MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

 

Korupsi sudah ada sejak sebelum Republik ini ada. Segala aturan hukum silih berganti digunakan untuk menanggulanginya, namun hingga sekarang korupasi tetap merebak dan menggurita. Kebijakan legislasi dalam perundang-undangan pidana ingin difungsikan sebagai salah satu instrument penaggulangan kejahatan, bagaimana sistem pemidanaannya dan penegakan hukumnya. Sistem penaggulangan integral perlu dilakukan, dengan memanfaatkan juga sarana-sarana non penal.

 

 

I.   PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi antara lain pemberantasan  korupsi, kolusi, dan nepotisme (K K N). Diawali kehendak politik rakyat  berupa ketetapan MPR, yakni Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kini telah sewindu reformasi tetap saja KKN merajalela pada semua lini di ranah Negeri ini. Korupsi terjadi di pusat maupun di daerah, oleh pejabat publik maupun penggerak  kemasyarakatan, bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, semua lembaga eksekutif, legislatif, juga yudikatif.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan KKN sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU No.20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,   Instruksi Presiden  No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden  No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh “mesin” penegakan hukum. Mengapa KKN tetap saja semarak.

Dalam tata hukum  Indonesia, istilah  korupsi sudah dikenal setelah diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan dan pembaharuan menjadi UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,  hingga UU No. 3 Tahun 197, dan kini UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch, S 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918) sudah ada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai hukum pidana (termasuk dalam hukum pidana khusus) didayagunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. UU tersebut merupakan salah satu sarana (penal) yang memerlukan sarana lain (non-penal) secara terpadu, dan kesemuanya itu sebagai pengoperasian perundang-undangan pidana di dalam masyarakat, maka tidak dapat terpisahkan dari problema kemasyarakatan menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

 

II.  PENDAYA-GUNAAN  HUKUM PIDANA

Pendayagunaan UU No.n 20 Tahun 2001  termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat [1] .

Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan  berlaku  efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan Konggres PBB VIII/1990 dinyatakan antara lain: Newly formulated policies and legislation  should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiel dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana  [2].

  Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan  kegiatan yang akan men-dasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam  rangka penegakan hukum pidana inkonkreto. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat  pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil  [3].

  Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan,  lebih konkretnya mengoperasikan  UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran  (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White Collar crime. Oleh karena itu, upaya  dengan  sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief [4]  menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.  Pengamatan Bambang Poernomo [5], kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan  keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.

            Pada masa Orde Baru banyak terjadi peluang dan kelonggaran melalui peraturan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang bersifat KKN. Hal ini memunculkan korporasi berperan besar dalam perekonomian di Indonesia, sejalan dengan  kebijakan pembangunan yang  mengutamakan pertumbuhan menghasilkan korporasi raksasa dan konglomerat yang menguasai dan memonopoli ekonomi[6].  Sistem pengelolaan yang koruptif mengandalkan  kemampuannya untuk memperbesar dan memperumit KKN, sehingga  penanganannya berada di luar  kapasitas individu dan institusi, termasuk hukum, yang akibatnya banyak kasus KKN gagal ditangani oleh hukum  [7].    Masalah  korupsi di Indonesia bukan faktor individu belaka, melainkan juga  menyangkut pranata sosial dan sistem nilai yang sedang berada dalam disequilibrium, yang berarti masyarakat sedang mengalami kondisi anomik. Dengan demikian, penanganannya tidak mungkin sporadis tetapi  melibatkan seluruh sistem sosial, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan   [8].

            Dalam penanggulangan  korupsi hendaklah jangan mengukur  tingkat intensitas dan volumenya hanya dari segi perundang-undangan pidana semata, melainkan harus dalam kaitannya dengan berbagai aspek yang berpengaruh, seperti: sifat kepemimpinan  dapat menjadi teladan atau tidak,  mekanisme pengawasan dapat  berjalan efektif atau tidak, dll   [9].   Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dengan pendekatan yang  legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simptomatik dan tidak merupakan sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif, meliputi pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan  negara   [10].

 

III. PENGATURAN UU NO. 20 TAHUN 2001

            Pada  rezim yang lalu telah menciptakan dan mempertahankan ekonomi KKN.   Menghadapi hal ini,  hukum tidak mempunyai gigi, bahkan dapat dibelokkan menjadi alat  untuk mempertahankan  kekuatan-kekuatan KKN. Ini dikarenakan hukum  merupakan tatanan yang berbasis politik dan politik  berbasis ekonomi, sehingga  ekonomi harus didukung kekuatan politik, serta politik harus disahkan  hukum   [11].   Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 1999  yang menggantikan UU No. 3

Tahun 1971  diharapkan  mampu memenuhi dan mengatisipasi perkembangan  kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas  secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Kemudian dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 untuk menjamin kepastian hukum,menghindari keragaman penafsiran, dan memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

            Tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan  terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undnag-udnag, bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada  perumusan  ketentuan, yaitu:  kata dapat di depan kalimat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). 

                Adapun  berkaitan dengan perumusan sifat melawan hukum  secara materiel sebenarnya tidak lain merupakan perluasan asas legalitas, yang esensinya berarti mengakui  berlakunya hukum tidak tertulis. Ini sebelumnya sudah dikenal dalam tata hukum Indonesia, seperti: UU No. 1 Drt. 1951 (Pasal 15), UU No. 14 Tahun 1970 (digantikan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman). Perluasan asas legalitas demikian ini  secara konseptual sudah menjadi kebijakan pembaharuan hukum pidana [12].  Ajaran sifat melawan hukum materiel merupakan ajaran yang tepat untuk dianut di Indonesia, mengingat hukum  tidak tertulis khususnya hukum adat masih hidup dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Karena itu, sifat melawan hukum materiel adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan  [13].  Dalam Pasal 2  UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur melawan hukum, dalam arti sebagai perbuatan melawan hukum material (penerapan asas materiele wederrechtelijk),  menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai unsur “melakukan pelanggaran atau kejahatan” yang identik dengan pengertian  melawan hukum secara formal. Tujuannya untuk  mempermudah   pembuktian tentang  perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan [14].

            Subyek hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001  sebagai pelaku tindak pidana korupsi  adalah orang dan juga korporasi. Penentuan korporasi  dapat sebagai pelaku korupsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan perkembangan korupsi. Pelakunya tidak terdiri dari seorang individu, melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan kedudukannya  yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan keluarganya, para pengusaha, yang besar kemungkinannya  secara kelompok, yang dapat sebagai suatu korporasi. Demikian  ini, ditengarai oleh I.S. Susanto  [15],  adanya keterlibatan birokrasi yang dengan kebijakan-kebijakannya memberikan peluang korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat.

            Pasal 20  dalam UU tersebut  menentukan  hal-hal yang bersangkutan dengan  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Terjadinya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Kekurangannya tidak ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak  dapat membayar pidana denda, kalau  menurut sistem KUHP bisa digantikan pidana kurungan pengganti denda, apakah korporasi bisa dipidana kurungan. Juga kekurangannya  tidak adanya  sanksi yang sesuai dengan korporasi misalnya sanksi berupa: “penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan ijin usaha”.

            Sehubungan dengan subyek hukum sebagai pelaku, (Pasal 2) memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain ditambahkan : orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan  fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara  bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana.  Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan  dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi  disparitas pidana.

            Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP),  namun direncanakan  dianut dalam konsep KUHP yang akan datang.  Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat [16].  Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada :  citizenship of victim,  the act threatens specific national interest,   citizenship of the propetrator [17].  Bagi pengembangan masyarakat,  corruption could undermine the extent to which growt benefits populace, thus ultimately retarding development  [18]. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief    menyitir Resolusi Konggres PBB VIII mengenai korupsi pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat [19].

              Pidana mati pun dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2001, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan  pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

            Diintrodusir tindak pidana baru mengenai gratifikasi (Pasal 12B, 12C ). Yang diatur mengenai perbuatan yang dapat dihukum bukan gratifikasinya tetapi perbuatan menerima grafitikasi. Itu dianggap pemberian suap : - apabila gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara,  - berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan –penerima tidak melapor kepada KPK. Yang dimaksud gratifikasi adalah meliptui pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

            Perkara tindak pidana korupsi ini sebagai  perkara prioritas, yang   proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan  aturan acara pidana lainnya tetap berlaku  KUHAP ( UU No.  8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara pidana di Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga ada pengembangan alat bukti  yang sah dalam bentuk petunjuk  menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK di bidang elektronik dan telematika (Pasal 26A).

            Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang  bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No. 31 Tahun 19999 jo UU No. 20 tahun 2001.     

             Sistem pembuktian seperti itu merupakan  suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya.  Akan tetapi UU Korupsi  menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas.  Pembuktian terbalik diberlakukan pada  tindak pidana berkaitan dengan  gratifikasi dan  tuntutan  harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Tidak kalah  pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan  yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial).  Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana  yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan  undang-undang tersebut  berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada  pelaku yang berada d luar batas teritorial.

Hal tersebut berkaitan dengan  perkembangan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi perhatian dunia internasional dan sifatnya sudah transnasional, misalnya berkaitan dengan kejahatan money laundering. Hal ini dapat ditunjukkan  dengan adanya the Organization for Economic Cooperation and Development Anti Corruption Treaty (1998), the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction (1997),  Konferensi Global Anti Korupsi di Washington  DC (1999)  28),  dan juga  Konggres PBB VIII mengeluarkan Resolusi mengenai Corruption in Government (1990),  Konggres PBB IX menghasilkan Resolusi  Action against Corruption (1995).

Dalam UU Korupsi diperkenalkan adanya perangkat pendukung lainnya, seperti: dibentuknya tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, apabila terjadi  tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (Pasal 27), dan juga  U U tersebut mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43). Telah dilaksanakan  dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga  Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekusaan manapun. Lembaga semacam ini sudah dikenal lebih di beberapa Negara, seperti : Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong, Anti Corruption Agency/Badan Pencegah Rasuah di Malaysia, Corruption Practices Investigation Bureau di Singapura, sedangkan di Korea Selatan dikenal Korea Independent Comission Against Corruption.

  Di samping itu, UU  memberikan tempat bagi partisipasi  masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, dan untuk ini, diberikan perlindungan hukum dan penghargaan bagi warga masyarakat yang berjasa (Pasal 41, 42).

            Peran serta masyarakat ini penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang juga harus berjalan seiring dengan upaya-upaya lain.  Hal ini didasari pertimbangan pertama, korban korupsi yang utama adalah masyarakat, kedua,  pemberantasan korupsi bukan monopolin aparat pengak hukum, perlu keterlibatan masyarakat, ketiga, gerakan sosial anti korupsi perlu dikembangkan dalam kultur  masyarakat.  Sehubungan dengan, khususnya masalah korupsi juga terkait  rusaknya tatanan di bidang administrasi-birokratik, maka selain hukum pidana terdapat upaya-upaya pengaturan  pemenuhan terhadap hukum (compliance with law) untuk mencegah pelanggaran hukum.   Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawasan pula terhadap bekerjanya birokrasi dan keseluruhan aparat pemerintah maupun penyelenggara negara, untuk tertibnya pelaksanaan  segala peraturan sebagai pemenuhan mereka terhadap hukum yang berlaku  di lingkungan lembaganya.   

       

IV.  PROYEKSI  PENANGGULANGAN   KORUPSI

                   Kita perlu belajar pada pengalaman masa lalu, jangan sampai terjadi lagi.  Berkuasanya rezim KKN yang  dilakukan aparat Orde Baru   yang dibangun atas landasan yang bersifat korup   [20],  pemanfaatan fasilitas istimewa dari pemerintah oleh oknum-oknum pejabat dan  pengusaha, menunjukkan kolusi antar elit politik dan elit ekonomi dalam melindungi kepentingannya [21]. KKN merupakan subtansi pengelolaan politik  selama Orde Baru,  dan merupakan  the way of doing politics  Orde Baru  [22].  Dalam hal ini terjadi sentralisasi kekuasaan, negara demokrasi hanya bersifat formal yang jauh dari kenyataan. Ini  berdampak pula pada kehidupan hukum. Dalam tingkat tertentu ternyata masih terjadi sampai saat ini.

                   Sentralisasi kekuasaan dilakukan dengan dukungan formalitas peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat  untuk memberi perlindungan formal bagi kebijakan-kebijakan yang korup [23]. Orde Baru mengembangkan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, yang dimanipulasi  dan menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat, serta ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi  KKN atau kroniisme [24].  Dalam suasana  yang demikian,  hukum lemah dan  bahkan secara sarkasme dapat dikatakan hukum telah mati.  Dalam penanggulangan korupsi, hukum harus dihidupkan kembali beriringan dengan penegakan  prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu sistem politik yang demokratik. Yang menjadi salah satu  landasan pokok bagi penegakannya adalah pengembangan civil society.  Muhammad A.S Hikam[25]  menjelaskan  bahwa civil society  merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara, dan ketaatan terhadap hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama.

                   Demokrasi memang tidak menjamin dengan  sendirinya terhapusnya korupsi. Namun dalam negara demokrasi merupakan prasyarat penegakan hukum secara sungguh-sungguh, terjaminnya pelaksanaan prisip supremasi hukum, sebagai modal  utama dalam penanggulangan korupsi.  Sehubungan dengan ini, Susan Rose- Ackerman [26]  menjelaskan :

     Democracy and the free market are not invariably for corruption. A shift from authoritarian to democratic rule does not necessarily reduce payoff. Rather it redefines the country that democratizes without also creating and enforcing laws governing conflict of interest, financial enrichment, and bribery, risk undermining its fragile new institutions through private wealth-seeking.

 

            Supremasi hukum merupakan prakondisi terhadap keberadaan dan ber-fungsinya demokrasi. Supremasi hukum tidak hanya menjiwai konsep hukum melainkan juga menjiwai secara konsisten dan sistematik semua nilai dasar demokrasi yang lain. Hal ini dikarenakan  fungsi hukum yang sangat menonjol  seba-gai sarana pengintegrasi kepentingan  (law as integrative mechanism). Hukum negara menopang dan mengatur partisipasi politik, menata rambu-rambu persamaan, kebebasan, sistem perwakilan, pendidikan politik, pemilu  dan sebagainya [27].

            Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari  penghapusan rezim KKN,  pencegahan sentralisasi kekuasaan, dan  penguatan penegakan hukum. Hal ini tidak lain sebagai upaya demokratisasi. Dulu telah  terjadi  kekuasaan yang dominan dalam menjalankan sistem pemerintahan, yakni di  tangan eksekutip (Presiden), dan kini sudah mengalami perubahan. Kalau pada masa lalu struktur kekuasaan di negeri ini mengarah pada dominasi eksekutif (executive heavy) kini cenderung mengarah pada dominasi legislatif.  Hal ini   juga berbahaya karena legislatif belum didukung SDM dan  staf ahli yang  memadai. Apabila tidak diwaspadai pergeseran ini hanya berarti beralihnya sentralisasi dari eksekutif ke legislatif, yang juga berpotensi bertumbuhnya  korupsi.

            Oleh karena itu, perlu dipikirkan bahwa  demokratisasi bukan berarti  menghilangkan  dominasi eksekutif, namun kemudian bergeser ke legislatif,  yang sebenarnya  tetap saja terjadi sentralisasi. Sehubungan dengan ini,  perlu dicegah terjadinya ketimpangan kekuasaan.  Upaya penciptaan check and balance di antara kekuasaan legislatif dan eksekutif,  bersamaan dengan kekuasaan yudikatif yang berwibawa dalam rangka penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan didukung kemampuan civil society  yang kuat.

            Dua cara yang mendasar untuk menanggulangi korupsi, yaitu to reduce the monopoli power of official within an existing political and bureaucratic structure, and reform in the basic structure of government  [28].  Di sini  dikehendaki tiadanya monopoli,  berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga  tetap perlu adanya improving the law enforcement and adminstrative system to increase deterrence.  Sehubungan dengan itu,  dapat dikaitkan tuntutan civil society yang menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau  pemenuhannya terhadap kaedah-kaedah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan subtantif [29]. Demokrasi memerlukan hukum. Artinya, agar tercipta kehidupan demokrasi yang sehat,  dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan. Apabila hukum dikesampingkan maka benarlah antara demokrasi dan anarki akan tipis batas-batasnya  [30].

            Demikian itu pentingnya hukum di dalam negara demokrasi, namun apabila dikaitkan dengan korupsi, fungsi hukum  masih memprihatinkan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum ternyata hanya memfasilitasi  praktek KKN,  formalisme yang melegitimasi rezim yang korup. Kritik tajam mengenai tidak berfungsinya hukum dan lemahnya hukum sudah menjadi kebiasaan hingga kini, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

            Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada  di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum  [31]. Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari  penyebabnya  lebih dulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif  [32].

            Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa  pada hukum dan penegakannya. Dalam rangka  revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika  mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari sistem hukum di Indonesia.  

            Pengelolaan kekuasaan yang koruptif telah memproteksi dirinya dari elemen-elemen moralitas dan etika  [33],  dan  karena hukum telah menjadi hukumnya penguasa maka menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya [34]. Dikaitkan dengan korupsi, dilihat dari berbagai rumusannya mencerminkan bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk  [35].  Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang menggunakan instrumen hukum  agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka perlu pula dibangun aspek moralitas dan etika di dalam hukum.

            Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang konduksif akan menjadi subyektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum  [36]. Khususnya untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 relevan dengan hukum pidana,  Barda Nawawi Arief mengemukakan  bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain: jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina, dll.), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung pelaksanaannya  [37].

            Upaya memberantas KKN telah diupayakan bersamaan dengan pengembangan masyarakat dan kelembagaan, khususnya demokratisasi yang perlu ditopang civil society yang kuat dan juga adanya partisispasi masyarakat. Operasionalisasi UU Pemberantasan Korupsi harus ditempatkan dalam kerangka seperti itu dalam penanggulangan kejahatan, yang perlu  ditonjolkan peranannya pada akhirnya terletak pada aparat penegak hukum.  Ini disebabkan di tangan aparat penegak hukumlah yang akan mengkonkretisasikan  kebijakan, tujuan-tujuan yang telah terumuskan dalam undang-undang tersebut ke dalam kasus tindak pidana yang  nyata. Untuk itu,  pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum  perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi  etika  baik  etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal  ini juga terkait dengan aspek pendidikan.

                   Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan institusi penegak hukum dapat didudukkan sebagai birokrasi dalam rangka mewujudkan tujuan hukum melalui organisasi. Dalam konteks organisasi ini berarti mempermasalahkan orang, tingkah-laku orang, fasilitas, serta kulturnya. Tuntutan masyarakat moderen  dilaksanakannya  tugas-tugas dan fungsi  organisasi  atas dasar profesionalisme, yang berprinsip paling tidak meliputi :   independen, keterampilan teknis berdasarkan ilmu, dan etika profesi. Problema  pelaksanaan  profesionalisme terkait dengan independensi yang bebas dari pengaruh maupun intervensi pihak manapun. Namun tidak semudah di-“mulut”. Ini sehubungan dengan  bekerjanya penegak hukum merupakan respon dan umpan balik  kekuatan-kekuatan sosial dan politik (Chambliss & Saidman),  serta politik itu energinya  lebih besar daripada hukum (Talcott Parsons -  Satjipto Rahardjo). Pelaksanaan penegakan hukum “pilih-pilih” dan mustahil  netral.

            Sehubungan dengan hal tersebut,  Muladi berpandangan bahwa  dimensi penegakan hukum, yang harus ditonjolkan adalah aspek profesionalisme yang mengutamakan kemampuan melalui latihan yang intensif, rasa tanggung-jawab sosial dan ketaatan pada etika. Yang perlu dicatat,  profesi penegak hukum dalam hal kemampuan tidak hanya mengandung keterampilan fisik semata-mata, melainkan membutuhkan pula  a significant intellectual component. Sikap profesional akan menjauhkan diri dari tindakan mal -praktek di bidang hukum yang berupa tindakan di bawah standar, bertentangan dengan kewajiban  [38].

            Karateristik penegak hukum  yang dibutuhkan adalah  penegak hukum yang memiliki kematangan nilai/kejiwaan, yang akan mampu menyuburkan kembali  niali-nilai  moralitas dan etika dalam hukum dan penegakannya,  kaitannya dengan hukum pidana, disebutkan oleh Barda Nawawi Arief [39] sebagai generasi baru dalam pengembangan hukum pidana. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo [40] mengintrodusir perlunya generasi baru pemikir dan pelaku hukum di Indonesia, yang berkemampuan merancang, membuat, menerapkan hukum untuk memberikan  sebesar-besarnya keadilan untuk rakyat ( to bringing justice to the people).

            Penegak hukum yang bermoral dan yang  bekerja berlandaskan etika profesinya akan menjadi pendukung terwujudnya supremasi hukum yang merupakan tonggak berdirinya sistem politik demokrasi di Indonesia,  yang dalam kerangka inilah tujuan penanggulangan korupsi akan berhasil.  Dalam kaitan supremasi hukum,  sebenarnya supremasi hukum dimaknakan pula sebagai supremasi nilai[41].  Ini  berarti supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam berkehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai subtansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, antara lain: tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, serta tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM,  demikian juga tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya  praktek favoritisme dan KKN.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Penulis

Supanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

www.geocities.com/supantouns

sopan@operamail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Ackerman, Susan Rose. 1996. Democracy and  ‘Grand’ Corruption.  INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL  149. Cambridge: Blackwell Publisher.

 

Arief, Barda Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejatahatan dengan  Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

 

_________________. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: P T Citra Aditya Bakti.

 

_________________. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: P T Citra Aditya Bakti.

 

_________________. 2000. Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum (dari Aspek  Kajian Yuridis. Makalah Seminar Nasional. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

 

Atmasasmita, Romli. 1999. Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 25 September. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

 

Brawijaya, Universitas, et.al. 1999. Pokok-pokok Pikiran Reformasi: Politik, Ekonomi,  Hukum, dan Moral. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.

 

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

 

Dhurheim, Emile. 1969. Types of Law Relation to Types of Social Solidarity. dalam Vilhelm Aubert (ed.). Sociology of Law: Selected Reading. England: Penguin Books Ltd.

 

Emong S, Komariah. 1995. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia. PRISMA No. 7, halaman 29-48.

 

Hendardi. 1999. Kebijakan Non-penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi. Makalah Seminar Nasional MENYAMBUT LAHIRNYA UU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BARU DAN ANTISIPASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI, 11 September. Yogyakarta: Fak. Hukum UGM- KAJATI DIY-Dep. Kehakiman.

 

Hikam, Muhammad AS. 1999.  Masyarakat Madani dan Reformasi Hukum. Makalah Seminar Hukum Nasional VII: REFORMASI HUKUM MENUJU MASYARAKAT MADANI, 12-15 Oktober. Jakarta: BPHN, Dep. Kehakiman.

 

Jensen, Carol and Yvonne Hsieh. 1999. Law Enforcement and Millennialist Vision. LAW ENFORCEMENT BULLETIN, September. USA: F B I. Halaman 1-6.

 

Laoly, Jassona H. 1996. Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis. dalam  Aldentua Siringo-ringo (ed.). Mengungkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung. Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera.

 

Lay, Cornelis. 1999. Aspek Politik K K N  di Indonesia. Makalah Seminar Nasional: MENYAMBUT LAHIRNYA UU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BARU DAN ANTISIPASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI. Yogyakarta: Fak. Hukum UGM- KEJATI DIY-Dep. Kehakiman.

 

Mahfud MD, Moh. 1999. Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance. Makalah Seminar Hukum Nasional VII: REFORMASI HUKUM MENUJU MASYARAKAT MADANI, 12-15 Oktober. Jakrata: BPHN, Dep. Kehakiman.

 

Muladi. 1990. Proyeksi hukum Pidana Materiil di Masa Mendatang. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

 

______. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

 

Murphy, Jeffrie G  and Jules L. Coleman. 1990. Philosophy of Law. San Fransisco: Westview Press.

 

Packer, Herbert L. 1968. The Limit of the Criminal Sanction. California: Stanford University  Press.

 

Poernomo, Bambang. 1999. Kebijakan Non-penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi. Makalah Seminar Nasional: MENYAMBUT LAHIRNYA UU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BARU DAN ANTISIPASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI, 11 September.  Yogyakarta: Fak. Hukum UGM-KAJATI DIY-Dep. Kehakiman.

 

Posner, Richard A. 1994. An Economic Theory of the Criminal Law. dalam  Michael Louis Corrado. Justification and Excuse in the Criminal Law. London: Garland Publishing Inc. halaman 131-162.

 

Rahardjo, Satjipto. 2000. Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural. Makalah Seminar Nasional,  27 Juli. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

 

Reiss, Albert J and Michael Tonry. 1993. Organizational Crime. dalam Michael Tonry and Albert J. Reiss.  Beyond the Law: Crime in Complex Organizational. USA: the University of Chicago.

 

 

 

 

 

      Soeparman. 1999. Mencermati UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Sisi Ancaman Pidana. Makalah seminar Nasional: MENYAMBUT LAHIRNYA UU TINDAK PIDANA YANG BARU DAN ANTISIPASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORUPSI, 11 September. Yogyakarta: Fak. Hukum UGM-KAJATI DIY-Dep. Kehakiman.

 

     Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

 

Susanto. 1999. Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 12 Oktober. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Sudarto, Hukum  dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981),  hal.  113, 158.

 

[2] Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990), hal. 2.

[3] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 26.     Di  samping pencelaan, penentuan tindak pidana berhubungan dengan fungsi hukum pidana:  “…. The essential function of the criminal law is to express and reinforce a society’s moral seriousness about certain public rules of civilized behaviour”. Dalam Jeffrie G. Murphy and  Jules L. Coleman, Philosophy of Law ( Colorado: Westview Press, 1990), hal. 114.

 

[4] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 1996),  hal. 4.

 

 

[5] Bambang Poernomo, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangai Kejahatan Korupsi. Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi  Yang baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM,  KEJATI DIY, dan Dep. Kehakiman, 11 September 1999 ),  hal. 3.

[6] Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 1999), hal. 3.

 

[7] Cornelis Lay, Aspek Politik KKN di Indoensia, Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999), hal. 6.

 

[8] Yasonna H. Laoly, Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis, dalam Aldentua Siringo-ringo dan Tumpal Sihite, Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung (Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996), hal.  34.

 

[9] Soedjono dirdjosisworo, Fungsi perundnag-undnagan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia (Bandung: CV Sinar baru, 1984), hal. 47.

[10] Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI : Suatu Orientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 25 September 1999), Hal. 10 – 14.

[11] Hendarti,  Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi, Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi  (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM,  KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999  ),  hal. 4.

 

[12] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai  op. cit. hal. 191.

 

[13] Komariah Emong S,  Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia, dalam  PRISMA No. 7 (Jakarta:  LP3ES),  hal.  42.

 

[14] Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia (Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 24-No 3- Tahun 2005), Hlm. 8.

[15] Susanto, Kejahatan Korporasi  …, op. cit. hal. 6.

 

[16] Barda Nawawi Arief,  Bunga  Rampai  …., op. cit.  hal. 138.

 

[17] Bambang Poernomo, Kebijkan Non …, op. cit. hal. 8.

 

[18] Susan Rose-Ackerman, Democracy …, op.cit. hal. 377.

[19] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek …, op. cit. hal. 69.

28)  Romli Atmasasmita,  Prospek …. Op.cit. hal. 5-6.

[20] Hendardi, Kebijakan …. op. cit. hal. 3.

[21] Yassona H. Laoly,    Fenomena  ….. op.cit. hal. 29.

 

[22] Cornelis Lay,  Aspek Politik  …… op. cit. hal. 5.

 

[23] Moh. Mahfud MD, Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance. Makalah Seminar Hukum Nasional VII : Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: BPHN-Dep. Kehakiman,  12-15 Oktober 1999),  hal. 2.

 

[24] Kunto Wibisono, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru. Makalah Seminar Nasional (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000), hal. 3.

 

[25] Muhammad AS Hikam,  Pemberdayaan Civil Society  Dalam Rangka Reformasi Hukum. Makalah Seminar Hukum Nasional VII : Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: BPHN-Dep. Kehakiman,  12-15 Oktober 1999),   hal. 2.

 

[26] Rosen Susan-Ackerman, Democracy …. op. cit.  hal. 365.

 

[27] Muladi, Hak Asasi ….. op. cit. hal. 73.

 

[28] Susan Rose Ackerman, Democracy … loc. cit.  hal. 372.

 

[29] Muhammad AS Hikam,  Pemberdayaan …. op. cit. hal. 4.

 

[30] Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural. Makalah Seminar  (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  27 Juli  2000),  hal. 9.

 

[31] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek ….. op. cit. hal  72.

 

[32] Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 241.

[33] Cornelis Lay,  Aspek Politik    op. cit. hal. 7.

 

[34] Kunto Wibisono,  Supremasi   …… loc. cit.  hal. 3.

 

[35] Soedjono Dridjosisworo, Fungsi  ……  op. cit. hal. 21.

[36] Kunto Wibisono, Supremasi    op. cit.  hal 6.

 

[37] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek  … op. cit. hal. 127.

[38] Muladi, Hak Asasi  …. op. cit. hal. 80.

 

[39] Barda Nawawi Arief,  Beberapa Aspek … op. cit. hal. 127, 128.

 

[40] Satjipto Rahardjo, Supremasi  Hukum  … op. cit. hal. 12, 13.

 

[41] Barda Nawawi Arief,  Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum : dari Aspek Kajian Yuridis,  Makalah Seminar (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27  Juli 2000),  hal.  5.

 

  1. julian Said,

    trains@unaffected.relevance” rel=”nofollow”>.…

    good!…

Add A Comment