MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

Filhum: Mencari Keadilan

Apr-18-2010 By Supanto

 

Materi Kuliah ini  merupakan KARYA KELAS A peserta Filsafat hukum 2010 dari buku-buku: Lili Rasyidi, Theo Hybers, ,B Arif Sidjharta, Darji Darmodiharjo. 

SEJARAH FILSAFAT HUKUM

 

Setelah pembahasan tentang sejarah filsafat Timur dan Barat, pada bab ini akan dibicarakan pula tentang sejarah filsafat hukum. Dasar pijakan pembahasan pada bab ini lebih banyak mengacu pada filsafat Barat. Uraian tentang sejarah filsafat hukum ini diharapkan dapat membantu pemahaman tentang aliran-aliran filsafat hukum yang akan dikupas pada Bab IV.

 

 

A.   PENDAHULUAN

 

Mengingat filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, dalam banyak hal, sejarah filsafat hukum ini berjalan seiring dengan sejarah filsafat pada umumnya. Untuk itu pembicaraan pun akan dimulai dari jaman (Yunani) kuno sampai pada jaman sekarang.

Untuk menjelaskan sejarah filsafat hukum ini, kiranya akn lebih mudah apabila digunakan kerangka pembagian sejarah filsafat Barat seperti yang ditunjukkan dalam bab terdahulu. Pertama, akan dibicarakan perkembangan filsafat hukum pada jaman kuno, kemudian Abad Pertangahan, jaman modern, dan terakhir, jaman sekaran (mulai Abad ke-19).

Dalam uraian nanti akan disinggung beberapa nama filsuf yang berpengaruh pada tiap-tiap jaman. Tentu saja pemiiran tokoh-tokoh tersebut tidak akan dibahas satu per satu. Mereka disinggung scara umum dalam kaitannya dengan perkembangan sejrah filsafat hukum. Sebagian besar tokoh-tokoh tersebut, selanjutnya akan muncul kembali tatkala kita membicarakan aliran-aliran filsafat hukum.

Dalam uraian di bawah dan kemudian dibandingkan dengan bab selanjutnya, dapatlah diamati, bahwa aliran-aliran filsafat hukum itu sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam beberapa kelompok besar filsafat, seperti idealisme, rasionalisme, dan empirisme.

 

B.   JAMAN KUNO

 

Jaman (Yunani) Kuno bermula pada Abad ke-6 SM sampai Abad ke-5 M, tatkala Kekaisaran Romawi runtuh. Pada masa awal jaman kuno ini, rakyat Yunani sudah hidup dalam polis-polis yang satu sama lain memiliki penguasa, sistem pemerintahan, dan sistem hukum tersendiri.

Semula penguasa polis memegang kekuasaan tunggal. Baru pada Abad ke-5, setelah munculya kaum Sofisme, polis-polis tersebut menerapkan prinsip demokrasi. Tentu saja prinsip-prinsip itu masih belum matang, karena kepercayaan manusia yang masih sangat besar terhadap kekuatan supranatural, seperti keyakinan terhadap dewa-dewa Olimpus. Proses pematangan itu berlanjut paa masa keemasan filsafat Yunani (jaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles).

Jika hukum telah ada sejak adanya masyarakat, berarti filsafat hukum pun secara embrional sudah ada jauh sebelum jaman Yunani kuno. Sama halnya, keberadaan filsafat pun sesungguhnya sudah ada jauh sebelum itu. Hanya saja, sepanjang dapat ditelusuri secara historis (pada tahun 600 SM), saat kemunculan para filsuf alam inilahyang diasumsikan sebagai awal kebangkitan filsafat. Alasannya, karena pada saat itu manusia mulai berusaha melepaskan ketergantungannya pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalakan sepenuhnya pada rasio, sekalipun usaha ini tentu saja belum banyak engubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno secara keseluruhan.

Masa itu berkembang suatu pemikiran bahwa manusia di atas dunia ini adalah pemain sandiwara belaka dengan lakon yang sudah ditetukan oleh para dewa. Untuk itu manusia harus menyesuaikan dengan keharusan yang telah digariskan oleh para dewa itu. Keharusan ini disebut nomos (hukum).

Sekalipun mulai berpikir rasional, para filsuf alam seperti Anaximander (610-47 SM), Herakleitos (540-475 SM), dan Permenides (540-475 SM) tetap menyakini adantya keharusan alam ini. Agar tercipta keteraturan dan keadilan manusia harus hidup selaras dengan nomos itu. Tentu saja sumber nomos disini tidak lagi apra dewa, tetapi rasio (logos). Ketika Sokrates muncul, kehidupan masyarakat Yunani sudah cukup lama terkonsentrasi dalam polis-polis. Dalam hal ini dapat dibayangkan bahwa interaksi antar individu dalam polis-polis itu jauh lebih intens dibandingkan sebelumnya. Artinya, persoalan hukum yang timbul jauh lebih rumit lagi.

Agar konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin, jelas diperlukan pengaturan. Siapa yang berwenang mengeluarkan hukum, dan dari mana sumber hukum itu? Kaum Sofis, yang hidup sejaman dengan Sokrates, menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang menentukan isi hukum. Sejak itu mulailah dikenal pengertian demokrasi.

Dalam suatu negara demokratis peranan warga-warga negara dalam membentuk undang-undang memang besar. Hal ini membawa Protagoras (480-411 SM), salah seorang Sofis, kepada penytaan bahwa warga-warga polis seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi dari aturan alam, melainkan hanya dari keputusan masyarakat. Dengan kata lain: tidaka da kebenaran obyektif, manusia adalah ukuran segala-galanya (pantoon khrematoon metron anthropos) (Huijbers, 1988: 21).

Di atas sudah disinggung, bahwa Sofisme tidak mengakui adanya kebenaran objektif. Pendapat meraka tidak sekadar melihat praktik yang ada saat itu, tetapi juga dilandasi oleh filsafat meraka. Protagoras, misalnya, yakin bahwa ketiadaan kebenaran yang objektif itu karena tiap tiap orang mungkin saja benar. Sekalipun kesimpulannya sama, Georgias berpendapat lain yaitu bahwa ketiadaan kebenaran objektif itu karena tiap-tiap orang mungkin salah. Pandangan tersebut menimbulkan sikap mereka untuk tidak mengakui adanya kebenaran hokum yang di keluarkan oleh penguasa. Sebab, kebenaran demikian adalah kebenaran versi penguasa yang dengan sendirinya tidak objektif. Lebih jauh lagi, seorang Sofis lainnya, yaitu Hippias, menyarankan untuk tidak menaati hokum yang dikeluarkan penguasa karena dianggapnya tidak sesuai dengan hokum alam yang objektif.

Sokrates tidak setuju dengan pendapat kaum sofis ini. Menurutnya, hukum itu memiliki kebenaran yang objektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadi apa yang sekarang disebut dengan anarkisme, yakni ketidakpercayaan lagi terhadap hukum. Pendapat ini ternyata di pertahankan Sokrates secara konsekuen, terbukti dari kesediaanya untuk dihukum mati mengikuti hukum negara, sekalipun ia yakin bahwa hukum negara itu salah.

Untuk dapat memahami kebenaran objektif, menurut Sokrates orang harus memiliki pengetahuan (theoria). Pendapat ini dikembangkan oleh murid Sokrates yang terkenal yaitu, Plato. Dalam praktiknya, Plato melihat bahwa banyak penguasayang tidak memiliki theoria ini, sehingga tidak memahami persis hokum yang ideal bagi rakyatnya.

Hukum ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa saja. Menghadapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini tidak lain agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan lebih penting lagi agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai kepentinagannya sendiri.

Plato berpendapat, bahwa kepentingan polis sebagai ideal kehidupan bersama adalah di atas segala-galanya. Itulah sebabnya, Hujibers (1988: 25) menyatakan, bahwa Plato di sini belum melihat hak-hak manusia sebagai hak-hak pribadi. Oleh karena itu juga Plato dapat menerima, bahwa hanyasebagian kecil dari penduduk polis adalah sungguh-sungguh orang yang bebas sebagai warga polis, yakni hanya laki-laki berkebangsaan Yunani dan yang termasuk kelas-kelas atas; orang-orang lain, wanita anak,budak tidak mempunyai hak apapun dlam polis itu. Hujibers lalu menyimpulkan, bahwa Plato secara terbatas sudah memberikan landasan perkembangan hokum perdata.

Perhatian terhadap masalah interkasi individu dalam polis diteruskan oleh Aristoteles. Jika plato menganggap hokum dan Negara dan ada saat itu merupakan bayangan dari hukum dan Negara yang ideal , Aristoteles tidak lagi berpikir idealis demikian. Ia berpendapat bahwa hakikat dari sesuatu ada pada benda itu sendiri. Dengan demikian Aristoteles sudah membawa pembicaraan tentang hukum ke arah yang realitis. Aristoeles  rajin menuliskan pemikiran-pemikirannya yang sangat luas, meliputi masalah-masalah  politik dan etika, termasuk di dalamnya ketatanegaraan, perundang-undangan, perekonomian, hak milik, dan keadilan. Bahkan, untuk masalah terakhir ini, Aristoteles disebut=sebut sebagai orang pertama yang mengemukakan teori tentang keadilan (mengenai keadilan ini akan dibahas dalam Bab V buku ini).

Aristoteles meyakini bahwa manusia akan dapat hidup berbahagia apabila ia berada dalam polis. Manusia tidak dapat hidup sendiri; manusia adalah mhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (zoon politikon). Ia juga menekankan pentingnya penaatan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa polis.

Hukum yang harus ditaati demi keadilan dibagi dalam hukum alam dan hukum positif. Dengan ini untuk pertama kalinya muncul suatu pengertian hukum alam yang berbeda dengan hukun positif. Dalam filsafat sebelum Aristoteles hukum merupakan aturan semesta alam, dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undan-undang. Dalam kaum Sofis, hukum alam ditafsirkan sebagai hukum dari yang paling kuat yang sebetulnya tidak dapat disebut hukum alam disini tidak lain dari pada kekuasaan dan kekerasan. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dimana-mana karena hubungannya dengan aturan hukum alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak lenyap dan  berlaku dengan sendirinya. Hukum alam ini dibedakan dari hukum positif,yang seluruhnya tergantung pada ketentuan manusia. Umpamanya bila hukum alam menuntut sumbangan perorangan ditentukan oleh hukum positif, yakni dalam undang-undang negara. Undang-undang ini berlaku sesudah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa (Huijbers, 1988:29).

Masa penting yang kemudian muncul dalam jaman kuno ini adalah masa Hellenisme, yakni masa tatkala kebudayaan Yunani mengalami puncak kejayaanya. Dua aliran yang dibicarakan pada masa ini adalah Epikurisme dan Stoisisme. Aliran Neoplatonisme tidak akan dibicarakan mengingat tidak banyak pemikiranya tentang hukum yang menonjol.

Epikurisme berasal dari nama filsuf Epikuros (341-270 SM) dan Stoisisme dari kata Stoa (tonggak) dengan dipelopori oleh Zeno (333-262 SM). Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan tentang sejarah filsafat Barat, dua aliran jaman Hellenisme ini banyak menekankan filsafatnya pada bidang etika.

Apabila Aristoteles berpendapat bahwa manusia akan dapat mencapai kebahagiaanya dalam polis, maka Epikuros melihatnya tidakl demikian. Ia melihat selalu ada pertentangan kepentingan antar idndividu. Dalam hal inilah diperlukan Undang-undang (hukum positif) yang mengakomodasikan semua kepentingan individu itu. Artinya, undang-undang dengan demikian menjadi semacam perjanjian antarindividu. Pemikiran ini sekaligus menjadi embrio dari teori perjanjian masyarakat.

Perkembangan yang cukup penting dalam filsafat hukum terjadi pada Stoisisme ini. Dapat dikatakan, Stoisisme adalah aliran filsafat pertama yang bersifat universal, karena sebelumnya, para filsuf selalu memandang bangsa Yunani sebagai bangsa dengan peradaban tertinggi. Stoisisme mencoba meletakkan prinsip-prinsip yang rasional tentang sederajatan manusia dalam hukum.

Ide dasar Stoisisme ialah bahwa semua yang ada merupaknsuatau kesatuan yang teratur (kosmos), berkat suatu prinsip yang menjamin kesatuan itu, yakni jiwa dunia (logos). Logos itu tidak lain adalah Budi Ilahi yang menjiwai saegalanya. Karena manusia mengambil bagian dalam kesatuan itu, ia  memiliki hubungan dengan logos juga : logos itu menjiwainya dan menghubungkanya dengan segala yang ada. Hubungan hidup bersama manusia dengan logos melalui hukum universal (lex Universalis) yang terdapat dalam segala-galanya. Hukum universal itu terkandung dalam logos, dan sebagai demikian disebut hukum abadi (lex aeterna). Sejauh hukum abadi itu menjadi nyata dalam semesta alam, hukum itu disebut hukum alam (lex naturalis ). Hukum alam ini tidak tergantung pada orang, selalu berlaku dan tidak diubah. Hukum alam ini merupakan dasar segala hukum positif (Huijbers, 1988:32)

Berdasarkan ketertarikan hubungan manusia dengan logos (Bertens (1992:16) menyamankan logos ini dengan rasio), maka menurut Stoisisme,tujuan hukum adalah keadilan menurut logos, bukan menurut hukum positif. Ketaatan terhadap hukum posotif baru dapat dilakukan, sepanjang hukum positif itu sesuai dengan hukum alam.

Pengaruh Stoisisme ini masuk puula ke Kaisaran Romawi yang berpusat di kota Roma, terutama melalui Seneca (2-65) dan Kaisar Marcus Aurelius (121-180). Ide-ide yang universal dan pragmatis dari Stoisisme rupanya sesuai dengan sifat ekspansionis dan pragmatis bangsa Romawi. Ekspansi Kekaisaran Romawi ini menyebabkan wilayah kekuasaanya demikian luas dengan menaklukan berbagai bangsa diwilayah kekuasaanya tersebut. Untuk tetap mempertahankan kekuasaan itu perlu dikembangkan suatu sistem tersendiri. Kondisi ini menyebakan munculnya embrio hukum internasional (ius gentium). Embrio hukum internasional iytupun dikembangkan atas prinsip-prinsip hukum alam.

 

C.       ABAD PERTENGAHAN

Abad Pertengahan muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad ke-5 SM. Masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa (dan mulai berkembangnya agama Islam), sehingga pemikiran yang berorientasi kepada hukum alam pada jaman kuno mengalami perubahan motivasi. Dikatakan terjadi perubahan orientasi karena dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif bukan lagi karena ia sesuai dengan hukum alam, ttpi krn ssuai dengan khndak ilahi.
             Tokoh2 filsafat hukum pada abad p’tngahan, sparati Agustinus (354-430) dan Thomas Aquinas (1225-1275), dalam mengembangkan pemkirannya ternyata tidak terlepas dari pengaruh filosofis-filosofis jaman (Yunani) kuno. Agustinus, misalnya, banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Plato tentang hubunganungan antara ide -ide abadi dengan benda-benda duniawi.

Pada abad pertengahan ini, muncul pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan, yang disebut lex aeterna. Melalui lex aeterna inilah Tuhan membuat rencana-Nya terhadap alam semesta ini. Pemikiran ini jelas kemiripan dengan Stoisisme pada jaman kuno. Selanjutnya, hukum abadi darr Tuhan itu mengejawantahan pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakan, misalnya, apa yang disebut keadilan itu. Inilah yang disebut dengan hukum alam (lex naturalis).

Pada tingkat lebih lanjut, dibedakan pula adanya hukum positif, yang dbntuk oleh pnguasa. Sampai di sini, kemudian muncul persoalan tentang dasar kkuatan mngikat dari hukum positif itu. Permasalahan ini dapat dikatakan menjadi pertanyaan yang abadi dalam sejarah filsafat hukum. Agustinus sendiri, menurut Huijbers (1988: 38), memberikan pandangannya yang kurang jelas. Kadang-kadang dikatakannya bahwa hukum itu harus berdasarkan pada hukum alam supaya mmpunyai kekuatan hukum. Kadang-kadang dikatakannya juga bahwa berlakunya hukum bergantung pada pengesahan negara.

Hubungan antara penguasa negara dan gereja juga menjadi isu hangat pada abad Pertengahan ini. Hal ini juga tampak tatkala muncul dua aliran filsafat masa Skolastik, yaitu via antiqua dan via moderna . Aliran pertama dapat dikatakan berpihak pada gereja, seperti mazhab Thomisme. Aliran kedua antara lain dipelopori oleh dua orang rohaniawan, Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317). Dalam perselisihan antara Kaisar Ludwig dari Bavaria dan Paus Yohanes XXII, mereka berdua berpihak pada kaisar. Pada masa inilah muncul buku terbesar sepanjang abad Pertengahan, berjudul Defensor Pacis karya Marsilius Padua. Buku inilah yang pertama kali mendiskusikan secara komparaehensif masalah negara dan hukum menurut pemikiran modern. Di dalamnya dibahas tentang dasar-dasar negara dan gereja, dan hubungan antara keduanya.

Tokoh lain yang membahas hubungan gereja dan negara adalah John Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415), dua orang ilmuwan masing-masing dari Inggris dan Cekoslowakia. Mereka Memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuler, dengan memisahhukuman secara tegas urusan duniawi (negara) dan keagamaan (gereja). Pemikiran-pemikiran yang sekuler ini cepat mendapat tempat pada jaman modern.

 

 

D.       JAMAN MODERN

Paraoblematik yang muncul antara hukum alam dan hukum positif mmperoleh penegasan pada jaman modern, sekalipun jawaban yang diberikan tetap belum tuntas. Pada masa ini muncul berbagai aliran dalam filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia pada rasio Tuhan, sebagaimana telah di ajarkan para filsuf abad Pertengahan.

Jaman modern menempatkan posisi manusia secara lebih mandiri. Dengan rasionya, manusia dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Para filsuf pelopor jaman ini merasa jenuh dengan pmbicaraan tentang hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Pada abad pertengahan, William Occam (1290-1350), misalnya, berpendapat bahwa pengetahuan tentang hukum abadi dari Tuhan itu ada diluar jangkauan rasio manusia.

Pada jaman modern, hukum positif tidak perlu harus tergantung pada rasio tuhan lagi, tetapi dapat sepenuhnya bergantung pada rasio manusia sendiri. Untuk mempersatukan rasio-rasio manusia yang sedemikian banyaknya ditempuh cara perjanjian (konsesus), sehingga dikenal berbagai teori perjanjian.

Dasar rasionalisme ini diletakan oleh Rene Descartes (1596-1650), khususnya dalam bukunya Discours de la Methode. Gagasan-gagasan rasionalisme membawa pengaruh besar dalam hukum termasuk juga tentang hubungan antara negara dan warga negaranya. Absolutisme dan feodalisme menjadi ideologi yang tidak populer lagi yang antara lain ditandai oleh meletusnya revolusi perancis tahun 1789. Descartes ini juga dikenal sebagai bapak filsafat modern. Descartes dengan rasionalismenya mewarisi dua maslah yang sangat penting, yakni masalah substansi serta hubungan antara jiwa dan tubuh. Dua maslah ini, ternyata juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran hukum. Dalam hukum, sebagai dampaknya adlah dianutnya pemisahan yang tegas antara das sein dan das sollen. Pemisahan ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 sebagaimana dianut oleh Positivisme Hukum.

Di Inggris muncul aliran lain yang berbeda dengan rasionalisme. Aliran ini memandang rasio sebagai sesuatu yang kosong. Adapun yang mengisi rasio itu adalah empiri atau pengalaman inderawinya. Aliran ini dikenal dengan empirisme. Beberapa tokoh empirisme yang juga terkenal dalam dunia hukum antara lain adalah Thomas Hobbes (1588-1679), dan John Locke (1632-1704). Filsuf lain yang dpat dimasukkan ke dalamnya adalah George Berkeley (1685-1753), David Hume (1711-1776), Thomasius (1655-1728), dan Wolff (1679-1754).

Hobbes sendiri dikenal dengan filsafat politiknya. Ia menyangkal pendapat yang mengatakan manusia secara kodrati makhluk social. Manusia pada hakekatnya adalah makhluk individual yang egoistis, yang senantiasa bersikap dan bertindak dengan mengutamakan kepentingan sendri. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Dari pengalaman empiri, ternyata manusia tidak mampu untuk terus menerus mengahadapi musuh musuhnya itu sehingga antara mereka dibuatlah suatu perjanjian. Mereka menyatakan takluk pada suatu kekuasaan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan. Itulah yang kemudian dikenal dengan konsep negara dan watga negara.

Di Prancis gagasan tentang empirisme juga luas dianut, antara lain melalui Montesquieu (1689-1755). Ia meyakini adanya hubungan yang erat antar hukm alam dan situasi konkrit suatu bangsa. Hukum  alam adalah suatu hukum yang berlaku bagi manusia sebagai manusia, tetapi bagaimana hukum alam itu dikonkritkan dlam bentuk negara dan hukum , bergantung pada situasi historis psikis, dan kultural suatu bangsa. Dengan demikian, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang paling cocok dengan bangsa yang bersangkutan  (huijibers, 1988:87).

Pendapat Montesquieu ini kemudian berkembang pada abad ke-19, yang dikenal dengan Mazhab sejarah. Tentu saja jasa Montesquieu tidak hanya berhenti sampai disitu. Ia adalah pencetus ajaran Trias Politica, yang membagi kekuasaan dalam tiga bidang : legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran ini mempunyai dampak yang besar terhadap konsep  negara hukum (rechsstaat).

Selain Montesquieu, tokoh yang perlu disinggung adalah Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yang memperkenalkan teori kontrak social. Menurutnya, manusia pada awalnya hidup dalam kebebasan, tetapi ia melihat kondisi saat itu, bahwa kebebasan itu telah hilang oleh perkembangan budaya dan ilmu. Ia menganjurkan agar manusia kembali (romantisme) ke kehidupannya yang asli. Manusia demikian, melaui kontrak social menyerahkan kebebasanya termasuk harta bendanya kepada masyarakat secara keseluruhan.

(78-79)

Pendapat Rosseau, pandangan embrional bagi penciptaan masyarakat tanpa kelas, sebagaimana yang diinginkan oleh Karl Marx pada abad ke-19. hukum positif yang bertentangan dengan kepentingan umum adalah hukum yang tidak adil(komentar: pada hakekatnya hukum dicipkan oleh manusia dihunakan untuk menegakan kebenaran serta menciptakan keadilan bagi masyarakat umum, maka dari itu hukum positif haru berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat umum). Otopis, pemikirannya itu memberi andil dalam peletakan prinsip-prinsip demokrasi modern, yang memberi kebebasan sebesar-besarnya bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya (volonte generale) (komentar: akan tetapi demokrasi ini bukan berarti tidak ada batasannya melainkan demokrasi yang diatur).

Idealisme (komentar: idealisme sangat diperlukan dalam kehidupan sekarang agar manusia tidak terjebak dalam pragmatisme, idealisme ditambah realita haruslah berujung pada realistis ), aliran ini bertentangan dengan empirisme. Menurut kant, pengetahuan manusia tidak tergantung pada empiri, sebab pengetahuan empiri itu bersifat konkret dengan dibatasi ruang dan waktu. Rasio murni manusialah yang membentuk pengetahuan itu. Kant, tokoh yang menghidupkan kembali pemikiran tentang hukum alam yang pernah mencapai keeemasannya pada abad petengahan (aliran hukum alam yang irasioanal).

 

E. JAMAN SEKARANG

Jaman mulai abad ke-19.rasionalisme pada jaman sekarang rasionalisme itu dilengkapai dengan empirisme. Pemikiran epirisme telah dirintis sejak jaman modern oleh hobbes yang berkembang pesat pada abad ke-19(komentar: eskipun berkembang pesat tetapi empirisme memiliki kelemahan dari segi indra yang sifatnya terbatas, indra sering menipu, objek juga sering menipu atau bersifat fatamorgana, indra dan sekalugus objeknya).Hegel meneruskan idealisme jaman modern, Imanuel Kant.

Hegel mementingkan rasio. Tidak hanya rasio individual, tetapi terutama rasio dari keilahian. Delfgaauw (1992:140) menjelaskan pemikiran Hegel sebagai berikut:

Filasafat hegel hendak menemukan kemabali yang mutalak pada yang nisbi. Yang mutlak ialah kesadaran, namuan kesadaran menjelma dalam alam, dengan maksud agar secara demikian menyadari diri sendiri. Pada hakikatnya kesadaran adalah idea, artinya pemikiran. Di dalam sejarah umat manusia pada suatu masa pemikiran ini menyadari dirinya sendiri.

Dengan demikian umat manusia peserta dalam idea mutlak, yaitu Keilahian. Pada hakekatnya idea yang berfikir ini merupakan suatu kegiatan, suatu gerak. Hanya saja gerak ini bukan gerak lurus. Gerak ini senangtiasa terjadi dalam bentuk gerak serta gerak perlawanan secara silih berganti. Tetapi secar demikian berdasar tesis dan anti tesis timbul suatu gerak baru yang mencakup kedua gerak sebelumnya dalam suatu jenjang yang lebih tinggi, sebagi sintesis. Proses ini yang berlangsung menurut hukum-hukumakal budi,oleh Hegel disebut dealitika. Bagi segala sesuatu berlaku aksioma: apa saja yang bersifat akali pasti nyata; apa saja yang nyata pasti bersifat akali. Di dalam gerak dialetik itulah mau tidak mau dapat dipahami gerak kesadaran dan sejalan dengan itu juga gerak dan gerak sejarah. 

(80-81)

Sebagaimana telah diketahui bahwa empiris juga mendorong lahirnya mahzab sejarah. Masuknya factor sejarah dalam pemikiran hukum selanjutnya juga melahirkan pandangan relative terhadap hukum. Seperti yang dikatakan oleh Von Savigny, hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Jadi, tidak mungki ada hukum yang universal, sama halnya tidak ada bahasa yang universal. Tiap-tiap bangsa dari suatu Negara berhak menentukan cirak hukumnya sendiri., sesuai dengan jiwa dari bangsa (Volksgeist ) itu. Mahzab sejarah memeiliki pemikiran yang bertentangan dengan positivism hukum yang timbul pada zaman yang sama.

Positivisme sebenarnya juga berangkat dari idealism yang muncul pada zaman modern. Aliran ini berpegang pada rasionalisme sebaiman dikembangkan oleh Kant.Theo Hujibers ( 1988: 106 ) menyebut tiga cabang positivism dalam kaitannya dengan hukum, yaitu : (1) Positivisme Sosiologis, (2) Positivisme Yuridis, (3) Ajaran Hukum Umum. Positivism Sosiologis memandang hukum sebagai gejala social semata, sehingga hukum baru bias diselidiki melalui ilmu yang baru muncul pada saat itu juga, yaitu sosiologi.

Positivisme yuridis, hendak mempersoalkan arti hukum sebagai gejala tersendiri, menurut metode ilmu hukum positif. Dekat dengan Positivisme yueidis adalah suatu filsafat hukum yang diberi nama ajaran ilmu hukum. Penagnut-penganut system ini berpendapat bahwa kegiatan teoritis seorang sarjana hukum terbatas pada uraian arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif-empiris.

 

Pengertian Filsafat adalah berasal dari kata Yunani yaitu Filosofia berasal dari kata kerja Filosofein artinya mencintai kebijaksanaan. Filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik.

Filsafat, terutama Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke 7 S.M.. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada (agama) lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaa Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, “tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasari

Untuk mencari kaiatan antara filsafat dan filsafat hukum perlu dilakukan pembidanagan. Terdapat kecenderungan bahwa bidang-bidang filsafat itu semakin bertambah, sekaipun bidang-bidang telaah yang dimaksud belum memiliki kerangka analisis yang lengkap, sehingga belum dalam disebut sebagai cabang. Dalam demikian bidang-bidang demikian lebih tepat disebut sebagai masalah-masalah filsafat. Dari pembagian cabang filsafat dapat dilihat dari pembagian yang dilakukan oleh Kattsoff yang membagi menjadi 13 cabang filsafat. Seperti kita ketahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia.Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku.

Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jad tepatlah apabila dikatakan , bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies.

Filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum. Ketika ilmu hukum tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hukum, maka saat itu pulalah filsafat hukum mulai bekerja dalam mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tersebut. Sebagai suatu disiplin keilmuan, filsafat hukum melakukan usaha pengkajian tentang hukum secara mendasar dengan sistematis dan dengan metode yang rasional. Oleh karena itu filsafat hukum akan memberikan jawaban terhadap “apakah hukum itu”, yang pada hakikatnya pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh hukum dan ilmu-ilmu lainnya.

Di dalam literatur-literatur terdapat beberapa pembabakan perkembangan filsafat (hukum) dari zaman ke zaman, yaitu sebagai berikut:

A.   Aliran filsafat Kuno , terdiri dari beberapa maszab seperti:

Yang melatar belakangi filsafat kuno adalah rasa keingintahuan manusia dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak/susah untuk mencari jawabannya.

1.    Masa Yunani

1)    Filsafat Pra Socrates

Para ahli pikir menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut (objek pemikirannya adalah alam semesta).

2)    Filsafat Socrates, Plato dan Aristoteles, aliran ini dibagai lagi menjadi

a.    Kaum Sofis dan Sokrates

Zaman sokrates adalah zaman yang sangat penting sekali, karena merupakan zaman mewujudkan zaman penghubung, yang menghubungkan pemikiran pra Socrates dan pemikiran Helenis. Menurut Socrates, alat untuk mencapai eudemonia atau kebahagiaan adalah kebajikan atau keutamaan (arête), akan tetapi kebajikan atau keutamaan tidak diartikan sacara moral. Socrates terkenal dengan : Keutamaan adalah pengetahuan” yaitu Keutamaan dibidang hidup baik tentu menjadi orang dapat hidup baik.

b.    Plato

Menurut Plato, golongan didalam negara yang ideal harus terdiri dari 3 bagian yaitu:

a)    Golongan yang tertinggi terdiri dari para yang memerintah (orang bijak/filsuf).

b)    Golongan pembantu yaitu para prajurit yang bertujuan menjamin keamanan.

c)    Golongan terendah yaitu rakyat biasa, para petani dan tukang serta para pedagang yang menanggung hidup ekonomi negara.

c.    Aristoteles

Aristoteles mengajarkan dua macam pengenalan yaitu pengenalan inderawi dan pengenalan rasional. Pengenalan inderawi memberikan pengetahuan tentang bentuk benda tanpa materinya. Sedangkan pengenalan rasional adalah pengenalan yang ada pada manusia tidak terbatas aktivitasnya, yang dapat mengetahui hakekat sesuatu, jenis sesuatu yang bersifat umum.

Menurut Aristoteles hukum harus ditaati demi keadilan, dan ini dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif adalah semua hukum yang ditentukan oleh penguasa negara. Hukum itu harus selalu ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak adil.

 

3)    Filsafat Helenisme dan Romawi

Helenisme berasal dari bahasa yunani yaitu Hellenizein adalah roh dan kebudayaan Yunani, yang sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan cirri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani disekitar laut tengah, mengadakan perubahan dibidang kesusasteraan, agama dan keadaan bangsa-bangsa itu. Pada zaman ini ini ada perpindahan filsafat yaitu dari filsafat yang teoritis menjadi filsafat yang praktis, yang makin lama menjadi suatu seni. Dimana orang bijak adalah orang yang mengatur hidupnya menurut akal dan rasionya. Paham yang berkembang adalah bahwa filsafat hukum (bersifat idiil) yang menerangkan dan mendasari sistem hokum bukanlah hukum yang ditentukan (hukum positiflleges, melainkan hukum yang dicita-citakan dan yang dicerminkan dalam leges tersebut (hukum sebagai ius). Jus belum tentu ditemukan dalam peraturan, tetapi terwujud dalam hukum alamiah yang mengatur alam dan manusia. Oleh kaum Stoa, hukum alam yang melebihi hukum positif adalah pemyataan kehendak ilahi

Yang termasuk aliran yang bersifat etis adalah aliran Epikuros dan Stoa, sedangkan yang lainnya diwarnai oleh agama diantaranya Filsafat Neopythagoris, filsafat Plattonis Tengah, filsafat Yahudi dan Neoplatonisme.

 

4)    Filsafat Patristik

Berasal dari kata latin yaitu Pater( = bapa yang dimaksud adalah para bapa gereja).

a.  Patristik Timur adalah pemikiran Filsafati Kristen yang disebut apologit, para pembela agama Kristen yang membela iman Kristen terhadap filsafat yunani dengan memakai alasan-alasan yang diambil dari filsafat Yunani sendiri.

b.  Patristik Barat

 

B.   Aliran Filsafat Abad Pertengahan

Yaitu filsafat yang menggambarkan suatu zaman yang baru sekali ditengah-tengah suatu rumpun bangsa baru, bangsa eropa barat (disebut filsafat Skolastik). Abad Pertengahan ini didominasi oleh agama, agama Kristiani di Barat dan agama Islam di Timur. Jaman ini memberikan pemikiranpemikiran baru meskipun tidak menghilangkan sama sekali kebudayaan Yunani dan Romawi. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh para ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir di Barat.

 

1.    Aliran Awal Skolastik,

2.    Aliran Zaman Kejayaan Skolastik

Dalam abad ini ilmu pengetahuan berkembang, hingga timbul harapan-harapan baru bagi masa depan yang cerah.

3.    Akhir Skolastik.

Pada abad ini para ahli kemudian membedakan ada lima jenis hukum, yaitu:

 

1.    Hukum abadi (lex aetema)

Yaitu  rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian teologis tentang asal mula segala hukum, yang kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya.

2.    Hukum ilahi positif (lex divino positiva

 Yaitu hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsipprinsip keadilan.

3.    Hukum alam (lex natura/is)

Yaitu hukum Allah sebagaimana nampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia.

4.    Hukum bangsa-bangsa (ius gentium)

Yaitu hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari hukum romawi , lambat Iaun hilang sebab diresepsi dalam hukum positif.

5.    Hukum positif (lex humana positiva)

Yaitu hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Hukum ini pada zaman modem ditanggapi sebagai hukum yang sejati.

 

C.   Aliran Filsafat Modern Dalam Pembentukannya terdiri dari :

1.    Renaissance

Pada zaman ini hidup manusia mengalami banyak perubahan. Bila pada abad pertengahan perhatian orang diarahkan kepada dunia dan akhirat, maka pada zaman modem perhatiannya hanya pada kehidupan dunia saja. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan Eropa yang saat itu pemahaman tentang akhirat dibajak oleh Gereja. Masa kekuasaan Gereja yang biasa disebut sebagai masa kegelapan Eropa telah melahirkan sentimen anti Gereja. Mereka menuduh Gereja telah bersikap selama seribu tahun layaknya polisi yang memeriksa keyakinan setiap orang. Lantas, lahirlah teori yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya menggantikan Tuhan. Berdasarkan teoriini, manusialahyang menjadi tolok ukur kebaikan dan keburukan. Era baru ini telah melahirkan teori yang mengeceam segala sesuatu yang membatasi kebebasan individu manusia.

 

Pemikiran tentang hukum pada zaman ini adalah:

a.    Hukum merupakan bagian dari kebijakan manusia;

b.    Tertib hukum diwujudkan dalam bentuk negara, dimana di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga negara dan memuat peraturan hukum dalam hubungannya dengan negara lain.

c.    Peneipta hukum adalah raja.

2.    Filsafat Dalam Abad ke 17

a.    Rasionalisme, dengan tokoh-tokoh yaitu Rene Descartes, Blaise Pascal dan Baruch Spinoza.

b.    Empirisme, dengan tokoh-tokoh yaitu Thomas Hobbes, John Locke

c.    Filsafat di Jerman, dengan tokoh-tokoh yaitu G.W Leibbniz, Chistian Wolff.

 

3.    Filsafat Abad ke 18 :

a.    Pencerahan (Aufklarung)

Merupakan awal kemenangan supermasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis Agama. Kenyataan ini dapat dipaham karena abad modem Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh Agama (sekulerisme).

Perpaduan antara rasionalisme, empirisme dan positivisme dalam satu paket epistimologi melahirkan apa yang T.H Huaxley disebut dengan Metode IImiah (Scientific Method).

Hukum dimengerti sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap yangbersifat rasional telah muncul ide dasar konsepsi mengenai negara yang ideal. Pada zaman ini negara yang ideal adalah negara hukum.

 

b.    Pencerahan di Inggris: George Berkeley, David Hume.

c.    Pencerahan di Prancis: Voltaire, Jean Jacques Rousseau.

d.    Pencerahan di Jerman: Immanuel Kant.

D.   Aliran Filsafat Abad ke 19 dan abad ke 20.

1.    Filsafat Abad ke 19

Pada abad ini, pengertian tentang hukum merupakan pandangan baru atas hidup, yaitu hidup sebagai perkembangan manusiadan kebudayaan.

1)    Idealisme di Jerman: J.C.Fichte, FWI.Schelling, GWF.Hegel, Arthur Schopenhauer.

2)    Positivisme: August Comte, John Stuar Mill, Herbert Spencer.

3)    Kemunduran Filsafat Hegel dan Timbulnya Materialisme di Jerman: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche.

2.    Aliran Filsafat Abad ke 20 :

Ada dua arus besar pandangan tentang pengertian hukum yang hakiki (K. Bcrtens, 1981):

1)    Hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara, yaitu sebagai norma hukurn yang defacto berlaku. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan scjarah suatu bangsa. Pandangan ini bersumber dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum.

2)    Hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di dunia. Oleh kacna itu disini diakui adanya hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia, yang berpegang pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari· filsafat neokantismc, neohegelianisme dan fiIsafat eksistensi.

Demikianlah penjabaran sejarah filsafat hukum, yang pada dasarnya menjelaskan pengertian filsafat yang berasal dari Yunani, dimana filsafat timbul karena terdapatnya fenomena-fenomena mengenai alam disebabkan keingin tahuannya para ahli filsafat tentang alam semesta.

 

APAKAH HUKUM ITU ?

A.   Apakah Hukum Itu?

Penjawaban terhadap pertanyaan “apa hukum itu” adalah sangat sulit. la merupakan suatu tema klasik dari filsafat hukum, tetapi juga teori hukum menyibukkan diri berdasarkan suatu latar belakang filsafat (hukum) tertentu– dengan tema klasik tersebut. Mungkin kita dapat paling baik mendekati persoalan itu dengan mengemukakan sejumlah ciri dan sifat dari hukum secara singkat dan mencoba berdasarkannya untuk sampai pada suatu “pengertian dari hukum” yang telah dipertimbangkan. Sehu­bungan dengan itu, sekali lagi diingatkan bahwa analisis ini tidak bebas nilai dan netral, tetapi terkait pada orientasi kefilsafatan hukum yang melandasi bab ini. Selanjutnya kami kemukakan bahwa setiap kali disini dibicarakan tentang “hukum” maka yang dimaksud adalah hukum yang berlaku atau hukum positif. Jadi, kita berpikir antara lain tentang undang­undang atau keputusan-keputusan hakim dan tidak tentang salah satu hukum kodrat atau sistem-sistem hukum ideal yang mungkin saja dapat dipikirkan sebagai berlaku. Hukum yang dibicarakan di sini adalah hukum yang dengannya kita setiap hari berurusan.Tetapi ia bukanlah suatu gejala sewenang-wenang (sekehendak hati) atau subjektif, ia memperlihatkan, menurut pemahaman kami, beberapa ciri objektif :

  1. Hukum itu untuk bagian terbanyak ditetapkan oleh kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Ini hampir selalu berupa perlengkapan penguasa (overheids-orgoon) dari suatu tatanan hukum dan tatanan negara yang konkret.
  2. Hukum memiliki suatu sifat lugas dan objektif. Itu berarti bahwa ia secara jelas dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak bebas yang subjektif. Kita juga dapat mengatakan bahwa hukum positif mo­dern itu rasional. Dengan itu kami maksudkan bahwa hukum itu tidak lagi timbul dari pewartaan religius (wahyu), juga tidak lagi memiliki suatu bobot mistik atau yang irasional, tetapi bahwa ia hampir selalu merupakan resultat dari suatu prosedur yang diatur secara cermat.

Bila suatu undang-undang dibentuk atau bila suatu proses di hadapan hakim dijalankan, maka berbagai argumentasi dihadapkan yang satu terhadap yang lain dan dipertimbangkan dengan membanding­bandingkan yang satu terhadap yang lain. “Rasionalitas dari hukum” terutama mengandung arti bahwa orang-orang berupaya untuk Baling meyakinkan berdasarkan argumen-argumen yang masuk akal. Hal menetapkan hukum adalah bukan begitu Baja suatu keputusan dari otoritas,tetapi membutuhkan suatu motivasi lebihiauh. Sebagaimana yang diuraikan dalam no. 449, rasionalitas ini adalah suatu ciri penting dari penemuan hukum yang modern.

  1. Hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. la primer tidak berminat pada pertimbangan­perimbangan atau perasaan-perasaan subjektif, meskipun hal itu juga khususnya dalam hukum pidana kadang-kadang penting. Dalam segi ini, hukum itu dibedakan dari etika. Untuk etika, suatu pertimbangan pribadi yang murni, intensi (niat) atau sikap memang penting. Untuk hukum hal ini barn akan terjadi (menjadi penting), bila disposisi yang demikian itu diwujudkan dalam suatu perilaku (atau pola perilaku) konkret. Jadi hukum itu mengatur hubungan-hubungan lahiriah antar­manusia. la tidak berkaitan dengan hubungan-hubungan atau kontak-­kontak pribadi yang murni.
  2. Hukum itu memiliki suatu cara keberadaan tertentu, yang kita namakan keberlakuan (berlaku, gelding). Sebagaimana yang akan kita lihat, keberlakuan ini mengenal (memiliki) tiga aspek, yakni aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridik.
  3. Hukum itu memiliki suatu bentuk tertentu, suatu struktur formal. Kita membedakan kaidah-kaidah hukum, figur-figur hukum dan lembaga­lembaga hukum (pranata hukum).Termasuk ke dalam kaidah-kaidah hukum adalah aturan-aturan umum (misalnya undang-undang), keputusan-keputusan konkret (misalnya vonis-vonis, keputusan­keputusan pemerintah atau ketetapan) dan asas-asas hukum (misalnya itikad balk, tuntutan kecermatan kemasyarakatan, pacta suntser vanda, asas persamaan). Sementara itu, perbedaan asasi antara aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum tidak akada. Asas itu seperti aturan memiliki suatu sifat umum, dengan catatan bahwa isinya kadang-kadang dirumuskan kurang tajam ketimbang yang terjadi pada aturan. Selanjutnya misalnya dalam pengertian “aturan” masih dapat dibeda­kan berbagai struktur, misalnya keharusan-keharusan (perintah‑perintah), larangan-larangan, pemberian kewenangan-kewenangan. Struktur-struktur demikian oleh banyak filsafat hukum analitik dijadikan objek penelitian (misalnya Raz, Hart). Figur-figur hukum memiliki suatu sifat yang lebih majemuk. Mereka adalah perangkat-perangkat aturan-aturan dan keputusan-keputusan atas dasar suatu substrat ideal atau kemasyarakatan spesifik (misalnya hak milik, kontrak, perbuatan melanggar hukum, hak-hak dasar). Lembaga hukum jauh lebih majemuk lagi: dalam banyak hal ia mengenal suatu pengaturan kewenangan-kewenangan yang terjabar masing-masing dengan organ tersendiri. Contohnya adalah perkumpulan-perkumpulan, perusahaan-perusahaan, perseroan-perseroan. Lembaga hukum yang terpenting adalah negara.
  4. Ciri yang terakhir clan terpenting dari hukum menyangkut objek clan isi dari hukum. Hukum itu memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdi tujuan tertentu. Dalam arti yang sangat formal, kita menunjuktujuan ini sebagai idea- hukum (cita-hukum).Tentang isi dari idea hukum itu di dalam filsafat hukum terclapat perbedaan pemahaman yang besar. sebagai tujuan dari hukum Bering ditunjuk ketertiban, perdamaian, harmoni, prediktabilitas, hal dapat diperhi­tungkan, kepastian hukum.Oleh yang lain juga persamaan clan keadilan dipandang penting. Sebagaimana yang masih akan kita uraikan, menurut pandangan kami, dalam hubungan ini kebebasan memiliki arti penting secara primer. Sementra itu kami berpendapat bahwa di sini persoalannya berkenaan dengan pretensi yang dijalankan oleh hukum. Hukum selalu menginginkan sekurang-kurangnya prima fa­cie- untuk mewujudkan suatu idea-hukum tertentu. Penetapan tujuan ini terletak dalam lingkungan normatif. Apakah penetapan tujuan ini -atau perwujudannya-juga secara faktual atau sungguh-sungguh ada, adalah suatu persoalan yang sama sekali lain tatanannya. Untuk sebagian ia hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian empirik. Kami masih menambahkan padanya bahwa, menurut pemahaman kami, hukum itu selalu memiliki perkaitan dengan hubungan­hubungan lahiriah antarmanusia (bdk. Sub c) bertalian dengan penentuan atas benda-benda langka. Justru dalam hubungan­hubungan intersubjektif untuk sebagian tentu Baja hukum bertujuan untuk merealisasikan kebebasan (Meuwissen clan K.Larenz,RICHTIGES RECHT,1979).

 

B.   Struktur Berkutub dari Hukum

Dari apa yang dikemukakan di atas, tampak bahwa menurut pandangan ini hukum memperlihatkan suatu struktur berkutub (struktur polaritatif, polar structure), artinya bahwa ia di dalam dirinya mengandung suatu tegangan antara idea-hukum (isi) pada suatu sisi dan bentuknya (struktur formal) pada sisi lainnya. Kita juga dapat mengatakan bahwa pada satu sisi terdapat idea-hukum (cita-hukum: isi atau tujuan dari hukum) dan pada sisi lain instrumentarium yuridikal (perundang-undangan, peradilan, negara), dan dengan bantuan instrumentarium (sarana) tersebut idea ­hukum harus (dapat) di wujudkan. Ini mengandung arti bahwa hukum positif itu adalah sesuatu yang lebih ketimbang apa yang kita dapat baca dalam undang-undang atau vonis-vonis (arrest). Gejala-gejala ini adalah ungkapan (perwujudan) dari suatu asas pra-positif (di atas atau mendahului yang positif). Dari asas itulah hukum positif itu memperoleh “makna hukum”- nya. Di dalamnya juga terdapat kriterium yang clengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai. Dengan itu kita telah mengungkapkan bahwa pada hukum itu dapat dibedakan aspek formal clan aspek isi (subtansial).Tetapi itu bukanlah satu-satunya. Dari suatu pengertian hukum yang adekuatjuga akan harus tampak bahwa hukum itu adalah balk fakta rnaupun kaidah. Hukum itu memiliki sifat normatif, ia bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia.Orang-orang diharuskan untuk mematuhi (menyesuaikan diri pada) kaidah-kaidah hukum. Sekaligus kaidah hukum itu adalah suatu data atau keterberian faktual. la dapat –hingga derajat– tertentu dikonsta­tasi dan dipaparkan sebagai yang ada (yang berlaku). Hukum dapat dianalisis dari suatu sudut pandang eksternal. Dalam hal itu, maka aspek faktualnya yang tampil di permukaan. Pada sisi lain, berbagai fakta itu adalah juga “normatif’: Fakta itu seharusnya tidak hanya sebagai demikian (jadi sebagai fakta) diakui, ia sendiri juga dalam sejumlah kejadian menentukan apa yang secara hukum seharusnya diakui. Dalam hal ini pikiran dapat diarahkan pada hukum kebiasaan.Tetapi juga pada berbagai situasi yang di dalamnya perilaku-perilaku tertentu dari organ-organ penguasa harus dipandang sebagai perwujudan dari suatu asas hukum dan dengan demikian sebagai normatif. Pikiran kita juga dapat terarah pada hubungan antara pemerintah dan parlemen Berta pada pola-pola perilaku dalam hukum internasional.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah mungkin semua momen (;-:,tau aspek) dari hukum ini dipikirkan bersama dalam satu pengertian hukum. Suatu pengertian hukum yang demikian akan harus memiliki suatu sifatt “dialektikal’,'yang berarti bahwa pertentangan-pertentangan itu dipikirkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan itu kami memaksudkan pertentangan-pertentangan (antinomy) antara fakta dan kaidah, antara bentuk dan isi. Suatu pengertian hukum yang demikian dikembangkan oleh yuris dari Swis, D. Schindler (VERFASSUNGSRECHT UND SOZIALE STRUKTUR, 1970). Pada hukum ia membedakan suatu kesatuan empat momen. Ini berkaitan dengan pembagian yang barn saja dibuat dalam fakta clan kaidah, bentuk dan isi. Empat aspek ini Baling “memotong” dan dari dalamnya tampil empat momen-hukum itu.Tentang itu kita berikan suatu uraian singkat.

Yang pertama adalah momen normatif-formal. Dengan itu dimaksud­kan bentuk-bentuk hukum: aturan, keputusan, dan asas hukum. Hukum di sini dipandang sebagai suatu penataan umum. Di sini berkaitan dengan hal mewujudkan ketertiban, perdamaian, harmoni, kepastian hukum.

Momen hukum yang kedua memiliki suatu sifat faktual-formal. Dengan itu ditunjuk kekuasaan. Bukankah hukum itu juga suatu gejala kekuasaan, sejauh ia bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dari manusia. Dilihat dari momen ini, hukum itu kekuasaan. Namun, isi dari kekuasan ini tetap ticlak tertentu. Kekuasaan diartikan secara murni formal: orang “didorong” pada perilaku tertentu. Di situlah momen kedua ini ,dengan demikian sesuai dengan yang pertama. Dalam kedua momen itu, aspek-aspek formal ditampilkan ke muka. Tetapi antara keduanya itu terdapat suatu perbedaan dalam”cara beradanya”Momen normatif-formal memiliki suatu cara berada rohaniah, y ng normatif itu hanya dapat d ipiki rkan dan tidak dapat d ia mati. Sebaliknya, kekuasaan adalah suatu kategori empirikal, clan relasi-relasi kekuasaan juga secara empirikal dapat dipaparkan clan dianalisis.

Momen ketiga adalah momen normatif-materiil. Di dalamnya diungkapkan bahwa pada hukum itu juga terdapat suatu sini (aspek) etikal. Terclapat kaidah-kaidah konkret yang berlaku, yang isinya untuk hukum relevan. Tentang hal itu pikiran kita terarah pada keadilan. Dengan ini diajukan bahwa hukum clan etika ticlak dipisahkan yang satu dari yang lainnya.

Akhirnya, momen faktual-materiil berkaitan dengan “keperluan clan kebutuhan vital” Di sini pikiran terarah pada upaya pemenuhan kebutuhan yang minimal diperlukan bagi keberadaan (eksistensi) manusia. Ini adalah suatu data empirikal, sedangkan momen etikal memiliki sifat normatif. Jika sekarang kita menyatukan semua momen itu, maka dapat dikemukakan bahwa hukum itu adalah suatu penataan, yang mencoba mempengaruhi perilaku manusiawi sedemikian rupa, sehingga pemenuhan keperluan‑keperluan dan kebutuhan-kebutuhan vital dapat diupayakan dengan cara yang adil.

Pengertian hukum yang dirumuskan di sini termasuk ke dalam suatu tradisi tertentu, yakni yang mengambil titik-tolaknya pada filsafat dialektik dari Hegel (clan Marx). Ciri yang mencolok untuk ini ada dua. Pertama­tama bahwa orang tidak berhenti pada pertentangan-pertentangan (bentuk-isi, kaidah-fakta), melainkan berupaya untuk memikirkannya dalam suatu hubungan yang adekuat antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka hukum itu bukanlah hanya semata-mata kaidah atau semata-mata fakta: ia adalah kedua-keduanya. Yang penting padanya adalah titik pandang dari mana orang memandang hukum itu.Tetapi titik­titik pandang itu tidaklah sesuka hati: di dalamnya harus diupayakan untuk memikirkan suatu penataan (kesatuan) tertentu. Bukankah semua pemi­kiran diarahkan pada kesatuan (keumuman). Butir yang kedua adalah bahwa hukum itu dipahami dengan berlatar belakang suatu asas (yakni: kebebasan). Itu adalah ciri khas dari filsafat dialektik, yakni ia memahami kenyataan sebagai suatu perkembangan logikal (perwujudan) dalam dirinya dari suatu asas yang melandasi. Di dalamnya juga hadir pengertian dari hukum (clan negara). Kita menempatkan pandangan ini di depan, karena menurut kami ia memberikan arti dari hukum dengan cara yang paling produktif (vruchtbaar). Saya berpendapat bahwa pandangan ini, dibanding­kan dengan yang lain, pantas didahulukan. Itu bertumpu pada suatu titik tolak kefilsafatan: tentang hal itu lihat lebih jauh no. 489 d.b.

Memang terdapat banyak pandangan lain tentang arti dari pengertian hukum.Tentang hal itu kita terlebih dahulu memberikan beberapa catatan. Juga untuk pandangan-pandangan itu berlaku bahwa mereka berbasiskan suatu filsafat hukum spesifik. Di bawah ini dikemukakan suatu seleksi yang untuk teori hukum masa kini tampaknya paling penting.

 

C.    Pandangan-pandangan Lain Tentang “Hukum”

Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Bab XVIII, pandangan yang barn saja dipertahankan termasuk ke dalam apa yang dinamakan tradisi hukum kodrat (dipandang dalam arti luas, bdk. 490 d.b.). Berhadapan dengan itu adalah pemikiran posivistik tentang hukum (juga dipandang dalam arti luas). Di dalamnya hukum itu dipandang lebih dalam arti formal atau struktural. Padanya isi dari hukum tidaklah demikian penting, tetapi yang penting adalah pertanyaan ciri-ciri struktural apa yang ia perlihatkan. Suatu konsekuensi dari pendekatan ini adalah antara lain bahwa antara hukum clan moral dibuat pembedaan yang lebih tajam ketimbang yang terjadi dalam pengertian hukum Schindler yang diuraikan dalam no. 429. Positivisme hukum hingga taraf tertentu menemukan sumbernya dalam ajaran-hukum dari Kant. Sebagaimana yang masih akan kita lihat, oleh Kant hukum itu sangat erat dipertautkan dengan kebebasan. Hukum adalah “der Inbegriff der Bedingungen, enter denen die WillkOr des einen mit der Willkar des anderen nach einem ollyerneinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann,artinya“inti dari syarat-syarat di mana kesewenang-wenangan seseorang dapat dipersatukan atas dasar hukum kebebasan umum dengan kesewenang-wenangan orang lain” (I. Kant, METHAPHYSIK DER BITTEN, Rechtslehre, Einleitung, paragraph B). Pentingnya hukum itu ada dua. Pertarna-tarna bahwa perilaku lahiriah dari orang-orang berkenaan dengan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya diatur.Kebebasan sebagai kebebasan bertindak dikurangi clan dibatasi. Kedua, undang-undang sebagai kriterium bagi Kant sangat penting. Hal itu berkaitan dengan pandangan tentang etika dan kebebasan manusiawi (otonorni).Tetapijustru perbuatan yang sesuai dengan undang-undang sebagai kriterium untuk perbuatan yang sesuai dengan hukum ini di dalam pemikiran yuridikal dari abad ke-19 -tetapi juga sesudahnya- mernbawa konsekuensi­konsekuensi yangjauh. Dengan berpegangan pada apa yang sesuai dengan undang-undang -dan kemudian pada: undang-undang begitu saja- yuris dapat membebaskan nuraninya dari beban, sebab bukankah is tahu bahwa dengan cara ini eo ipso kebebasan diwujudkan. Dengan demikian, teori hukum juga dapat semakin memusatkan perhatian pada analisis struktural dari kesesuaian pada undang-undang ini dan meneliti apa antara lain hubungan-hubungan antara undang-undang, kewajiban dan hak subjektif. Dan, justru analisis-analisis inilah -yang secara langsung terkait pada pemikiran Kantian- yang menjadi ciri khan dari positivisme hukum.

 Untuk singkatnya kita bedakan dalam positivisme hukum ini tiga tradisi.

a.    Yang pertama adalah teori hukum analitik, yang kurang-lebih bermula pada murid dari Jeremy Bentham, yakni John Austin (1790-1861). Untuk menemukan apa hukum itu, Austin menggunakan “principle of origin” (asas sumber), artinya ditelusuri di mana hukum itu menemukan sumbernya. Hukum itu dapat ditemukan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Hukum positif itu ditetapkan hanya oleh yang berdaulat. Dalam suatu analisis yang mendasar Austin menunjukkan, bahwa pengertian-pengertian “perintah” (command), “kewajiban” (duty) dan “sanksi” (sanction) adalah ciri-ciri dari perundang-undangan yang berdaulat ini (THE PROVINCE OF JURIPRUDENCE DETERMINED, 1832). Jadi, di sini dilakukan sebuah permulaan penjelasan struktural tentang hukum. Ini kita temukan juga pada Hart (THE CONCEPT OF LAW, 1961). Demikianlah, yang dipersoal­kan Hart bukanlah hal menetapkan, memaparkan atau menilai isi dari hukum. la ingin menetapkan apa struktur formal dari gejala yang secara faktual berfungsi sebagai hukum di dalam masyarakat. Perlu dikemuka­kan bahwa secara khusus pertimbangan-pertimbangan moral dibiarkan di luar peninjauan. Yang khas untuk hukum menurut Hart adalah pembedaan a nta ra “prim ory rules” da n “secondary rules” Prim ory rules secara langsung memberikan kepada semua warga masyarakat kewajiban-kewajiban clan hak-hak. Mereka adalah kaidah-kaidah dari hukum perdata dan hukum pidana. Tetapi, menurut Hart, kita barn dapat berbicara tentang tata hukum dalam arti yang “striktjika juga 11 secondaryrule” ada. Aturan-aturan yang terakhir ini ditujukan kepada penguasa, kepada “para pejabat” (officials). Mereka memberikan kepadanya kewenangan untuk memberlakukan aturan-aturan hukum, c.q. mengubah (”Rules of Change”).Yang di narnakan”Ru/es ofAdjudica­tion” menetapkan bagaimana penguasa dapat mengusahakan kepatuhan pada hukum, dan dengan cara apa konflik-konflik harus diselesaikan. Akhirnya terdapat “Rules of Recognition” Dengan bantuannya clapatlah suatu tata hukum sebagai demikian diidentifikasi dan dikenali (kembali). Dengan itu dimaksudkan bahwa hukum itu sebagai keseluruhan secara faktual diterima clan secara faktual berfungsi. Ini adalah data yang dapat dikonstatasi dan dengan itu menjadi jelas bahwa pengertian hukum dari Hart mempunyai bobot sosial-empirikal yang kuat. Pandangan yang sangat berdekatan dengan itu adalah wawasan dari J. Raz (THE CONCEPT OF A LEGAL SYSTEM, 1980). Penjawaban terhadap pertanyaan “Apa hukum itu?,’ menurut Raz hanya mungkin, jika orang merefleksi aspek-aspek sistematik dari hukum sebagai keseluruhan. Ciri-ciri formal dari suatu sistem hukum oleh Raz dijabarkan clan dijelaskan secara sangat terperinci. Isinya (substansi dari hukum) sama sekali tidak memainkan peranan apa pun.

  1. Tradisi yang kedua adalah yang dikembangkan oleh Neo-Kantian, Hans Kelsen (1881-1973). Juga di sini kita tetap singkat, sebab positivisme hukum nanti masih akan dibicarakan.Dalam”Reinerechtsiehre”ini,hukum dipandang sebagai normative Zwonysordnung menschlichen Verhaltens(tatanan paksaan normatif dalam perilaku manusia). Hukum adalah suatu sistem kaidah-kaidah. Sebuah kaidah adalah der objektive Sinn eines Willenaktes, der intentional ouf menschliches Verholten gerichtet ist(arti objektif suatu tindakan kemauan yang secara intensional tertuju pada perilaku manusia). Dengan itu, menurut Kelsen, arti dari hukum terletak dalam sifat normatif ini. Sistem hukum memperoleh makna normatifnya hanya dari kaidah-kaidah lain (yang lebih tinggi), karena berpegangan teguh pada pemisahan (Kantian) antara Sein dan Solien. Tata hukum adalah suatu sistem hierarkhikal dari kaidah-kaidah. Pada keseluruhan ini terdapat apa yang dinamakan Grundnorm sebagai landasannya, yang memiliki terutama makna metodikal. Jadi, Grundnorm ini bukanlah suatu kaidah yuridikal (atau etikal-metafisikal) yang ada secara faktual, melainkan suatu praanggapan yang berdasarkannya sistem hukum sebagai suatu kesatuan kaidah-kaidah dapat dipahami. Menurut Kelsen, sifat normatif dari hukum dengan demikian berada di depan (”jika A, seyogianya B,—wenn A, soil B”). Semua pertimbangan mengenai isi, apakah is bersifat etikal atau sosial-politikal, dibiarkan berada di luar pengertian hukum. Pandangan Kelsen dengan demikian * diametral bertentangan dengan pandangan Schindler.
  2. Tradisi yang terakhir adalah teori hukum empirik, yang terlebih dahulu sudah dibicarakan (bdk.juga Bab XVI).Tesis terpenting dari teori hukum ini adalah bahwa ilmu hukum itu seyogianya diemban sebagai suatu ilmu empirik. Itu berarti antara lain bahwa hukum itu —dipandang sebagai data empirik— dipaparkan dan dijelaskan. Untuk itu, maka pengertian hukum itu harus dioperasionalisasikan, artinya harus dibuat cocok untuk pengolahan ilmiah ini.Tetapi, tidak semua teoritisi hukum empirik melakukan ini dengan cara yang sama. I Raz misalnya sangat terikat pada sejenis teori sistem dari hukum, yang berdasarkannya dapat dikembangkan suatu teori-model yang cocok untuk pemaparan empirikal. Sesuai dengan tradisi Rasionalisme Kritikal, Hans Albert memandang hukum sebagai suatu fakta sosial, yang dengan cara yang sama dapat didekati seperti gejala-gejala kemasyarakatan yang lain. Di Belanda, cara pendekatan ini dibela oleh A.H. de Wild (DE RATIONALITEIT VAN HET RECHTERLUK OORDEEL, 1980). Bagaimana pun juga, di sini kita menemukan suatu pengertian hukum metodikal —yang perlu untuk penelitian ilmiah— yang memiliki suatu sifat empirikal (faktual) yang murni, dan bahwa dalam arti ini juga sangat menyimpang dari suatu pengertian hukum dialektikal. Yang empirikal itu dapat dipandang sebagai suatu reduksi —yang secara metodik dapat dipertanggungjawabkan— dari pengertian hukum yang lebih lugs ini.

 

C.   Bahasa dan Pengertian-pengertian Hukum

Arti dari bahasa dan pembentukan pengertian merupakan terra penting dari teori hukum yang modern.Tentang hal itu kita berikan suatu catatan singkat. Bahasa adalah bentuk yang di dalamnya kegiatan berpikir berkiprah. Kegiatan berpikir itu menghasilkan pembentukan pengertian, artinya menghasilkan hal melugaskan atau mengobjektifkan kenyataan (dari suatu isi pengetahuan).Di dalam “mengerti,yang dikenali diangkat ke suasana keumuman, ia dipandang “sebagai demikian” (as such). Berpikir tanpa pengertian-pengertian adalah mustahil. Hal “mengerti” adalah suatu bentuk dari berpikir. Pengertian-pengertian adalah entitas-entitas rohani, yang di dalam bahasa diartikulasi dan diungkapkan (dimanifestasikan). Bahasa adalah medium dari kegiatan berpikir dan pembentukan pengertian. Sementara itu, bahasa clan pengertian-pengertian di dalam hukum senan­tiasa berfungsi dalam kerangka yang berubah-ubah (berbeda-beda).Yang menentukan padanya adalah konteksnya. Pemakaian bahasa dalam filsafat hukum berbeda dengan pemakaian bahasa dalam ilmu hukum. Kami menunjuk pada dua butir (hal).

Yang pertama berkaitan dengan pengertian hukum, yang sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Di dalamnya, inti atau “hakikat” dari hukum diungkapkan.Tergantung pada sudut pendekatan kefilsafatan, hal ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Isi dari pengertian-hukum ini menentukan untuk semua bentuk dari pengembanan hukum. Menurut wawasan kami, hal ini tidak pernah dapat ditetapkan hanya dengan penelitian empirikal saja. Sekurang-kurangnya penetapan sementara tentang hal I itu mendahului setiap bentuk dari penelitian empirikal. Dalam arti ini, pengertian hukum itu memiliki suatu sifat aprioristik. Dari hal itu, pengertian-pengertian yuridik harus dibedakan. Pengertian-pengertian ini adalah bersifat aposteriorik atau bersifat hukum positif. Mereka mengungkapkan isi dari hukum positif. Kita menemukan mereka dalam perundang-undangan, dalam putusan-putusan hakim, tetapi juga dalam doktrin (keilmuan hukum). Pengertian-pengertian inilah yang terutama menonjol di dalam studi tentang hukum positif.Terpaut padanya, masalah­masalah interpretasi adalah aktual. Sesuai yang diuraikan dalam no. 454 d.b., interpretasi berkenaan dengan hal menetapkan arti. Arti ini bukanlah sesuatu yang tetap bergoyang-goyang atau bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri (seperti pendulum), tetapi ia adalah (ungkapan dari) pemahaman dalam hukum positif sebagai demikian. Dan pemahaman ini turut ditentukan oleh pemakaian bahasa secara konkret dan oleh “ambience” yang di dalamnya hukum itu harus berfungsi. Di situ penafsiran dan penerapan dari hukum positif Bering merupakan bentuk pengembanan hukum yang demikian sukar. Penafsiran ini senantiasa berkenaan dengan hal membuat menjadi jelas pengertian-pengertian hukum yang bersifat hukum positif. Isi dari pengertian-pengertian hukum itu harus ditentukan. Arti dari pengertian hukum sebagai demikian (dalam arti pertama) dalam penentuan isi tersebut kurang-lebih secara diam-diam diandaikan. pengertian-pengertian hukum yang banyak itu hingga derajat tertentu merupakan variasi-variasi clan penerapan-penerapan dari peng­konkretisasian dari pengertian-hukum sebagai demikian itu.

Butir kedua, yang terhadapnya kita akan memberikan perhatian, menyangkut pemakaian bahasa yuridikal sebagai demikian. Sering dibedakan antara”Iongogedesjuristes”dan”IongagedudroitYang pertama adalah bahasa dari filsafat hukum,teori hukum dan ilmu hukum.Yang kedua adalah bahasa-hukum otentik dari undang-undang, arrest-arrest, akta-akta notariil dan seterusnya. Di sampingnya, pembedaan antara putusan­putusan deskriptif dan preskriptif adalah penting. Yang pertama memiliki suatu sifat memaparkan clan mengungkapkan apa yang merupakan fakta-­fakta atau bagaimana pertautan antara yang satu dengan yang lainnya dari suatu bagian dari hukum positif. Di sini suatu kenyataan (yang bersifat bagaimana pun) dipaparkan. Sebaliknya, suatu putusan preskriptif meng­ungkapkan suatu kaidah, setidak-tidaknya is memiliki suatu sifat yang berbobot normatif (mengkaidahi). putusan-putusan yang demikin kita temukan dalam bahasa hukum otentik, tetapi para yurisjuga menggunakan mereka dalam hubungan lain. Demikianlah kita temukan putusan-putusan demikian dalam nasihat-nasihat yuridikal, pleidoi-pleidoi dan kesimpulan­kesimpulan, dan juga dalam berbagai tesis dari ilmu hukum atau doktrin. Kita segera akan melihat bahwa justru di sang sifat normatif clan faktual dari keputusan-keputusan tertentu sekali-kali Baling menyilang. Di samping itu, putusan-putusan masih dapat dibedakan dengan berbagai cara, tetapi tentang hal itu kita menunjuk pada filsafat bahasa.

 

D.   Keberlakuan  Hukum

Ini adalah terra terakhir dari teori hukum yang di sini akan kita bicarakan secara singkat. Kita sudah mengemukakan terlebih dahulu bahwa keberlakuan adalah cara berada yang spesifik dari hukum.Tetapi cara berada ini memiliki berbagai aspek, yang mungkin eras berkaitan, tetapi ticlak boleh diidentifikasikan (diidentikkan atau dicampur baurkan) yang satu dengan yang lainnya. Secara sangat umum harus kita bedakan antara keberlakuan idiil clan keberlakuan normatif. Yang pertama berkenaan dengan keberlakuan (yang dipretensikan) atau keberlakuan umum dari misainya putusan-putusan kefilsafatan. Di sini ia berputar sekitar “kebenaran’,'jadi berkenaan dengan kemungkinan untuk membenarkan atau melegitimasi putusan-putusan tertentu secara masuk akal (rasional). Tetapi, kita berurusan dengan keberlakuan normatif. Itu adalah cara berada kaidah-kaidah dari hukum clan etika. Pengertian keberlakuan ini mengung­kapkan bahwa hukum ticlak dapat diamati secara indrawi. Hukum itu “ada” ticlak seperti fakta-fakta empirik”ada” Memang ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati (seperti perilaku-perilaku manusia, dokumen-dokumen [perundang-undangan, vonis-vonis], bangunan, material), yang dalam suatu kerangka referensi spesifik dipahami dan diidentifikasi sebagai hukum. Dari situ tampak bahwa hukum juga merupakan suatu ciptaan pikiran, ia dipikirkan. Keberlakuan normatif dari hukum juga hanya sebagai demikian dapat dimengerti dan dipikirkan. la ticlak pernah sebagai demikian dapat ditemukan di dalam “kenyataan” “Kenyataannya”-nya justru berupa “hal dipikirkannya” Tetapi seperti sudah clikatakan, keberlakuan normatif dari hukum ini bukanlah gejala yang sederhana. la istimewa kompleks.

Kita dapat membedakan tiga bentuk keberlakuan, yang tiga-tiganya dalam kesaling-berkaitan ada dalam keberlakuan normatif itu (R. Dreier, RECHT-MORAL-IDEOLOGIE, 1981).

Bentuk keberlakuan yang pertama adalah keberlakuan sosial atau keberlakuan faktual. la di sini berkenaan dengan efektivitas atau “WirksomkeiC’clari kaidah hukum. Dengan itu dimaksudkan derajat yang di dalamnya (dan dengan cara) ia nyata-nyata dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya eventual dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Juga sanksionisasi dari ketidakpatuhan termasuk ke dalam suasana ini. Struktur dari keberlakuan faktual ini sendiri juga dapat dianalisis. Berbagai unsur padanya memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, pandangan­pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat (yang dinamakan ethos yang berpengaruh), bentuk-bentuk dari tinclakan pemerintah, clan sebagainya.Tetapi analisis ini untuk kita selanjutnya ticlak terlalu penting. Yang penting hanyalah bahwa kita di sini berurusan dengan suatu momen faktual dari keberlakuan normatif; bahwa ia dengan kata lain untuk keberlakuan (normatif) dari hukum mutlak diperlukan bahwa iajuga secara faktual dipatuhi clan diterapkan. Keberlakuan faktual ini –di samping dua bentuk lain yang akan dikemukakan– mewujudkan suatu unsur konstitutif dari yang normatif. Jika ia tidak ada, maka juga keberlakuan normatif akan hilang. Keberlakuan faktual inilah yang akhirnya dapat menjadi objek penelitian ilmiah-empirikal. Di sini terdapat tugas untuk sosiologi hukum dan ilmu hukum empirik.

Bentuk keberlakuan yang kedua adalah keberlakuan yuridik. Dengan itu dimaksudkan bahwa suatu kaidah hukum dibentuk sesuai aturan-aturan hukum prosedur yang berlaku oleh badan yang berwenang clan bahwa ia juga lebih dari itu dalam aspek lain secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya (terutama yang lebih tinggi). Kita juga Bering berbicara tentang keabsahan yuridikal dari kaidah-kaidah hukum. Terpaut padanya, pada urnumnya dipraanggapi bahwa sistem hukum itu memperlihatkan suatu struktur hierakhi. Bentuk keberlakuan inilah yang dalam Reine Rechtslehre ditonjolkan ke muka. Namun menurut pendapat kami ia ticlak boleh diabsolutkan. Bahkan suatu kaidah hukum yang secara yuridikal Bah dapat ticlak memiliki (kehilangan) kepatuhan faktual. Dalam hal demikian, maka ia kehilangan keberlakuannya.

Hal itu juga dapat terjadi jika kehilangan keberlakuan moralnya. Itu adalah bentuk keberlakuan normatif yang terakhir. Padanya yang dipersoalkan adalah kualitas (atau legitimitas) dari hukum. Pada titik ini tampak bahwa antara hukum clan etika terdapat hubungan-hubungan tertentu. Bukankah keberlakuan moral dari hukum berpretensi bahwa isi dari hukum secara etik’al atas dasar-dasar yang masukakal dapat dibenarkan. Dikatakan dengan cara lain, dapat diajukan alasan-alasan untukdalil bahwa hukum itu mengikat, bahwa orang dapat diwajibkan (dianggap terikat) untuk memenuhi aturan-aturan (kaidah-kaidah) dari hukum. Tentang penentuan lebih lanjut dari titik ini dalam filsafat hukum terdapat perbeclaan pendapat yang besar. Keberlakuan moral sebagai demikian bahkan tidak oleh tiap orang diterima. Di sini teori hukum jelas menunjuk pada filsafat hukum. Kami akan memotivasi lebih lanjut pendirian kami dalam persoalan inti ini (no. 498 d.b.). Di sini kami hanya menunjuk pada konsekuensi-konsekuensi dari pendirian ini.Yang terpenting adalah hukum kehilangan keberlakuan normatifnya, jika isinya dalam segi etik dengan cara apapun tidak dapat dibenarkan. Hukum yang secara serius misalnya melanggar hak-hak manusia tidak dapat dipandang sebagai hukum yang berlaku. Ini adalah ciri khas dari pandangan hukum kodrat, sedangkan suatu pendekatan positivistik berlawanan dengan itu mengajukan bahwa hukum itu mungkin Baja secara positif berlaku, tetapi bahwa ia dalam arti moral tidak dibenarkan untuk dipatuhi. Kita akan melihat apa yang dapat dikemukakan tentang hal itu. Sebagai kesimpulan dari bab ini, kita di sini dapat mengajukan bahwa keberlakuan-hukum normatif adalah suatu fenomena majemuk, yang berarti bahwa semua dari tiga momen atau modus keberlakuan yang telah disebutkan itu harus selalu diperhitungkan. Ketiga-tiganya harus ada: mereka adalah unsur-unsur konstitutif dari keberlakuan-hukum. Jika salah satu (atau lebih) dari tiga momen itu tidak ada, maka jatuhlah (hilanglah) keberlakuan dari hukum itu.

 

Comment :

Definisi tentang Hukum sangatlah abstrak sehingga sukar sekali mendefiniskan hukum secara pasti dan bulat, maka dalam komentar ini kelompok kami terbagi menjadi beberapa analisa, yaitu :

 

1.    Sulit Memberikan Definisi Tentang Hukum

Menurut sejarahnya, Hukum diyakini sebagai sebuah norma sosial hasil kesepakatan masyarakat untuk menjaga ketertiban (pergaulan) sosialnya.

Namun seiring munculnya organisasi negara, maka pengertian hukum mengalami perubahan. Hukum yang hakikat dasarnya adalah lahir dari kesepakatan masyarakat untuk ketertiban sosialnya sekarang berubah menjadi hanya perintah penguasa yang berupa undang-undang tertulis. Hukum yang semestinya adalah tertib sosial kini menjadi tertib hukum tok seiring menguatnya paham berpikir positivisme oleh kaum lege.

Sacipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa hampir mustahil mendefinisikan hukum secara secara pasti atau bulat. Karena, hukum memang tidak berdiri sendiri,hukum tidak murni, hukum itu dipengaruhi banyak elemen lain. Sehingga jika HUKUM hanya didefinisikan sebagai produk perundangan atau perintah penguasa seperti saat ini,hal tersebut tentunya menyalahi sejarah terbentuknya hukum itu sendiri.

Tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya, dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

Hal ini seperti yang dikatakan Immanuel Kant, ”Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recth. (Lili Rasjidi, 1985 : 1). Sedangkan Lemaire dalam bukunya yang berjudul Het recht in Indonesie mengatakan, ”…De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet alleen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definite aan te geven wat recth is”. Artinya, ”Hukum itu banyak seginya dan meliputi segala lapangan. Oleh sebab itu orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu”. (W.L.G. Lemaire, 1955 : 7). Pakar hukum lain yang bernama I. Kisch dalam bukunya Rechtwetenschap mengatakan, ”Doordat het recht onwarneembaar is onstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definite”. (I. Kisch, t.t : 313). Artinya, ”Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum.

 

2.    Dasar Hukum Merupakan Tatanan Idiil

Membicarakan apa itu arti hukum memang membutuhkan suatu pemahaman yang berbeda, bergantung kepada sudut pandang dalam melihatnya atau aliran apa yang digunakan untuk menguraikan definisinya. Filsafat hukum merupakan suatu ilmu yang menjelaskan hukum dari segi filosofis, apa itu makna hukum serta darimana hukum itu sendiri berasal. Pada hakikatnya hukum terdiri atas idea-hukum dan instrument-hukum. Idea hukum memuat hal berkenaan dengan tujuan suatu hukum dibuat, landasan apa yang dijadikan pedoman, serta cita-cita hukum itu sendiri. Sedangkan instrumen hukum merupakan wujud konkret dari idea hukum yang dituangkan melalui peraturan, norma, atau sanksi serta aparatur penegak hukum sebagai pelaksana hukum. Hukum agar dapat terwujud sesuai perannya dalam masyarakat memerlukan ‘daya paksa’ guna menjamin tegaknya aturan yang telah ditetapkan. Kekuasaan merupakan alat legitimasi yang diperlukan dalam unsur hukum agar suatu peraturan atau norma hukum dapat dilaksanakan, tanpa kekuasaan suatu peraturan hanyalah bersifat “idea” saja. Dalam prakteknya, kekuasaan di sini disimbolkan sebagai pemerintah atau negara sebagai penguasa. Sehingga sebagai simbol kekuasaan diharapkan pemerintah dapat ‘memaksakan’ suatu hukum ke dalam masyarakat agar hukum sebagai norma positif dapat berfungsi.

Berlakunya suatu hukum di masyarakat dapat dinilai dari dua aspek yaitu keberlakuan secara sosial dan keberlakuan secara yuridis. Dalam arti sosial hukum yang berwujud norma harus dapat berfungsi di dalam masyarakat, hidup dan tumbuh dalam membentuk gejala sosial. Maka diperlukan penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, dengan bantuan pemaksaan melalui sanksi atau hukuman. Sedangkan keberlakuan yuridis adalah hukum yang telah ada tidak saling berbenturan dengan norma norma lain, atau berjalan secara sinergis.

Singkat kata, hukum pada dasarnya merupakan tataran idiil memerlukan suatu perwujudan konkret dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk instrument dengan politik atau kekuasaan sebagai legitimasi berlakunya suatu hukum.

 

                                        

PENGERTIAN HUKUM

 

Memang sulit menemukan suatu definisi tentang hukum yang disetujui semua ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita tidak mengetahui tentang arti hukum. Hukum itu bukan lagi sesuatu yang mistik seperti pada zaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar. Karenanya semua orang bicara tentang hukum, dan mengerti tentang apa mereka bicara.

Kesulitan timbul, bila orang ingin mengerti tentang hukum secara lebih mendalam. Ternyata arti hukum begitu kompleks sehingga macam-macam teori yang berbeda-beda masih dapat dianut sampai abad XX ini.

 

1.    Hukum dan undang-undang Negara

Bila kita menghadap hukum, pertama-tama kita insyaf bahwa hukum harus dikaitkan dengan kehidupan sosial: “hukum adalah pertama-tama penataan hidup sosial”. Perumusan ini masih sangat abstrak, akan tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum. Bila hukum ditanggapi secara lebih konkret, pengertiannya berbeda-beda. Hal ini paling tampak, bila kita membandingkan pengertian hukum pada zanian kini dengan pengertian hukum pada zaman primitif. Penataan hidup bersama primitif, yang diselidiki dalam antropologi hukum, berlainan dengan pena­taan hidup bersama kita. Namun sewajamya hukum primitif disebut hukum juga.

Bila kita mehghadap bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, kita sampai pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang ditentukan oleh peme-rintah suatu negara, yakni undang-undang. Hal ini jelas dalam kenyataan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam lembaga yang non-negara, membutuhkan peneguhan dari fihak negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuridis. Juga hukum adat hanya dipandang sebagai hukum yang berlaku secara .efektif, bila disahkan oleh pemerintah negara yang ber-sangkutan. Namun dengan membatasi makna hukum yang hakiki pada undang-undang negara, pengertian dasar yang abstrak tentang hukum tidak hilang. Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan orang-orang dalam masyarakat, baik masyarakat besar, seperti negara, maupun masyarakat kecil, seperti perkumpulan dan lembaga swasta, sewajamya kedua-duanya disebut hokum.

Adanya/berbagai jenis hukum diterangkan oleh tokoh positivisme, John Austin (1790-1859). Menurut Austin terdapat macam-macam hukum, yakni:

1.    Hukum Allah. Hukum ini lebih-Iebih merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti yang sejati.

2.    Hukum manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri.

Di sini harus dibedakan antara:

    hukum yang sungguh-sungguh (properly so called). Hukum ini adalah undang-undang yang berasal dari suatu kekuasaan politik, atau peraturan pribadi-pribadi swasta yang menurut undang-undang yang berlaku.

    Hukum yang sebenarnya bukan hukum (improperly so called). Hukum ini adalah peraturan-peraturan yang berlaku bagi suatu klub olahraga, bagi suatu pabrik, bagi karya-karya ilmiah dsb. Peraturan-peraturan yang berlaku di bidang-bidang ini bukan hukum dalam arti yang sungguh-sungguh, sebab tidak berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum.

Bila kita mengikuti pandangan modern ini - yang kiranya sulit untuk ditantang - maka:

1.    bidang yuridis mendapat suatu tempat yang terbatas, yakni menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatu ne­gara.

2.    Hukum mengandung arti kemajemukan, sebab terdapat beberapa bidang hukum di samping negara, walaupun bidang-bidang itu tidak mempunyai hukum dalam arti yang penuh. Hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan. oleh negara. Hukum-hukum lain tetap dapat disebut hukum, tetapi mereka tidak mempunyai arti yuridis yang sesungguhnya.

Bahwa hukum adalah pertama-tama tata hukum negara, paling nampak dalam aliran positivisme, pada khususnya pada John Austin (analytical legal positivism). Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan bahwa ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Tidak pen-ting, mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Ada orang yang mentaati sebab merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang mentaati sebab takut akan kekacauan, ada yang mentaati sebab merasa terpaksa. Sama saja, asal mentaati. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi.

Maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut: seorang penguasa (souvereighnity), suatu perintah (command), kewajiban untuk mentaati (duty), sanksi bagi mereka yang tidak taat (sanction). Dengan demikian Austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa. Definisi Austin tentang hukum berbunyi sbb.: hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, di mana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

Kelemahan utama teori Austin terletak dalam hal ini, bahwa negara dan hukum dipandangnya sebagai kenyataan belaka. Hukum dianggapnya tidak lain daripada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh yang berkuasa dan yang biasanya ditaati. Artinya, kalau peraturan-peraturan de facto ditaati, mereka itu dianggap berlaku juga secara de iure. Hal ini memang tidak dapat dibenarkan. Hukum yang sungguh adalah hukum yang legal.

 

2.    Hukum yang legal

Hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenarnya bukan hukum, melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Hukum adalah legalitas.

Lazim diterima bahwa hukum adalah legal, bilamana undang-undang dan peraturan-peraturan ditentukan oleh suatu instansi yang berwenang. yakni pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku. Peraturan-peraturan yang legal itu mempunyai kekuatan yuridis (validity). dan karenanya berbeda dengan kebiasaan yang tidak berlaku secara yuridis.

Perbedaan antara peraturan yuridis dan tidak yuridis digambarkan secara tepat oleh H.L.A. Hart. Hart mengetengahkan, bahwa suatu negara tidak boleh disamakan dengan negara polisi, dan bahwa kaidah-kaidah hukum suatu negara tidak boleh disamakan dengan perintah seorang pefampok untuk menyerahkan segalaharta kepadanya (gunman situation). Perintah seorang perampok biasanya ditaati; kalau tidak, akan ada sanksi.

Memang, kata Hart, sejauh dipandang dari luar, pengertian Austin, tentang hukum tepat, sebab benarlah, bahwa perintah-perintah yang disebut hukum, dikeluarkan oleh seorang yang berkuasa, dan bahwa perintah-perintah itu biasanya ditaati. Tetapi terdapai suatu aspek lain pada hukum, yang tidak diperhatikan oleh Austin, suatu aspek intern. Aspek ini tidak terasa oleh orang-orang yang hidup di luar lingkup hidup tertentu. Umpamanya orang-orang Singapore tidak merasa tentang aspek intern hukum Indonesia, sebab hukum itu tidak mengikat mereka. Lain hal bagi orang-orang Indonesia. Mereka menerima hukum Indonesia sebagai hukum mereka, dan merasa terikat padanya, sebab ditentukan oleh pemerintah sendiri.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan bersifat legal, dan karenanya sungguh-sungguh hokum. Hart menjawab bahwa kita harus insyaf tentang dua jenis kaidah hukum. Ada kaidah hokum yang menentukan kelakuan orang (kaidah primer) dan ada kaidah hokum yang menentukan syarat bagi berlakunya kaidah primer tersebut (kaidah sekunder). Kaidah sekunder itu disebut petunjuk pengenal (rules of recognition), sebab mereka itu menyatakan, manakah hukum yang sah. Sekaligus kaidah-kaidah sekunder itu merupakan syarat bagi perubahan kaidah primer (rules of change), dan bagi dipecahkannya konflik ( rulesof adjudication). Petunjuk pengenal itu berkaitan dengan kompetensi di bidang hukum. Karena adanya petunjuk itu masyarakat menerima undang-undang dan peraturan-peraturan tertentu sebagai berlaku.

Terdapat macam-macam petunjuk pengenal bagi berlakunya hukum. Ada dekrit presiden, peraturan DPR, statuta himpunan, adat-istiadat dll. Petunjuk pengenal yang paling akhir (ultimate rule ofrecognition) ditentukan dalam undang-undang dasar.

Tetapi ternyata teori ini tidak mencukupi. Sebabnya petunjuk-petunjuk pengenal yang telah disebut, belum tentu suatu tanda bahwa suatu peraturan sungguh-sungguh legal. Suatu peraturan baru dapat diakui sebagai legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi. Umpamanya statuta suatu himpunan baru berlaku, bila disusun menurut norma-norma yang ada dalam peraturan pemerintah tentang didirikannya suatu himpunan.

Dari pertimbangan macam ini lahirlah teori Stufenbau (bangunan menurut jenjang). Dalam teori ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Menurut Undang-undang dasar Republik Indonesia jenjang-jenjang itu didahulukan oleh Pancasila, sehingga susunan jenjang-jenjang tersebut adalah sbb.:

1.    Panca Sila (PS)

2.    Undang-undang Dasar (UUD)

3.    Ketetapan MPR (TAP-MPR)

4.    Undang-undang (UU)

5.    Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)

6.    Peraturan Pemerintah (PP)

7.    Kepiitusan Presiden (Keppres)

8.    Keputusan Menteri (Kepmen)

9.    Keputusan Dirjen dst.

Teori Stufenbau yang sudah umum pada zaman kini, memperlihatkan bahwa seluruh sistem hukum mempunyai suatu struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret (peraturan-peraturan yang berlaku).

 

3.    Hukum sebagai normatife

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa sebagai mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya melalui pengadilan. Hal ini yang dimaksudkan kalau dikatakan, bahwa hukum bersifat normatif.

Untuk mengerti apa artinya norma, ada baiknya kita ingat akan suatu gagasan fundamental yang berasal dari Kant, yakni tentang perbedaan antara apa yang ada (fakta-das Sein) dan apa yang seharusnya (norma-das Sollen). Kant menjelaskan bahwa sesuatu yang ada tidak dapat disamakan dengan apa yang seharusnya, sehingga apa yang ada tidak dapat dipandang sebagai bersifat normatif. Kalau umpamanya orang-orang biasanya saling menghormati (suatu fakta), itu tidak berarti bahwa memang harus begitu. Seandainya saya mau menerima konsekwensi ini sebagai benar, saya harus menerima juga bahwa orang harus saling membunuh, bila mereka sudah biasa saling membunuh. Dan hal ini umumnya tidak diterima. Pendek kata: apa yang ada lain daripada apa yang seharusnya; fakta adalah fakta, bukan norma.

Arti hukum sebagai norma muncul pada kita, bila kita insyaf tentang makna hukum dalam hidup kita. Kita menjadi insyaf, bahwa hukum merupakan bagian kehidupan kita, dan bahwa hukum itu berfungsi dalam kehidupan kita sebagai pedoman yang harus diikuti, dengan maksud supaya kehidupan kita diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang dibagi sebagaimana mestinya.

Bahwa hukum bersifat normatif, tampak dalam perumusan kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah itu dirumuskan sebagai penggabungan antara dua kenyataan tertentu me­nurut prinsip tanggungan, yakni: bila hal ini terjadi, seharusnya hal itu terjadi pula. (um­pamanya: orang yang memiliki T.V. harus membayar iuran sesuai dengan peraturan). Di­katakan ”harus”/”seharusnya” (ought) dalam arti tanggungan, sebab “harus” dalam suatu situasi yuridis berbeda dengan “harus” dalam suatu situasi alamiah. Dalam suatu situasi alamiah dua kenyataan selalu tergabung satu sama lain (umpamanya: api dengan panas); karenanya suatu keharusan alamiah selalu efektif. Lain halnya dengan suatu keharusan yuridis, sebab suatu peraturan dapat ditaati, dapat tidak.

Bila hukum diakui sebagai normatif, diakui bahwa hukum itu me­wajibkan, bahwa hukum harus ditaati. Ketaatan itu tidak dapat disamakan dengan ketaatan akan suatu perintah (Austin). Hukum ditaati, bukan karena terdapat suatu kekuasaan di belakangnya, melainkan karena mewajibkan itu termasuk hakikat hukum sehdiri. Pada hakikatnya hukum adalah norma yang mewajibkan. Hal ini jelas, sebab bila suatu pemerintah tidak berhasil mengefektifkan suatu peraturan (ump. tentang pajak), sehingga peraturan itu kurang ditaati, kekuatan peraturan tersebut sebagai norma tidak hilang. Bahkan para tokoh neopositivisme abad ini (a.l. Hart) menerima, bahwa salah satu unsur hakiki dari hukum adalah bahwa hukum bersifat normatif, dan karenanya mewajibkan.

Kewajiban yang terletak dalam kaidah hukum adalah suatu kewajiban yuridis. Apa artinya?

Kemungkinan yang pertama adalah bahwa suatu kewajiban yuridis menyatakan suatu keharusan yang ekstern saja. Hukum harus ditaati, sebab seorang yang tidak mentaatinya, akan dihukum. Maka kewajiban yuridis muncul bersama kaidah-kaidah hukum berupa ancaman dari luar, tanpa adanya hubungan dengan pribadi orang. Tanggapan ini umum di antara para penganut positivisme. Dasarnya ialah, bahwa menurut mereka asalmula segala hukum adalah undang-undang dasar negara, yang tidak lain daripada suatu fakta.

Akibatnyatimbullahpersoalan,bagaimanakaidah-kaidahhukum dapat.mewajibkan, bila asalnya hanya suatu fakta?

Kemungkinan yang kedua ialah, bahwa kewajiban yuridis ditanggapi sebagai kewajiban intern. Kalau demikian, orang-orang mentaati undang-undang sebab mereka merasa suatu keharusan dalam batin. Kewajiban yuridis dianggap suatu dorongan batin yang tidak boleh/dapat dielakkan. Akibatnya timbullah persoalan, bagaimana kaidah-kaidah hukum dapat mewajibkan secara batin. Apa yang mewajibkan secara batin, adalah kaidah-kaidah moral, bukan kaidah-kaidah hukum.

Untuk mengerti duduknya persoalan secara lebih mendalam, ada baiknya merenungkan suatu teori yang sangat menitikberatkan adanya kewajiban dalam norma hukum, yakni dari Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen mencari pengertian yang transendental tentang hukum, seperti tokoh-tokoh Neokantianisme lainnya, a.l. Rudolf Stammler, yakni suatu pengertian yang selalu berlaku untuk semua tata hukum. Tetapi berbeda dengan Stammler Kelsen menegaskan bahwa hukum bersifat normatif, artinya bahwa kewajiban termasuk pengertian transendental tentang hukum.

Kelsen bertanya: hukum itu apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, dan menghindarkan salah faham tentang arti hukum yang sebenarnya, Kelsen memisahkan dari pengertian hu­kum segala unsur yang memang berperan dalam pembentukan hukum, seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk “ide hukum” atau “isi hukum”. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial-budaya, dan Iain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yakni sebagai “peraturan yang berlaku se-cara yuridis”. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (das reine Recht).

Pertanyaan timbul: bila pengertian hukum dalam arti formal bebas dari segala unsur yang bukan-hukum, apa artinya bahwa hukum mewajibkan? Bila orang mengetengahkan, bahwa ada kewajiban sebab dalam tiap-tiap perumusan kaidah-kaidah hukum ditentukan sanksi bagi orang-orang yang tidak mentaatinya, sehingga orang takut,. Kelsen menjawab bahwa segi psikis ini (menakutkan) tidak termasuk pengertian hukum, .melainkan psikologi. Sanksi dalam arti yuridis bersifat faktual saja: suatu tindakan yang melanggar peraturan disusul tindakan sebagaimana telah ditentukan, lain tidak. Bila orang mengetengahkan, “bahwa orang yang berhadapan dengan hukum, merasa suatu kewajiban batin, sebab diakui adanya hak pada orang-orang, Kelsen menjawab bahwa suatu hak baru ada bila dirumuskan, sebab hukum bukan etika. Dari fihak yuridis tidak ada perbedaan antara peraturan bahwa suatu bunga dalam tamanpublik tidak boleh dipetik dan bahwa manusia tidak boleh dibunuh.

Jawaban yang diberikan oleh Kelsen ialah bahwa ada kewajiban yuridis, sebab me­mang beginilah pengertian kita tentang hukum. Suatu peraturan yang a-normatif tidak masuk akal, dan tidak merupakan hukum. Dengan istilah-istilah yang diambil dari filsafat Kant: kita mengerti bahwa kewajiban termasuk pengertian transendental-logis tentang hu­kum, yakni “mewajibkan” harus diterima sebagai .syarat yang tak dapat dielakkan untuk mengerti hukum sebagai hukum. Disimpulkan oleh Kelsen: seperti terdapat suatu norma dasar bagi moral (menurut Kant norma dasar itu berbunyi: berlakulah sesuai dengan suara hatimu), demikian juga terdapat suatu norma dasar bagi hukum, yang harus dianggap sebagai sumber keharusan di bidang hukum. Norma dasar itu (Grundnorm) berbunyi sbb.: orang-orang harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan.

Sesudah Kelsen mendapat banyak kritik atas pengertiannya tentang norma dasar yang abstrak itu (tidak ada orang yang tahu apa artinya), ia mengkonkretkannya dengan menerima teori Stufenbau. Norma dasaryangdulunyaditanggapinya sebagai suatu prinsip transendental-logis, kemudian ditanggapinya sebagai suatu fakta, yakni undang-undang dasar negara. Apakah undang-undang itu baik, tidak jatuh di bawah kewibawaan suatu teori hukum: Syarat satu-satunya bagi suatu peraturan untuk dapat disebut hukum yang mewajibkan, ialah bahwa terdapat suatu minimum efektivitas - orang harus mentaatinya.

Dengan kesimpulan ini Kelsen sudah beralih ke positivisme hukum. Hukum pada dasarnya adalah fakta. Mengapa hukum mewajibkan, tidak dipertanggung jawabkannya.

 

 

PENGERTIAN TRADISIONAL TENTANG HUKUM

Pengertian tentang hukum tidak selalu sama. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan hidup zaman ke zaman.

Kiranya sepantasnya dibedakan antara dua pandangan terhadap hukum yang muncul dalam sejarah dan yang cukup berbeda satu sama lain, yakni pandangan zaman dulu atau tradisional dan pandangan zaman modern.

Sejak awal zaman modern (abad 15) banyak orang secara spontan menyamakan hukum dengan hukum negara. Hukum adalah undang-undang akan tetapi secara tradisional bukan demikian halnya. Secara tradisional hukum lebih lebih dipandang sebagai bersifat idiil atau etis. Pada zaman klasik hukum ditanggapi  sebagai cermin aturan alam semesta, pada abad pertengahan (abad ke 5-15) hukum yang dituju adalah pereaturan yang memancarkan ketentuan Allah.

1. Tradisi filsafat hukum

Oleh sebab hukum sudah menjadi bahan refleksi sejak dahulu kala, maka kegiatan berpikir kita tidak dapat bertolak dari titik nol. Mau tidak mau pemikiran kita merupakan lanjutan pemikiran tentang hukum poada zaman dulu. Oleh sebab dalam lintasan sejarah pikiran-pikiran itu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan semangat zaman. Maka ada baiknya diperhatikan sejarah kebudayaan. Sebagaimana telah diterima para ahli sejarah.

Dilihat secara khusus dari pihak perkembangan filsafat kebudayaan dapat dibagi dalam zaman-zaman sebagai berikut:

  I. Zaman Klasik (abad ke-6 sebelum Mahesi - abad ke-5 Masehi)

 II. Abad pertengahan (abad ke-5 - abad ke-15)

III. Zaman baru atau modern (abad ke-15 - abad ke-20)

IV. Masa sezaman (abad ke-20)

 

2. Pengertian hukum di Yunani Kuno.

Pada abad ke-6 sebelum Masehio negeri Yunani berkembang menjadi pusat kebudayaan bagi negara-negara disekitar Laut Tengah, pertama tama di bidang kesenian (sastra, seni pahat, arsitektur), kemudian juga di bidang politik dengan diciptakannya suatu pemerintahan demokratis. Kebudayaan ini mencapai puncaknya pada abad ke-4 sebelum Masehi dalam sistem-sistem filsafat Plato dan Aristoteles.

Perkembangan ini dianggap merupakan hasil munculnya “logos” (ratio, budi, roh) pada manusia-manusia yang berbudaya. Berkat “logos” itu cara berpikir orang sudah menjadi agak rasional, seperti nampak dalam mitos-mitos yang mewarnai religi zaman itu (tentang Zeus, Apollo, Athena dan lain-lain), dan lebih lagi dalam karya kesenian dan aturan “polis” (kota negara ). Pikiran pikiran filsafat dinilai sebagai penjelmaan istimewa dari “logos”.

Kendati perkembangan yang menakjubkan itu pemikiran orang-orang tetap bersifat primitif juga. Seperti pada zaman purbakala alam tetap dianggap bersifat sakral, lagipula hidup manusia  tetap dianggap harus tunduk pada nasib alam yang tak terelakkan.

Pada mulanya tanggapan tentang hukum pada orang-orang Yunani masih bersifat primitif: hukum dipandang sebagi suatu keharusan alamiah (nomos); baik semesta alam maupun hidup manusia tinggal di bawah hukum alamiah itu . Umpamanya susunan keluarga dianggap bersifat alamiah: lelaki berkuasa dan memiliki kemampuan politik; budak-budak harus tetap budak; sebab bginilah aturan alamiah, dan sebagainya.

Sudah terdapat tanda-tanda kemajuan pada para sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi . Kemudian para filsuf besar pada abad ke-4 sebelum Masehi mulai insyaf tentang peranan manusia dalam membentuk hukum.

- Sokrates menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia.

- Plato dan Aristoteles sudah mempertimbangkan manakah aturan yang adil yang harus ditujui oleh hukum walaupun mereka tetap juga mau taat pada tuntutan-tuntutan alam.

PLATO (427-347) menulis dua buku mengenai hidup bernegara yakni Politeia dan Nomoi.

Dalam buku Politeia Plato melukiskan suatu model tentang negara yang adil. Negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya, supaya adil. Dalam negara macam itu tiap-tiap golongan mempunyai tempat alamiahnya. Timbullah keadilan, bila tiap0tiap kelompokn (filsuf, tentara, pekerja) berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.

Dalam buku Nomoi Plato membeikan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang pada kesempurnaan. Disini ajaran plato lebih-lebih berpedoman pada pengalaman-pengalamnnya tentang praktek bernegara pada zamannya. Antara lain dituntutnya supaya peraturan-peraturan yang berlaku ditulis dalam suatu buku perundangan. Kalu tidak penyelewengan dari hukum yang adil sulit dihindarkan.

ARISTOTELES (348-322) menulis tentang begara dan hukum dalam buku-buku yang berjudul Politika.

Pertama-tama dijel;askannya bahwa manusia menurut wujudnya merupakan “makhluk polis” (zoon politikon). Oleh sebab itu seorang warga polis harus ikut serta dalam kegiatan ploiti. Nyatalah juga bahwa semua orang harus taat pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kedua diuraikan Aristoteles bahwa hukum harus dibagi dalam dua kelompok. Hukum yang pertama ialah hukum alam atau kodrat yang mencerminkan aturan alam. Hukum alam itu merupakan suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah karena kaitannya dengan aturan alam. Hukum yang kedua adalah hukum positif, yang dibuat manusia.

Ketiga diterangkannya bahwa pembentukan hukum ini selalu harus dibimbing oleh suatu rasa keadilan yakni rasa tentang yang baik dan pantas bagi orang-orang yang hidup bersama (seperti telah ditawarkan Sokrates). Namun susunn hukum menurut prinsip keadilan menyusul susunan orang-orang sebagi warga negara menurut jabatan, yang dianggap sesuatu susunan ilmiah. Karenanya berlakulah prinsip keadilan yang berikut: Kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting, diberikan yang tidak sama.

Pada abad ke-4 dan ke-3 sebelum Masehi kebudayaan Yunani disebarkan di seluruh Timur Tengah. penyebaran ini diawali oleh penyerbuan Aleksander Agung atas semua negara Timur Tengah itu sampai perbatasan India. Zaman itu disebut Zaman Hellenisme (Hellas=Yunani)

Sejak abad ke-3  sebelum Masehi kebudayaan tersebut mulai berpengaruh atas pandangan hidup orang-orang Romawi juga.

3. Hukum Romawi

Kota Roma yang didirikan pada tahun 753  sebelum Msehi (fakta sejarah ini menjadi awal kalender Romawi - Ab Urbe Condita) berkembang terus berabad-abad lamanya dan akhirnya menjadi dunia. Sejak abad ke-3 sebelum Masehi kebudayaannya dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat Yunani dan Hellenisme, terutama aliran Sota. Kemudian pengaruh datang juga dari agama Kristiani, yang mulai dikembangkan sejak abad-abad pertama Masehi (fakta sejarah ini menjadi awal tarikh Masehi yang lazim dipakai sekarang ini).

Pada permulaan, yakni sejak abad ke-8 sebelum Masehi, peraturan-peraturan Romawi hanya menyangkut kota Roma sendiri. Tetapi berangsur angsur peraturaperaturan negara itu menjadi lebih universal, sebab harus cocok dengan kebutuhan semua wilayah kekuasaan Romawi yang makin meluas. Peraturan-peraturan yang berlaku secara universal disebut “ius gentium”, yakni suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab.

Dapat dipastikan bahwa hukum Romawi dalam abad-abad sebelum masehi lebih lebih bersifat kasuistik artinya bahwa peraturan-peraturan yang berlaku tidak diterapkan secara otomatis kepada semua perkara, tetapi lebih berfungsi sebagai pedoman atau contoh bagi para hakim. Baru kemudian perturan-peraturan para kaisr menjadi undang-undang (abstrak dan umum) yang mengikat secara universal. Selaras dengan perkembangan ini diciptakan juga suatu ilmu hukum oleh para sarjana di bidang hukum, seperti Cicero (106-43 sebelum masehi), Gaius, Ulpianus, dan lain-lain.

Filsafat hukum yang menerangkan dan mendasari sistem hukum tersebut, lebih-lebih bersifat  idiil, yakni apa yang dianggap terpenting oleh para tokoh politik dan yuridis zaman itu bukanlah huku yang ditentukan (hukum positif, leges), melainkan hukum yang dicita-sitakan dan yang dicerminkan dalam leges tersebut (hukum sebgai ius). Ius itu belum tentu ditemukan dalamsegala peraturan , akan tetapi terwujud dalam suatu hukum alamiah yang mengatur baik alam maupun hidup manusia. Oleh para ahli yang menganut aliran Sota huku alam itu yang melebihi hukum positif dipandang sebagai pernyataan kehendak ilahi.

Kekaisaran Romawi Barat berakhir pada tahun 476 Masehi. Namun dengan berkhirnya kekuasaan kaisar Romawi itu kebudayaan Yunani - Romawi tidak hilang. Selama abad-abad Pertengahan itu dilestarikan oleh bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Arab.

Hukum Romawi disimpan dan dikembangkan dalam kekaisaran Roma Timur atau Byzantium, lalu diwarisi kepada generasi-generasi selanjutnya dalam bentuksuatu kodeks hukum . Pada tahun-tahun 528-534 seluruh perundangan kekaisaran Romawi dikumpulkan dalam satu Kodeks atas perintah Kaisar Yustinianus. Kodeks itu dinamakan: Codex Iuris Romawi, atau: Codex Iustinianus, atau: Corpus Iuris Civilis (C.I.C)

Kemudian pada Abad Pertengahan hukum Romawi itu dipelajari kembali oleh para sarjana universitasuniversitas barat, khususnya di Bologna dan dipraktekkan kembali oleh kaisar-kaisar Jerman.

Akhirnya hukum Romawi itu dijadikan tulang tulang punggung hukum perdata modern dalam “Code Civil” oleh para sarjana Kaisar Napoleon (1804).

 

4. Pengertian hukum pada Abad Pertengahan

Abad pertengan (abad ke-5 - 15) ditandai penyebaran agama-agama besar yakni agama Kristiani dan Islam. (Agama-agama India, yakni Hindu dan Buddha sudah tersebar di timur dari India sampai Jepang. Akan tetapi kurang berpengaruh atas tradisi kebudayaan yang kami ikuti disini.

Agama Islam disebarkan di Timur Tengah (kecuali di kekaisaran Romawi Timur/Byzantium yang bertahan sampai 1453), kemudian juga di Afrika Utara dan Eropa Selatan sejak abad ke-7 Masehi (622).

Pewartaan kedua agama itu sangat berpengaruh terhadap seluruh pandangan hidup bangsa-bangsa termasuk juga pandanganterhadap hukum.

Selama Abad Pertengahan tolokukur segala pikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu dalam membentuk hukum positif manusia sebenarnya hanya ikut mengatur hidup. Hukum yang ditetapkannya harus dicocokan dengan aturan yang telah ada, yakni dalam penentuan-penentuan yang telah ada, yakni dalam penetuan-penentuan agama. Selayaknya hukum itu disebut bersifat idiil, yakni mendapat akarnya dalam ideal hidup sebagaimana disampaikan dalam agama.

Hukum yang dibentuk mendapat akarnya dala agama atau secara langsung ataus ecara tidak langsung.

Menurut agama Islam hukum berhubungan dengan whyu secara langsung (Al-syafi’i dan lain-lain), sehingga hukum agama Islam dipandang sebagai bagin wahyu (Syari’ah)

Menurut agama Kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langgsung  (Augustinus, Thomas Aquinas), yakni hukum yang dibuat manusia, disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu.

Pengertian hukum yang berbeda ini ada konsekuensinya dalam pandangan terhadap hukum alam. Para tokoh Kristiani cenderung untuk mempertahankan hukum alam sebagai norma hukum, akan tetapi bukan lagi karena itulah alam, melainkan oleh sebab alam itu merupakan ciptaan Tuhan. Menurut Thomas Aquinas aturan alam tidak lain dari partisipasi (pengambil bagian) aturan pribadi (lex aeterna) yang ada pada Tuhan sendiri. Para tokoh agama Islam lebih venderung mengunggulkan hukum agama, tanpa perantaraan suatu hukum alam yang bagi banyak orang belum jelas artinya. Pemikiran tentang arti dan nilai hukum alam akan mewarnai debat-debat para pemikir tentang hukum abad-abad yang berikut.

Sejak abad pertengahan dalam tradisi filsafat hukum lima jenis hukum disebut:

- Hukum abadi (lex aeterna): rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian teologis tentang asalmula segala hukum, yang kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya.

- Hukum ilahi positif (lex divina positiva): hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsip-prinsip keadilan.

- Hukum alam (lex naturalis): hukum Allah sebagaimana nampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia.

- Hukum bangsa-bangsa (ius gentium): hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari hukum positif.

- Hukum Positif (lex humana positiva): hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Hukum ini paad zaman modern ditanggapi sebagai hukum yang sejati.

 

PENGERTIAN HUKUM PADA ZAMAN MODERN

1.    Pengertian hokum pada zaman baru

Menurutparaahli sejarah terdapat beberapa factor yang menandakan datangnya suatu zaman baru, yang disertai suatu mentalitas baru juga. Titik tolaknya ialah kenyataan bahwa pada abad ke-15 orang-orang terdidik di Italia mulai menimba inspirasi segar pada zaman klasik, yakni pada kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Sebab itu zaman baru itu, yang merupakan awal zaman modern, disebut zaman Renaissance (kelahiran kembali).

Pada zaman itu manusia mengalami banyak perubahan. Bila pada abad pertengahan perhatian orang maíz diarahkan lepada dunia akhirat dan keselamatan manusia pada Tuhan, pada zaman baru pikiran orang-orang berpaling ke hisup manusia di dunia. Maka Renaissance itu hádala “penemuan kembali dunia dan manusia” (Burckhardt).

Manusia duniawi itu menjadi pokok perhatian dalam gerakan Humanismo. Menurut humanismo itu manusia unggul sebagai pribadi di antara segala makhluk lanilla, khususnya sebagai pencipta kebudayaan. Tokoh-tokoh utama Humanismo itu hádala Tetrarca (1303-1374), Desiderius Erasmus (1469-1537), Thomas More (1478-1535).

Perubahan pandangan ini berpengaruh juga atas agama, terutama dalam timbulnya reformasi agami kristiani, yang menghasilkan agama Prostestan (1517). Maarten luther (1483-15460 dan Johannes Calvin (1509-1564) menekankan bahwa tiap-tiap manusia berhadapan dengan Tuhan sebagai pribadi. Kemudian contra-reformasi dalam agama Katolik menitikberatkan tanggung jawab manusia sebagai pribadi juga.

Dunia ditemukan kembali secara khusus melalui ilmu-ilmu pengetahuan empiris, pertama-tama ilmu física. Di antara tokoh-tokoh pertama ilmu física tersebut dapat disebut : Copernicus (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galilei (1564-1642), yang disusul dalam abad berikut dengan tokoh utama física klasik, yakni Isaac newton (1642-1727).

Pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan atas jalannya berpikir orang-orang mulai terasa pada abad ke-15, lalu menjadi makin kyat pada abad-abad yang berikut. Pada zaman modern orang makin mencari kebenaran dalam falta-fakta yang nyata dalam pengalaman.

Dunia ditemukan juga dalam suatu politik baru akibat timbulnya negara-negara nasional di bawah pemerintahan raja-raja yang kuat. Rasa nasionalisme menyusul pembentukan negara-negara tersebut. Pada kurun waktu itu kesadaran politik berubah juga karena diperluasnya daerah-daerah kekuasaan raja-raja akibat petualangan-petualangan pelaut-pelaut yang mencari wilayah baru di seberang lautan. Dengan demikian ditemukan benua Amerika (1492) dan mulailah zaman kolonialisme

Bagi para pemikir tentang hukum perubahan-perubahan tersebut besar artinya :

1)    Sesuai dengan mentalitas baru pembentukan hukum dianggap sebagai bagian kebijakan manusia di dunia.

2)    Organisasi negara nasional disertai pemikiran tentang peraturan hukum yang tepat, baik untuk dalam negeri, maupun untuk hubungan dengan luar negeri (hukum internasional).

3)    Oleh sebab peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara dibuat atas perintah-perintah raja-raja, raja dipandang sebagai pencipta hukum.

Dapat disimpulkan bahwa Sejas zaman baru, tekanan tidak terletak lagi atas hukum alam, yangdiluar kebijakan manusia, melainkan atas hukum positif. Namur pada umumnya filsuf-filsuf zaman itu menerima juga adanya statu hukum alam, yang nampak dalam akal budi manusia, umpamanya saja tentang perlunya hukuman apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Filsuf-filsuf hukumnegara, baik nasional maupun internasional adalah Macchiavelli (1469-1527), Jean Bodin (1530-1596), Hugo Grotius (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679).

2.    Pengertian hukum pada zaman Auklarung

Pada abad ke-17 dan ke-18 kepercayaan kepadakekuatan akal budi makin bartambah. Sebab itu zaman itu disebut zaman rasionalisme atau Aufklarung (Zaman Pencerahan, Zaman Terang Budi).

Sebagai perintis filsafat rasionalisme itu disebut Rene Descartes (1596-1650). Descartes membentangkan bahwa terdapat ide-ide yang terang pada manusia yang mutlak dapat dipercaya. Ide-ide itu berakar dalam kesadaran tiap-tiap manusia tentang dirinya sebagai pribadi yang berakal budi dan bebas. Dengan demikian manusia sebagai subjekdijadikan titik tolak seluruh pandangan hidup.

Sesudah Descartes filsafat zaman itu menjurus ke dua arah :

  1. Rasionalisme, yang mengunggulkan ide-ide akal budi murni. Tokoh-tokoh rasionalisme adalah antara lain : Wolff (1679-1754), Montesqieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), I.Kant (1724-1804).
  2. Empirisme, yang menekankan perlunya basis empiris bagi semua pengertian. Tokoh-tokoh empirisnya ialah antara lain : John Locke (1632-1704)dan David Hume (1711-1776). Sebenarnya empirisme itu, yang berkembang di Inggris, sejak abad ke-17, merupakan suatu berpikir secara rasionalisme juga. Akan tetapi di sini metode empiris diutamakan, yakni : apa yang tidak dialami, tidak dapat diakui kebenarannya.

Filsafat hukum zamanitu adalah suatu usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap yang bersifat rasional belaka. Dalam usaha tersebut para filsuf bertolak dari arti hukum sebagai kaidah-kaidah yang berlaku dalam negara, lalu menyelediki manakah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku di mana-mana karena berazaskan pada akal budi tiap-tiap manusia. Ternyata disini hukum positif merupakan objek pemikiran yang utama. Namun pada umumnya diakui juga adanya suatu hukum kodrat yang berasal dari akal budi tiap-tiap manusia. Ternyata disini hukum positif merupakan objek pemikiran yang utama. Namun pada umumnya diakui juga adanya suatu hukum kodrat yang berasal dari akal budi manusia juga dan berfungsi sebagai dasar hukum positif.

Ide-ide baru tentang hukum yang muncul pada zaman itu, berkaitan dengan perubahan pandangan atas pemerintahan masyarakat dalam negara. Negara yang ideal adalah negara hukum :

-        Locke membela hak-hak warganegara terhadap pemerintah yang berkuasa.

-        Montesqieu terkenal karena perumusannya tentang Trias Politika.

-        Rousseau mewartakan keunggulan manusia sebagai subyek hukum. Bila hukum menjadi bagian suatu kehidupan bersama yang demokratis, maka raja sebagai pencipta hukum perlu diganti dengan rakyat sebagai pencipta dan subyek hukum.

-        I. Kant menjelaskan bahwa pembentukan tata hukum merupakan inisiatif manusia guna mengembangkan suatu kehidupan bersama yang bermoral.

Pada akhir abad VIII suatu era baru dalam kehidupan politik mulai diwujudkan, di Amerika (1776), di Prancis (1789). Revolusi Prancis itu berdasarkan semboyan : liberte, egalite, fraternite. Dituntut suatu tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Tata hukum itu dibentuk oleh para sarjana Prancis, atas perintah Kaisar Napoleon. Code civil atau code Napoleon itu (1804) menjadi sumber kodeks banyak negara modern, antara lain Belanda, Indonesia.

Pada abad ke-19 ide-ide baru itu makin menjadi cita-cita segala bangsa di dunia.

3. Pengertian hukum pada abad XIX

Pada abad XIX dua arus pikiran menjadi nyata, yakni gejala-gejala hidup mulai dipandang secara ilmiah melulu, lagipula mulai dipandang menurut dinamikanya.

1.    Pandangan ilmiah atas hukum

Pada abad XIX aliran empirisme tetap kuat, akan tetapi dalam bentuk baru, yang dinamakan positivisme. Positivisme berbeda dengan empirisme abad sebelumnya, oleh sebab metode empiris yang dahulu digunakan dalam suatu renungan filsafat, sekarang ini disamakan dengan suatu pengolahan ilmiah belaka.

Dasar bagi suatu filsafat baru diletakkan di Prancis oleh A. Comte (1789-1857). Menurut Comte sejarah kebudayaan umat manusia dapat dibagi dalam tiga tahap.

·         tahap pertama adalah tahap teologis: orang mencari kebenaran dalam agama.

·         tahap kedua adalah tahap metafisis: orang mencari kebenaran melalui filsafat.

·         tahap ketiga adalah tahap ppositif: kebenaran dicari melalui ilmu-ilmu pengetahuan.

Menurut Comte inilah cap yang khas bagi zaman modern.

Positivisme hukum ada dua bentuk, yakni positivisme yuridis dan positivisme sosiologis.

Dalam positivisme yuridis hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme ini adalah pembentukan struktuur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin profesional. Hukum modern adalah ciptaan para ahli di bidang hukum. Dalam positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai berikut:

1.    Hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2.    Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral.Hukum itu tidak lain daripada hasil karya para ahli di badang hukum.

3.    Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu “closed logical system”. Peraturan-peraturan dapat diduksikan (disimpulkan secara logis) dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik dan moral. Tokoh-tokohnya ialah R. von Jhering dan J. Austin (analytical jurisprudence)

Dalam positivisme sosiologis hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. A. Comte menjadi perintis positivisme ini dengan menciptakan suatu ilmu pengetahuan baru, yakni sosiologi.

2.    Pandangan historis atas hukum

Abad XIX ditandai perubahan besar di segala bidang, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan itu dapat diringkas dalam istilah: revolusi industri. Karena perkembangan masyarakat yang ketat itu perhatian para pemikir tidak hanya terarah kepada penyelidikan empiris dan ilmiah, melainkan juga kepada gejala perkembangan itu sendiri.

Pada abad-abad sebelumnya orang-orang merasa kehidupannya sebagai sesuatu yang konstan yang hampir tidak berbeda dengan kehidupan nenek moyangnya. Pada abad XIX perasaan itu hilang. Sebaliknya orang-orang menjadi insyaf tentang segi historis kehidupannya, tentang kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang memberikan nilai baru kepada kehidupan mereka.

Beberapa tokoh filsafat yang terkemuka melantarkan visi baru ini, khususnya:

·         G.W.F. Hegel: hidup manusia merupakan perwujudan roh yang mutlak yang nyata terutama dalam sejarah umat manusia.

·         Karl Marx: hidup manusia merupakan perwujudan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan situasi ekonomisnya.

Pada abad XIX pengertian tentang hukum merupakan bagian suatu pandangan baru atas hidup, yakni hidup sebagai perkembangan manusia dan kebudayaan.

·         Hegel (1770-1831) menempatkan hukum dalam keseluruhan perwujudan roh yang objektif dalam kehidupan manusia.

·         F. von Savigny (1779-1861) menentukan hukum sebagai unsur kebudayaan suatu bangsa yang berubah dalam lintasan sejarah.

·         Karl Marx (1818-1883) memandang hukum sebagai cermin situasi ekonomis masyarakat.

 

4.    Pengertian hukum pada abad XX

Pada abad XX dimana-mana kodeks nasional dibentuk. Prinsip-prinsip pembentukan kodeks hukum tersebut diambil dari pemikiran para tokoh pada zaman sebelumnya, terutama abad XIX.

Kendati telah terdapat banyak persamaan antara sistem-sistem hukum dan pemikiran tentang hukum, tentang pengertian hukum yang hakiki terdapat selisih pendapat. Menurut sejumlah pemikir hukum sebaiknya dipandang dalam hubungan dengan pemerintah negara, yakni sebagai norma hukum yang de facto berlaku. Tolok ukur di sini adalah kepentingan umum, dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Prinsip ini diambil dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum. Menurut pemikir lain hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di sunia ini. Maka di sini diakui adanya suatu hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia, yang berpegang pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari filsafat neoskolastik, neokantisme, neohegelianisme dan filsafat eksistensi.

 

PARADIGMA ILMU HUKUM NASIONAL  INDONESIA

 

1.    Cita Hukum Pancasila

Dalam seminar TEMU KENAL CITA HUKUM DAN PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM NASIONAL1, diseebutkanlah Cita-Hukum (rechtsidee) mengandung arti hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi Cita_hukum itu sendiri yaitu gagasan, karsa, cipta, dan fikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tetntang makna hukum.

Yang pada intinya terdapat tiga unsur yaitu:

a)    Keadilan

b)    Kehasil-gunan (doelmatigheid)

c)    Kepastian hukum

Pengaruh dan fungsi Cita-Hukum dlam masyarakat yaitu:

a)    Sebagai asas umum yang mendominasi (guiding principle)

b)    Norma kritik (kaidah evaluasi)

c)    Faktor yang memotivasi dalam penyelanggaraan hukum (pembentukan, penemuan,penerapan)

Cita-Hukum Indonesia berakar dalam pancasila yaitu sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organiasi negara yang dirumuskan dalam UUD 1945. Cita-Hukum Pancasila mencerminkan tujuan negara dan seperangkat nilai yang tercantum dalam UUD 1945 serta berbagai ketetapan MPR.

Sila-sila dalam pancasila meruakan rumusan dari struktur dasar kebersamaan dengan sesama manusia dan keterikatannya pada alam dan Tuhan. Pandangan hidup dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembanan hukum.

Tata Hukum mencerminkan atau bermuatan sistem nilai, dimana sistem nilai  dapat dibedakan menjadi:

a)    nilai dasar (base Values)

sebagai acuan dan landasan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu

b)    nilai tujuan (goal values)

sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan dan diwujudkan.

Keseluruhan nilai-nilai dalm sistem pancasila itu dipersatukan oleh prinsip “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan” dan dirumuskan dalam kata “Bhineka Tunggal Ika”.

Cita hukum Pancasila mempunyai inti yaitu :

a)    Ketuhanan Yang Maha Esa

b)    penghormatan atas martabat manusia

c)    wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara

d)    persamaan dan kelayakan

e)    keadilan sosial

f)     moral dan budi pekerti yang luhur

g)    partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik

 

2.    Konsepsi Hukum

Hukum yaitu penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan tentang perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penilaian hukum yaitu penilaian dalam situasi kemasyarakatan tertentu dalam artian seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan tertentu.

Kaidah hukum mempunyai bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, karena situasi dalam masyarakat mengalami perkembangan maka kaidah hukum (penilaian hukum) itu pada dasrnya merupakan produk sejarah yang sekali terbentuk dan menyandang sifat kemasyarakatan (historically and sicially determined). Kaidah hukum merupakan hubungan yang memaksa antara syarat dan apa yang seharusnya terjadi jika syarat itu tidak terpenuhi. Hukum dan kaidah-kaidahnya termasuk dalam dunia das sollen dan tidak termasuk namun mengarah pada das sein.

Dalam masyarakat majemuk (yang sudah mengenal diferensiasi), implementasi dan kepatuhan pada hukum memerlukan pemositivan dan bebrbagai lembaga yang dibentuk yang terbentuk ntuk itu. Tatanan hukum yaitu keseluruhan kaidah hukum positif dan asas yang melandasinya, kelembagaan hukum dan proses pembentukan hukum serta implementasinya.

Pengertian hukum sebagai obyek Ilmu Hukum menunjuk pada tatanan hukum yang sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatamadja, mencangkup” keseluruhan perangkat tata hukum yang erdiri atas asas-asas, kaidah-kaidah dan pranata-pranata hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta keseluruhan lembaga-lembaga dan proses-proses (budaya hukum) yang diperlakukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Unsur tata hukum tersusun secara hirearkhis dalam suatu sistem aturan hukum yang berdasarkan asas lex superior derogat lex inferiori, asas lex posterior derogat legi priori, asas lex specialis derogat generali dab asas non-retroaktif.

Dalam masyarakat yang teratur yang sudah terorganisasikan secara politik dalam bentuk negara, proses pembentukan hukum itu berlangsung melalui proses politik yang menghasilkan perundang-undangan, proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi, putusan birokrasi pemerintahan yang menghasilkan ketetapan, perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembanan ilmu hukum (pembentukan doktrin). Corak hukum dalam suatu negara ditentukan oleh kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan politik hukum.

Hukum memiliki dua fungsi yaitu:

a)    Fungsi Ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan.

b)    Fungsi Instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat.

3.    Tujuan Hukum Pengayoman

Tujuan hukum berdasrkan Cita Hukum Pancasila yaitu untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh.

Pelaksanaan pengayoman itu dilakukan dengan usaha mewujudkan:

a.    Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas

b.    Kedamaian yang berketentraman

c.    Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif)

d.    Kesejahteran dan keadilan sosial

e.    Pembinanaan dan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

 

4.    Konsepsi Negara

Negara adalah rakyat yang mendiami suatu wilayah yang mengorganisasikan diri,secara polotis dalam sebuah badan hukum publik sebagai wahana untuk secara demokratis dalam semangat kebersamaan berikhtiar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan pemilik atau penguasa negara dan rakyat) segabai pamong yang mengembang tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar dalam mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian, berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur.

5.    Konsepsi Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah sebuah eksemplar normoligi yang termasuk ilmu praktis yang dengan memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterprasi, dan menilai hukum posotif, pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu : hukum sebagai putusan otoritatif (positifitas), hukum sebagai tatanan (koherensi), hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (keadilan), dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan luhur (martabat manusia)

Masalah hukum dibedakan menjadi 2 yaitu :

a.    Masalah hukum mikro

Berkenaan dengan hubungan antara subjek hukum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum yang bersangkutan dalam kerangka hukum tujuan hukum pada umumnya.

b.    Masalah hukum makro

Berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencapai tujuannya secara wajar, sehingga disatu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat.

Ilmu hukum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemsyarakatan tertentu. Pengembanan ilmu hukum selalu melibatkan 2 aspek yaitu kaidah hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan) dengan kata lain, aspek normatif-perspektif untuk menemukan kaidah hukumnya dan aspek impiris-diskriptif untuk menetapkan fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan.

            Etika dan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurology). Ilmu hukum sebagai disiplin ilmu, maka produk Ilmu ekonomi, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Sejarah Hukum, Ilmu Politik Hukum, Etika dan Futurologi merupakan ingredients yang harus diolah menjadi adonan bagi dan dalam pengemnanan Ilmu Hukum untuk memproduk proposisi yuridis. Ilmu Hukum dalam pengembanannya harus mengacu atau beruntikan rasionalitas-nilai dan rasionalitas-berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas-kewajaran.

             Metode Ilmu Hukum pada dasarnya adalah metode penelitian hukum normative yang disebut juga metode doctrinal dengan optic preskriptif, anmun dalam pengembanannya, sehubungan dengan tujuannya sendiri, secara dialektis mengakomodasi produk dan cara-kerja metode penelitian Ilmu Sosial.

            Ilmu Hukum, dipandang dua bagian, yang pertama bidang studi yang mempelajari penyelesaian masalah hukum mikro dengan mempelajari sistem hukum yang berlaku, yang dapat disebut Teori Penemuan Hukum. Kedua , mempelajari penyelesaian terhadap masalah hukum makro, yang dapat disebut Teori Pembentukan Hukum atau Teori Perundang-undangan. Ilmu Hukum itu terdiri atas Teori Perundang-undangan, Teori Teori Argumentasi Hukum, dan Teori Penemuan Hukum. Teori Penemuan Hukum berintikan Teori Sumber Hukum, Teori Interpretasi  dan Konstruksi Hukum, serta Teori Klasifikasi Kaidah Hukum. Teori Perundang-undangan terdiri atas Proses Perundang-undangan, Metode Perundang-undangan dan Teknik Perundang-undangan.

            Ilmu Hukum dalam pengembananya mengacu pada nilai. Tata Hukum itu bermuatan atau mencerminkan nilai. Karena itu, pemahaman secara ilmiah terhadap hukum dan penggunaannya dalam kehidupan nyata hanya mungkin bermakna jika dilakukan dengan mengacu pada nilai dari titik internal terbata (gematigd). Ilmu Hukum dalam pengembananya juga berdampak atau menyandang sifat mengkaidahi.

            Ilmu Hukum bertujuan untuk :

1.    memaparkan secara sistematis material hukum.

2.    menunjukan apa hukumnya tentang hal tertentu dengan mengacu aturan hukum yang relevan

3.    memberikan penjelasan historis tentang situasi tatanan hukum yang berlaku.

4.    memberikan kritik terhadap tatanan hukum, aturan hukum positif atau putusan hukum berdasarkan doktrin, kebijakan dan politik hukum yang sudah disepakati dengan mengacu cita hukum, cita negara dan tujuan menegara.

5.    merekomendasikan interpretasi terhadap aturan hukum, jika aturan hukum itu kabur atau tidak memberikan kepastian.

6.    mengusulkan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada atau pembentukan undang-undang baru.

 

 

 

 

 

KEADILAN

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hu­kum. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepentingan hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan — ada yang berpendapat — merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contoh terakhir ini ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar (1989: 4) dengan mengatakan, Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?

Demikian pentingnya keadilan ini. Lalu, keadilan itu sendiri apa sesungguhnya?

Pertanyaan ini antara lain dijawab Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi). Adapun kaitannya dengan ilmu hukum adalah, bahwa yang disebut terakhir ini (jurisprudentia) merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara Ilahi dan manusiawi, ilmu tentang yang adil dan tidak adil (Notohamidjojo, 1975: 35).

Dalam bukunya Nicomachean Ethic, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil (Tasrif: 1987: 97).

Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang arus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis (seperti Notohamidjojo, 1975: 86) menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: (1) keadilan distributif (jusititia distributiva), (2) keadilan-komutatif (justitia commutativa), dan (3) keadilan vindikatif (justitia vindicativa).

Keadilan distributiva adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan, la membedakan-nya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar

Friedman (1990: 10-11) menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Di samping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum haras menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.

Selain pembedaan di atas, dikenal juga pembedaan keadilan jenis lain sebagaimana diungkapkan oleh Notohamidjojo (1973: 12), yaitu kgadilan kreatif (iustitia creativa) dan keadilan protektif (iustitia protectiva). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Dalam negara otokrasi atau diktator, daya kreativitas ini dibatasi secara ketat oleh ideologi negara. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia tidak saja perlu dilindungi kebebasannya untuk berkreasi tetapi juga keamanan hidupnya, sehingga manusia yang satu tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan manusia yang lain. Jenis keadilan lain adalah keadilan sosial, yang uraiannya akan diberikan kemudian.

Uraian di atas, paling tidak dapat memberikan sedikit gambaran betapa masalah keadilan ini tidak mudah untuk dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam tempat dan waktu yang berlainan, persepsi keadilannya mungkin sekali menjadi berlainan pula.

Sekalipun sulit untuk dirumuskan, pembahasan tentang keadilan ini dapat dikatakan selalu muncul pada setiap aliran filsafat hukum. Para penganut aliran Hukum Alam menyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga kita kenal, misalnya, pada Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan, Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan Jangan merugikan seseorang (neminem laedere). Cicero mengatakan bahwa hu­kum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Kemudian pada aliran Positivisme Hukum, norma hu­kum alam primer itu dicoba untuk diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret. Pengejawantahan dari norma yang abstrak ke dalam norma hukum positif ini dipercayakan kepada penguasa.

Dalam kaca mata kaum positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja, mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan ini sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adigium yang selalu didengungkan adalah Summun jus, summa injuria; summa lex, summa crux. Secara harfiah ungkapan itu berarti bahwa hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya ungkapan tersebut sesungguhnya menandakan kekurang percayaan kaum positifis itu terhadap keadilan yang sebenarnya. Sebab, keadilan yang tertinggi adalah ketidak-adilan yang tertinggi. Jika keadilan saja yang dikejar, hu­kum positif menjadi serba-tidak pasti lagi. Akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Mengomentari pandangan Positivisme Hukum, kiranya patut diungkapkan pendapat ahli hukum terkemuka Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja (1993: 143-144).

Scholten setuju dengan dengan pendapat Kelsen (salah seorang tokoh Positivisme Hukum dan Neokantianisme) bahwa sistem hukum alam tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ia tidak setuju dengan Kelsen dalam usahanya menunjukkan bahwa hu­kum diwujudkan oleh putusan konkret dalam rangka sistem tertutup hukum positif. Dengan jelas sekali Paul Scholten me­nunjukkan bahwa konkretisasi norma-norma umum, kesimpulan dari peraturan umum dalam kasus tertentu selalu lebih dari-pada pekerjaan logis belaka. Dalam setiap keputusan, keadilan ikut berbicara dalam keputusan orang yang memberi keadilan. Terutama kalau ada keragu-raguan, kalau ada perselisihan, hal itu muncul. Dalam hal itu maka hakim bertanya, apakah ke­putusan yang akan diberikan memuaskan dia, artinya apakah dirasakannya sebagai sesuatu yang adil. Maka ditimbang-timbangnya, dinilai dan kemudian ia memilih—hal ini mengandung suatu tindakan mengadili secara moral.

Selanjutnya dikatakannya, bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan raison et conscience (budi dan hati nurani). Paul Scholten mengutip J. Bodin dalam bukunya Six Lives de La Republique, bahwa seluruh hukum itu bersumber pada kehendak penguasa (pemegang kekuasaan). Meskipun be-gitu, diingatkannya bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa.

Penganut Utilitariasnisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Penganut Utilitarianisme (Utilisme) berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Hanya saja, mereka menyadari pula, bahwa memberi manfaat untuk semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk itu, tujuan hukum ini sudah dicapai apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest number of people).

Bagaimana pandangan kaum Utilitarianisme ini terhadap keadilan? Pengertian keadilan dalam Utilitarianisme adalah keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar pendistribusian barang seperti pendapat Aristoteles. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa. besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar (general welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur menurut kaca mata ekonomi. Sebagai contoh, jika dikalkulasi bahwa dibangunnya suatu jalan tembus jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak di­bangunnya jalan itu, maka dalam kaca mata Utilitarianisme, seharusnya pemerintah memutuskan untuk membangun-nya. Padahal, dapat terjadi dengan pembangunan jalan itu ada sekian keluarga yang harus dipindahkan dari tempat tinggal yang dicintainya. Pertimbangan-pertimbangan demikian seringkali justru mengorbankan keadilan dalam artinya yang hakiki, karena hakikat keadilan itu memang tidak berpatokan pada jumlah manfaat secara ekonomis.

Dalam kacamata penganut Sociological Jurisprudence, se­perti Roscoe Pound, keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Keadilan menurut hukum adalah

administration according to authoritative precepts or norms (patterns) or guides, developed and applied by an authoritative technique, which individuals may ascertain in advance of controversy and by which all are reasonably assured of receiving like treatment. It means an impersonal, equal, certain administration of justice, so far as there may be secured by means of precepts of general application.

 

Di lain pihak, keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan umum tertentu. Bentuk keadilan yang pertama bersifat yudisial, sedangkan yang kedua mempunyai ciri administratif. Pound menganjurkan agar kedua bentuk keadilan tersebut ada dalam semua sistem hukum. Dia berpendapat bahwa di dalam sejarah hukum tampak adanya gerak antara diskresi yang luas dengan aturan-aturan yang tegas dan terinci. Pound menganggap masalah di masa depan adalah mencapai keadaan yang harmonis antara unsur-unsur yudisial dengan yang administratif maupun dengan keadilan (Soekanto, 1985: 31-32).

Uraian tentang keadilan selanjutnya berasal dari John Rawls, yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif sampai saat ini (Priyono, 1993: 35). Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Teori keadilannya banyak sekali dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume, yang di-kenal sebagai tokoh-tokoh Utilitarianisme. Sekalipun demikian, Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum se­bagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum barn akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarianisme. Hal itu tidaklah cukup. Menurut Rawls, hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.

Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasa-kan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan agar dilakukan reorganisasi (call for redress) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru (Huijbers, 1988: 195).

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar ma­syarakat, problem utama keadilan, menurut Rawls, adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengajar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal :

  1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
  2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum un­tuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar ma­syarakat tertentu (Priyono, 1993: 37).

Rawls tidak menginginkan masyarakat baru (ideal) seperti disinggung di atas diwujudkan secara mendadak. Menurutnya, banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia jaman sekarang. Di lain pihak, keyakinannya teguh bahwa hidup bermasyarakat harus diberikan suatu aturan baru, agar kekayaan dunia dibagi secara lebih merata. Menurut Huijbers (1988: 195), dengan menegaskan bahwa pembagian kekayaan dunia kurang adil, Rawls tidak bermaksud menyatakan bahwa pembagian alamiah tidak adil, seperti perbedaan ras, agama, dan warna kulit. Situasilah yang menyebabkan pembagian itu tidak lagi adil, sehingga dengan demikian, untuk menciptakan masyarakat yang adil perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu ma­syarakat yang baik.

Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, orang-orang harus kembali kepada posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli (original position) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia (Huijbers, 1988: 197).

Posisi asli yang dimaksud oleh Rawls ini bersifat hipotetis sebagai abstraksi dari keyakinan etis masing-masing. Abstraksi ini juga harus dilandasi kejujuran. Dengan bertolak dari posisi asli inilah orang dapat sampai pada suatu persetujuan asli (original agreement) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada po­sisi aslinya, yakni :

  1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya. Juga tidak diketahui apakah ia akan termasuk generasi tua atau muda, dan manakah situasi sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat di mana ia akan hidup. Justru karena abstraksi dari segala sifat individualnya orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanim tentang prinsip-prinsip keadilan.
  2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana akan mengerti bahwa se­mua orang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa. la tidak akan merasa iri hati terhadap orang lain, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan antara dia dan orang-orang lain tidak melampaui batas-batas tertentu.
  3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar oleh karena orang ingin berkembang sebagai pribadi dan ingin memper­hatikan kepentingan orang-orang yang dekat, yakni anak cucu. Seandainya seorang tidak peduli mengenai diri sendiri, pasti akan dicari keuntungan pertama-tama bagi sanak saudaranya. Dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan kecenderungan manusia ini harus diperhitungkan juga (Huijbers, 1988: 198).

Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sam­pai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar se­bagai berikut (Huijbers, 1988: 200; Priyono, 1993: 38).

  1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Huijbers memberi contoh, apabila dengan kegiatan pribadi saya dapat memperoleh keuntungan 100, dan jumlah itu, teman saya mendapat 20, sedangkan saya 80, maka hal itu tetap dianggap adil. Lebih baik kita semua mendapat untung daripada tidak ada untung sama sekali. Priyono menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan menjadi diri sendiri (person); hak untuk mempertahankan milik pribadi.
  2. Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle affair equality of opportunity).

Secara keseluruhan, berarti ada tiga prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, yaitu prinsip: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, dan (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Tentu saja, tidak semua prinsip-prinsip keadilan ini dapat diwujudkan bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lainnya. Untuk itu Rawls memberikan prioritas.

Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip kedua dan ketiga. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip berikutnya. Selanjutnya, prioritas kedua merupakan relasi antardua bagian prinsip keadilan yang ke­dua (yaitu antara prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan). Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dulu daripada prinsip perbedaan (Priyono, 1993: 40).

Huijbers (1988: 201) mencatat bahwa perbedaan antara teori Utilitarianisme dengan teori Posisi Asli dari Rawls ini cukup mencolok. Utilitarianisme membawa ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (ave­rage utility, dihitung per kapita), sedangkan teori Posisi Asli membawa ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang.

Pertanyaan terakhir kita berikutnya adalah tentang teori keadilan seperti apa yang berlaku bagi bangsa Indonesia? Secara jelas kita dapat langsung menemukan, bahwa dalam rumusan sila-sila Pancasila terdapat kata-kata adil itu. Sila ke-2 berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Sila ke-5 menyatakan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ten-tang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, butir-butir dari prinsip keadilan (termasuk yang disebutkan oleh Rawls) telah diungkapkan pula secara jelas. Selanjut­nya, apabila kita melihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas juga disebutkan komitmen bangsa Indonesia terhadap keadilan itu.

Jadi dapatlah dikatakan keadilan menurut konsepsi bang­sa Indonesia adalah keadilan sosial. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan sosial ini, pertama kali harus dikembalikan kepada pengertian adil seperti telah diuraikan di atas. Aristoteles menyatakan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil adalah orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Jadi keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Seperti kata Notohamidjojo (1973: 13), keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam ma­syarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatutan kemanusiaan). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, tidak hanya perlu mengandaikan dan mewujudkan keadilan, melainkan juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan seperti disebut-kan oleh Notohamidjojo di atas dapat juga disebut dengan kepatutan yang wajar atau proporsional.

Keadilan dengan begitu berkaitan erat dengan hak. Ha­nya saja, dalam konsepsi keadilan bangsa Indonesia, hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pasangan antinominya, yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya, dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya dapat tegak dalam masyarakat yang beradab, atau sebaliknya, hanya masyarakat yang beradab yang dapat menghargai keadilan.

Dipersoalkannya keserasian hak dan kewajiban itu menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk berdimensi monodualistis, yakni sebagai mahluk individual dan sosial (kolektif). Kedua nilai antinomis itu tidak dapat saling meniadakan. Dari teori-teori keadilan yang diuraikan di atas, tampak bahwa kriteria keadilan sangatlah relatif, sehingga keadilan tidak lain adalah keseimbangan dari nilai-nilai antinomi yang ada. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985: 7-39) menyebutkan enam pasangan nilai-nilai: (1) spritualisme/idealisme dan materialisme, (2) individualisme dan kolektivisme, (3) pragmatisme dan voluntarisme, (4) acsetisisme dan hedonisme, (5) empirisme dan intuisionisme, (6) rasionalisme dan romantisisme.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (average utility, dihitung per kapita) menurut Utilitarianisme, atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan dari Rawls. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme, empirisme dan intuisionisme, rasionalisme dan romantisme.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan inipun tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi semua lapangan, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hanya dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan.

 

PRINSIP KEADILAN

 Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu. Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sam­pai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar se­bagai berikut (Huijbers, 1988: 200; Priyono, 1993: 38).

  • Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Huijbers memberi contoh, apabila dengan kegiatan pribadi saya dapat memperoleh keuntungan 100, dan jumlah itu, teman saya mendapat 20, sedangkan saya 80, maka hal itu tetap dianggap adil. Lebih baik kita semua mendapat untung daripada tidak ada untung sama sekali. Priyono menyebut beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan menjadi diri sendiri (person); hak untuk mempertahankan milik pribadi.
  • Prinsip ketidaksamaan, yang menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas). Rumusan prinsip kedua ini sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle affair equality of opportunity).

 

JENIS DAN RAGAM KEADILAN

Keadilan bukanlah sebuah ide agung yang sederhana, melainkan suatu objek pemikiran yang sangat luas dan amat rumit. Pada akhir Bab II dimuka telah dicatat sebelas topik (dengan puluhan subtopik) yang menyangkut :

1.    Aneka konsepsi keadilan

2.    Berbagai ajaran keadilan

3.    Tugas-tugas keadilan

4.    Hubungan keadilan dengan kebijaksanaan

5.    Hubungan keadilan dengan persamaan

6.    Hubungan keadilan dengan kebebasanKeadilan rumah tangga

7.    Keadilan rumah tangga

8.    Keadilan ekonomi

9.    Keadilan politik

10. Keadilan hukum

11. Keadilan illahi

Lima topik yang terakhir dari rincian diatas merupakan jenis-jenis keadilan, yaitu menyangkut sesuatu ruang lingkup pada kehidupan manusia dalam masyarakat.

 

1)    Keadilan Rumah Tangga

Jenis keadilan ini tampaknya merupakan keadilan tertua yang menyangkut soal-soal dalam kehidupan keluarga, yakni antara ayah, ibu, dan anak. Misalnya:

~ Kekuasaan kepala rumah tangga dalam keluarga

~ Hubungan suami dengan istri dalam berbagai segi

~ Pembagian hak dan kewajiban di antara anggota keluarga

~ Pewarisan harta benda yang diperoleh bersama.

2)    Keadilan Ekonomi

Jenis keadilan ini meliputi keadilan dalam produksi, distirbusi, dan pertukaran.Filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322 sebelum Masehi)  menyebutnya sebagai keadilan niaga (commercial justice). Persoalan-persoalan yang dibahas antara lain tentang:

~ Upah pekerja yang layak

~ Harga barang yang layak

~ Tukar-menukar jasa secara adil.

3)    Keadilan Politik

Jenis keadilan ini menyangkut antara lain:

~ Keadilan dalam Pemerintahan

~ Keadilan di antara Negara-negara

~ Keadilan pada organisasi politik

~ Ukuran keadilan dalam berbagai bentuk pemerintahan dan konstitusi

~ Hubungan penguasa dengan rakyat

~ Pelembutan terhadap keadilan politik seperti misalnya dengan amnesti dan suaka.

4)    Keadilan Hukum

Jenis keadilan ini bersangkut paut antara lain dengan:

~ Keadilan sebagai tujuan dan cita dalam hukum

~ Ukuran keadilan dalam hukum

~ Kesahan menurut hukum

~ Sikap tak memihak badan pengadilan

~ Keadilan hukuman bagi pelanggar hukum

~ Langkah pembetulan terhadap keadilan hukum seperti misalnya dengan pemberian ampun atau peneraapan kepantasan.

5)    Keadilan Illahi

Jenis keadilan ini menyangkut segenap hubungan Tuhan (atau dewa) dengan manusia, misalnya :

~ Rahmat Tuhan

~ Pengampunan dosa

~ Kesalehan

~ Pemujaan dan persembahan pada Tuhan.

            Segi berikutnya yang perlu dipahami ialah mengenai ragam-ragam keadilan. Kalau jenis keadilan tersebut di atas menyangkut sesuatu ruang lingkup (bidang hukum, bidang politik, dan seterusnya), ragam keadilan menunjuk pada salah satu segi, ciri, atau tata cara pelaksanaan keadilan. Dari pembagian beberapa filsuf dan pemikir lainnya yang dimulai dari Aristoteles dikenal ragam-ragam keadilan yang berikut:

 

 

a)     Keadilan Pembagian (Distributif)

Ragam keadilan ini dikenal pula sebagai kaedilan distributif menunjuk pada kepantasan dalam pembagian berbagai barang dan jasa kepada para anggota masyarakat.

 

b)     Keadilan Penggantian (Retributif)

Ragam keadilan ini menyangkut penanganan yang adil terhadap pelaku kesalahan (atau pelanggar hukum) maupun pihak korban dari kesalahan/ pelanggaran itu dengan memberikan hukuman yang setimpal dang anti rugi yang layak. Aristoteles menyebut ragam ini keadilan perbaikan (remedial justice atau corrective justice) yang bertujuan memelihara ketertiban masyarakat.

 

c)     Keadilan Timbal Balik (Komutatif)

Ragam keadilan ini menyangkut pertukaran benda atau jasa di antara para anggota masyarakat yang harus timbale balik secara proporsional. Setiap pertukaran yang adil harus mewujudkan persamaan yang seimbang di antara barang atau jasa dari kedua belah pihak. Aristoteles menyebut raga mini keadilan komutatif (commutative justice) yang bertujuan memelihara kesejahteraan umum.

 

d)     Keadilan Prosedural

Ragam keadilan ini menunjuk pada keadilan sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hukum berupa sesuatu keputusan yang ditetapkan berdasarkan pelaksanaan secara selayaknya pranata hukum yang berlaku. Lambang keadilan dalam hukum berupa dewi keadilan dengan pedang, timbangan, dan penutup mata mencerminkan keadilan procedural itu.

 

e)     Keadilan Kontributif

Ragam keadilan ini yang dikemukakan oleh Mortimer Adler menyangkut kewajiban moral setiap anggota masyarakat untuk melakukan tindakan yang memberikan sumbangan atau menunjang kebaikan bersama dan kesejahteraan umum dari masyarakatnya. Bilamana seseorang tidak bertindak untuk kesejahteraan masyarakatnya, ia sebagai anggota masyarakat itu mengingkari keadilan kontributif (contributive justice).

Ide keadilan dengan segenap seginya termasuk dalam bidang kebaikan (domain of goodness). Keadilan merupakan kebaikan dari perbuatan. Bertindak adil dalam segala hal berarti berbuat baik. Memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya berarti juga melakukan perbuatan baik atau mewujudkan ide kebaikan secara konkret. Kebaikan dalam masyarakat manusia dapat diwujudkan dengan keadilan dalam perbuatan atau dilaksanakan melalui perbuatan yang adil.

Menurut Mortimer Adler konsep “ pemberian kepada setiap orang apa yang semestinya “ (giving every man what is his due) sesungguhnya mengandung dua segi penting yang berbeda dan masing-masing tidak dapat diturunkan dari atau dikembalikan pada yang lainnya. Apakah yang merupakan “apa yang semestinya” (what is due) bagi setiap orang dapat ditentukan dengan:

1)    Ukuran hak dari seseorang, baik itu hak alamiah maupun hak yang bersumber pada hukum yang berlaku.

2)    Perbandingan kemampuan atau jasa dari orang yang satu dengan seseorang yang lain.

Berdasarkan dua aspek hak dan perbandingan itu, pengertian “apa yang semestinya” bagi setiap orang mempunyai dua bentuk sebagai berikut:

1)    Jaminan hak-hak agar bebas dari pelanggaran (securing rights from violation).

2)    Perlakuan yang layak (fair treatment), yaitu memperlakukan hal-hal yang sama secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama seimbang dengan ketidaksamaan itu.

Dengan demikian ide keadilan sebagimana diungkapkan dengan konsep “pemberian kepada setiap orang apa yang semestinya” mempunyai dua bentuk penerapan umum berupa jaminan agar hak-hak setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang sesuai dengan kemampuan/jasanya. Keadilan terlaksana kalau tidak terjadi pelanggaran hak seseorang dan ada perlakuan yang sama kepada semua orang. Sedang kebalikannya, ketidakadilan terdiri dari pelanggaran terhadap hak seseorang dan perlakuan yang tidak sama kepada semua orang.

Setiap orang dalam kehidupanmasyarakatnya harus melaksanakan kebaikan bilamana ia menerima ide kebaikan sebagai nilai yang luhur. Nilai ini bersifat intrinsic. Kebaikan adalah baik karena merupakan suatu tujuan tersendiri dalam kehidupan manusia atau demi kebaikan itu sendiri dan bukan karena atau demi sesuatu hal lain. Setiap orang perlu melaksanakan kebaikan untuk membuat hidupnya baik sebagai suatu tujuan tersendiri di samping (atau sebaiknya di atas) tujuan-tujuan hidup lain yang didambakannya. Melaksanakan kebaikan itu dapat dilakukan dengan jalan berbuat adil. Berbuat adil itu terlaksana dengan tidak melanggar hak-hak orang lain dan dengan memperlakukan orang orang lain secara layak dalam semua pembagian atau pertukaran barang dan jasa. Berbuat adil juga terlaksana dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjang kebaikan bersama (common good) atau kesejahteraan umum (general welfare) dari masyarakat. Ini mewujudkan keadilan kontributif.

Akhirnya, sebuah cirri khusus pada keadilan yang perlu dipahami ialah bahwa keadilan itu merupakan kebaikan yang tidak memiliki batas. Kalau hal-hal lain seperti misalnya kekuasaan atau harta perlu mempunyai batas agar tidak sampai terlampau banyak sehingga pemegangnya menjadi mabuk kekuasaan atau gila harta, tidak demikianlah dengan keadilan. Keadilan tidak akan pernah terlampau banyak sehingga orang dapat mengatakan tentang petugas yang terlampau adil atau suatu masyarakat yang kelewat adil. Demikian pula, keadilan tidak mempunyai derajat perbandingan karena merupakan suatu kebaikan yang bulat utuh. Seperti halnya nbentuk lingkaran yang tidak dapat dikatakan lingkaran ini lebih bulat atau lingkaran itu paling bulat, maka orang juga tidak dapat mengatakan misalnya hakim ini lebih adil atau penguasa itu paling adil di antara sejumlah hakim atau penguasa. Orang hanya dapat mengatakan bahwa seorang pejabat, sebuah pemerintah, atau suatu penguasa adalah adil-titik.

Dalam pembahasan mengenai keadilan kiranya perlu sekali dibedakan secara tegas dan dipehami secara jelas unsure-unsur konsepsi, makna, definisi, dan teori tentang keadilan. Ke-empat unsure itu tidak boleh secara serampangan dipersamakan atau demi mudahnya dibaurkan. Penyamaan atau pembauran di antara konsepsi keadilan, makna keadilan, definisi keadilan, dan teori keadilan akan menimbulkan kebingungan sehingga keadilan sukar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Konsepsi keadilan menunjuk pada sesuatu kategori pengertian tertentu dalam pemikiran manusia dan kedudukan entitas keadilan dalam kehidupan sesuatu kelompok orang. Sebagai kategori maupun entitas itu keadilan diangga merupakan sebuah ide, bahkan suatu ide yang agung dalam pemikiran manusia dan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya oleh karena keadilan didambakan sebagai tujuan dalam kehidupan berbagai kelompok orang, idea gung itu dapat dikategorikan sebagai suatu nilai. Dengan demikian, terdapatlah konsepsi tentang keadilan yang banyak dibahas oleh para pemikir ialah sebagai salah satu kebajikan. Dalam pembahasan mengenai keadilan, kalau ditegaskan konsepsi mana yang menjadi pokok pembahasan maka kekaburan dapat dihindarkan dan kejelasan tercapai.

Makna keadilan berhubungan dengan arti atau maksud yang melekat pada istilah keadilan. Makna itu dapat mempersamakan atau membedakan keadilan dengan hal-hal yang lainya. Dalam perkembanganya pada berbagai kehidupan manusia seperti masalnya hukum, ekonomi, dan sosial-politik lahirlah berbagai makna keadilan antara lain ialah sikap tidak memihak, kelayakan, kepantasan, dan persamaan perlakuan. Jadi, dalam pandangan masyarakat atau pandapat umum lazimnya sesuatu tindakan, keputusan, atau hubungan dikatakan adil apabila bersifat tidak memihak, layak, pantas, atau sama dalam memperlakukan setiap orang. Sesuatu ketidakadilan dianggap terjadi bilamana terdapat sikap yang memihak pada penyelesain suatu perselisihan , tindakan yang tidak layak,keputusan yang tidak pantas, atau perlakuan yang membeda bedakan.

Definisi keadilan adalah sebuah perumusan yang cukup terinci untuk menerangkan sehingga orang dapat mengetahui apa yang disebut keadialn. Definisi keadilan seolah-olah menjadi tanda pengenal atau memberi tahu orang agar dapat mengenali sesuatu hal sebagai keadilan.

Sebuah definisi keadilan seperti misalnya definisi klasik dari zaman Romawi (Keadilan adalh “kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan pada setiap orang apa yang semestinya.”) pada dasarnya bermaksud menerangkan apa yang diamksud dengan keadilan sehingga orang dapat mengetahuinya. Apa segi-segi atau cirri-ciri sesuatu gejala sehingga seolah-olah menjadi tanda pengenal bagi gejala iti untuk diketahui sebagai keadilan diberikan oleh sebuah definisi.

Namun, apa alasanya atau mengapa suatu gejala tertentu merupakan keadilan atau diaktakan adil hanyalah diterangkan oleh sebuah teori keadilan (theory of justice). Teori itu dimaksudkan sebagai usaha bagaimana menjelaskan tentang keadilan. Demikian pula, menerangkan sifat dasar dan asal mula dari keadilan merupakan tugas teori keadilan.

Setiap zaman mempunyai teori keadilannya sendiri-sendiri yang dikemukakan oleh para filsuf dan cendekiawan lainnya yang terkemuka. Bermacam-macam teori keadilan telah dikemukakan sejak zaman Yunani Kuno melalui Abad Tengah dan Zaman Modern sampai dewasa ini. Berbagai teori keadaan itu akan dipaparkan dalam Bab V.

Dengan mempelajari secara teliti teori-teori keadilan itu, seseorang dapat memahami pokok-pokok pikiran dan alas an-alasan utama mengapa sesuatu hal dikatakan adi atau merupakan keadilan. Dengan pemahaman itu ia dapat mempertajam konsepsi, persepsi, dan intuisinya mengenai keadilan.

 

TEORI KEADILAN

  1. Teori Zaman Yunani Kuno

1.    Teori Keadilan Plato

Filsuf Yunani Kuno yang pertama menelaah masalah keadilan secara mendalam ialah Plato. Buah-buah pikirannya dimuat dalam karya-karya tulisannya berjudul Statesmen,Republic, dan Laws (terjemahan bahasa Inggris oleh B. Jowett).

Plato menganggap keadilan sebagai kebajikan yang tertinggi dari negara. Dalam suatu negara yang ideal dan sempurna terdapat empat macam kebajikan, yaitu kearifan (wisdom), ketabahan (courage), disiplin (discipline), dan keadilan (justice). Plato berpendapat bahwa yang harus memerintah suatu negara lebih baik ialah orang yang arif dan bukannya hukum. Alasannya ialah bahwa hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling agung dan paling adil untuk semua orang dan karenanya tidak dapat melaksanakan apa yang terbaik (the law does not perfectly comprehend what is noblest and most just for all and therefore cannot enforce what is best). Filsuf yang menjadi raja atau raja yang memiliki jiwa filsafat adalah seseorang penguasa yang karena sifat dasarnya paling cocok melihat apa keadilan itu dan bagaimana keadilan harus dicapai dalam negara.

Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral (moral justice) yang dasarnya ialah keselarasan (harmony). Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya. Campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras akan menciptakan pertentangan dan ketakserasian,dan kedua hal ini adalah intisari dari ketakadilan. Disamping keadilan moral itu Plato memperbincangkan pula keadilan procedural. Kedua macam keadilan ini hendaknya tidak dicampuradukkan. Keadilan hukum atau procedural merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan. Penguasa menetapkan berbagai aturan moral atau asas keadilan moral, sedang hukuman terhadap mereka yang menentangnya ialah pembuangan.

Teori keadilan Plato di muka merupakan asal mula dari pengertian keadilan yang selama 24 abad lebih sampai sekarang masih dianut orang di dunia Barat, yaitu pemberian kepada setiap orang apa yang semestinya. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang di dalamnya setiap orang mendapatkan apa yang semestinya. Seseorang mendapatkan apa yang semestinya kalau ia diberi kedudukan dan fungsi yang menurut kemampuannya ia paling cocok untuk memegangnya.

 

2.    Teori Keadilan Aristoteles

      Pembahasan yang lebih terperinci mengenai keadilan dilakukan oleh seorang filsuf Yunani Kino lainnya, yakni Aristoteles (384-322 s.M.). Teori keadilannya dimuat dalam karya tulis yang berjudul Nichomachean Ethics, Book V (terjemahan bahasa Inggris). Menurut beliau keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (fairness in human action). Kelayakan merupakan titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut 2 orang maupun 2 benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat 4 hal. Bila kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tak sama. Tetapi distribusi tersebut berwujud suatu pertimbangan (proportion) agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan ditributif (distributive justice). Suatu perimbangan atau proporsi tak lain adalah persamaan dari 2 perbandingan (equality of ratios). Dengan demikian pada pokoknya keadilan adalah semacam perimbangan meliputi 4 unsur yang oleh Aristoteles dirumuskan demikian.

Kelebihan Teori Keadilan Plato :

Kelebihan dari teori ini adalah keadilan yang diberikan pada sesuatu dengan yang semestinya maka segala sesuatu yang dilakukan akan berjalan lancar, misal jika seseorang diberikan fungsi negara sesuai dengan kemampuan dan sifat yang paling cocok dengan fungsi itu maka akan tercipta kelancaran dan tidak bertentangan dengan apa yang tidak diinginkannya.

 

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pembahasan yang lebih terperinci mengenai keadilan dilakukan oleh seorang filsuf yunani kuno lainnya, yakni Aristoteles (384-322 S.M.). Teori keadilannya dimuat dalam karya tulis yang berjudul Nichomachean Ethics, Book V (terjemahan bahasa Inggris). Menurut beliau keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (fairness in human action). Kelayakan merupakan titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut 2 orang maupun 2 benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat 4 hal. Bila kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tak sama. Tetapi distribusi tersebut berwujud suatu perimbangan (proportion) agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan distributif (distributive justice). Suatu perimbangan atau proporsi tak lain adalah persamaan dari 2 perbandingan (equality of ratios). Dengan demikian pada pokoknya keadilan adalah semacam perimbangan meliputi 4 unsur yang oleh aristoteles dirumuskan demikian :

A : B = C : D

A : C = B : D

A + C : B + D = A : B

Ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi itu. Sebagai contoh penerapannya misalnya pemerintah menetapkan bahwa setiap warga yang telah bekerja 4 tahun pada Negara diberi tanah 2 are untuk membangun rumahnya. A yang telah bekerja 4 tahun diberi 2 are tanah. Bila B juga memenuhi syarat itu, ia harus pula diberi luas tanah yang sama. Tetapi kalo B baru bekerja 2 tahun dan kemudian perlu diberi tanah, maka luas tanah untuknya haruslah 1 are, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini barulah namanya adil. Dengan perkataan lain, bila A dan B mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, bila berbeda harus pula diperlakukan beda tetapi dalam proporsi yang sama. Dalam rumus yang lebih jelas keadilan yang demikian itu dapat dinyatakan sebagai berikut :

Bagian A  =  Bagian B

  Jasa A           Jasa B

Jadi Teori keadilan dari Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan (equality). Dala versi yang modern teori itu dirumuskan oleh filsuf esaiah Belin dengan pernyataan yang berbunyi “Justice is done when equals are treated equally and unequals unequally”. (Keadilan yang terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang taksama secara taksama).

Selain keadilan distributive yang diperuntukkan bagi distribusi dari hal-hal yang perlu diberikan kepada para anggota masyarakat menurut sesuatu ukuran keadilan yang ditentukan, Aristoteles mengemukakan pula konsepsi tentang keadilan perbaikan (remedial justice) dan keadilan niaga (commercial justice). Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan merupakan suatu titik tengah diantara kedua kutub berupa keuntungan (gain) dan kerugian (loss). Konsepsi inilah yang kemudian menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan (the setting right of wrong) dengan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan atau hukuman kepada pelakunya.

Keadilan niaga merupakan sutau perimbangan yang bercorak timbale-balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara para anggota masyarakat. Pertukaran itu harus merupakan pertimbal-balikan yang proporsional (proportionate reciprocity). Oleh karena pertimbal-balikan yang demikian itu dapat saling tukar-tempat atau tukar-arah, keadilan tersebut dikenal pula dengan sebutan keadilan komutatif (commutative justice). Aristoteles menggambarkannya dalam diagram yang berikut :

A                                          B

 

 

 

 

 

C                                          D

 

Aristoteles mengumpamakan bahwa A adalah pembuat rumah dan B pembikin sepatu, sedang C adalah rumah dan D sepatu. Lalulintas arus diagonal itu akan berjalan kalau ada persamaan yang proporsional dari kedua barang itu sehingga terjadilah tindakan niaga yang timbal-balik. Bila tidak seimbang, hubungan itu tidak sama dan akhirnya arus perniagaan itu akan diputuskan.

Keadilan perbaikan dan keadilan komutatif bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim sehingga dengan demikian menjadi ketakadilan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dari sesuatu masyarakat.

 

B. Teori-Teori Abad Tengah

Para ahli hukum romawi mengukuti pendapat Kaum Stoa dari Yunani dengan membedakan secara tegas hukum alamiah (jus natural) dengan hukum manusiawi seperti misalnya hukum yang berlaku umum untuk semua orang (jus gentium) dan hukum sipil (jus civile). Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk berakal dan bagaimana seharusnya kelakuannya yang patut diantara sesame manusia. Pengertian hukum alamiah inilah yang kemudian menjadi ide keadilan alamiah (natural justice) dan dianggap lebih tinggi daripada hukum manusiawi. Pada Zaman Romawi sahnya hukum manusiawi selalu dugantungkan pada kesesuaiannya pada hukum atau keadilan alamiah itu. Definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi “Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi” (Keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya). Konsep justitia kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

3.Teori Keadilan Augustinus

           

            Ide keadilan itu selanjutnya dipertahankan oleh golongan pendeta nasrani atau kaum patristik.Teori keadilan yang bercorak teologis pertama dikemukakan oleh pendeta Augustinus (354 - 430) yang karya tulisnya yang terkenal sekali berjudul Civitas Dei (Kerajaan Tuhan). Menurut beliau keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian,sedang perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka.Keadilan itu dapat terlaksana dalam Kerajaan Tuhan yang merupakan gudang dari keadilan.Perwujudan yang nyata di muka bumi dari Kerajaan Tuhan itu ialah gereja yang menjadi benteng dari keadilan.Negara yang terlepas dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan.

 

4.Teori Keadilan Thomas Aquinas

 

            Konsepsi teologis di atas diperluas dan diperlengkap oleh filsuf skolastik dari abad tengah Thomas Aquinas ( 1225 – 1247).Dengan mengikuti ajaran-ajaran kefilsafatan Aristoteles,beliau mengakui adanya persekutuan-persekutuan lainnya di sampingnya gereja yang dapat bertugas memajukan keadilan,yakni khususnya negara.Tetapi, hanya dalam negara Kristen dapatlah keadilan terlaksana.Keadilan dibedakan dalam keadilan ilahi dan keadilan manusiawi.tetapi tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi sehingga dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum.Thomas Aquinas dalam karya tulisannya yang sangat terkenal Summa Theologica mendefinisikan hukum manusiawi (lex humana) sebagai suatu peraturan dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yan memberikan perlindungan masyarakat,dan diundangkan.Sebuah peraturan yang lalim (yang tak sesuai dengan suara akal) menurut konsepsi beliau bukanlah hukum.Hukum manusiawi merupakan penerapan dari hukum alamiah (lex naturalis) dan hukum alamiah itu dipersamakan dengan hukum ilahi (lex divina) karena merupakan suatu pengungkapan dari kehedak rasional Tuhan yang membimbing seluruh alam semesta.

 

C.Teori-Teori Zaman Modern

 

5.Teori Keadilan Thomas Hobbes

Teori tentang keadilan alamiah dari Zaman Romawi dan Abad Tengah yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum manusiawi mendapat peninjauan kembali dalam Zaman Renaissance (abad 14 – 16).Tokoh pembaharu terhadap konsepsi keadilan yang sangat berpengaruh ialah filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588 -1679) yang analisisnya bercorak empirk,materealistik,mekanistik,dan individualistik.Beliau berpendapat bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi daripada hukum positif.Pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan dalam negara.Adil dan tak adil mensyaratkan adanya suatu kekuatan paksaan (coersive power) yang mampu melaksanakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban.

            Konsepsi keadilan dari Hobbes yang berdasarkan teori perjanjian sosial dimuat dalam karya tulisnya berjudul Leviathan.Menurut beliau untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dala masyarakat,orang-orang harus menyerahkan kebanyaka hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara.Penyerahan hak-hak itu menjadi suatu perjanjian yang merupakan kewajiban untuk ditaati.Mengenai adil dan tak adil dinyatakannya:

           

            “ But when a covenant is made, then to break it is unjust: And the definition of Injustice,is no other than the not performance of covenant,And whatsoever is not Unjust, is Just”

( Tetapi bilamana suatu perjanjian telah dibuat ,maka melnggarnya adalah tak adil: Dan deinisi dari Ketidakadilan adalah tidak lain daripada ketiadaan pelaksanaan dari perjanjian.Dan hal apapun yang tidak adil adalah adil)

            Walaupun teori perjanjian sosial dari Hobbess tidak diterima orang secara luas tetapi banyak orang dapat menyetujui kritiknya terhadap teori keadilan yang berdasarkan konsep-konsep semesta yang mutlak atau yang adikodrati seperti misalnya keadilan ilahi  yang mengatasi hukum positif.Bagi Hobbes dan para penganutnya keadilan lalu didefinisikan dengan kemauan yang bersifat memerintah(commanding will) dari negara.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Charlie Said,

    prefers@enrolled.apprehend” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!!…

Add A Comment