MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  KONSUMEN BARANG  DI  KOTA  SURAKARTA

( Studi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen Barang ) *

 

THE IMPLEMENTATION OF THE LAW NUMBER  8  OF 1999 CONCERNING

GOODS CONSUMERS PROTECTION

( Study of the Rights and Obligations of Goods Consumers Application)

 

                                                                Supanto   ** 

   Prasetyo Hadi Purwandoko

 

       ABSTRAK

       Penelitian ini bertujuan untuk menjajagi dan menguraikan implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di kota Surakarta dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen barang, serta menguraikan faktor-faktor yang menghambat implementasinya.

      

       Metodanya dengan  rancangan penelitian survei yang pendekatan yuridis sosiologis dan merupakan  tipe penelitian deskriptif. Lokasi di kota Surakarta. Dengan teknik Sampling “probably sampling” yang berupa “simple random sampling”. Sumber Datanya baik data primer maupun  data sekunder  Cara Pengumpulan data yaitu kuesener,  wawancara dan  indentifikasi.  Tehnik analisis data dengan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi. Hasil akhir pengolahan data secara kuantitatif.  Dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif.  Kesimpulan yang diperoleh  bahwa implementasi UU No. 8 Tahun 1999, khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak dan kewajiban konsumen barang belum  dapat terealisasi secara keseluruhan, utamanya berkaitan dengan  perilaku untuk memperjuangkan hak seperti hak advokasi, memperoleh ganti rugi.  Hambatan-hambatannya berhubungan dengan faktor-faktor  rendahnya kesadaran hak-dan kewajiban konsumen tersebut secara terperinci. Faktor lainnya menyangkut kinerja  kelembagaan. Juga, sosialisasi masalah perlindungan konsumen .

       Kata kunci:   - Perlindungan Konsumen                       - realita  hukum

 

       ABSTRACT

       The aim of the research are to observe and to derscribe the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning  the Consumers Protection  in Surakarta district, in this case the implementation of rights and obligations of  goods consumers, and also to arrange its obstacle factors. The method of the research is used survey design which is with sociological jurisprudence approach and descriptive research type. Its sampling technique is probably sampling as simple random sampling. The data sources are primary data and secondary data. Collecting data method are questionnaire, interview, and content identification. Technique of data analysis base on combination of deduction and induction analiyical. The final of  the result is quantified. It is analyzed with quantitative and qualitative method.  The study  conclude that implementation of the Law No. 8 of 1999, especially the application of rights and obligations of goods consumers are not totally  manifested yet. The focus relating to attitude for  the rights struggle, for example: the right of advocation, the right of compensation. The obstructions connect with factor of  the low gradation of the rights and obligations consciousness in detail. Another factors are operation of the institutions, and  socialization of the consumers protection.

          Key words :  - Consumer protection                                   - Law in action

 

A.  PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, perhatian terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat. Dorongan kemajuan teknologi dan informatika yang telah memperluas transaksi barang dan jasa yang ditawarkan tersebut bervariasi baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhannya dapat dipenuhi dengan jumlah dan jenis barang yang bervariasi. Namun,   dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dalam hal ini konsumen berada pada posisi  yang lemah. Suatu kenyataan bahwa, pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha, dan bukan oleh konsumen sendiri. Melalui kekuatan promosi, pelaku usaha mampu menciptakan pemahaman kepada konsumen akan kehebatan suatu produk, bahkan menjadikan konsumen sangat bergantung pada produk tersebut. Ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat pada produk air minum, kosmetika, makanan/ minuman sehat, dan sebagainya (Zamrotin, 1992: 1).

Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota masyarakat ialah memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal ini sangat wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat dari adanya interaksi pihak lain, yang antara lain di antara para pihak  secara prinsip mempunyai kepentingan berbeda. Dalam hal ini, pihak konsumen berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, sedangkan produsen barang maupun pemberi jasa atau pelaku usaha berkepentingan untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dijualnya.

Berdasarkan perbedaan dasar kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha maka kemungkinan timbulnya persoalan akibat adanya benturan kepentingan menjadi terbuka. Sudah banyak contoh kasus yang merugikan konsumen terjadi di Indonesia. Selanjutnya, menurut pemantauan dan pengamatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), nasib konsumen Indonesia memang sangat memperihatinkan. Oleh karena itu harus diperjuangkan. Pada tahun 1996, selama satu tahun ada beberapa permasalahan konsumen yang pantas dikedepankan karena berdampak luas bagi konsumen (Kedaulatan Rakyat, 1997).

Kejadian-kejadian atau kasus-kasus konsumen tersebut  mengesankan bahwa posisi konsumen Indonesia lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen ialah rendahnya tingkat kesadaran konsumen tentang hak-haknya. Hak konsumen secara internasional telah diakui melalui The International Organization of Consumer’ s Union.

Dalam upaya pemberdayaan konsumen Indonesia, pada tanggal 20 April 1999 telah diundangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku setelah satu (1) tahun sejak diundangkannya (Pasal 65). Dengan demikian, Undang-undang ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-undang yang melindungi konsumen ini tidak bermaksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat sehingga melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan usaha yang sehat  melalui penyediaan barang yang berkualitas (lihat penjelasan umum Undang-undang No 8 Tahun 1999). Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen (lihat Pasal 1 angka 1).

 

 

PERUMUSAN MASALAH                 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai-berikut :

1.      Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota Surakarta dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen barang?,

2.      Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Undang-undang tersebut dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen?

      TINJAUAN PUSTAKA

Secara harafiah, konsumen mempunyai pengertian sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen, sedangkan produsen diartikan sebagai setiap penghasil barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pihak lain atau orang lain (WJS Poerwadarminto, 1980: 259). Kata konsumen berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsument, yang oleh para ahli hukum disepakati berarti sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa  (uitenindelijk gebruiker van gorden en diesten) yang diserahkan oleh mereka kepada pengusaha (ondernemer), jadi mereka yang mengkonsumsi untuk dijual kembali (pemakai perantara) tidak termasuk kelompok yang dikategorikan dalam pengertian konsumen (Mariam Daruz Badruzaman, 1986: 17).

Perlindungan konsumen itu mendapatkan perhatian secara global mengingat  di dalam konsideran resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/ 248  yang menyebutkan (Agus Brotosusilo, 1992: 18):

taking into account interest and consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often faces imbalances in economics terms, educational level, and bargaining power…..

 

Berdasarkan isi  pasal dalam Directive Masyarakat Ekonomi Eropa yang mengedepankan konsep Liability Without Fault tersebut dapat diketahui bahwa pengertian konsumen adalah ditujukan kepada seseorang pribadi yang menderita kerugian, baik jiwa, kesehatan maupun harta benda, akibat pemakaian produk cacat untuk keperluan pribadinya. Atas kerugian yang diderita tersebut, konsumen dapat menuntut untuk diberikan kompensasi. Jadi dalam hal ini pengertian konsumen secara khusus hanya ditujukan kepada pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi  (Agus Brotosusilo, 1992: 36). Di Indonesia, perlindungan konsumen secara jelas dan tegas baru dilakukan pada tahun 1999 dengan diundangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999.

Hak-hak konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 4) adalah :

a.    hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;

b.    hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan baranga dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c.    hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang dan/atau jasa;

d.   hak untuk didengar pendapat dan keluhan-keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

e.    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungann dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.     hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.    hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h.    hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengganti barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

                  Dalam ketentuan Pasal 27 (2) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, yang pada intinya antara lain menentukan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, memiliki kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran. Ketentuan tersebut dapat bermakna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas berbagai hal yang berkaitan dengan penghidupan, antara lain kesehatan, keamanan, keselamatan dan sebagainya (Mariam Darus Badrulzaman, 1986: 46).

Selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen secara partial terdapat dalam berbagai peraturan dan pada saat ini lebih khusus dilakukan pengaturan dengan ditetapkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku secara efektif mulai tanggal 20 April 2000, satu tahun sejak diundangkan ( Pasal 65 ).

Tanggungjawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggungjawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang  yang berada di bawah pengawasannya, hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara  benar.

           Dari uraian tersebut maka dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata atau secara lebih khusus disebut dengan istilah hukum bisnis, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi (Bagir Manan, 1997: 9).

  Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 13). Hukum juga  dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kerugian/ kemanfaatan dan kepastian hukum (Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982: 20-21). Hukum yang mengatur perlindungan konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) tentu saja di tuntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan.

Keefektivan hukum  bila di kaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka menurut G.G Howard dan R.S Summers ada  faktor yang mempengaruhinya (G.G Howards dan R.S Summers, 1965: 46-47):

a.       Undang-undangnya harus dicanangkan dengan baik. Kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku itu harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian;

b.      Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik dan harus menafsirkan peraturan tersebut secara seragam dan sedapat mungkin senafas dengan bunyi penafsiran yang mungkin dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena;

c.       Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa jenuh untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen pada dasarnya sama dengan peraturan-peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang boleh digolongkan abstrak, yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch (J. Supranto, 1995: 25). Oleh karena itu, persoalan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan sebagai bagian dari suatu sistem hukum akan berkaitan dengan upaya mewujudkan ide-ide tersebut, bahkan seringkali negara harus ikut campur tangan karena adanya kekuatan pengaruh yang menuntut hal demikian agar bekerjanya hukum dapat efektif, khususnya dalam hal ini adalah mengenai penyelenggaraan struktur hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian diharapkan sistem hukum dalam upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik.

Keterlibatan negara atau pemerintah saja belum dapat menjamin terpenuhinya atau berjalannya suatu sistem hukum karena ddalam suatu sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto meliputi tiga hal yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultural hukum, a legal system is actual operation is complex organism in which sructure, substance and culturale interaction (Soerjono Soekanto, 1984: 47)..

Dalam kaitannya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) agar hukum (termasuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) harus bisa menentukan corak hidup masyarakat, yang dalam hal ini corak hidup masyarakat (selaku konsumen maupun pelaku usaha) bukanlah hal yang mudah, sebab banyak faktor yang mempengaruhinya, di samping bahwa dalam setiap individu  akan tergantung pada pilihan-pilihan individu secara rasional untuk taat atau tidak taat kepada ketentuan hukum yang berlaku (Undang-undang No  8 Tahun 1999). Individu  akan selalu memiih aktifitas yang menguntungkan baginya dan menghindari yang paling merugikan baginya di dalam area of choice menuntut tingkat rasional (yang paling baik). Perilaku rasional ini paling tidak berorientasi pada perilaku kebiasaan, nilai-nilai etik dan kebutuhan-kebutuhan individu (periksa Weber dalam Graham Kinlock, tanpa tahun: 139-141).

  Agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha maka dapat dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Seidman (1972), yaitu bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar yakni pembuat hukum/ Undang-undang, birokrat pelaksana dan pemegang peran (Baca pula Robert Seidman, 1984: 229-251). 

   Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya, namun bekerjanya harapan itu ditentukan faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut adalah (Satjipto Rahardjo, 1977: 36):

a.       Sanksi yang terdapat dalam peraturan;

b.      Aktivitas dari lembaga atau badan pelaksana hukum;

c.       Seluruh kekuatan sosial, politik dan yang lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran.

Perilaku konsumen dan  pelaku usaha tentu saja juga tidak lepas dari tingkat pengetahuan, sikapnya terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga kemudian menimbulkan niat untuk berperilaku. Fishbein dan Ajzen mengenalkan model   hubungan antara pengetahuan, sikap, niat dan perilaku

Menurut Hobbs dan Freud, bahwa pada dasarnya perilaku individu manusia adalah egoistis dan karenanya cenderung memuaskan kepentingannya sendiri (Jangkung Karyanti, 1989: 2). Akibat dari sifat manusia yang cenderung ingin memuaskan kepentingannya sendiri itu, maka sering menimbulkan benturan-benturan dengan fihak lain yang apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung akan menciptakan penyimpangan sosial (deviasi sosial). Dalam hal ini peranan hukum sebagai upaya pembentukan perilaku sosial dalam diri seseorang untuk mampu berbagi kepentingan dengan orang lain diperlukan.

Ketaatan yang rendah terhadap hukum juga dimungkinkan karena warga masyarakat konsumen kurang memahami norma-noma tersebut, sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui akan manfaaatnya untuk mematuhi akidah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gastra Van Loon, bahwa efektifnya suatu perundang-undangan secara sederhana berarti tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan tersebut dan pelembagaan dari Undang-undang pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup undang-undanng tadi  (Soerjono Soekanto, 1989: 84).

    TUJUAN DAN  MANFAAT PENELITIAN

              Penelitian yang  direncanakan ini bertujuan untuk:

1.      Untuk menjajagi dan menguraikan implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di kota Surakarta dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen barang, dan

2.      Untuk menjajagi dan menguraikan faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-undang tersebut dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen.

            Manfaat  penelitian ini diharapkan dapat:

1.       Menambah cakrawala ilmu pengetahuan hukum tentang Hukum Perlindungan konsumen, yang sekaligus aplikasinya dalam memecahkan persoalan perlindungan masyarakat konsumen, dan

2.       Memberikan hasil yang dipakai sebagai baha pertimbangan atau masukan dalam memasyarakatkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

 

B.  METODA PENELITIAN

         Dalam penelitian ini digunakan rancangan  penelitian survei dengan  pendekatan yuridis sosiologis. Derajat penelitian yang akan dilakukan ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Surakarta dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen barang, dan faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut. Materi Penelitian yang direncanakan ini meliputi: para konsumen, pelaku usaha, pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian – Perdagangan dan Penanaman Modal  kota Surakarta, dan peraturan-peraturan perlindungan konsumen. 

            Lokasi penelitian ialah di wilayah kota Surakarta. Pengambilan Sampel  dilakukan dengan tehnik “probably sampling” yang berupa “simple random sampling” yaitu tehnik pemilihan sampel secara random. Dalam hal ini setiap individu mempunyai kesempatan yang sama utuk dipilih sebagai sampel (Babie, 1986: 141). Oleh karena itu, setiap konsumen dan pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dari seluruh konsumen di Kota Surakarta akan dipilih 200 orang konsumen sebagai sampel. Selanjutnya dari seluruh pelaku usaha akan ditentuakn sebanyak 20 orang pelaku usaha di Kota Surakarta dengan tehnik Purposive sampling. Sumber Data berupa data primer maupun sekunder. Data Primer bersumber dari para konsumen dan pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini, dan sebagai pelengkap ialah para pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian – Perdagangan dan Penanaman Modal  Kota Surakarta. Data sekunder bersumber langsung dari dokumen di Dinas Perindustrian - Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, serta departemen lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pembinaan pengusaha kecil menengah. Di samping itu, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, buku-buku literatur majalah-majalah dan surat-surat kabar yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

               Metode/Cara Pengumpulan Data dengan  cara wawancara. dan cara Indentifikasi. Cara ini digunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan yamg berupa arsip, dokumen resmi, data pustaka lainnya yamng berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan terbatas pada indentifikasi isi (“content identification”). Maksud pemberian  identitas data terbatas pada substansi data yang bersangkutan.  Apabila dihubungkan dengan bentuk data, maka data pustaka (data sekunder) dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi. Selanjutnya, data primer dikuantitatifkan agar dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tehnik “Tally Analysis”. Hasil akhir pengolahan data secara kuantutatif kemudian dikualitatifkan. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara menjabarkan dan mengintepretasikan data yang telah ditabulasikan dalam tabel-tabel distribusi frekuensi dan tabel silang. Dengan metode kualitatif yaitu menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori sebagaimana tersebut dalam tinjauan pustaka, dengan pola pikir dedukktif.

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

               Indikator dari kesadaran hukum dapat dilihat dari pengetahuan hukum. Pengetahuan Konsumen mengenai hak dn kewajibannya yang  diatur dalam Undang-undang, hasilnya menunjukkan dari  62 % responden  mengetahuinya. Ini menggembirakan karena akan menentukan dalam pelaksanaannya  mengenai ketentuan undang-undang tersebut.

                Apabila diperhatikan lebih lanjut,  pengetahuan mengenai hak-hak konsumen secara terperinci  ternyata jenis-jenis hak tersebut tidak semuanya diketahui  oleh konsumen. Di antara 8 jenis hak konsumen, ada yang sebagian besar yang diketahui  (59 % - 73 %)  dan ada juga yang sebagian besar tidak diketahui (62 % - 84 %). Hak-hak konsumen yang sebagian besar tidak diketahui adalah  hak atas informasi  ( yang tidak mengetahui  66 %), hak untuk didengar pendapatnya ( 62 %),  hak memperoleh advokasi dan perlindungan (78 %), dan  hak untuk pembinaan dan pendidikan tidak diketahui responden sejumlah 84 % .

            Antara hak dan kewajiban  perlu berjalan bersama-sama, atau pengutamaannya haruslah seimbang. Jangan sampai terjadi pengutamaan hak saja sementara kewajiban dilupakan, untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kalau mengenai kewajiban konsumen, sama-sama ada yang diketahui maupun ada yang tidak diketahui, maka  kewajiban konsumen hanya diketahui oleh responden hanyalah  kewajiban yang secara umum memang biasa oleh masyarakat, yaitu kewajiban membayar barang yang dikonsumsi/dibeli ( responden yang mengetahui sejumlah  93 %).  Kewajiban konsumen, seperti: mengikuti petunjuk pemakaian barang sebagian besar tidak mengetahui  (sejumlah 57 % responden), juga kewajiban beriktikat baik  terdapat  57 % responden tidak mengetahui.

            Berbeda dengan responden  dari para pelaku usaha, kewajibannya  bahwa semua responden beriktikat baik,  pemberian informasi secara jujur kepada konsumen  terdapat 80 % responden.

           Cara-cara pemberian informasinya adalah dengan menerangkan kualitas barang, percobaan.   Sebetulnya  kewajiban  pelaku usaha  ini  sepintas baik, namun apabila  dihubungkan dengan sikap pengusaha terhadap kedudukan atau status sosial konsumen menjadi tidak baik.  Hal ini dikarenakan, ternyata pelaku usaha memperhitungkan status sosial konsumen (100 % responden), sehingga dapat dikatakan dalam pelayanannya  melakukan diskriminasi .

            Konsumen  dalam memperoleh barang dengan kualitas yang baik umumnya belum dapat terpenuhi. Hal ini ditunjukkan  responden sebanyak  84 % pernah mengalami/memproleh barang yang berkualitas jelek  ketika membeli.

            Hak-hak dan kewajiban konsumen dilaksanakan dalam kerangka implementasi UU Perlindungan Konsumen  kurang dapat terealisasikan dalam masyarakat. Hal ini terutama bila berkaitan dengan memperjuangkan hal-hal yang merugikan konsumen. Hal ini dapat diketahui faktor-faktor  yang menghambat berhubungan dengan pemahaman  konsumen mengenai hak-hak dan kewajibannya.  Hak-hak dan kewajiban konsumen sudah diatur dalam undang-undang yang dipergunakan untuk melindungi konsumen dapat diketahui oleh konsumen. Namun bila perincian mengenai hak-haknya tersebut mengenai apa saja,  konsumen tidak mengetahuinya.

            Faktor penghambat lainnya adalah masalah kelembagaan, dalam arti  intansi-intasi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.  Dikarenakan UU Perlindungan Konsumen ini relatif baru maka persiapan keorganisasian maupun perlengkapan-perlengkapannya belum  memadai.

           Penjelasan (wawancara 21 Agustus 2002) dari Sulastri, bahwa di dalam  Dinas Perindustrian-Perdagangan dan Penanaman Modal Surakarta dilengkapi organ  Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen ( nara sumber sebagai Ketua Seksinya). Seksi ini belum lama berdiri, sebagai lembaga baru setelah berlakunya  UU Perlindungan Konsumen.  Oleh karena itu dapat dipahami kinerjanya yang belum dapat mendorong atau membantu kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban konsumen.  Baru direncanakan akan terbentuknya PPNS Perlindungan Konsumen.  Dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen berupa penyuluhan, pelatihan belum banyak dilakukan.

 

D.  KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI

                   Implementasi UU No. 8 Tahun 1999, khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak dan kewajiban konsumen barang belum  dapat terealisasi secara keseluruhan, utamanya berkaitan dengan  perilaku untuk memperjuangkan hak seperti hak advokasi, memperoleh ganti rugi.  Hambatan-hambatan implementasi tersebut berhubungan dengan faktor-faktor  tidak diketahuinya hak-dan kewajiban konsusmen tersebut secara terperinci. Faktor lainnya menyangkut  kesiapan dari kinerja intansi/lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian –Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Juga, sosialisasi masalah perlindungan konsumen yang  masih kurang sebagai gerakan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan konsumen.

                    Dari penelitian ini dapat diajukan rekomendasi  adanya gerakan sosial mengenai pemberdayaan konsumen sehingga penting juga  penggalakkan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Peningkatan kerjasama berbagai pihak mengenai perlindungan konsumen, seperti lembaga-lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan mengenai konsumen,  asosiasi pelaku usaha, dan perguruan tinggi.  Lembaga-lembaga tersebut (terutama pemerintah) segera diwujudkan adanya  kelengkapan keorganisasiannya yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen. Penelitian mengenai konsumen perlu ditindak-lanjuti  menyangkut penegakan hukumnya ataupun kinerja kelembagaan-birokrasi pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen, dan juga penelitian  sektor berkaitan dengan konsusmen yang lebih spesifik, misalnya  perlindungan konsumen  mengenai obat-obatan, atau makanan, atau perumahan, dsb.

 

E. UCAPAN TERIMAKASIH

                 Rasa terimakasih disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, DIKTI yang telah memberi dana pelaksanaan penelitian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, juga kepada  seluruh reponden dan intansi  tempat penelitian, yaitu Kantor Dinas Perindustrian-Perdagangan dan Penanaman Modal Surakarta.

 

 

 

 

 

 DAFTAR PUSTAKA

 

 

Agus Brotosusilo. 1992.  “Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN, edisi Oktober 1992. Jakarta: Fakultas Hukum U I.

 

Bagir Manan. 1997. “Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen  di Indonesia”. Makalah Seminar Nasional PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ERA PASAR BEBAS. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.

 

BPHN. 1983.  Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah Simposium, Seminar, lokakarya : Laporan 1979-1983. Jakarta: BPHN.

 

——–. 1986. Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Binacipta.

 

——–. 1992. Penelitian Perlindungan Konsumen. Jakarta: BPHN.

 

Fishben and Ajzen. 1976. Beliefe Attitude Intention and Behavior. Massachusets: Addition-Wishley Publishing Coompany.

 

Friedman W. 1949. Legal theory. London: Steven & Son.

 

Graham C. Kinlock. Tanpa Tahun. Sociological Theory Its Development and Major Paradigsm. London: Kluwer.

 

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.

 

Hady Evianto. 1986. “Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan”. Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN. Edisi Desember 1986. Jakarta: Fakultas Hukum U I.

 

Howard & Summer. 1965. Law: Its Naature and Limits. New Jersey: Prectice Hall.

 

Ian Craib. 1994. Teori-teori Sosial Moderen dari Parson sampai Habermas. Jakarta: Grafindo Persada.

 

Jangkung Karyanto. 1989. “Sumbangan Sosiologi Sosial dalam rangka Upaya Preventif Penegakan Perilaku Sadar Hukum”.  Makalah Seminar SUMBANGAN PSIKOLOGI DALAM ERA SADAR HUKUM. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

 

J. Supranto. 1995. Pengantar Statistik Bidang Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

 

Lawrence M. Friedman. 1975. Law and Behavioral Sciences. Indiana Polis: The Bobs Meril.

 

Lobby Luqman. 1992. “Aspek Hukum Pidana tentang Perlindungan Konsumen”. Makalah SEMINAR KRIMINOLOGI. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

 

Mariam Darus Badruszaman. 1986. Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku. Jakarta: Bina Cipta.

 

Permadi. 1986. Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Bina Cipta.

 

Parsetyo Hadi Purwandoko. 1997. “Perlindungan Konsumen terhadap Pelayanan Jasa dan Barang yang Berbahaya di Wilayah Surakarta”. Laporan Penelitian. Surakarta: Fakultas Hukum.

 

———————————. 1997. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”. Makalah Seminar Nasional Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas. Surakarta: Fakultas Hukum.

 

Satjipto Rahardjo. 1977. Pemanfaatan Ilmu-ilmu  Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

 

———————. 1977. Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.

 

———————.  1980. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bandung: Alumni.

 

———————.  1982. Hukum dalam Perspektif Sosial.  Bandung: Alumni.

 

———————.  1985. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

 

———————. 1986. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

 

Robert B. Seidman. 1972.  “Law and Development: A General Model”.  Law and Society Review No. 2, February.

 

Soedjono D. 1983. Pengantar Psikologi Hukum. Bandung: Alumni.

 

Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

 

————————. 1983. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Radjawali Pers.

 

————————. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta: Rajawali.

ARTIKEL HASIL PENELITIAN

 

 

IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DI KOTA SURAKARTA

( Studi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Konsumen Barang )

 

oleh:

Supanto, S.H.,M.Hum.

Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H,M.S.

 

 

Dibiayai oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Surat  Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 022/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  Direktorat  Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

OKTOBER  2002

 


*  Didanai Proyek Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Dikti Depdikns No. 022//LIT/BPPK-SDM/IV/2002

**   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

  1. Barry Said,

    entitled@encompass.nevertheless” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðñòâóþ!!…

  2. herman Said,

    incisive@relative.cane” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðåí….

  3. pedro Said,

    newsstand@static.sulky” rel=”nofollow”>.…

    good!…

  4. Darrell Said,

    unsurmountable@predisposed.oversize” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!!…

  5. wade Said,

    prefixes@mouthpieces.whirring” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  6. evan Said,

    deras@officielle.soften” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó!…

  7. lewis Said,

    foot@cash.despoiled” rel=”nofollow”>.…

    thanks for information….

  8. Francis Said,

    illicit@bested.suffer” rel=”nofollow”>.…

    hello….

  9. albert Said,

    pathological@valentine.smallish” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  10. Roger Said,

    waited@steinberg.streaming” rel=”nofollow”>.…

    thank you!…

  11. lynn Said,

    specifics@bustard.alliterative” rel=”nofollow”>.…

    tnx!!…

  12. Alex Said,

    liquidating@swinging.durlach” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info!!…

Add A Comment