MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

A. Etika Profesi dalam Kode Etik
Sebagaimana telah dijelaskan, yang akan dikaji disini adalah etika profesi dibidang hukum, yang terbatas pada etika profesi polisi, etika profesi jaksa, etika profesi hakim, etika profesi advokat, dan etika profesi notaris. Sehubungan dengan etika profesi tercermin dalam Kode Etik masing-masing profesi, demikian pula etika profesi dilingkungan profesi bidang hukum dapat dilihat pada Kode Etiknya. Oleh karena itu focus perhatian kita tujukan pada Kode Etik Polisi., Kode Etik Jaksa, Kode Etik Hakim, Kode Etik Advokat, dan Kode etik notaris. Ini semua merupakan Kode Etik Profesi Hukum yang disebut juga Professional Legal Ethic.

Perlu dipahami pengertian kode etik itu sendiri sebelum membicarakan setiap kode etik masing-masing profesi. Kode berarti tulisan, tanda-tanda, kata-kata yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan arti kata Etik sebagaimana sudah dijelaskan dimuka. Arti Kode Etik adalah norma-norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu. sebagai landasan ukuran tingkah laku (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Disini dapat dipahami kode etik itu berlaku untuk kelompok tertentu, seperti kelompok profesi Polisi, Jaksa Hakim, dan sebagainya, Dan fungsinya untuk mengukur tingkah laku ber kaitan dengan profesinya, bagaimana pelaksanaan profesinya itu baik atau jelek, benar atau salah, sudah yang seharusnya atau tidak.
Apa pengertian kode etik menurut istilah, diajukan penjelasan dari Ig. wursanto, Soebjakto sebagaimana dikutip oleh Ign. Ridwan Widyadharma (1991). Kode Etik merupakan aturan-aturan susila, atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi (organisasi profesi). Oleh karena itu kode etik profesi merupakan suatu bentuk persetujuan bersama, yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggotanya. Jadi Kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang dise-pakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi. Sedangkarn Soebjakto mengemukakan, bahwa etika setiap profesi tercermin dari Kode etiknya. Kode etik tersebut berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata), atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya, tentang larangan-larangan yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilak.ukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut tingkah laku mereka pada umumnya dalam masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan diadakannya kode etik profesi adalah :
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.
B. Etika Profesi, Ilmu Pengetahuan, dan Hukum
Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat, dengan begitu menjadi satu dengan pergaulan hidup masyarakat. Ini rnembawa akibat pelaksanaan etika profesi dalam kode etik tersebut terikat dengan kebudayaan yang berkembang didalam masyarakat.
Kebudayaaan tersebut dalam wujud idiil merupakan keseluruhan ideide, nilai-nilai yang memberikan arah mengendalikan dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya. oleh karena itu etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika pada umumnya, atau etika pada umumnya yang menyangkut profesi mengkristalisasikan diri ke dalam etika profesi (kode etik). Di sarnping itu ke¬budayaan mernpunyai unsur-unsur, diantaranya ilmu pengetahuan. Berdasarkan ini : ilmu pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan, maka penerapan dan perkembangan ilmu penegtahuan terikat dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
Hal tersebut di atas dikaitkan dengan pelaksanaan suatu profesi yang dikehendaki oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilrnu tertentu untuk menyelesaikan / rnemecahkan persoalan-persoalan masyarakat, maka penerapan ilmu Itupun terikat dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai (etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan mendatangkan kemasyakatan masyarakatnya. Walaupaun dalam ilmu dalam profesi tertentu memungkinkan, hal ini tidak harus dilaksanakan apabila etika membatasinya, misalnya; untuk keperluan i1mu da1am pengobatan baru harus diujicobakan yang paling tepat dilakuakan terhadap manusia, sudah tentu ini tidak etis bila manusia dijadikan kelinci percotaaan. Dibidang hukum misal; penyidikan dilakuakn polisi, dalam ilmu kepolisian dituntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksanan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima.
Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan tingka laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum mempunyai tujuan agar didalam suatu masyarakat terdapat ketertiban karena hukum menghendaki agar tingkah laku menusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manuisa berada dalam kehendak batiniah yang baik. disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manuisa yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manuisa berbudi luhur. Dapat dipertegas lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dua-duanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma, norma-norrna etik, srta bersifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan bagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi da¬lam etika progesi hanya herlaku bagi angota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum diselesaikan oleh lembaga peradilan / pengadilan.Etika mempunyai hubungan dengan hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharusan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normatieve etiek yang mempunyai kaitannya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :
1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban kerekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani.
Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuannya dalam hukum (Pasal 170 KUHAP) yang disebut dengan istilah verschonings recht, dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP).
Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, sepertis 1) pada kasus Adnan Buyung yang diadili atas dasar kode etik advokat mengenai contempt of court, 2) dalam kasus pelanggaran kode etik kedokteran ikut berperannya Majelis Kode Etik Kedokteran, 3) dalam kasus Ad¬vokat Pamuji, S.H. pertimbangan Keputusan MA Reg. No. 02/K/Rup/1987, antara lain dinyatakan : “selama seseorang menyandang sebutan sebagai penasihat hukum, maka terhadapnya diberlakukan hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis termasuk dengan profesinya” 4) dalam proses peradilan, surat keterangan dokter diakui oleh hakim dalam pemeriksaan karena mengingat kode etik kedokteran.
Hubungan etika profesi dengan hukum juga nampak, apabila terjadi pelanggaran etika profesi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan para pemegang profesi. Yang disebut malpraktik dapat difinisikan sebagai professional misconduct or unreaso¬nable lacal of skill., failure of one rendering professi¬onal services to excercise that degree of skill and learning commonly applied under all circumtancres in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury., loss., or damage to the recipient of these services or to those entitled to rely upon them (Black-Muladi 1992).
Ada yang menyebutkan pula bahwa malpraktik pada hakikatnya merupakan perbuatan seseorang yang memiliki suatu profesi akan tetapi menjalankan profesinya itu secara salah, yaitu praktik yang buruk bahkan praktik jahat dari profesinya yang bertentangan dengan tuntutan tanggung-jawab profesinya.
Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malpraktik membawa konsekuensi penanganan / penindakan berdasarkan disiplin organisasi profesinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi baik dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.
C. Etika Profesi dan Cita Ketuhanan Yang Maha Esa
Pelaksanaan etika profesi menyangkut masalah hati nurani, maka diperlukan integritas moral dari para pemegang profesi. Untuk itu diperlukan penghayatan dan pengamalan agama. Demikian juga masalah etika berkaitan dengan pandangan hidup dan persoalan-persoalan kesusilaan. Pandangan hidup ini dalam kerangka Bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dengan Falsafah Pancasila, sehingga sila-¬sila Pancasila harus menaungi tuntunan yang ditentukan dalam etika profesi. Oleh sebab itu pelaksanaan etika profesi merupakan realisasi tingkah laku fungsional profesi yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersemangat persatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Pendek kata unsur agamis menjadi masukan pelaksanaan etika profesi terutama, yang mendasar menyangkut cita Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sistem peradilan pidana dikaitkan dengan agama, perlu kita telaah ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 1970, yang menghendaki peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4). Kemudian hasil putusannya pun disyaratkan mencantumkan tulisan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasar Ketuhan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHAP). Hal ini mempunyai hubungan, sebagai landasannya yakni Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mana Esa, dan Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Disini rnemperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum, diperlukan masukan-masukan yang bersifat agamis, agar tujuan untuk mencapai kejujuran, keadilan, penghargaan martabat manusia dapat terwujud,
O1eh sebab itu, sehagaimana dikemukakan Bismar Siregar, bahwa membicarakan etika, budaya, dan hukum selalu dikaitkan dengan Pancasila, utamanya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat dikatakan etika, budaya, dan hukum kita adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Siregar, 1990 : 10). Selanjutnya dijelaskan hal tersebut dapat dihubungkan dengan pengamalan Pancasila, yang konsekuensi dari adanya sila pertama perwujudannya adalah iman, yang tidak lain sebagai tauhid, dan merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sila-sila dari Pancasila yang keempat lainnya pun, pengamalannya berdasarkan sila pertama dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian berbicara tentang Pancasila tidak mungkin berbicara hanya berdasarkan Pan¬casila, melainkan harus dikaitkan dengan tauhid, yang bagi orang beragama bukan merupakan keanehan, karena itulah awal imannya, kalau terdapat rasa keganjilan dan keanehan, mungkin bagi mereka yang be1urn menempatkan agarna sebagaimana mestinya. Ini diartikan apa pun yang dilakukannya tidak terlepas sebagai umat yang beragama.
Dalam mekanisme penegakan hukum, para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, disamping diatur oleh aturan-aturan hukum khususnya Hukum Acara Pidana, juga harus menaati etika profesi. Dalam hal Ini diketenqahkan oleh Soebjakto, bahwa pada hakikatnya etika setiap profesi tercermin dalam kode etiknya. Kode etik ini berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata), atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota organisasinya, tantang larangan-larangan yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut tingkah laku mereka pada umumnya dalam masyarakat (Widyadharma, 1991 : 38). Etika profesi sangat berkaitan dengan integritas moral, karena kesadaran moral merupakan faktor penentu agar tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila. Ini akan membawa akibat timbulnya kesadaran untuk menaati norma-norma yang diharapkan sesuai dengan tuntutan profesi.
Etika profesi tersebut dikaitkan dengan apa yang te lah disampaikan Bismar Siregar, maka etika profesi pun tidak dapat dilepaskan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai manifestasi iman yang merupakan esensi sikap keagamaan. Hal ini dapat diperoleh dengan mengkaji beberapa Kode etik profesi dari aparat penegak hukum masing-masing, baik penasihat hukum atau advokat, hakim, jaksa, maupun kepolisian.
Dalam Kode Etik Advokat Indonesia dapat ditemukan ketentuan mengenai Kepribadian Advokat, yang dinyatakan bahwa Advokat Indonesia adalah warga negara yang bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya (Pasal 1 ayat 1.1 ).
Kode Etik Hakim terdapat dalam Keputusan Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri No. 2 Tahun 1966 Tentang Kode Kehormatan Hakim Dan Majelis Kehormatan Hakim. Dalam keputusan tersebut dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa hakim mempunyai tugas yang luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar Kebenaran dan kejujuran dengan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ditetapkan pula mengenai sifat-sifat hakim yakni hakim harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 2a).
Berkaitan dengan Kode Etik bagi para aparat kejaksaan dikenal adanya Doktrin Adhyaksa Tri Krama Adhyaksa Jaksa Agung Repub1ik Indonesia (Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomer : Kep-052/JA/8/1979). Dalam Penjelasan Keputusan tersebut dinyatakan, bahwa yang semuanya itu tugas dan wewenang Jaksa dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berjiwa Pancasila, dan taat kepada UUD 1945 serta Satya, Adhy, Wicaksana, yang bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia, Satya, Adhy, dan Wicaksana itulah yang disebut sebagai Tri Krama Adhyaksa (BAB III). Makna dari Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adhy berarti kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung-jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia. Sedangkan wicaksana mengandung arti bijaksaha dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.
Akhirnya pembicaraan mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan POLRI dapat dilihat sebagai insan Rastra Sewa Kotama, insan Negara Yanotama, dan insan Yana Anucacanadnarma. Pembukaan Kode Etik Kepolisian diawali kalimat : Dengan Bimbingan Tuhan Yang. Maha Esa, dan alinea terakhir ditutup dengan kalimat yang berbunyi : Setiap saat saya siap sedia dan sanggup melaksanakan Bhakti Dharma Waspada sesuai dengan tuntunan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Selanjutnya dalam Pedoman Pengamalan Kode Etik Kepolisian Negara R.I. dinyatakan, bahwa Setiap anggota POLRI Insan Rastra Sewakotama mengabdi kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (1.1).
Sedangkan pada Kode Etik Notaris dapat dilihat mengenai kepribadian notaris, dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum, peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik (Pasal 1 ayat 1).
Para aparat penegak hukum berperan penting dalam menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana, karena dalam kenyataan kadang kala masyarakat mengidentikkan aparat dengan hukum, Sebenarnya dibalik kaidah-kaidah hukum pida¬na itu terkandung konsep-konsep, ide-ide, dan nilai-nilai, yang ini merupakan konkritisasi dari sistem nilai budaya yang bersifat lebih umum / abstrak, yang termasuk dalam budaya hukum yang telah diuraikan dimuka. Sistem nilai budaya dikatakan bersifat lebih abstrak, sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat, disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat tentanq apa yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu. pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat (Koentjaraningrat, 1985 : 190).
Sistem nilai budaya tersebut akan menampakkan dalam bentuk yang beraneka-ragam sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ini tergantung pada gerak saling mempengaruhi antara unsur-unsur budaya, seperti : kesenian, organisasi sosial, ekonomi, agama, manakah yang lebih kuat. Selanjutnya sistem nilai budaya tersebut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya tersebut menjadi nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sesuatu masyarakat menjadi pandangan hidup, yang sifatnya lebih konkret. Sehubungan dengan agama, maka dapat kita temukan pandangan hidup suatu masyarakat yang pengaruh agamamya nampak lebih dominan, seperti; masyarakat di Bali : banyak dipengaruhi Agama Hindu, Masyarakat diwilayah Indonesia Timur (Menado) yang dominan adalah pengaruh Agama Kristen, adapun masyarakat Aceh dipengaruhi Agama Islam. Pandangan hidup yang dipengaruhi agama ini akan menciptakan pula sistem nilai budaya yang unsur agamanya Rental, dan ini perlu dipertimbangkan dalam kaidah hukum (aspek subtansial) dan penegakannya (aspek struktural). Apabila tidak, maka akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan bu¬daya karena hukum pun merupa- kan manifestasi dari budaya. Kalau hal ini terjadi hukum tidak akan diterima dalam kerangka budaya masyarakat atau tidak mengakar, dan sudah barang tentu tidak akan mempunyai kekuatan berlaku dalam kenyataannya, walaupun sudah dinyatakan berlaku secara formal.
Seperti telah diuraikan bahwa hukum merupakan konsep-konsep, ide-ide yang masih bersifat abstrak (tetapi yang lebih abstrak lagi adalah sistem nilai budaya), karena be1urn diterapkan pada kasus-kasus konkrit tertentu, dan itu perlu penegakannya. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak lain merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak tersebut ke dalam wujud yang nyata. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupa¬kan hakikat penegakan hukum Rahardjo, tanpa tahun : 15). Ide-ide tersebut merupakan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum, maka secara konsepsional sebagai pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam norma-norma hukum yang mantab mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983 : 2).
Pentingnya budaya hukum dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dicari alternatif pendekatan yang tidak hanya formal. Disini relevan diajukan pernyataan Satjipto Rahardjo (1991 : 16), seyogyanya Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum itu tidak hanya berbicara melalui bahasa perundang-undangan, melainkan juga bahasa kebudayaan. Isyarat yang dapat ditangkap disini adalah memanfaatkan suatu pendekatan dalam penegakan hukum yaitu pendekatan kebudayaan. Kebudayaan disini yang berlandaskan Pancasila, yang berarti kebudayaan atas dasar Sila-sila Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian kebudayaan yang dimaksudkan tidak lain kebudayaan yang tidak meninggal-kan dan justru mencerminkan nilai-nilai agama.

Add A Comment