berbuat menurut hukum, dan hak atas ganti kerugian.

5.  Hak mutlak (absolute) : memberikan kepada seorang dalam hubunganya dengan suatu objek tanpa terikat oleh waktu dan dapat diperuntukan terhadap semua tujuan.
 Hak terbatas (qualified) : hak atas suatu objek yang diberikan kepada seorang untuk tujuan-tujuan tertentu atau dibawah kondisi tertentu pula.

6. Hak berdasakan hukum (legal right) :Hak yang diakui Pengadilan Common Law
Hak berdasarkan equity : hak yang diakui pengadilan Chancery.
Sehinga dapat disimpulkan bahwa Hak milik adalah bagian dari hak yang luas itu
1. Menurut Rasjidi : Hak milik merupakan himpunan hak-hak yang kesemuanya merupakan hak-hak in rem sehingga dapat dikatakan baha hak milik adalah hubungan antara subyek dan benda yang memberikan wewenang kepada subyek untuk mendayagunakan dan atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Hak milik disini diartikan secara luas, mencakup hak untuk mengalihkan, menggunakan sendiri, dan mencegah campur tangan pihak lain atas benda yang dimiliki.
2. Menurut Roscoe Pound : hukum milik dalam arti luas mencakup milik yang tidak berujud dan doktrinyang sedang bertumbuhuntuk melindungi hubungan ekonomi yang menguntungkan.
3. Menurut Macpherson : bahwa milik adalah suatu hubungan politik antara poribadi-pribadi juga sama jelasnya karena setiap sistem milik adalah suatu sistem hak dari setiap pribadi dalam hubunganya dengan pribadi-pribadi yang lain.
4. Menurut Jean Bodin : bahwa dalam setiap Negara tentulah terdapat juga sesuatu milik umum, karena tanpa itu tidak akan terdapat kesadaran tentang masyarakat dan oleh sebab itu tidak akan ada Negara yang dapat berdiri, sebagian pembelaannya terdapat milik pribadi adalah bahwa tanpa itu tidak akan ada penghargaan terhadap milik umum.

Barang res extra commercium adalah barang-barang yang ada namun tidak dibolehkan untuk dikuasai secara pribadi karena dianggap berlaanan dengan tujuan yang ditentukan oleh hukum alam.
Tiga criteria barang-barang res extra commercium adalah :
 Barang dapat digunakan, namun tidak dapat dikuasai (res sanctae)
 Barang tsb sengaja dibuat untuk kepentingan umum (res sacrae)
 Barang tersebut diakafkan untuk tujuan keagamaan (res religion).
Pada abad pertengahan digunakan asas Suum cuique tribuere yang menjamin benda benda yang dibuat seseorang adalah milik dari seseorang itu. Dengan demikian tanah dan barang-barang bergerak serta milik pribadi diatasnya telah menjadi bagian dari sistem sosial yang ada.
Enam teori yang digunakan untuk memberikan keterangan yang masuk akal tentang milik pribadi sebagai satu lembaga sosial dan hukum, yaitu :
1. Teori alam : menjelaskan asas-asas akal alamiah dari sifat benda-benda dan sifat manusia
♠ Tokoh-tokoh ; Grotious dan Pufendorf.

2. Teori Metafisik : menjelaskan tentang tabiat manusia yang abstrak atau diatas suatu perjanjian yang dianggap ada.
♠ Tokoh : imanuel Kant dan Hegel

3. Teori Sejarah : menjelaskan baha teori konsepsi milik pribadi, seperti konsepsi kepribadian perorangan, mengalami perkembangan yang lambat Namur tetap Sejak permulaan hukum.
♠ Tokoh : Sir Henry Maine

4. Teori Positif : menitikberatkan pada penciptaan benda-benda baru melalui verja
♠ Tokoh : Auguste Comte

5. Teori Psikologis : menerangkan adanya instink manusia untuk menguasai benda dalam alam milik pribadi.

6. Teori Sosiologis : menerangkan bahwa hak milik untuk memperoleh harta benda dan atas dasar itu memandang milik sebagai suatu lembaga yang menjamin pencapaian kepentingan atau kebutuhan yang maksimal.

Untuk kondisi Indonesia, hak milik jelas harus mencerminkan dua aspek individual dan sosial. Apabila ingin dilakukan pelepasan atau penyerahan hak milik adalah proses musyawarah untuk kesepakatan.

ANALISIS
Masalah dalam filsafat hukum dewasa ini berkembang begitu luas. Permasalahan tersebut meliputi pula masalah keadilan dalam hal hak asasi manusia. Keadilan erat sekali kaitannya dengan pendistribusian hak dan kewajiban manusia. Diantara sekian banyak hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang biasa disebut dengan hak asasi manusia.
Dari berbagai hak asasi manusia yang ada, yang cukup menonjol adalah hak manusia dalam kaitannya dengan suatu benda, yang lazim disebut hak milik. Permasalahan yang terjadi dalam hak asasi manusia kaitannya dengan hak milik ini diantaranya adalah permasalahan mengenai penggunaan istilah hak milik diantara para ahli yang menyebabkan adanya kekeliruan penafsiran istilah hak milik atau kontradiksi antara hak milik sebagai hak milik pribadi dan hak milik umum.
Hak milik tidak hanya menyangkut orang tetapi hak milik merupakan hubungan antara subyek dan benda, yang memberikan wewenang kepada subyek untuk mendayagunakan (melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimiliki dengan harapan untuk memperoleh kemanfaatan) dan / atau mempertahankan benda tersebut dari tututan pihak lain (melakukan segala tindakan untuk mencegah intervensi pihak lain yang tidak berhak atas benda tersebut).
Menurut Macpherson, ada dua kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Pertama hak milik yang umum diartikan sebagai harta benda dimana terdapat perbedaan penafsiran diantara para filsuf, ahli hukum, dan ahli teori sosial politik dimana mereka mengartikan hak milik sebagai hak. Dan hal itu berarti dapat menimbulkan klaim yang sifatnya memaksa atas manfaat sesuatu, misalnya hak untuk turut menikmati sumber umum maupun hak perseorangan atas benda tertentu. Apabila hak milik hanya diartikan sebagai hak yang biasa atau hak seperti pada umumnya, tentu tidak terdapat suatu bentuk keadilan didalamnya. Ketika seseorang berhasil menemukan sesuatu dengan usaha kerasnya, tanpa ada campur tangan dari oranglain, lantas oranglain turut menikmati hasilnya, bahkan mendayagunakan hasil temuan tersebut sebagai bentuk kewajaran karena merasa memiliki hak yang setara dengan si penemu tentu hal ini sangat tidak adil. Kedua, hak milik identik dengan milik pribadi, suatu hak perseorangan yang eksklusif, hak seseorang untuk mengesampingkan yang lain dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu. Dari sinilah muncul perdebatan mengenai pembatasan hak milik umum dan hak milik pribadi.
Bagi kita bangsa Indonesia hak milik haruslah mencerminkan aspek individual dan sosial. Hak milik pribadi dianggap tetap ada sekalipun hak milik pribadi tersebut memiliki fungsi sosial. Hak milik pribadi yang ada dan digunakan atas suatu benda tidak boleh sampai merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Dan kepentingan umum yang tidak boleh dirugikan ini haruslah jelas, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan mengakibatkan pelanggaran terhadap nilai – nilai keadilan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Hak milik tidak identik dengan harta benda maupun hak milik pribadi tetapi juga berhubungan dengan fungsi hak milik tersebut dalam kehidupan sosial. Yang berhak melakukan klaim terhadap suatu hak milik adalah seluruh masyarakat yang terorganisasi dalam sebuah Negara, dan klaim tersebut haruslah didasarkan pada musyawarah mufakat agar diperoleh suatu kesepakatan, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak milik individu atau pribadi sehingga tidak melanggar prinsip keadilan dalam Hak Asasi Manusia. Dan dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendayagunaan dan pemanfaatan hak atas suatu benda perlu ada campur tangan dari Negara.

III. BEBERAPA PERMASALAHAN PENTING
DALAM FILSAFAT HUKUM

Kelompok “HAMSTER”
Fahma Rahman Wijanarko E 0007016
Frieska Karina Hapsari E 0007018
Nesia Zara Ferina E 0007035
Risma Liasaura Budiono E 0007048
Sufyedi E 0007219
Aditya Yogatama E 0007253
Shinta Dewi GTT E 0007278
Fadhil Purnama Adi E 0007287

A. MASALAH HUKUM DAN KEKUASAAN
Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut:
“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”
Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk men-dukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe terakhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.

Hukum itu sendiri sebenamya juga adalah kekuasaan Hukum merupakan salah satu sumber dari kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah intelegensia dan moral), Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yang selalu merangsang pemegangnya urrtuk ingin memiliki pemasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Contoh yang populer misalnya sepak terjang para raja absolut dan diktator.

“Baik buruknya sesuatu kekuasaan. bergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutfak bagi kehidupan masyatakat yang tertib dan bahkan bagi tiap bentuk organisasi yang teratur”.3
Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu. di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas. juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari

Cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan. maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Legitimasi yuridis yang dapat diberikan untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah adalah fakta, bahwa perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut merupakan bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditanggulangi, yaitu ditindak atau ditidakadakan dan jika mungkin dicegah. Penang-gutangan terhadap bentuk pertama dari kekerasan satu adalah dengan menggunakan sanksi sebagai bentuk kekerasan kedua, yaitu kekerasan yang sah; Dipergunakannya sanksi sedemikian menyebabkan sanksi ter-sebut harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem aturan hukum itu sendiri. Timbulnya pertanyaan, apakah sanksi itu harus dimasukkan essensi dari pada hukum? Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil guna. maka diperlukan adanya kekuasaan (force) yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sisten aturan hukum berikut dengan sanksi tersebut.

Cara kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pemfainaan hukum itu tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan (force).

Diperlukannya kekuatan (force) sebagai pendukung serta pelindung bagi sistem aturan-aturan hukum urrtuk kepentingan penegakannya. berarti bahwa hukum pada akhirnya harus didukung serta dilindungi oleh sesuatu unsur yang bukan hukum. yaitu oleh kekuasaan. Kekuatan (force) yang diperlukan ini, dalam kenyataannya dapat berwujud sebagai:
1. Keyakinan moral dari masyarakat.
2. Persetujuan (konsensus) dari seturuh rakyat.
3. Kewibawaan dari seorang pemimpin karismatik.
4. Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka).
5. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut diatas
Dalam uraian di atas terdapat istilah “kekerasan” dan “kekuatan”. Kedua ; istilah ini digunakan dalam konteks penegakan aturan-aturan hukum. Dengan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara tidak : sah. Pertanyaan yang timbul adalah. apa artinya sah (yustifikasi) itu? Dalam pengertian hukum. kekuatan yang sah adalah kekuatan yang di-atur secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum positif. Penggunannya kekuatan semacam inilah yang diartikan sebagai kekuasaan. Tampak di sini terdapat adanya dukungan yang erat antara hukum dengan kekuasaan, sebab kekuasaan sedemikian akan memungkinkan seseorang atau se-kelompok orang yang memiliki kekuasaan akan mampu untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang lain untuk mewujudkan perilaku tertentu, yaitu perilaku hukum.

B. HUKUM SEBAGAl ALAT PEMBAHARUAN DALAM MASYARAKAT
Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “An Introduction to the Philosophy of Law” (1954). Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “Law as a tool of sodal engineering” yang merupakan inti pemikiran dari aliran Pragmatic Legal Realism itu, oteh Mochtar Kusumaatmadja5 kemudian dikembangkan di Indonesia melalui Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembahasan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan faham tegisme yang banyak ditentang di Indonesia.
Sifat mekanisme baru tampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesua, konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop6 dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurispridensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden. sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu Sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sociplogicai Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi. mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern, misalnya larangan pengayauan di Kalimantan, larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan banyak lagi terutama di bidang penanaman modal asing, hukum dagang dan perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap senative sifatnya.

C. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan bersifat penyelidikan beberapa ahli antropofogi hukum, baik bersifat perintis sepert Sir Henry Maine, A.M. Post dan Yosef Kohler maupun Malinowski dan R.H. Lowie diabad ini.

Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.9

Indonesia masa kini berada dalam masa transisi. yaitu sedanga terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisioal ke nilai-nilai yang modem. Namun, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan banyak dihadapi hambatan-hambatan yang kadang-kadang akan menimbulkan keresahan-keresahan maupun kegoncangan di dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja misalnya. mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan di samping sifat heterogenitas bangsa indonesia. yang baik tingkat kemajuannya. agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.”

D. APAKAH SEBABNYA ORANG MENAATI HUKUM
Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat daripada hukum. yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu?”

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan :
1. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
(a) yang langsung
(b) yang tidak langsung
2. Teori Perjanjian Masyarakat
(a) Hugo de Groot (Grotius) (1583 -1645)
(b) ThomasHobbes (1588 -1679)
(c) Johrs Locke(1631 -1705)
(d) J.J.Rousseau(1712-1778?
3. Teori Kedaulatan Negara
4. Teori Kedaulatan Hukum

1. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
Yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa :
“… Segala hukum adalah hukum Ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum. dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Ketuhanan”.
Hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada hukum Ketuhanan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifert langsung tni hendax membenarkan pertunya hukum yang dibuat oleh raja-raja, yang menekankan dirinya sebagai Tuhan didunia, harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh, raja-raja Fir’aun di Mesir dahulu.
Yang tidak langsung. menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam kaitan ini dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai “wakil”, semua hutaan yang dibuatnya wajib pula ditaatii oleh segenap warganya, Pandangan ini walau berkembang hingga zaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang mendasarkan otoritas hukum pada faktor Ketuhanan itu.

2. Teori Perjanjian Masyarakat
Pendasar-pendasar dari teori perjanjian masyarakat ialah Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau dan juga Immanuef Kant. Pada pokoknya teori trsbt berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oteh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dinggap sebagai kehendak bersama, suatu hasit konsensus (perjaniian) dari segenap anggota masyarakat.

Tentang perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Dalam buku-bukunya “De Cive” (1642) dan “Leviathan” (1651). Thomas Hobbes membentangkan pendapatnya, yang intinya sebagai berikut:
Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana belum omnium contra omnes (the war of alf against a/l), selalu dalam keadaan berperang. Agar tercipta suasana damai dan tenteram. lalu diada-kan perjanjian di antara mereka (pactum unionis). Setelah itu. di-susul perjanjian antara semua dengan seseorang fertentu (pactum subjectionis) yang akan diserahi kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah mutlak. Timbullah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi dalam bukunya “Two Treatises on Civil Govern-ment” (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak asasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.
J.J. Rousseau dalam bukunya “Le Contract Social Ou Principles de Droit Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintah demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai bagi suatu negara dengan. wilayah sempit dan penduduk sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu negara moderh dengan wilayah negara yang luas dan banyak penduduk.

3. Teori Kedaulatan Negara
Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum itu karena negara menghendakinya.
Hans Kelsen misalnya dalam bukunya “Hauptprottoae dter Staatslehre” (1811), “Das Problem der Souveranitat und die Theorie tes Volkerechts” (1920), “Ahgemeine Staatslehre” (1925) dan “Reme Recnsiehre” (1934). menganggap bahwa hukum itu merupakan “Wille des Ssaates” orang tunduk pada hukum karena merasa wajib menaatinya karena hukum itu adalah kehendak Negara.

4. Teori Kedautatan Hukum
Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya. melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr- H. Krabbe dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouveranitaf (1906). Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.

Terdapat banyak kritik terhadap pendapat di atas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu? Apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu?
Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru, yaitu bahwa hukum itu berasal dan perasaan hukum bagian terbesar dari anggota masyarakat. Jadi, bukan perasaan hukum setiap individu Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kranenburg dalam bukunya “Positief Rechnt an RechtEfaGwustzijn” (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal “asas keseimbangan’ (evenredigheids-postulat).

E. APAKAH SEBABNYA NEGARA BERHAK MENG-HUKUM SESEORANG?
Berbagai teori mencoba menjawab pertanyaan tersebut sebagai upaya mencari dasar pembenaran (penghalalan) hukum metekatnya tidak tersebut pada negara. Pada waktu mengulas tentang dasar kekuatan mengikat dari hukum sebagai jawaban atas pertanyaan apakah sebabnya orang menaati hukum, ‘kita mengenal beberapa teori seperti teori kedaulatan Tuhan, perjanjian masyarakat. dan kedaulatan negara. Jika ditelaah bunyi teori-teori termaksud. maka tampaknya bahwa dalam usaha menjawab dasar mengikat sesuatu hukum tersirat juga ulasan wewenang negara untuk menghukum warganya terutama atas segala perbuatannya yang dapat menggoncangkan. membahayakan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masya-rakat.
Ajaran kedaulatan Tuhan misalnya dengan penganutnya yang sangat terkenal di abad ke-19. Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa :

“negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar keterlibatan hukum tetap terjamin”

Teori perjanjian masyarakat mencoba menjawab pertanyaan tersebut di atas dengan mengemukakan otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri yang menghendaki adanya kedamaian dan ketenteraman di masyarakat. Mereka berjanji akan menaati segala. ketentuan yang dibuat negara dan di lain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk msnghukum seseorang yang melanggar ketertiban. Penganut-penganut teori kedaulatan negara mengemukakan yang tebih tegas Karena negaralah yang berdaulat. maka hanya itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba ganggu ketertiban dalam masyarakat. Negara yang menciptakan hukum. jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di dianggap sebagai suatu keutuhan yang menaptakar peraturan-peratu hukum. Jadi, adanya hukum itu karena adanya negara. dan tidak ada 1 (satu) hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki dengan negara.1′ Dalam kaitan dengan hukuman, hukum ciptaan negara itu adalah hukum pidana. yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan-hambatan, penyimpangan-penyimpangan terhadap perwujudan tujuan tadi patut dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunya. hanya dengan cara demikian, begara dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

ANALISIS
HUKUM DAN KEKUASAAN
Secara mudah, dalam tataran teoritis hubungan hukum dan kekuasaan dapat dikatakan saling mempengaruhi, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah dan sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Namun apabila terjadi pertentangan maka energi hukum sering kalah kuat dengan energi kekuasaan. Akibatnya model hukum sangat tergantung pada tipe kekuasaan. Dalam kekuasaan yang bersifat otoriter akan melahirkan hukum yang bersifat konservatif dan ortodok. Sebaliknya dalam kekuasaan yang demokratis akan melahirkan hukum yang bersifat responsif dan populis.
Yang dapat dijadikan catatan adalah:
• Hukum bersifat imperatif, tetapi realitasnya tidak semua taat, sehingga membutuhkan dukungan kekuasaan, besarnya kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.
• Dalam praktek, kekuasaan sering bersifat negatif, yaitu berbuat melampaui batas-batas kekuasaan, sehingga hukum dibutuhkan sebagai pembatas kekuasaan (selain kejujuran ,dedikasi dan kesadaran hukum).
• Betapa eratnya dan pentingnya relasi antara hukum dan kekuasaan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan dzalim.

HUKUM SEBAGAl ALAT PEMBAHARUAN DALAM MASYARAKAT
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum dapat dijadikan sebagai alat pembaruan masyarakat. Pandangan ini merupakan adopsi pemikiran pragmatis legal realism atau functionalism yang diajarkan Resoe Pound di Amerika. Bedanya, hukum yang dijadikan sebagai alat rekayasa sosial itu pada masa Orde Baru diinstrumentalisasi lewat peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sunaryati Hartono menekankan bahwa hukum yang dibangun harus berorientasi pada masa depan dan perlu campur tangan manusia secara aktif dalam proses pembentukkanya. Disinilah letak transformatifnya pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan Soenaryati Hartono, yaitu hukum dalam bentuk perundang-undangan yang direkayasa oleh pembuatnya didayagunakan untuk berorientasi pada perubahan sosial pada masa depan. Pemikir terakhir, Mohammad Koesnoe menekankan pendasaran atas rechtsidee atau nilai-nilai dasar dari tata hukum Indonesia menurut UUD 1945. Nilai-nilai dasar itu antara lain: (a) hukum harus berwatak melindungi, daripada memerintah; (b) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (c) hukum itu dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; (d) hukum adalah penyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita.

MENAATI HUKUM
Menurut Aristoteles hukum harus ditaati demi keadilan, dan ini dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif adalah semua hukum yang ditentukan oleh penguasa negara. Hukum itu harus selalu ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak adil.

Terdapat tiga teori yang dapat dijadikan dasar pembenaran negara memberi hukuman pada warganya:
• Teori Kedaulatan Tuhan,negara sebagai badan yg mewakili Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan ketertiban hukum di dunia, sehingga berhak menghukum bagi pelanggar hukum.
• Teori Perjanjian masyarakat, rakyat telah memberikan kekuasaan pada negara untuk membentuk peraturan dan menjatuhkan hukuman pada pelanggar demi ketertiban dan kedamaian à konsekuensi: rakyat berjanji mentaati dan bersedia dijatuhi hukuman.
• Teori Kedaulatan Negara, hanya negara yg berdaulat dan berkuasa untuk membentuk hukum. Adanya dan berlakunya hukum krn dikehendaki negara, shg negara berhak memberi hukuman.

Menurut Lili Rasjidi, negara memiliki tugas sangat berat, mewujudkan cita-cita bangsa, shg negara akan memberi hukuman kpd siapapun yg menghambat usaha mencapai cita-cita tadi.
Sedangkan mengenai sebab orang mentaati hukum Terdapat 4 alasan pembenaran :
• Teori Kedaulatan Tuhan, hukum dicipta oleh Tuhan, manusia sebagai makhluk wajib taat (scr langsung), dan adanya anggapan raja adalah wakil Tuhan, shg manusia harus selalu taat pada Tuhan (scr tidak langsung).
• Teori Perjanjian masyarakat, hukum sebagai hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat, sehingga mereka harus taati bersama juga.
• Teori Kedaulatan Negara, orang mentati hukum karena merasa wajib untuk mentaatinya, sebab hukum adalah kehendak negara.
• Teori Kedaulatan hukum, orang mentaati hukum karena hukum merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat.

IV. PENGADILAN

Oleh:
1. Farida Puspitasari E.0007017
2. John Yeremia G. E.0007025
3. Pramana Galih S. E.0007039
4. Dianita R. U E.0007112
5. Emmanuel Agrica E.0007121
6. Fatimah E.0007127
7. Giri Nandi W. E.0007142
8. Kristian Hari G. E.0007152
9. Yurida Rini I. E.0007247
10. Bonita Andarini E.0007262

Sudah pada zaman kiasik pemikir-pemikir tertentu menjadi insyaf tentang perbedaan yang nyata antara hukum yang tertulis dan hukum yang dipatuhi dalam praktek hidup. Praktek hukum itu nampak dalam cara hukum digunakan di depan pengadilan. Tentu saja para hakim mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum. Merekalah yang bertugas untuk menentukan hukum dalam perkara-perkara yang konkret.
Persoalan yang timbul ialah bagaimana para hakim mengambil keputusaa, manakah tempat kaidah-kaidah hukum dalam proses pengadilan.
1. Legalisme
Praktek kehakiman oleh rakyat seringkali dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara kontet secara rasional belaka. Pandangan ini disebut legalisme atau legisme. Dalam pandangan legalisme itu undang-undang dianggap atau kramat, yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan Allah sendiri, atau sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena bersifat rasional. Teori rasionalitas sistem hukum pada abad ke-19 ditunjuk dengan istilah Ideenjurisprudenz.
Pada abad ke-3 sebelum Masehi praktek legalisme dibela di Cina. Hukum positif yang ditentukan oleh Kaisar dipandang sebagai bersifat mutlak dan umum bagi semua warga negara. hakim hanya boleh menerapkannya secara mekanis, Aliran legalisnie, yang mensahkan praktek, mendorong para penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai seluruh hidup diatur secara yuridis. Mereka berpikir: bila terdapat peraturan-peraturan yang baik, hidup bersama akan berlangsung dengan baik juga.
Terhadap pandangan rasionalistis ini dikatakan:
1. Legalisme yang mumi tidak mungkin- Sebab semua penerapan kaidah-kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara-perkara konkret merupakan suatu ciptaan hukum baru. Administrasi seorang pegawai sudah merupakan hukum baru, apalagi putusan seorang hakim. Memang tindakan yuridis ini mengandaikan adanya suatu minimum rasionalitas dalam sistem hukum, tetapi mustahil praktek hukum menurut suatu metode rasional melulu.
2. Putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari peraturan-peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menyebabkan ketidakadilan.

Epikeia
Aristoteles sudah mempersepsi kesulitan yang timbul dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum pada perkara-perkara yang konkret. Maka untuk bertindak secara adil, kata Aristoteles, seorang hakim harus menyelami sungguh-sunggnhperkara-perkara yang konkret, seolah-olah ia saksi mata sendiri. Lalu ia harus menggunakan epikeia, yakni ia harus mempunyai suatu rasa tentang apa yang adil, apa yang tidak, yakni apa yang pantas. Maka dalam teori ini epikeia termasuk prinsip regulatif hukum.
Dalam hukum Romawi terkeoal semboyan: lex dura, tametsi sunt scripta. Dan juga summum ius, summa iniuria. Maka para pemikir zaman itu sudah sadar tentang kebutuhan akan suatu kebijaksanaan untuk menerapkan hukum secara pantas.
Menurut Thomas Aquinas epfloeia adalah suatu pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum. Epikeia itu bukan hukum, meJainkan tafsiran hukmni yang bijaksana.

2. Ajaran hukum bebas
Teori tentang praktek hukum di pengadilan, yang berbeda sama sekali dari teori Ideenjurisprudenz ialah ajaran hukaim bebas (Frei rechtslehre,Free law theory).
Ajaran hukum bebas itu merupakan suatu ajaran sosiologis yang radikal, yang dikemukakan olefa mazhab realisme hukum Amerika. Teori ini membela suatu kebebasan yang besar bagi sang hakim. Seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat pada undang-undang. Dengan demikian ajaran ini merupakan suatu antitese terhadap Ideenjuris prudenz.
Realisme hukum ini merupakan bagian aliran pragmatisme yang berkembang luas di Amerika. Intinya ialah bahwa tidak terdapat kebenaran dalam teori-teori, melainkan dalam praktek hidup saja. Tetapi praktek hukum itu adalah tidak lain daripada kebijaksanaan para hakim. Para hakim itu tidak menafsirkan undang-undang secara teoretis (logis-sislematis), melainkan secara praktis. Maka undang-undang kehilangan keistimewaannya.
Disimpulkan bahwa yang membuat hukum sebenamya adalah para hakim. Kaidah-kaidah hukum tidak lain daripada suatu generali sasi kelakuan para hakim.
Seorang hakim adalah seharusnya “a creative lawyer: in accordance with justice and equity”. Bila demikian halnya seorang hakim berwibawa
Untuk mengubah undang-undang, bila hal itu perlu. Dengan demikian putusan-putusan pengadilan dijadikan inti hukum.
Oliver Wendell Holmes (1841-1935) feerikata, bahwa melihat kelakuan para hakim, nienjadi jelas bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan. The patterns of behaviour” para hakim menentukan apa itu hukum. Kaidah-kaidah hukum hanya memberikan bimbingan. Mora} hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan putusan.
Jerome Frank (1889-1957) menegaskan juga bahwa hukum di temukan dalam putusan- putusan pengadilan. Unsur-unsur pertimbangan adalah antara lain kaidah-kaidah hukum, tetapi juga prasangka politik, ekonomi, moral, bahkanjuga simpati atau antipati pribadi.
Benjamin Cardoso (1870-1938) dan Roscoe Pound (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hukum, yakni kepentingan umum.
Di Jerman terdapat penganut teori ini Juga antara lain George Kohn mengatakan bahwa hukum hanya ada dalam kasus individual, tanpa ikatan pada suatu norma atau peraturan-peraturan.
Sebenamya Nazionalsosialismus menganut teori ini juga, sebab penerapan hukuman pada orang-orang tidak tergantung dari kaidah-kaidah hukum, melainkan dijatuhkan “in accordance with the healthy instinct of me people”.
Perlu mencatat bahwa kadang-kadang kurang jelas apakah seorang ahli hukum menganut ajaran hukum bebas secara sungguh-sungguh atau secara terbatas. Bila secara terbatas, hukum tetap dipertahankan sebagai aturan yang stabil, bila secara sungguh-sungguh kaidah-kaidah hukum tinggal sebagai petunjuk reguladf saja.

3. Interessenjurisprudenz
Keunggulan kaidah-kaidah hukum sebagai penentu dalam. Proses pengadilan dipertahankan dalam aliran yang disebut lnteressenjurisprudenz, walaupun situasi konkret diperhitungkan sepenuhnya juga. Dengan demikian Interessenjurisprudenz merupakan sintese antara Ideenjurisprudenz dan Freirechtslehre.
Teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum (rechtsvinding). Artinya seorang hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkannya secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret.
Pandangan ini bertumbuh sesudah orang-orang mulai bersikap ragu-ragu terhadap keutuhan logika yuridis. Akibat keraguan ini para hakim lebih mengindahkan kependngan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam dap tiap perkara, untuk mencari suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Sudah kentara, bahwa seorang hakim dalam hal ini harus meniiliki suatu ketrampilan yang istimewa. Dibutuhkan saeorang hakim kreatif.
Teori ini mendapat dukungan dari praktek mengambil keputusan yang telah lumrah, yakni biasanya seorang hakim ddak menemukan keadilan sebagai hasil suatu proses berpikir secara rasional, melainkan lebih-lebih secara intuitif. Argumen-argumen logis dicarinya sesudahnya, untuk dapat membenarkan suatu putusan di hadapan para rekan seprofesi dan khalayak umum.
Ada baiknya dalam konteks ini mernbahas arti dan praktek hukum di Cina. Di kekaisaran Cina kuno (sejak 1000 tahun sebelum Masehi) telah dibutuhkan peraturan-peraturan yang nyata guna mempertahankan ketertiban dalam masyarakat yang luas itu. Titik tolak pemikiran tentang hukum adalah kebiasaan ritual dan sakral yang sejak lama menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Dalam filsafat Konfusius aturan itu ditunjuk dengan kata Li.
Menurut filsafat Konfusius Li berarti: prinsip-prinsip yang menentukan aturan semesta alam, baik alam maupun dunia manusia. Li itu mampu mengatur semesta ini, oleb sebab dibenarkan oleh 1.1 itu dapat disamakan dengan keadilan.
Untuk mengerti makna hukum Cina dengan baik, perlu diperhatikan, bahwa kata Li sebenarnya berarti: pola. Menurut Chu Hsi pola tersebut merupakan akar dan dasar semua benda, hakikatnya, normanya. Pola atau norma yang ada pada suatu benda menentukan keadaannya dan perkembangannya.
(Kiranya terdapat kesamaan antara teori hukum alam dengan teori Li ini. Hukum alam menentukan apa sebenamya beriaku bagi suatu hal, dan bagaimana perkembangannya yang seharusnya, supaya keseimbangan semesta alam jangan terganggu).
Filsuf-filsuf neo-konfusian seperti Chou Tun’i (1017-1073) menambah bahwa terdapat suatu 2at yang tertinggi (t’ai-chi), yang menjadi norma tertinggi (Li paling tinggi), sebagai model yang mengandung norma-norma khusus bagi “sepuluh ribu benda”. Pada abad ke-17 pada awal zaman Manchou, filsafat ini menjadi filsafat resmi kekaisaran Cina.
Oleh sebab Li itu bersifet menentukan dalam hidup, maka benarlah bahwa hanya orang-orang yang mengetahui tentang Li itu, dapat berkuasa. Berkat pengetahuan tentang Li itu yang berkuasa dapat mengatur hidup bersama. Barang tentu pengetahuan yang mendalam itu (harus) ada pada kaisar. Sebab kaisar itu mengetahui apa aturan yang baik, maka ia berkuasa untuk melaksanakannya juga.
Namun dan semula sudah terbuka kemungkinan juga bahwa seorang hakim mengetahui dengan tebih baik apa itu Li dalam suatu kasus tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dalam hal ini seorang hakim berhak menentukan putusannya secara bebas. Artinya: peraturan-peraturan hanya merupakan model bagi para hakim, bukan nonna. Pada umumnya hukum Cina itu bersifat kasuistik (kecuali abad ke-3 sebelum Masehi).

Yurisprudensi
Praktek hukum yang ada dalam kebijaksanaan para hakim mendapatkan suatu norma hukum baru, yakni Yurispmdensi. Yurisprudensi itu berarti: pengambilan putusan oleh para hakim berdasarkan putusan-putusan hakim-hakim sebelumnya.
Bila kata yurisprudensi digunakan dalam arti aslinya, seperti digunakan dalam C.I.C. (Corpus luris Civilis) artinya: keahlian hukum atau pengetahuan uukum. Dalam arti ini kata yurisprudensi digunakan juga oleh tokoh-tokoh positivisme abad yang lampau, seperti Austin dan Von Jhering. Tetapi dalam tradisi hukum kontinental (Prancis, Belanda dan lain-lain) yurisprudensi dikatakan tentang praktek hukum berdasarkan putusaa-putusan para hakim.
Adanya yurisprudensi dalam praktek hukum tidak berarti, bahwa para hakim bebas menciptakan hukum. Hanya berarti, bahwa kebijaksanaan seorang hakim dalam perkara tertentu berpengaruh juga terhadap perkara-perkara yang selanjutnya yang sama jenisnya.
Yurisprudensi itu telah digunakan pada zaman kuno oleh para penegak hukum di Roma, pada abad-abad sebelum kekaisaran (abad ke-1 sebelurn Masehi). Pada zaman itu seorang hakim berpedoman pada kasus-kasus hukum yang telah diselesaikan oleh hakim-hakim sebelumnya. Pengambilan putusan secara kasuistik itu meminta dari seorang hakim suatu keahlian untuk menggunakan analogia, atau “analogia legis” atau”ana-logia iuris”. “Analogia legis” ialah persamaan suatu perkara dengan perkara lain, sehingga ditindak atas dasar undang-undang yang sama. Kedua, “analogia iuris”, yakni persamaan suatu perkara dengan suatu perkara yang lain, sehingga ditindak atas dasar prinsip hukum yang sama. Secara demikian diciptakan hukum, akan tetapi bukanlah hukum yang baru semata-mata. Kebijaksanaan seorang hakim adalah lebih-lebih suatu penemuan hukum daripada suatu ciptaan hukum.

4. Idealisme yuridis baru
Dalam aliran Interessenjurisprudenz, yang mengindahkan baik undang-undang maupun kepentingan-kepentingan orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, seorang hakim harus mencari suatu keseimbangan antara makna undang-undang yang beriaku dan situasi konkret masyarakat yang bersangkutan.
Dalam memperhatikan situasi masyarakat tekanan dapat diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan yang tampak dalam praktek hidup (yang menghalkan sosiological jurisprudence atau realistic jurisprudence), akan tetapi tekanan dapat diletakkan juga pada nilai-nilai yang telah menjadi cita- cita bangsa, walaupun belum dihayati sepenuhnya. Bila demikian halnya timbullah apa yang disebut idealisme yuridis baru (new legal idealism).
Dalam idealisme baru itu undang-undang memilild suatu bobot normatif bagi penerapan hukum, khususnya di depan pengadilan, oleb sebab undang-undang itu mencerminkan cita-cita hidup yang ditujui dalam membentuk suatu tata hukum. Nyatalah idealisme baru itu hanya dapat timbul dalam rangka sistem yuridis kontinental.
Salah seorang tokoh yang terkemuka dari aliran ini adalah F. Geny (1861-1959). Menurut Geny seorang hakim pertama-tama harus mengindahkan undang-undang dengan memperhatikan maksud tujuan pembentuk undang-undang dan logika intern dan sistematik undang-undang. Biia tidak ada undang-undang, yakni bila terdapat kekosongan hukum, kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Bilajuga hukum adat tidak ada, keputusan dapat diambil atas dasar ajaran kaum yuris dan putusun-putusan para hakim. Hanya bila pedoman ini juga tidak ada, diperbolehkan penyelidikan ilmiah secara bebas.
Di Indonesia seorang hakim harus mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (U.U. no. 14 tahun 1970, fasal 27). Di lain pihak diminta dari para hakim untuk tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku. Karenanya tidak cukuplah bagi seorang hakim untuk memupuk suatu rasa keadilan sosial yang tinggi. Seorang hakim harus menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Namun kiranya kemungkinan mencari keadilan dalam rangka undang-undang yang beriaku, masih cukup besar juga.
Seorang hakim dapat menempuh macam-macam jalan.
1. la dapat menekankan maksud tujuan legislator
2. la dapat mencari makna suatu teks secara objektif.
3. la dapat mengantisipasi hukum yang akan datang, melihat perkembangan baru dalam masyarakat (yang memang toh akan jadi, akan tetap mungkin belum disadari).
4. la dapat mempelajari istilah-istiah hukum atas dasar pandangan ilmiah baru, umpanya di bidang biokimia.

V. HAK ASASI MANUSIA

MERY CHRISTIAN PUTRI E 000 7030
ZUHRI SAYFUDIN E 000 7251
FEBRI RIAN FANDI E 000 7129
YUDHA PRASASTI E 000 7244
SURYA NAR ENDRA E 000 7053
MOCHAMAD TOMMI E 000 7032
R. DADING PANDECTA PURBA E 000 7072
RIA GADISTYA SARI DEWI E 000 7044
AKHMAD HASAN HEIDAR E 000 7069
FIRIANTI E 0006130

Hukum dalam arti objektif menandakan kaidah-kaidah yang sebagai normatif mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam arti subjektif menandakan hak dan kewajiban yang ada pada orang yang merupakan anggota masyarakat, yakni sebagai subjek hukum.
Seperti terdapat azas-azas bagi hukum objektif demikian juga bagi hukum subjektif. Prinsip-prinsip yang menyangkut hukum dalam arti subyektif ialah hak-hak yang ada pada manusia sebagai manusia. Umumnya diterima bahwa hak-hak itu berkaitan dengan manusia sebagai suatu makhluk yang istimewa, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati.
Pengakuan akan martabat manusia itu telah menghasilkan suatu dokumen yang bersejarah tentang hak-hak azasi manusia, yakni: “Declaration of Human Rights” dari PBB.
1. Hak dan kewajiban
Kalau kita bicara secara umum tentang hak dan kewajiban yang ada pada manusia, artinya apa? Dapat dijawab: adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai dengan. keistimewaan tersebut; adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap atau tindakan, yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.
Guna mengerti makna hak dan kewajiban, perlu mempedulikan :
Pembangunan hidup bersama termasuk prinsip manusia sebagai makhluk yang bersikap etis. Karenanya ilmu yang menyangkut pembangunan hidup pada taraf manusiawi itu, yakni etika, tidak meregistiasi apa yang de facto terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Orang-orang berwajib menghormati orang-orang lain dalam hidup bersama, akan tetapi belum tentu menghormati itu menjadi kenyataan.
Hak dan kewajiban dapat dimengerti dalam arti luas dan dalam arti sempit Dalam arti luas hak (dan kewajiban) adalah berupa undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan, dsb. Umpamanya hak dan kewajiban yang timbul atas dasar saling cinta. Dalam arti sempit hak (dan kewajiban) adalah berupa tuntutan mutlak yang tak boleh diganggu gugat. Umpamanya hak dan kewajiban, bila seseorang tinggal dalam situasi bahaya. Umumnya diakui, bahwa tiap-tiap manusia berhak untuk meminta perhatian bagi dirinya, baik secara umum, maupun secara khusus.
Seluruh hidup bersama etis berdasarkan hak dan kewajiban. Karenanya tidak benar, bahwa harus dibedakan secara tajam antara keadilan dan data sebagai unsur-unsur hidup bersama etis manusia. Keadilan dan cinta bersama-sama merupakan bagian atau hidup bersama, yang merupakan akibat tuntunan etis. Maka tidak dapat dibenarkan juga, bahwa hukum memaksa di manna cinta berhenti, asal hukum dipandang sebagai perwujudan keadilan. Hukum dibedakan dengan cinta kasih, sebab cinta kasih itu tidak membatasi diri pada hak dan kewajiban dalam mengatur hubungan antara orang.[1]
Menurut filsuf-filsuf tertentu hak mendahului kewajiban; menurut filsuf-filsuf lain kewajiban mendahului hak. Kadang-kadang satu segi terlalu ditekankan sehingga timbullah berat sebelah. Demikianlah kaum Marxis, dengan bertolak dari suatu pengaturan hidup secara kolektivistis, mengutamakan kewajiban. Tekanan alas hak manusia sebagai pribadi dianggap mereka sebagai ciri khas hukum borjuis yang menghambat perkembangan masyarakat sosial. Akibat pandangan ini hak manusia sebagai pribadi dengan mudah dilalaikan dan dilanggar.[2]
Secara tradisional dibedakan antara dua macam hak (dan kewajiban):
1) Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia,
Sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karenanya hak itu dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia hams dinilai menurut martabatnya.
Ternyata hak semacam itu tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada. tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh se-orang pun di dunia. Memang benar, bahwa hak-hak manusia tertentu tidak selalu diakui orang-orang; perlu timbulnya kesadaran tentang hak-hak itu terlebih dahulu. Akan tetapi timbulnya kesadaran itu mengandaikan telah adanya suatu dasar baginya. Bila tidak terdapat kesadaran tentang hak-hak itu lagi, hak-hak itu tidak hilang; mereka tetap ada, yakin sebagai bagian eksistensi etis manusia di dunia ini.[3]
Memang jelas juga bahwa hak-hak itu tidak timbul akibat pembentuk-an undang-undang; hak manusia mendahului undang-undang, Umpamanya hak cipta. Hak itu dianggap sebagai bagian eksistensi manusia, sebab ma¬nusia berhak atas basil pekerjaannya sendiri. Maka, kalau adanya hak itu dinyatakan dalam undang-undang, hak itu tidak diciptakan. Suatu hak yang sudah ada, “dilegalisasi”, sehingga mendapat kekuatan yuridis.[4]
Perlu mencatat di sini, bahwa terdapatlah hak-hak juga, yang termasuk hak manusia atas syarat bahwa hak ini sudah berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hak milik biasanya digolongkan pada hak manusia yang bersyarat itu,
2) Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan; yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalamundang-undang yang sah. Jelaslah hak-hak itu dapat dituntut di depan pengadilan.
Kesadaran hukum pada rakyat menyangkut baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban alamiah maupun hak-hak dan kewajiban menurut undang-undang, yakni secant yuridis. Hukum menurut undang-undang sepantasnya dialami sebagai lanjutan dan konkretisasi hukum alamiah.[5]
2. Martabat manusia
Adanya hak-hak tertentu pada manusia umumnya diakui orang. Atas dasar apa?
Istilah yang seringkali digunakan dalam konteks ini adalah “martabat manusia”. Umpamanya “Universal Declaration of Human Rights” dari PBB membuka dengan pengakuan martabat manusia sebagai dasar hak-hak yang tercantum dalam daftar hak-hak tersebut.
Dengan menyebut manusia menurut martabatnya dimaksudkan bahwa manusia merupakan suatu makhluk yang istimewa yang tidak ada bandingnya di dunia. Keistimewaan ini Nampak dalam pangkatnya,bobotnya,relasinya,fungsinya sebagai manusia bukan sebagai manusia individual melainkan sebagai anggota kelas manusia yang berbeda dengan kelas tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dalam arti universal ini semua manusia sebenarnya merupakan hak manusia itu.Perbedaan pandnagan itu bertalian dengan perntanyaan mengapa manusia bernilai, mengapa ia makhluk istimewa bahwa keistimewaan manusia sebagai dasar hak-hak terletak dalam wujud manusia sendiri sebagaimana didapati olehnya melalui pikirannya. Maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Buktinya adalah kesadaran semua orang akan hak-hak tertentu. [6]Hak-hak yang didapati orang secaa rasional dianggap bersifat abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain termasuk pemerintah negara harus mengindahkan dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut
Keistimewaan manusia diterangkan dengan cara yang berbeda-beda
1) Secara ontologis (dalam rangka keseluruhan yang ada)
Menurut para filsuf Yunani, Skolastik dan Arab manusia adalah suatu makhluk sebagai wujud sebab ia tinggal pada tangga yang paling atas seluruh hierarki makhluk-mahkluk sebagai wujud yang berakal budi dan/atau ciptaan Tuhan. Menyebut suatu hubungan dengan Alah secara eksplisit sebagai sumber hak-hak manusia tersebut. Bedanya teori tersebut dengan teori rasional dalam sumber pengetahuan tentang hak-hak manusia yang bereda-beda.
Terdapat hak-hak pada manusia, akan tetapi hak-hak itu merupakan kenyataan historis saja. Oleh sebab hak-hak itu merupakan produk sejarah merea tidak berau sebab melekat pada manusia (yang sulit dipastikan), melainan oleh sebab hak-hak itu ditentukan secara yuridis dalam hokum positif. Maka tidak dapat diakui adanya hak-hak mutlak pada manusia; manakah hak-hak manusia itu, ditentukan oleh negara.
Unsure yang baik dalam teori ini ialah bahwa teori ini bertolak dari kesadaran, bahwa hak-hak manusia tidak diakui secara otomatis. Pengakuan ini terkait dengan perkembangan kebudayan dan raa etis umat manusia. Pengakuan akan hak-hak umat manusia merupakan bagisan humanisasi hidup manusia dalam lintasan sejarah.
Pada abad ini Max Scheler mengetengahkan bahwa manusia merupakan suatu makhluk rohani yang melebihi makhluk-makhluk lainnya karena akal budinya yang trasenden. Akal budi itu yang terbuka kearah dunia, mencapai tingkatannya yang tertinggi dalam partisipasinya dengan Yang Suci.
G. Marcel menambahkan satu dimensi pada keistimewaan manusia, dengan menegaskan bahwa manusia justru istimewa sebagai pribadi yang memerlukan orang lain. Berkat kelemahannya itu ia mempu mencintai dan dicintai. Cinta adalah misteri hidup yang dasarnya ialah Allah, Sang Pencipta.

2) Secara Etis
Pada awal zaman modern Pico Della Mirandola dalam karangannya “ De Hominis Dignitate”, mengemukakan (dengan mengutip suatru ucapan fisuf Arab Abdalla), bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih menakjubkan (mirum) daripada manusia. mengapa manusia paling hebat di dunia ? Seba manusia tinggal diluar tangga makhluk alam. Ia dapat mengambil tempat yang dikehendakinya. Kehebatan ini diterimanya dari Tuhan.
I. Kant mengikuti jalan Pico dengan mengatakan bahwa nilai menusia terletak dalam kebebesannya dan otonominya, yang nyata dalam praktis hidup, dalam hidup moralnya. Tetapi hidup moral yang bernilai itu berakar dalam nilai religiusnya, sebab kebebasannya berasal dari Tuhan.
Bila diterima bahwa pengakuan keistimewaan manusia berdasarkan pengertiannya tentang martabatnya, maka maka kedua teori yang berikut tidak dapat dibenarkan.
Terdapat hak-hak pada manusia, bahkan hak-hak abadi hak-hak abadi itu tidak dapat ditemukan manusia tanpa adanya wahyu. Manusia tidak mampu mengetahui sesuatu tentang hak-hak manusia sebab ia berdosa. Manusia berdosa pasti tersesat dan tidak menemukan kebenaran. Maka hak manusia yang sejati hanya dapat ditemukan berdasarkan wahyu.
Dijawab, bahwa manusia walaupun ia berdosa, dapat sampai pada keyakinan-keyakinan tertentu yang sudah tertampung dalam wahyu agama. Walaupun akal budi manusai dalam hal-hal moral lemah, akal budi itu mampu untuk mengatur hidup secara manusiawi, artinya secara moral (sampai batas tertentu).
Perlu diperhatikan bahwa teori ini tidak berbeda dengan teori rasional dalam hal pengakuan Allah. Pemikir-pemikir yang mendukung teori-teori rasional jusrtu sering kali menyebut suatu hubungan dengan Allah secara eksplisit sebagai sumber hak-hak manusia tersebut. Bedanya teori tersebut denag teori rasional terletak dalam sumber pengetahuan tentang hak-hak manusia yang berbeda-beda
Timbulah pertanyaan, apakah manusia dapat dipandang sebagai berujud istimewa lepas hubungannya dengan Allah sebagai sang pencipta. Dapat dipastikan bahwa mula-mula hak-ha manusia diakui berdasarkan agama, yang memaklumkan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Akan tetapi pada zaman sekarang juga menurut kebanyakan pemikir nilai manusia tidak dapat ditemukan dalam nilai etisnya saja. Nilai etis itu membutuhkan dasar ontologism (religious) untuk meneguhannya. Hal ini berarti, bahwa istiah martabat manusia hanya dapat dibenarkan, kalau dilihat dalam suatu perspektif didasari secara sungguh-sungguh.
Kalau demikian halnya, juga Deklarasi hak-hak manusia baru kuat, bila diterima dasar religiusnya yakni bila manusia dipandang sebagai citra Allah (imago dei). Pada kenyatannya dokumen PBB itu tidak bicara mengenai Alah sebagai fundamen hak-hak manusia. Kepercayaan akan Allah tidak disingung sama sekali. Latarbelakangnya adalah hanya keyainan semua orang tentang keistimewaan manusia. Suatu iman filsofis diperlikan untuk mempertanggungjawabkan keyakinan ini. Suatu positivisme belaka kiranya gagal mendasarinya.
Bahwa manusia merupakan suatu makhluk istimewa umumnya diterima orang, akan tetapi biasanya gagasan ini tidak diterima sebagai prinsip hokum yang bertegak sendiri. Hanya dalam undang-undang dasar Republik Jerman Barat gagasan ini diakui sebagai prinsip hokum yang sejati. Namun dalam praktek yuridis gagasan ini ada dimana-mana memainkan peranan yang cukup penting, terutama dalam perkara-perkara yang bertalian dengan kenajuan teknologi pada zaman modern ini.
Apakah boleh digunakan detector bohong dalam penyelidikan di pengadilan. Tentang kemungkinan menggunakannya, pengadilan-pengadilan di mana-mana masih ragu-ragu, sehingga sampai zaman sekarang hasil penyelidikan melalui detector tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah. Juga registrasi data-data pribadi dalam computer kadang-kadang dianggap melawan martabat manusia. Demikian juga eutanasi dan cobaan-cobaan di bidang biogenetika.
Dalam mengambil martabat manusia sebagai motif suatu putusan, para hakim biasanya tidak menyinggung soal-soal teoritis, seperti apa artinya kodrat manusia, spesifik manusia, inti pribadinya dan sebagainya. Bagi seorang hakim ide manusia sebagai subjek sudah mencukupi. Adalah sesuai dengan martabat manusia apa yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom. Semua tindakan melawan subjektivitas itu dipandang sebagai melawan martabat manusia.
Timbullah kesulitan :
1) Bagaimana dengan manusia terhadap dirinya sendiri? Apakah pembunuhan diri diperbolehkan begitu saja (khususnya melalui eutanasi)? Ataukah usaha pembunuhan diri melawan martabat manusia juga sehingga harus dilarang? Kiranya untuk dapat mempertahankan larangan untuk membunuh diri diperlukan pandangan terhadap manusia yang memperlihatkan suatu nilai yang tidak boleh diganggu gugat, bukan juga oleh manusia sendiri. Sejauh mana otonomi manusia dapat dan harus dibatasi, mungkin kurang nyata di luar lingkungan orang beragama.
2) Bagaimana dengan binatang-binatang? Apakah manusia dapat bertindak dengan sewenag-wenang terhadap binatang? Sudah jelas bahwa binatang itu bukan suatu subjek moral. Apakah binatang itu subjek moral?
Kiranya dirasakan tiap-tiap orang bahwa ia tidak boleh menyiksa binatang. Malahan seringkali orang-orang merasa bahwa binatang yang menderita harus dibantu juga.
Rasa ini dapat dipertanggungjawabkan dengan mengatakan bahwa binatang merupakan bagian keseluruhan alam yang diciptakan Tuhan. Manusia diangkat menjadi makhluk yang tertinggi diantara makhluk lain, tetapi makhluk-makhluk itu mempunyai tempatnya yang wajar juga dalam seluruh system alam. Oleh sebab itu manusia harus menjaga keselamatan binatang (tidak menghormati), dengan memperlakukannya secara manusiawi. Kerusakan lingkungan pada zaman kini membuktikan bahwa demi kehidupannya sendiri manusia harus melestarikan alam sekitarnya.

3. Hak-Hak Asazi
Hak-hak manusia disebut hak-hak asazi, oleh sebab mereka itu dianggap sebagai fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak itu merupakan azas-azas undang-undang.
Makna hak-hak azasi itu menjadi jelas,bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini.Sejarah kebudayaan sebenarnya tidak lain daripada sejarah humanisasi hidup,pertama-tama di bidang moral,kemudian juga dibidang sosial- politik,yakni melalui hukum.
Sejak jaman klasik,orang sudah mulai menyadari bahwa hukum harus mewujudkan keadilan.karena kesadaran tentang tujuan hukum itu pada jaman tersebut telah tersusun prinsip-prinsip hukum tertentu sebagai “ hukum kodrat”.Menurut hukum kodrat itu manusia harus dihormati sebagai pribadi sehingga ia menjadi subyek hukum.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subyek hukum,mulai dirumuskan sebagai bagian integral tata hukum pertama-tama di inggris,lalu juga di negara-negara lain diantara rumusan – rumusan tentang hak-hak manusia adalah yang terpenting adalah:
a.Magna Charta,dalam mana diutamakan,bahwa manusia mempunyai hak untuk menghadap pengadilan( 1215)
b.The Virginia Bill of Right : Manusia berhak akan “ life liberation the persuit of happines “ (1776)
c.Declaration Des droits der l’ homm et du citoyen (1791)
d.Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas yang menitikberatkan hak-hak sosial.( 1918)
Biasanya hak-hak asasi dibagi menjadi dua jenis ,yakni asas individual dan asas sosial.
1) Hak fundamental yamg melekat pada pribadi manusia individual ialah hak atas hidup dan perkembangan hidup.Umpamanya hak atas kebebasan batin,atas kebebasan agama,atas kebebasan dalam hidup pribadi(privacy),hak atas nama baik,hak untuk mengadakan pernikahan dan hak untuk membentuk keluarga dan lain-lain.
2) Hak-hak yamg melekat pada pribadi manusia sebagai makluk sosial dibagi dalam hak-hak ekonomis,sosial dan cultural.Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi hak-hak kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, yakni pangan,sandang,kesehatan,kerja,pendidikan.Kebalikannya ialah kewajiban tiap-tiap individu untuk membangun hidup bersama, sebab memang bila tidak ada sumbangan itu,hak-hak tersebut tidak dapat diwujudkan.Aristoteles sudah menyebut kwajiban sosial itu sebagai kwajiban alamiah
3) Pada zaman modern ini hak-hak sosial diutamakan diatas hak-hak individu dalam negara-negara yang berhaluan maxis.Menurut maxs hak-hak sosial tidak pernah bertentangan dengan organisasi masyarakat atau negara, bila organisasi itu adil sebaliknya hak-hak itu justru hanya dapat diwujudkan melalui negara,umpanya hak atas makanan, kesehatan, kerja ,dan sebagainya.Dalam negara-negara komunis hak-hak kolektif itu kadang-kadang diutamakan sedemikian rupa sehingga hak-hak pribadi manusia disingkirkan.
4.Universal declaration of human rights
Telah tersusun suatu daftar hak-hak manusia yang umumnya diakui pada zaman sekarang ini.Dokumen hak-hak asasi PBB ini,yang merupakan dokumen internasional yang pertama tentang hak-hak asasi,diumumkan pada tahun 1948,lalu dikonkretkan pada suatu perjanjian pada tahun 1966.
Indonesia belum menerima dokumen PBB sebagai dokumen yang sah. Hal ini dapat mengherankan, sebab bak-hak dasar manusia telah terkandung dalam dokumen azas negara sendiri. Lihat.a.1 UUD ‘45, pasal 27,1; 27,2; 28; 29.2; 31,1; 33-34. Melihat pernyataan-pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa undang-undang dasar Republik Indonesia secara nyata dan juga menurut semangatnya menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia sebagai hak-hak kodrati. Oleh sebab itu alasan-alasan mengapa Republik Indonesia tidak menerima dokumen itu hams ditemukan dalam sejarah bangsa waktu hak-hak itu pertama dimaklumkan.
Menurut Presiden Soekarno daftar hak-hak azasi kunuig sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, oleh sebab apa yang ditekankan adalab hak-hak manusia individu.
Daftar kebebasan-kebebasan fundamental ini tidak berazaskan kekeluargaan dan gotong royong, tetapi pada filsafat individualisme se-bagaimana berkembang di negara-negara barat (Prof. Spepomo).[7]
Sebenarnya kritikan yang sama ditujukan kepada daftar hak-hak tersebut oleh pemimpin negara-negara komunis, Menurut mereka tidak perlu menyusun hak-hak manusia melawan negara, sebab negara adalah manusia sendiri. Maksudnya dalam suatu masyarakat yang adil (komunis) negara mewakili rakyat dan tidak melawannya. Oleh sebab itu negara harus menentukan mana hak-hak yang hams dibela, mana yang tidak. Hak-hak itu adalah hak-hak manusia sosial, seperti hak akan makanan, pondokan, pendidikan, pekerjaan (basic needs). Dengan bertumpu pada gagasan ini pemerintah negara-negara komunis membatasi hak-hak pribadi. Permintaan akan hak-hak itu dipandang sebagai berlawanan dengan martabat “manusia sosial”. sebagaimana diidam-idamkan oleh para penganut “sosialisme mumi” (komu-nisme).[8]
Sesudah daftar hak-hak azasi dilengkapi. sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengaku hak-hak azasi yang terdaftar oleh PBB, sebagai azas seluruh sistem pengadilan. Dalam daftar yang serba lengkap itu hak-hak social dan politik telah terjamin juga.
Penerbitan dokumen tentang hak-hak manusia oleh PBB merupakan langkah yang berharga ke arah suatu masyarakat yang adil di seluruh dunia.

ANALISIS YURIDIS TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 1 ayat (1) disebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. HAM pada umumnya mencakup hal-hal yaitu, Hak Kemananan (security rights), Hak Kebebasan (liberty rights), Hak Berpolitik (political rights), Hak Proses Hukum (due process rights), Hak Kesetaraan (equality rights), Hak Ekonomi (economic rights), dan Hak Berkelompok (group rights). Pada dasarnya HAM memiliki konsep dasar kebebasan, yaitu : kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan. Namun, eksistensi, keberlakuan dan kandungan dari teori HAM ini terus menjadi bahan perdebatan dalam dunia filsafat dan politik. (http://www.attafkir.multiply.com / diakses 20 Mei 2010)
Menurut Jian Dictet HAM adalah keseluruhan hukum dan semua norma yang ditulis dan diuraikan yang setidak-tidaknya diarahkan untuk menjamin rasa hormat kepada pribadi insani dan meningkatkan perkembangannya (Adnan Buyung Nasution. 2001:4)
HAM adalah kesadaran masyarakat umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali untuk di hormati dalam keutuhannya (El, Muhtaj, Mahda. 2008:32)
Prof. Dr. Dardji darmodihardjo, S.H. berpendapat HAM adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang Ham adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insane ciptaan tuhan yang maha esa. Prof. Mr. Kuntjono Purbo Pranoto berpendapat HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan hakikatnya. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati (http://www.scribd.com) / diakses 20 Mei 2010).
Hak Asasi Mausia adalah hak-hak yang dimilki oleh setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia (Martus, Julie.2001:12).
Hak Asasi Manusia adalah suatu bentuk bentuk dari cita-cita hukum yang berasal daru debat umum mengenai struktur dan organisasi yang dikehendaki (Foryste,David.1978:1).
Menurut Frans Magais Susno Hak Asasi Manusia adalah suatu bentuk pengejawantahan seluruh pancasila dan dlam bentuk keterkaitannya dari hakikat dan makna operasionalisasi pancasila(Syamsir, Rozdi Abdullah.2001:34).
Menurut Maurice Cranston Hak Asasi Manusia adalah merupakan bentuk hak moral yang universal dan sesuatu yang harus dimiliki semua manusia di mana pun dan dalam apa pun haknya tanpa adanya penghinaan yang berarti terhadap keadilan dan sesuatu yang harus diberikan pada setia manusia (Suryana, Ana.1987:40)

DAFTAR PUSTAKA

El, Muhtaj, Mahda. 2008.Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi,Soaial dan Budaya.Jakarta:Rajawali Press
Nasution, Adnan Buyung.2001.Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Manusia.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
Martus, Julie.2001.Hak Asasi Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah.Jakarta:Pustaka Sinar Harga
Syamsir, Rozdi Abdullah.2001. Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.Jakarta:Anggota IKAPI
Suryana, Ana.1987. Hak Asasi Manusia Dalam Islam.Jakarta:Pustaka Firdaus
Undang-Undang no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

________________________________________
[1] Dalam bukunya tentang filsafat hukum (Pengantar, hlm. 69-70) D. Scheltens sangat mengkritik W. Luypen karena tanggpannya bahwa hukum dan cinta kasih bersama-sama membentuk hidup bersama yang baik. (Inleiding tot tie existentiele fenomenologie. Utrecht 190. him. 406-409). Alasannya yang pertama : hukum tidak dapat dipandang sebagai suatu minimum cintakasih; alasan yang kedua: kasih sayang berkaitan dengan hubungan antara pribadi-pribadi.
sudah disetujui, bahwa hukum tidak sama dengan cinta kasih. Akan tetapi dalam sikap adil sudah terletak juga unsur kecenderungan manusia untuk bersikap baik terhadap orang lain : cinta.
Lihat juga D. Van Eck. Yang memihak pandangan Luypen, dan karenanya memperhatikan kesamaan lebih dari pada perbedaan antara hukum dan cinta kasih. (Recht en ethieck, hlm. 279-282)
[2] Bahwa kewajiban mendahului hak diketengahkan antara lain oleh Leon Duguit. Hukum ditentukannya sebagai fungsi atau tugas. Teori solidaritas ini dikritik oleh Jean Lucien Brun, Une conception modern du droit, eude critique, in : Archives Philosophie IV. Cahier 3, Paris 1917; tentang Duguit, lihat : Theo Huijbers, Lintasan, hlmn 210-213
[3] John Locke menerangkan bahwa manusia pada zaman purbakala telah terikat pada suatu hukum. The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equri and independent, no one ought to harm another in his Mfe, health, liberty or possessionas. (Ct 2,6)
F. Copteston, A history, V. 1, him. 138,

[4] J.C.T. Simorangkir-Masud Panggabean, Undang-undang hak cipta 1987 dengan komentor, Jakarta 1988: J.C.T. Simonangkir, Hak cipta, pelanggaran hak cipta dan penanggulangannya, dalam Honeste vivere I (1989), n. 2, dlm. 55-61.

[5] Tentang hak dan kewajiban, lihat Rasjidi, Filsafat, him. 73-84; Purnadi Parbacaraka, Renungan, him. 37-43; Theo Huijbers, Lintasan, hlm. 299-305.

[6] 118 Bahwa manusia mempunyai kedudukan sendiri diucapkan secara kompak oleh Pascal manusia itu “ni angle, ni bete”. (bukan malaikat bukan binatang), karena kedudukan itu manusia mempunyai suatu nilai yang tinggi. Nilai itu menjadi pangkal dan titik tolak seluruh sistem hukum seperti dikatakan Marciot “Das Prinzip, also her anfang allen wirklichen rechts ist die unverlierbare menschenwirde” (prinsip, dan karenanya pangkal segala hukum yang sejati adalah nilai manusia yang tidak hilang). Marcic, Geschichte der Rechtsphilosophie
119 Keistimewaan manusia secara tradisional diterangkan dengan macam-macam cara, dikatakan manusia merupakan suatu mahkluk istimewa, karena 1.jiwanya tak dapat mati, 2.pribadinya yang unik, 3.akal budinya transenden. Agustinus menjelaskan bahwa manusia adalah mahkluk istimewa sebab ia citra Allah (imago Dei), dalam de trinitate, (ed.Migne,P.L.42), khususnya buku VIII sampai XV. Untuk abad pertengahan lihat: E Gilson,L’espirit de la philosophie medievalie,Paris 1978,hlm.216 dst

[7] Ditulisnya : “De Indonesische mens is voor alles een gemeenschapsmens. It is not the individual whi is the centre of life but rather the groups or the community and the individual important only in relation to his position in that group. This is all part of our research for social happiness.” Lihat : A.P. Sugiarto, Hak-Hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar ’45. Bandung 1975, hlm 18, 96.

[8] Sejak Gorbatsjow mengambil alih pemerintahan di Uni Soviet terjadilah suatu kejutan, suatu perubahan yang radikal, a_l. berhubungan dengan hak-hak azasi manusia. Pada tahun 1988 seorang ideologi partai komunis yang terkemuka, Vadim Medvedev. mengaku bahwa hak-hak manusia lebih penting dari pada moral kelas (buruh). Pengakuan ini melawan suatu pokok inti filsafat baik Mars maupun Lenin dan Stalin.

Add A Comment