MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

KODE ETIK POLISI

Mar-21-2010 By Supanto

A. Peranan Polisi : Penegak Hukum
Peranan polisi sebagai peneqak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara taaik dengan dilandasi etika prafesi. Etika profesi tersebut bepokok pangkal pada ketentuan yang menentukan pernan polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam UU No. 13 Tahun 1961. Sekarang sduah erlaku UU Kepolisian yang baru, yakni UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (supaya dikaji UU ini dikaitkan dengan etika profesi).

Dalam Pasal 1 UU No 13 Tahun 1961, dinyatakan bahwa Polisi Republik Indonesia sebagai a1at penegak hukum terutama bertugas memel ihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, wajib memiliki / melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.
B. Kode Etik Kepolisian dan Pedoman Pengamalan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi tiga hal pokok, yaitu :
1. Polisi sebagai Insan Rastra Sewa Khotama (abdi utama nusa dan bangsa),
2. Polisi sebagai Insan Nagara Yanotama (warga negara utama dari negara),
3. Polisi sebagai Yana Anucaqacana Dharma (wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat).
Kode Etik Kepolisiaan tersebut dilaksanakan / dikonkritkan dalam Pedoman Pengamalan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman pengamalan ini memeirinci lebih Ianjut kode etik kepolisian yang terdiri dari butir-butir, sebagai berikut :
I. SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN RASTRA SEWAKOTAMA:
1. Mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi,
3. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tekad juang tanpa menyerah,
4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana,
5. Melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat. sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.
II. SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN NEGARA YANOTAMA
1. Berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin,
2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara,
3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung-jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat,
4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar diatas kepentingan pribadinya,
5. Memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat,
6. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.
III. SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN AMUCAQACANA DHARMA
1. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi se¬tiap kemungkinan dalam tugas,
2. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan,
3. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulu-kan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum,
4. Memelihara dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
5. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, meme¬lihara, dan meningkatkan kemanunggalan ABRI-rakyat,
6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai sebagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat,
Bagaimana implementasi Kode etik Kepolisian Republik Indonesia dlkaitkan dengan peranan polisi. peranan polisi ini utamanya sebagai penegak hukum, sehingga kode etik kepolisian itu perlu direalisasikan dalam tugas penegakan hukum.
Dalam hubungan ini implementasi kode etik kepolisian perlu diperhatikan pula, bahwa kepolisian Republik Indo¬nesia termasuk dalam jajaran ABRI, sehingga membicarakan peranan polisi selalu terkait sebagai komponen HANKAMNAS. Untuk itu relevan diperhatikan adalah, adanya UU No. 2O Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Dalam Pasal 30 ayat (4) UU tersebut dinyatakan :
a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama segenap komponen kekuatan HANKAM lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menjunjung terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana termaksub dalam huruf a dan huruf b.
Tugas POLRI sebagai alat negara penegak hukum pelaksanaannya tidak terlepas dari usaha-usaha yang bersifat preventif dan pembinaan yang bertujuan untuk menegakkan undang-undang dan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini berarti POLRI dalam menjalankan upaya untuk memelihara tertib hukum, didalamnya terkandung tugas-tugas bimbingan dan pembinaan, yang tidak selalu bersifat yudisial. Tugas meningkatkan tertib hukum ini termasuk usaha-usaha yang bersifat non-yuridisi.
POLRI dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai PENGAYOM, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Dalam memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya itu, yaitu polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, disamping itu polisi dalarn realisasi tugasnya dibatasi doktrin, peraturan-peraturan.
Sehubungan dengan itu berlaku asas oportunitas dalam penindakan yang dilakukan oleh polisi. Polisi dapat tidak melakukan penindakan terhadap kasus-kasus tertentu yang secara formal merupakan suatu pelanggaran, atau beberapa alternatif polisi berwenang untuk melakukan tindakannya. Namun demikian penggunaan asas oportunitas ini ada pembatasannya Pembatasannya ada1ah : benar-benar untuk kepentingan urnum, untuk menyelamatkan harta dan nyawa seseorang, merupakan jalan yang terakhir dan tidak ada pilihan lain lagi yang baik-baik, dilaksanakan dalam batas-batas etika / kesopanan yang berlaku walaupun dapat dengan keterpaksaan, dan tidak terlepas dari kemungkinan tindakan / upaya hukum yang kemudian timbul atas tindakan yang dilakukan polisi.
Pedoman pengamalan kode etik kepolisian perlu dikaji berkaitan dengan tugas penegakan hukum. Pada dasarnya keseluruhan makna yang terdapat dalam Pedoman Pengamalan Kade Etik Kepolisian itu selalu menjiwai setiap tindakan anggota POLRI. Polisi sebagai insan Rastra Sewakotama merupakan bentuk pengabdiannya. Insan nagara yanotama sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan insan yana anucaqacana dhama sebagai pelaksanaan tugasnya.
Butir-butir yang tercantum dalam Pedoman Pengamalan Kode Etik Kepolisan Republik Indonesia, yang seluruhnya berjumlah 17, jika diperhatikan ada beberapa butir yang dapat disebut secara langsung harus dipedomani oleh anggota POLRI dalam penegakan hukum. Uraian selanjutnya mengenai butir-butir tersebut.
Dalam Kode Etik I butir 4 dinyatakan, menegakkan hukum dan mengamati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
Dalam Kode Etik I butir 5 dinyatakan, melindungi, mengayomi serta membimbing mnasyarakat sebagai panggilan tugas yang luhur.
Kode Etik II butir 1 menyatakan : berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban, dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir dan batin.
Kode Etik II butir 6 menyatakan : menjauhkan diri dari sikap dan atau perbuatan tercela serta memelopiri setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.
Butir 2 dalam Kode etik III menyatakan: mampu mengendalikan diri dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.
Menyangkut tugas polisi, kode etik merupakan aturan susila, sebagai aklaq, yang diciptakan sekelompok manusia atau lembaga sosial, berfungsi sebagai alat pengendali, dan identitas yang dapat menumbuhkan rasa keanggotaan / semangat korps bagi anggota kelompok tersebut. Kode etika kepolisian Indonesia bersifat. Sakral / agamis, dengan melihat bahwa dalam Kode Etik Kepolisian diawali dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Kepolisian Republik Indone¬sia dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa wajib berbuat bhakti, dharma, dan waspada, Untuk merealisasikan hal tersebut, dalam pedoman kode etik kepolisian menentukan bahwa POLRI sebagai INSAN RASTRASEWAKOTAMA, INSAN YANOTAMA, INSAN CASANA DHARMA, dengan bentuk. pengamalannya.
BHAKTI berarti polisi wajib berbakti kepada nusa dan bangsa menjunjung tinggi, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Berarti pula membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan dengan pengabdian luhur. DHARMA mempunyai makna bahwa seorang polisi harus menjamin ketenteraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh tang-gung jawab serta semangat kesatuan dan persatuan, karena itu ia harus peka dan tanggap dalam tugas dan menjadi suri tauladan. Sedangkan WASPADA dan SAMAPTA bermakna polisi dalam mengahadapi segala kemungkinan mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat, stabilitas kantibmas dan kemanunggalan ABRI-rakyat bagi suksesnya pembangunan national sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
Didunia internasional, kita perlu mengaitkan peranan polisi sehubungan dengan peranannya sebagai I penegak hukum dengan Konggres PBB, Konggres ini mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offenders, yang diadakan setiap 5 tahun sekali di Jeneva (1975), Ca¬racas Venezuela (1930), Milano Italia (1985), Havana QLiba (1990). Dalam konggres dibicarakan antara lain tentang Ethical Standards, yang meliputi professionalisme, accountibility and corruption, discretionary use of fire arms, and international code of police ethics.
Pada tahun 1957, Asosiasi International kepala Kepolisan (International Association of Chief Police) yang merupakan badan non- governmental bersifat konsultatif telah menerima suatu Law Enforcement Code Of Ethicel hal tersebut antara lain memuat : As a law enforcement of-ficer, may fundamental duty is to serve mankinds to safeguard Jives and propertyf to protect the innocent againts deception., the wea againts oppression or inti¬midation., and peaceful I against violence or disorder., and to respect the constitutional rights of all men to li¬berty., equality, and justice.
Konggres V Prevention of Crime and Treatment of Offender, memberikan perhatian pentingnya persoalan perkembangan international code of ethics untuk polisi dan lembaga penegak hukum (the emerging roles of the police and other law enforcement agencies, with special refe¬rence to changing expertation and minimum standards of performance). Mengingat pentingnya hal tersebut, maka diadakan pertemuan antara token-token kepolisian beberapa negara yang diadakan di Warrenton, Amirika Serikat pada 1975. Pertemuan ini menyepakati adanya penyusunan DRAFT INTERNATIONAL CODE OF POLICE ETHICS, yang terdiri dari 10 butir, yaitu:
A police officer is both a citizen and a law enforcement officer who on he-half of his fellow citizens, prevents crime., reserves the public peace, protect the persons and property and detects and apprehends offen¬ders. It is the tradition of the police profession to be helpful, beyond the caii of duty to all persons.
1. A police is a servant of the law,
2. Honesty in thought and deed should characterize police officer,
3. A police officer should be impartial and fair to all people whatever their social position,
4. A police officer must be incorruptible.,
5. A policte officer should have a compassionate respect for the dignity of the individual and behave to all with courtesy, self control, human understanding and tolerance,
6. A police must never use more force than necessary to acomplice a legitimate purpose, nor may he ever subject anyone to anyform of cruel, inhuman or degrading treatment,
7. A police office should strive continually to increase his professional skills and in so doing, the officer should seek to gain ever greater insight into society and human behaviour,
8. A police officer must obey the orders of the legally constituted authorities and the regulations of the police organization of which the officer is a member, unless he is legally entitled to disregard them,
9. Matters of confidential nature coming to the attention of a police officer shou.ld be kept secret unless the performance duties requires otherwise,
10. A police officer’s conduct as citizen shoul be.

  1. jamie Said,

    poeples@groggins.thug” rel=”nofollow”>.…

    tnx….

  2. Rick Said,

    norfolk@ernie.engles” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  3. Arturo Said,

    ledges@absences.bromides” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  4. vincent Said,

    predictability@inlet.incompetence” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî….

  5. Jacob Said,

    banshees@dressing.inconvenient” rel=”nofollow”>.…

    hello….

  6. leslie Said,

    masson@unwomanly.beckoned” rel=”nofollow”>.…

    good….

  7. Ronnie Said,

    thiouracil@chairing.alveolus” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!…

  8. joey Said,

    unjustified@lawmaking.textbooks” rel=”nofollow”>.…

    thank you!…

  9. Oscar Said,

    envisioned@detain.amaral” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!…

  10. bradley Said,

    subservience@oblige.disguises” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðñòâóþ….

Add A Comment