MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

Istilah pelecehan seksual tidak ditentukan dalam KUHP, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa dalam KUHP diatur tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Dalam KUHP, perilaku pelecehan seksual termasuk dalam delik kesusilaan pada umumnya Bagaimana penanggulangan kejahatan mengenai perbuatan tersebut, kebijakan formulasi dalam hukum pidana.

A. Latar Belakang Masalah
Pada era sekarang ini telah berkembang upaya penyetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.. Peranan yang dilakukan manusia dalam masyarakat telah berubah sebagai akibat perkembangan kehidupan pergaulan manusia. Perempuan tidak lagi hanya berperan pada ranah domestik melainkan juga pada ranah publik. Namun demikian, ada saja potensi dominasi laki-laki pada perempuan. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan seks, fakta menunjukkan masih terjadinya pemaksaan, dari tindakan-tindakan seksualitas tingkat yang paling ringan hingga yang terberat seperti perkosaan merupakan tindakan pelecehan seksual.
Pelecehan seksual terhadap wanita, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak azasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia (Nursyahbani Katjasungkana, 1995: 18). Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, mengingat adanya fungsi hukum pidana baik yang umum maupun yang khusus (Sudarto, 1990: 12). Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan pelanggaran (pelecehan seksual).
Salah satu hak fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional ialah hak setiap orang untuk dapat menikmati standar kesehatan yang tertinggi termasuk kesehatan reproduksi. ICPD di Kairo 1994 mengakui bahwa memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi bagi wanita dan pria merupakan syarat utama dalam membangun sumber daya manusia dan pembangunan sosial. Kesehatan reproduksi tersebut bukan hanya berarti bebas dari kesakitan dan gangguan penyakit, melainkan juga mencakup kemampuan bagi setiap orang untuk melakukan dan menikmati hubungan seksual secara aman, memperoleh keturunan, menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, mengatur fertilitas tanpa mengorbankan kesehatan dirinya, serta menjalani kehamilan dengan hasil persalinan bayi yang sehat dan ibu selamat (Abdullah Cholil, 1996: 6). Dengan demikian menjadi penting untuk diberikan perlindungan hukum (pidana) bagi wanita dari perilaku pelecehan seksual karena perilaku ini menyerang hak fundamental berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang menimbulkan gangguan rasa aman dalam melakukan hubungan seksual.
Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktikan dalam hukum acaranya dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan. Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum sisa peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, utamanya jika dihubungkan dengan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Di samping itu secara viktimologis, hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai sehingga dalam kasus pelecehan seksual yang menjadi korban cenderung kaum wanita.
Pengaturan hukum pidana secara keseluruhan merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya ini, dilakukan bersama-sama masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana lainnya, sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan pada umumnya yang juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tercakup pula upaya peningkatan peranan wanita dan penghormatan martabat serta persamaan kedudukan di antara warga masyarakat serta sasaran pembangunan. Dengan demikian, hal ini juga merupakan perjuangan untuk menegakkan hak-hak azasi manusia yang perlu diakomodasikan dalam sistem hukum nasional.
Sehubungan dengan uraian tersebut, fokus permasalahan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual tersebut?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana pelecehan seksual dan perlunya diatur dalam hukum pidana, jenis/bentuk-bentuknya, serta sanksi yang selayaknya dikenakan kepada si pelaku, 2) Mendeskripsikan penegakan hukum pidana mengenai pelecehan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai pengertian pelecehan seksual paling tidak dapat dicatat adanya unsur-unsur : 1) suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual, 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita, 3) wujud perbuatan : fisik maupun non-fisik, 4) tidak ada kesukarelaan.
Dalam setiap perilaku pelecehan seksual selalu terkandung makna yang dinilai negatif (dan yang karena itu mengundang reaksi serta sanksi), bahwasannya seks itu boleh dimaknakan sebagai sarana pemuas nafsu dan lawan seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna pemuas nafsu seks itu. Karena melihat kecenderungan biologiknya, bahwa lelaki itu berperilaku sebagai pelaku seks yang aktif-ofensif (dalam fungsi reproduksinya untuk mencari dan membuahi lewat suatu aktivitas yang relatif cuma sesaat) dan perempuan itu sebagai pelaku seks yang pasif-defensif (dalam fungsi reproduksinya untuk menunggu, dan selanjutnya menumbuh-kembangkan kehidupan baru di dalam rahim dan dipangkuannya lewat suatu aktivitas dan proses yang berjangka panjang), maka dalam kasus pelecehan seksual bolehlah diduga bahwa lelaki itulah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku jahatnya sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan untuk diposisikan sebagai korbannya (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 29).
Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif/stereotype terhadap kaum perempuan (Mansour Fakih, 1996: 13-15). Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut (Adrina, 1995: 38). Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan atau gender-related violence, dalam hal ini dikategorikan PBB sebagai Gender-based abuse (dalam Abdullah Cholil, 1996: 1) adalah …any act of gender-based violence that results, in physical, sexual, or pyschological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occuring in public or private life.
Dalam pandangan PBB tersebut juga dinyatakan tindak kekerasan terhadap perempuan harus diartikan meliputi kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi: di dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan wanita, eksploitasi seks; di dalam masyarakat termasuk perkosaan, pelecehan seksual intimidasi di tempat kerja, tempat pendidikan dan tempat-tempat lain, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dilakukan atau diperbolehkan oleh negara di manapun itu terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan gender terhadap perempuan ditunjukkan Mansour Fakih, yang termasuk pelecehan seksual serta bentuk lainnya seperti kekerasan terhadap pribadi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan publik/negara (Mansour Fakih, 1997: 8).
Sanksi hukum ada yang termasuk dalam lapangan hukum pidana yang bercirikan sanksi yang tegas, menderitakan berupa nestapa, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Dengan sanksi tersebut ditujukan untuk mencegah jangan sampai orang melakukan tindak pidana (dalam hal ini pelecehan seksual) sebagai prevensi baik bersifat umum (yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban) maupun khusus (untuk seorang pelaku jangan sampai mengulangi kejahatan lagi). Hukum pidana dijelaskan oleh Sudarto memuat dua hal yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Apabila yang pertama diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai tiga pokok persoalan; 1) perbuatan yang dilarang, 2) orang, dan 3) pidana (Sudarto, 1981: 158).
Sehubungan dengan hal itu, berarti hukum piidana difungsikan untuk menanggulangi kejahatan ( pelecehan seksual) dalam rangka mengantisipasi terjadinya dan perkembangan kejahatan. Ini merupakan kebijakan hukum yakni suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pada tahap formulasi perlu diperhatikan adanya masalah sentral yang menyangkut penentuan : 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Apabila ketentuan-ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai pelecehan seksual akan menghadapi problem yuridis menyangkut sistematika, konstruksi hukumnya dan masalah pembuktian. Oleh karena itu upaya reformasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan. Penilaian mengenai hal ini, dikemukakan Erlyn Indarti, secara umum hukum pidana di Indonesia selain bersikap diskriminatif, juga ikut berperan serta dalam membakukan nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang berkenaan dengan harkat dan martabat wanita. Di mata hukum pidana Indonesia khususnya kasus perkosaan keberadaan wanita diperkecil maknanya menjadi vagina saja, diatur hanya bila vaginanya terganggu (Erlyn Indarti, 1993: 6). Perumusan pasal perkosaan menunjukkan standar nilai/moral yang dipakai masyarakat dalam memperlakukan perempuan khususnya isteri. Seorang istri dalam hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun terhadap suaminya (Nursyahbani Katjasungkana, 1995: 18). Sehubungan dengan itu, bukan saja Pasal 285 KUHP perlu diganti, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya dan mitos-mitos yang mengisyaratkan adanya dominasi pria terhadap wanita atau sesamanya perlu diganti (Susanto, 1992: 2).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara historis merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. KUHP yang aslinya masih berbahasa Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) berdasarkan Staatblad 1915 No. 732 berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka WvS tersebut tetap berlaku didasarkan pada Aturan Peralihan UUD 1945. Perkembangan selanjutnya istilah WvS diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, dan diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan beberapa perubahan.
Istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP, akan tetapi bukan berarti tidak ada aturannya, masih terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu lebih baik jika dikatakan menyangkut perilaku pelecehan seksual dalam KUHP sebagai tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual.
Barda Nawawi dan Koesparmono Irsan dalam suatu seminar tentang pelecehan seksual menunjuk pengaturan hukum pidana mengenai delik kesusilaan KUHP yang ditentukan dalam Bab XIV Buku II mengenai Kejahatan Kesusilaan, dan Bab VI Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan (dalam Marzuki, et.al, 1995: 87-88, 120). Delik kesusilaan ini sebetulnya sangat luas karena tidak hanya menyangkut masalah seksualitas, namun termasuk juga mengenai abortus (Pasal 299), pemabukan (Pasal 300, 536, 539), pengemisan (Pasal 301), penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544), perjudian (Pasal 545), dan jimat/benda magis (Pasal 546, 547).

Di dalam kepustakaan hukum, hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formal untuk membedakan dengan pukum pidana materiil, juga diistilahkan dengan procedure law atau process recht. Yang dimaksud hukum pidana materiil adalah ketentuan hukum yang memuat tentang tindak pidana formal memuat ketentuan bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan hak-hak dan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan sanksi pidana, yang tidak lain merupakan upaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum pidana materiil sebagai penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yakni sebagai respon atau reaksi sosial yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, yang di antaranya dengan sarana hukum pidana (kebijakan hukum pidana). Hal itu dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana yang dapat dilihat sebagai suatu jaringan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, yang tidak bisa terlepas dari konteks sosial, sehingga sistem peradilan pidana itu merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem yang ada dlam maysarakat.
Pemahaman sistem peradilan pidana terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek subtansial, struktural, dan kultural. Aspek subtansial menyangkut berbagai peraturan hukum pidana positif yang berlaku, aspek struktural menunjuk pada aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan sistem peradilan pidana, serta berbagai pandangan, pemikiran dan falsafah yang mendasari sebagai aspek kultural. Terhadap hal tersebut diperlukan sinkronisasi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, karena sebagaimana diingat oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana merupakan open system, sehubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek: resosialisasi), jangka menengah: pencegahan kejahatan, dan jangka panjang : kesejahteraan sosial (Muladi, 1992: 3). Selanjutnya dikutip gambaran dari La Patra adanya interface (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) antara sistem peradilan pidana dengan lingkungannya ke dalam level-level: - level pertama : masyarakat, - level kedua : ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik, dan - level ketiga : sistem peradilan pidana.
Sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial berbeda dengan sistem sosial yang lain, karena justru dengan peradilan pidana dapat menimbulkan kesengsaraan. Dinyatakan oleh Hulmans, bahwa the criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces ‘unwelfare’ on large scale. Its immediate ‘output’ may be: imprisonment, stigmatization, dipossessin and in many countries, even to day, death and torture (Hulmans, 1978: 289). Sehubungan dengan hal itu perlu diperhatikan pernyataan Konggres PBB VIII Tahun 1990 yang menghendaki sistem peradilan pidana dikembangkan pada landasan rasionalisasi yang maju, humanisasi hukum pidana, kebijakan pemidanaan dan pengaturan alternatif, keseluruhannya itu di dalam kerangka keadilan sosial dan aspirasi masyarakat (the criminal justice system rationalization and humanization of criminal laws and procedures, sentencing policies and dispositional alternative, within the framework of social justice and societal aspirations).
Model yang perlu dicari bagi Indonesia, dianjurkan oleh Muladi semestinya adalah model yang realistik dengan memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep daad-daderstrafrecht sebagai suatu model yang dapat disebut Model Keseimbangan Kepentingan. Sehubungan dengan itu disetujui Integrated Criminal justice System dari Hiroshi Ishikawa dengan modifikasi indikator-indikatornya (Muladi, 1992: 9).
Sistem peradilan pidana sebagai penegakan hukum pidana mengupayakan ide-ide atau konsep-konsep yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan kejahatan terdapat dalam peraturan pidana yang formil amupun materiil yang terwujud dalam proses hukum acara pidana. Hal ini menurut Satjipto Rahardjo, dikarenakan pene-gakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak. Dirumuskan secara lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang hakekatnya merupakan penegakan hukum. Apabila kita sudah berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen (Satjipto Rahardjo, tanpa tahun: 15).
Kegiatan penegakan hukum pidana, menurut Joseph Goldstein dibedakan menjadi 3 yaitu : 1) total enforcement, 2) full enforcement dan 3) actual enforcement (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1986: 11-12). Total enforcement merupakan penegakan hukum yang ruang-lingkupnya sebaimana dirumuskan oleh hukum pidana subtantif. Hal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan juga hukum pidana subtantif sendiri yang memberikan batasan (misalnya: adanya delik aduan). Full enforcement memiliki ruang-lingkup setelah total enforcement dikurangi area of no enforcement yang di dalamnya diharapkan para penegak hukum menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, personil, peralatan, dana, dan sebagainya, yang menimbulkan keharusan dilakukannya discretions. Dengan demikian akhirnya penegakan hukum ada yang merupakan actual enforcement.

D. Materi dan Metoda

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Dalam kerangka penelitian hukum, penelitian cenderung sebagai penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 15). Dalam hal ini, hukum utamanya dikonsepkan sebagai norma hukum positive. Oleh karena itu, sumber data yang utama digunakan sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer.
Antisipasi hukum pidana berhubungan dengan kebijakan hukum pidana yang harus didasari pandangan hukum yang faktual, sehingga menggunakan pendekatan yang berorientasikan pada kebijakan. Pendekatan kebijakan atau policy-oriented approach (Barda Nawawi Arief, 1996: 8) sebagai pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris.
Alat pengumpul data yang digunakan mengutamakan studi kepustakaan, ini berkaitan dengan penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan ditujukan pada data sekunder dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Di samping itu, alat pengumpul data dengan wawancara dimanfaatkan untuk penelitian lapangan, yang ditujukan untuk para responden atau informan dari masyarakat, aparat penegak hukum dan pakar hukum pidana, (khususnya anggota tim penyusun Konsep KUHP Baru).
Teknik sampling (cuplikan) menggunakan yang non-probability sampling berupa purposive sampling. Dalam hal ini sample ditentukan : tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh wanita dari kalangan pejabat pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, pegawai negeri, pengusaha, karyawan, mahasiswa, pelajar, dan ibu rumah tangga di wilayah Kodya Surakarta, untuk memperoleh pandangan dan tanggapannya mengenai perilaku pelecehan seksual. Untuk memperoleh data menyangkut pengaturan hukum dan penegakannya ditentukan informan : aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), serta anggota Tim Perancang Konsep KUHP Baru.
Data yang terkumpul disajikan dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang yuridis-normatif. Untuk pendalaman penganalisaan dilengkapi dengan proses inventarisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi, penemuan hukum inkonkreto, serta formulasi kebijakan hukum pidana yang menyangkut tindak pidana pelecehan seksual.

E. Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana
Mengenai Pelecehan Seksual

1. Sifat Tercelanya Pelecehan Seksual yang Sepatutnya Diancam Sanksi Pidana
Karakteristik perilaku pelecehan seksual yang demikian itu membawa konsekuensi perlunya perilaku pelecehan seksual dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan demikian mengandung perbuatan yang dilarang dan ada ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Hal demikian ini umumnya dibenarkan oleh responden, karena perilaku pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, menyepeleke (bhs Jawa) terhadap wanita, dan sebagai perilaku yang jahat, apabila pelecehan yang terberat berupa perkosaan menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi wanita yang menjadi korban. Untuk itu perlu diberikan sanksi pidana yang berat, dengan tujuan agar dapat mencegah berkembangnya perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap wanita, dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga jera/tidak melakukannya lagi (kapok – bhs Jawa). Namun demikian untuk menentukan
Perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau kaedah-kaedah yang berakar pada nilai-nilai sosial-budaya sebagai sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kaedah hukum itu terhimpun dalam sistem hukum yang pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bagian masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983:41).
Di Indonesia, sila-sila dari Pancasila menjadi cerminan dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin dalam kaedah-kaedah kesusilaan maupun hukum. Oleh karena itu, aspek keagamaan menjadi unsur penting dalam kehidupan hukum, sehingga untuk menentukan subtansi hukum dipengaruhi ukuran kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang dijiwai agama atau agama menjadi unsurnya. Demikian pula untuk menentukan perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela ditentukan oleh ukuran berdasarkan nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang saling jalin-menjalin.
Menurut pandangan agama pelecehan seksual bersifat tercela karena itu merupakan perbuatan yang dilarang. Pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.
Islam memandang pemenuhan hasrat seksual tidak sekedar sebagai daya biologis yang mekanistis namun juga merupakan kontribusi pencapaian prestasi ilahiah metafisis. Karena itu, pemenuhan hasrat seksual dari proses paling awal hingga produknya merupakan bagian integral dari ibadah (Abdul Munir Mulkan, 1995: 6). Berdasarkan sudut pandang agama Kristen, tentang pemahaman seks yang mengaitkan perasaan malu dan kenikmatan badan akan mendorong seseorang mengendalikan perilaku seksnya. Berbeda dengan binatang, manusia dalam pemenuhan kebutuhan seksnya berdasarkan cinta kasih dalam suasana persaudaraan, persahabatan, perdamaian, serta dapat disikapi sebagai anugerah dari Allah dan diserahkan kembali kepada-Nya (A. Nunuk Prasetyo Murniati, 1995: 16-17). Agama Hindu memberikan tuntunan untuk menerapkan naluri seks dalam kenyataan hidup tanpa melanggar prinsip ahimsa (non-injury/tanpa kekerasan), dengan mencela pelecehan seksual sebagai larangan, seperti perbuatan disebut: para dara yakni berhubungan seks dengan istri orang lain, anyolong smara yaitu melakukan hubungan seks dengan seorang wanita tanpa dikehendaki oleh wanita tersebut, smara dudu : melakukan hubungan seks secara sukarela antara kebua belah pihak yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (Agus Indra Udayana, 1995: 23-26).
Pencelaan terhadap perilaku pelecehan seksual yang diukur dari segi kesusilaan yang didasari nilai-nilai agama perlu dikuatkan dengan penetapan sebagai tindak pidana agar selaras dengan aspirasi sebagian besar warga masyarakat, sejalan dengan masalah ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk menentukan tindak pidana kesusilaan (khususnya yang berhubungan dengan seksual), dalam menentukan isi (materi/subtansi-nya) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Ditambahkan pula bahwa penentuan delik kesusilaan harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah disepakati bersama dan jug memperhatikan nilai-nilai kesusilaan bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, yang antara lain dapat digali dari produk legislatif nasional (berbentuk UUD atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, nilai-nilai ini bersumber dari agama dan kesusilaan (Barda Nawawi Arief, 1996: 293).
Pelecehan seksual jelas menimbulkan kemadlaratan yang berupa kerugian-kerugian serta menimbulkan korban. Pelecehan dalam bentuk yang ringan saja akan menimbulkan rasa sebagai penghinaan dan melanggar hak-hak wanita sebagai korbannya, apalagi pelecehan dalam bentuk yang berat seperti perkosaan. Pelecehan seksual melanggar hak yang fundamental yakni hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi termasuk kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi (Abdullah Cholil, 1996: 6) artinya bukan hanya bebas dari kesakitan dan gangguan penyakit, tetapi berarti pula setiap
orang mempunyai kemampuan untuk, antara lain: melakukan dan menikmati hubungan seksual secara aman. Di samping itu dikenal adanya prinsip-prnsip hak seksual dan reproduksi yang dikemukakan oleh Petchesky (dalam Anna Marie Wattie, 1996: 189). Salah satu di antaranya adalah bodily integrity : hak atas tubuh sendiri, tidak hanya terbebas dari siksaan dan kejahatan fisik, melainkan juga untuk menikmati potensi tubuh mereka bagi kesehatan, kelahiran, dan kenikmatan seks aman.
Di dalam kebijakan formulasi ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, pembentuk undang-undang didorong oleh keinginan untuk melindungi kepentingan. Menurut Pompe (dalam Roeslan Saleh, 1988: 74) pada dasarnya setiap kepentingan dari individu mendapat perhatian dan perlu dilindungi dengan hukum pidana, sejauh kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung mempunyai arti bagi masyarakat. Dalam pelecehan seksual, kepentingan individu khususnya menyangkut hak-kebebasan reproduksi dan seksual perlu dilindungi termasuk korbannya. Perlindungan tersebut tidak hanya sebagai kepentingan individu melainkan juga kepentingan masyarakat dalam rangka menjaga kesucian kehidupan seksual bagi manusia yang beradab. Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik (Muladi, 1985, 61).
Kriteria-kriteria umum penentuan suatu perbuatan sebagai tindakan pidana seperti: perilaku pelecehan seksual, adalah sifat tercelanya perbuatan dan menimbulkan kerugian dan korban, serta dapat mengganggu atau merintangi program pembangunan. Selanjutnya dijelaskan Abdullah Cholil menyangkut tindak kekerasan terhadap wanita (salah satu bentuknya: pelecehan seksual) merupakan penghambat bagi kemajuan wanita, serta menghalangi wanita menikmati hak azasi dan kebebasan mereka. Kekerasan terhadap wanita juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara wanita dan pria. Untuk waktu yang panjang tindak kekerasan tersebut telah berlangsung di dunia ini, berarti sebenarnya dunia melestarikan fenomena gender yang timpang yaitu marginalisasi-subordinasi- beban berlebih-sterotyping- wanita (Abdullah Cholil, 1994: 4). Dijelaskan pula oleh Muladi bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan (barrier) terhadap pembangunan karena dengan demikian kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, dan fisik. Akibatnya, kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupan baik fisik, ekonomi, politik maupun kultur menjadi terganggu. Dalam berbagai peraturan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia/human development index (Muladi, 1997: 130).
Sehubungan dengan hukum menyangkut pelecehan seksual dan bekerjanya penegakan hukum tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Mereview dan memperbaharui peraturan perundangan yang ada, yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor, dan yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan (Abdullah Cholil, 1996: 9),
2. Usaha untuk menghentikan kekerasan gender (termasuk pelecehan seksual) perlu menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk merubah hukum tersebut, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum (Mansour Fakih, 1997: 22),
3. Untuk melawan kejahatan kekerasan terhadap wanita, bukan saja diperlukan ukuran-ukuran dan perumusan baru dalam undang-undang, akan tetapi juga penyebarluasan budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak azasi manusia (Susanti, 1997: 128),
4. Strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita mencakup di antaranya: meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global, perbaikan sistem peradilan pidana, dan pembaharuan yang konduktif terhadap terjadinya kekerasan (Muladi, 1997:141).

2. Perbuatan yang Dilarang mengenai Pelecehan Seksual
Perilaku pelecehan seksual ditunjukkan pengaturannya dalam KUHP tentang tindak pidana kesusilaan. Sebenarnya, menurut Barda Nawawi Arief, ruang-lingkup mengenai batas-batas kesusilaan cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi, pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, dikenal dengan ungkapan das recht ist das ethische minimum (Barda Nawawi Arief, 1996: 291). Tindak pidana kesusilaan dapat dibedakan menjadi dua macam (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 110-111):
1. Yang melanggar kesopanan (zeden) yaitu pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam pergaulan di antara anggota masyarakat, seperti kejahatan dalam Pasal 300 s/d 303, dan pelanggaran dalam Pasal 536 s/d 547.
2. Yang melanggar kesusilaan (zedelijkheid) yakni juga menyangkut adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit-banyak mengenai kelamin (seks) seseorang, seperti: kejahatan dalam Pasal 281 s/d 299, dan pelanggaran dalam Pasal 532 s/d 535.
Dengan demikian, dapat dihubungkan dengan perilaku pelecehan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sebagaimana tindak pidana yang berupa kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s/d 299), dan pelanggaran kesusilaan (Pasal 532 s/d 535).
Dengan melihat ketentuan Pasal 284 tersebut, maka bukanlah merupakan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 1996: 300) hal-hal sebagai berikut:
1. Dua orang belum kawin yang melakukan persetubuhan walaupun :
a. perbuatan itu bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat,
b. wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan dinikahi tetapi diingkari,
c. berakibat hamilnya wanita itu dan si laki-laki tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang,
2. Seorang laki-laki telah beristri menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan), tetapi istrinya tidak melakukan pengaduan untuk menuntut.
3. Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.
Perzinahan juga dikenal dalam hukum pidana adat, di Lombok dinamakan bekekaruh merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan/gadis di luar perkawinan yang sah. Namun bekekaruh ini tidak mempersoalkan: apakah para pelaku telah menikah atau tidak, perlu ada pengaduan atau tidak, dan merupakan tindak pidana adat yang berat serta menggoncangkan keseimbangan dalam masyarakat. Sedang menurut adat Bali (Made Widnyana, 1992: 8) terdapat perbuatan seperti itu, tetapi terbatas di antara para pihak yang telah terikat dalam perkawinan, persis sama dengan ketentuan Pasal 284, jadi merupakan perbuatan zina yang dilakukan dengan istri/suami orang lain, disebut drati krama. Selain itu ada yang disebut mamitra ngalang yaitu suatu delik adat yang dilakukan seorang laki-laki yang sudah beristri mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberinya nafkah lahir-batin seperti layaknya suami-istri, tetapi wanita ini belum dikawini secara sah, terjadi secara terus menerus dan biasanya si wanita ditempatkan dalam rumah tersendiri.
Dalam Pasal 285 dinyatakan bahwa tindak pidana perkosaan (verkrachting) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh di luar perkawinan yang sah, merupakan pelecehan seksual yang terberat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum adat di Lombok terdapat delik yang disebut merekose dait nyematek, yaitu perbuatan memperkosa seorang gadis/ perempuan dan kemudian setelah itu dibunuhnya. Dalam KUHP kasus ini dapat disebandingkan Pasal 285 jo Pasal 340.
Pasal 285 dapat disejajarkan dengan Pasal 289 yang menentukan tindakan menyerang kehormatan kesusilaan menyangkut perbuatan cabul. Pasal 289 ini lebih luas karena yang dipaksakan adalah perbuatan cabul, sedangkan Pasal 285 lebih khusus mengenai paksaan untuk bersetubuh. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga bukan tindak pidana apabila seorang suami memperkosa istrinya untuk bersetubuh. Sedangkan pemaksaan untuk cabul dapat dilakukan oleh perempuan terhadap seorang laki-laki, dan perbuatan ini dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga merupakan tindak pidana apabila seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau sebaliknya.
Beberapa bentuk pelecehan seksual dari informasi responden masih sulit untuk dicarikan pengaturannya dalam hukum pidana berdasarkan KUHP, seperti: perkosaan dalam rumah tangga atau suami memperkosa isterinya yang disebut marital rape, seorang laki-laki mengingkari janji-janjinya terhadap seorang wanita setelah melakukan hubungan seksual, seorang suami diam-diam melakukan perkawinan atau beristeri lagi.
Istilah Marital rape sempat berkembang dalam masyarakat bersamaan dengan upaya untuk menghilangkan tindak kekerasan terhadap wanita, khususnya menyangkut pelecehan seksual termasuk wife abuse (tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya dalam keluarga). Berkaitan dengan sifat masyarakat, kasus ini sulit terungkap karena masalah hubungan seks suami-isteri tabu jika diketahui umum, dan hukum pun ternyata sulit menjangkaunya, sehingga istri tidak terlindungi jika mengalami perkosaan oleh suaminya. Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang melarang perkosaan terhadap isterinya oleh suaminya. Sehubungan ini, Nursyahbani Katjasungkana mengemukakan bahwa Pasal KUHP hanya menghukum barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya diancam karena perkosaan. Pasal ini jelas hanya melindungi sebagian perempuan saja yakni perempuan-perempuan yang bukan istri si pelaku. Dengan kata lain pasal ini mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikkan perkosaan yang dilakukan oleh para suami terhadap isterinya (Nursyahbani Katjasungkana, 1997: 175).
Seorang laki-laki yang telah melakukan hubungan seks dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan dan dilakukan secara sukarela, namun sebelumnya dibujuk dengan janji untuk kawin tetapi kemudian si lelaki mengingkarinya, menurut sebagian besar responden perbuatan tersebut merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap wanita dalam arti menganggap remeh dan merendahkan wanita. Hal ini bukan merupakan perbuatan terlarang dalam KUHP, karena bukan perzinahan (Pasal 284), dan bukan perkosaan (Pasal 285), sekalipun seumpamanya terjadi kehamilan. Berbeda dengan hukum adat apabila terjadi kehamilan, di dalam masyarakat tertentu, tokoh adat dapat memaksa untuk menikahkan sebagai penutup malu. Di Bali terdapat larangan yang disebut lokika sanggraha yaitu perbuatan hubungan seks atas dasar suka sama suka sebagai wujud cinta antara seorang pria dengan seorang wanita, karena adanya janji si pria akan mengawini si wanita, namun setelah hamil si pria memungkiri janjinya dan memutuskan hubungan di antara mereka.
Tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang tidak serius dari segi gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga pengancaman pidana yang tidak berat. Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan pandangan masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan pemi-danaan, yang bersifat pencegahan umum. Bila pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Apabila orang-orang tidak takut, perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga masyarakat tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencela perilaku pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita korban akibat dari tindak pidana tersebut.
Sanksi pidana diancamkan untuk dikenakan pada seseorang sebagai perilaku tindakan pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Dalam kaitan ini nasib korban tidak diperhatikan. Menyangkut kedudukan korban dikenal dua model, yakni 1) model hak-hak prosedural (the procedural right model) 2) model pelayanan (the service model). Model hak-hak prosedural memberikan penekanan pada kemungkinan korban untuk memainkan peranannya secara aktif di dalam proses kriminal. Sedangkan model pelayanan menekankan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (Muladi, 1992: 79-80). Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai korban kejahatan belum secara tegas menunjukkan adanya perlindungan. Saat ini baru dicari model yang cocok dengan sistem hukum pidana (formil maupun materiil) di Indonesia.
Masalah pengganti kerugian tersebut termasuk dalam bidang keperdataan, dalam hukum positif tidak dikenal sanksi pidana pengganti kerugian. Sebetulnya dalam proses perkara pidana hakim tidak akan memidana dengan pengganti kerugian, kecuali dengan proses penggabungan perkara. Perkembangan yang menarik terdapat dalam Konsep KUHP Baru dikenal jenis Pidana Tambahan berupa Pembayaran Ganti Kerugian (Pasal 59 Konsep Tahun 1991/1992). Dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pengganti kerugian ini di samping pidana pokok, misalnya pidana penjara. Pemidanaan ini bisa diterapkan dalam memutus perkara tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Selain itu, dimungkinkan pula hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, sehingga apabila dalam suatu daerah terdapat hukum adat yang mengharuskan adanya perlakuan tertentu terhadap korban dapat saja diterapkan.
Di dalam hukum adat diketahui adanya bebarapa reaksi adat terhadap suatu pelanggaran, yang bertujuan memperhatikan dan meringankan penderitaan korban secara individu maupun kerugian yang menimpa masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Reaksi adat tersebut berfungsi sebagai sanksi, yang berupa : 1) pengganti kerugian immateriil, misalnya : paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan, 2) pembayaran uang adat kepada korban, 3) selamatan untuk kebersihan masyarakat dari noda (gaib), 4) penutup malu atau permintaan maaf.

- bertentangan dengan kehendak wanita korbannya,
- tanpa persetujuan wanita,
- dengan persetujuan, tetapi dengan ancaman dibunuh atau dilukai
- dengan persetujuan, karena wanita yang bersangkutan menganggap pelaku suaminya atau orang yang seharusnya disetujui,
- korbannya wanita berusia di bawah 14 tahun.
Dalam perkosaan keharusan adanya persetubuhan dalam pengertian termasuk :
- caranya tidak harus antara alat kelamin, melainkan juga memasukkan alat kelamin ke anus atau mulut seorang wanita,
- sarananya bukanlah berupa alat kelamin saja , juga termasuk sesuatu benda (bukan anggota tubuh) ke dalam vagina atau anus seorang wanita.
- Marital rape (perkosaan oleh suami terhadap isterinya) tidak secara tegas tercantum dalam pasal-pasal, namun secara tersirat sudah terkait dalam pasal perkosaan.
Tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual juga mengandung persoalan mengenai sifatnya sebagai delik aduan atau bukan. Dikatakan sebagai delik aduan (klachtdelict) yaitu delik yang penindakannya atau penuntutannya akan dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena, dan dibedakan antara delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif sebetulnya sifat delik seperti delik pada umumnya, tetapi antara pelaku dan yang terkena/korbannya terdapat hubungan istimewa, sedangkan delik aduan absolut memang sifatnya baru dapat dituntut kalau ada pengaduan.
Dalam KUHP, tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual sebagian besar bukan sebagai delik aduan, yang termasuk delik aduan dapat disebutkan, seperti: perzinahan, (Pasal 284), persetubuhan dan perbuatan cabul dengan janji atau menyalahgunakan kewibawaan terhadap anak di bawah umur (Pasal 287, 293), penghinaan (Pasal 310).
Sehubungan dengan pembaharuan hukum pidana, terjadi pro dan kontra mengenai penentuan sebagai delik aduan atau delik biasa (bukan delik aduan) khususnya terhadap tindak pidana perzinahan dalam Konsep KUHP Baru. Majalah Forum Keadilan Nomor 26, 15 April 1993 pernah memuat hal tersebut. Pihak yang menyetujui perzinahan sebagai delik biasa mengemukakan alasan-alasan yang dirangkum sebagai berikut: nilai budaya masyarakat Indonesia mengutamakan agama, zina merupakan perbuatan dosa perlu sanksi bagi pelakunya, bukan semata merupakan masalah pribadi, melainkan juga lingkungan/ komunal. Pihak yang berpendapat perzinahan sebagai delik aduan, alasannya, di antaranya adalah perzinahan bersifat sangat pribadi, kalau sebagai delik biasa bisa melanggar hak azasi, dan akan berdampak terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembuktian, jika sebagai delik biasa akan menambah rasa malu si pelaku, perbuatan perzinahan tidak berkaitan dengan kepentingan umum, jika sebagai delik biasa berarti polisi berwenang melakukan tindakan yang merendahkan hak pribadi seseorang.
Barda Nawawi Arief sebagai salah satu anggota Tim Perancang KUHP termasuk yang menyetujui perzinahan sebagai delik aduan, namun dengan latar belakang pemikiran yang luas dikaitkan dengan pendekatan kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan nilai (value oriented), sehingga banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan suatu delik sebagai aduan atau bukan (Barda Nawawi Arief, 1996: 318-324). Penjelasan berikut sebagai ringkasan pendapatnya.
Delik perzinahan pada hakikatnya termasuk dalam delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan, yang menurut pandangan sosial-budaya masyarakat Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah privat dan kebebasan individu, melainkan terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Ringkasnya lembaga perkawinan merupakan kepentingan umum. Di samping itu, dikaitkan dengan tujuan hukum pidana yakni pencegahan, baik pencegahan umum maupun khusus, jika perzinahan dianggap sebagai delik aduan (absolut) akan mengakibatkan suami dapat atau bisa menyalahgunakan sebab pada umumnya kedudukan isteri dalam keluarga masih lemah, sehingga suami bisa saja membungkam atau mengintimidasi isterinya supaya takut mengadukannya. Lagi pula dampak dari perzinahan walaupun dilakukan suka sama suka, berakibat luas secara moral, psikologis, dan sosial, seperti: merajalelanya pelacuran, penyakit kelamin. Hal ini bukan lagi masalah pribadi, melainkan menyangkut kepentingan umum. Apabila perzinahan sebagai delik biasa akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga, hal inipun sebenarnya juga berlaku pada semua delik. Dengan pertimbangan yang demikian itu, kalau perzinahan tetap akan dijadikan delik aduan haruslah delik aduan yang relatif dengan berlandaskan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional.
Perzinahan dan pelecehan seksual pada umumnya selama ini memang dipandang sebagai masalah dalam lingkup pribadi atau domestik bukan sebagai lingkup publik sehingga campur tangan hukum pidana sulit memasukinya dalam rangka perlindungan kepentingan. Pandangan terhadap masuk dalam lingkup pribadi semata sebetulnya dalam perkembangan sekarang perlu dipertanyakan sejalan dengan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks seksualitas dan peranan wanita dalam kehidupan masyarakat, maka diistilahkan oleh Irwan Abdullah sebagai seks go public, yang selanjutnya dijelaskan bahwa seks dewasa ini telah berpindah dari rumah (sebagai urusan privat) ke pabrik-pabrik dan ke jalan-jalan (sebagai urusan publik). Semula dibicarakan dan dikerjakan di rumah karena seks merupakan sesuatu yang tabu dalam sistem normatif timur. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan kecenderungan bahwa seks telah menjadi pembicaraan dan pekerjaan publik karena dibicarakan dan dikerjakan di pabrik-pabrik (dalam kasus pelecehan seksual) dan di jalan-jalan (dalam kasus perkosaan). Seks sebagai komoditas publik (profan) telah dihadirkan kembali oleh instrument kapitalisme (TV dan berbagai bentuk media) ke rumah-rumah dengan memperlihatkan kehidupan seks dari suatu rumah atau unsur seksualitas tertentu sehingga kehidupan pribadi menjadi kehidupan publik. Dalam kerangka pergeseran itu, masalah seks telah mengikuti ke mana pun wanita pergi (Irwan Abdullah, 1996: 205).
Dengan demikian, adalah relevan apabila tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual penanganannya tidak perlu tergantung para pihak mengadukan atau tidak, dan sepatutnya perbuatan itu dinyatakan sebagai pelanggaran hak asazi yang selama ini dipandang sebagai hak publik, sehingga para aparat penegak hukum mempunyai kewenangan menindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.
Dalam Konsep KUHP Baru tidak ditemukan pula istilah PELECEHAN SEKSUAL, tetapi hanya pasal-pasal yang bersangkutan dengan pelecehan seksual sebagaimana telah dibahas. Sehubungan dengan berbagai kritik yang dilontarkan, hukum dan penegakannya perlu dikaitkan dengan perlindungan perempuan. Hukum belum mampu memberikan fungsi pencegahan terhadap perilaku pelecehan seksual, rumusan hukum masih mencerminkan bias-gender dan merupakan wujud dominasi laki-laki. Para aparat hukum tidak memahami perkembangan ide-ide yang berkaitan dengan perjuangan penyetaraan-gender, penghapusan sub-ordinasi wanita, yang dimanifestasikan dalam penegakan hukum.
B. Kebijakan Aplikasi Hukum mengenai Pelecehan Seksual

1. Penyelidikan dan Penyidikan
Penyelidikan merupakan kegiatan tahap pertama dari penyidikan. Antara kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan atau fungsi yang bulat menjadi satu, yang masing-masing tidak terpisah dan berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti :
penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan akan dilakukan terlebih dulu oleh polisi sebelum dilakukan penyidikan, yang tujuannya untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna pelaksanaan lebih lanjut kegiatan penyidikan. Dahulu ada istilah pengusutan yang disamakan dengan penyelidikan yakni sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Pelaksanaan fungsi penyelidikan adalah monopoli kepolisian, setiap pejabat polisi negara sebagai penyelidik (yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse). Sedangkan penyidik, di samping dikenal pejabat penyidik polisi terdapat pula penyidik pegawai negeri sipil. Namun pelecehan seksual sebagai delik umum penyidiknya dari kepolisian dengan persyaratan sebagai penyidik penuh sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau jika di suatu sektor kepolisian tidak ada maka boleh yang berpangkat Bintara Pembantu Letnan Dua, serta mereka ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Diangkat pula penyidik pembantu berpangkat sekurang-kurangnya Sersan Dua Polisi, atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda/Golongan IIa.
Sehubungan dengan pelecehan seksual, polisi mengetahuinya dari beberapa kemungkinan : 1) tertangkap tangan, 2) adanya laporan, 3) karena pengaduan, dan 4) diketahui sendiri atau karena pemberitahuan dari mass media.
Jaksa adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai wewenang mengadakan penuntutan terhadap semua perkara pidana. Di dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang penuntutan, di samping ia menerima berkas perkara yang merupakan hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik, jaksa juga melimpahkan berkas perkara yang diterimanya kepada hakim untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Yang penting sekali dalam pelaksanaan penuntutan ini adalah tugas jaksa untuk membuat surat dakwaan, karena didasarkan pada surat dakwaan inilah hakim akan melakukan pemeriksaan perkara, bukan didasarkan berkas perkara dari penyidik. Akan tetapi pemeriksaan penyidikan akan menjadi dasar pembuatan surat dakwaan dan akan menentukan keberhasilannya.
membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
a. nama lenkap, tempat lahir, umut atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan
Penyelesaian kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual termasuk dalam pemeriksaan perkara pidana biasa. Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang peradilan (Pasal 152 (2) KUHAP). Selanjutnya berlangsung acara persidangan bagi terdakwa yang akan dibuktikan kesalahannnya dan ketentuan yang dilanggar, dan akhirnya nanti hakim membuat putusan (vonis).
Tindakan pemeriksaan dan mengadili yang dilakukan oleh hakim tidak lain merupakan penilaian perbuatan riil yang dilakukan terdakwa apakah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pelakunya dinyatakan terbukti bersalah, yang kesemuanya itu harus didasarkan pembuktian dalam persidangan. Sehubungan dengan ini, dinyatakan dengan ungkapan pertanyaan menyangkut keputusan yang harus diambil oleh hakim (Banda Agung Dewantara, 1987: 71), yaitu:
1. keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
2. keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang seharusnya dijatuhi pidana.
Kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi dan jaksa, juga dialami oleh hakim. Hal ini diakui oleh Maswar Rauf, S.H, seorang hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta (Wawancara, 8 Oktober 1999), terutama dalam pembuktian, yang dalam persidangan harus diungkap fakta-fakta yang harus sesuai dengan kebenaran materiil, sementara itu alat-alat bukti untuk mendukung tidak mudah diungkap, kesulitan-kesulitan tersebut, misalnya; untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya paksaan/ancaman kekerasan, saksi-saksi yang betul-betul mengetahui kejadian. Tata cara pembuktian dan semua tindakan-tindakan hakim dalam mengadili diatur dan harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.
Pemeriksaan terhadap kasus pelecehan seksual dilaksanakan dalam sidang tertutup karena menyangkut masalah kesusilaan (Pasal 153 ayat (3) KUHAP), ini perkecualian dari asas sidang terbuka untuk umum, namun demikian nanti putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai syarat keabsahannya dan untuk memperoleh kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP). Adapun isi putusan hakim ada 3, yaitu: 1) pemidanaan, 2) putusan bebas, dan 3) putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Hambatan lainnya adalah dalam membuktikan adanya paksaan atau ancaman kekerasan. Dalam putusan hakim, hal ini juga masih berpengertian paksaan fisik secara riil. Terjadi kasus yang didakwakan perkosaan, korban disetubuhi oleh beberapa orang, akan tetapi unsur paksaan/ancaman kekerasan menurut hakim tidak terbukti. Pertimbangannya adalah ketika pelaksanaan persetubuhan, korban yang mencopot roknya sendiri, korban sudah diperlakukan seperti itu berkali-kali tidak segera melapor, dan diajak ke rumah pelaku tidak menolak. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pelaku-pelaku tersebut termasuk anak-anak yang nakal, bila menolak akan menjadi masalah, juga pendidikan korban rendah (tidak tamat SD) sehingga mudah diperdaya. Akhirnya kasus ini diputus bukan sebagai perkosaan (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid.B/1993/PN.Ska, juga No. 42//Pid.B/ 1993/ PN.Ska).
Mahkamah Agung pernah membatalkan putusan mengenai tindak pidana perzinahan (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 45/Pid/1986/PTY dan Putusan Pengedilan Negeri Wates No. 19/1985/Pid.B/PN.Wt) dengan hanya mempertimbangkan bahwa yang diadukan sebagai terdakwa hanya laki-laki yang menzinahi, tetapi wanita (isteri pengadu) tidak diadukan. Dengan demikian, ini menjadikan apakah perzinahan yang dilakukan tidak berarti sebagai perilaku yang dicela, walau itu benar-benar terjadi tetapi tidak dipidana, sehingga efek pencelaan dan prevensi terhadap kasus tersebut tidak dapat terpenuhi.
Dengan memperhatikan uraian tersebut,nampak bahwa dalam penanganan kasus pelecehan seksual hakim mengadili berdasarkan pemikiran logis atau anti logis, atau sistematis di dalam kerangka peraturan hukum positif. Jika memakai istilah dari Sudarto sebagai metoda yuridis dalam arti sempit (1981: 13). Sehubungan dengan perkembangan pemikiran sekarang mengenai kedudukan wanita, hakim dan para penegak hukum umumnya perlu mendasarkan pemikiran yuridis yang mengaitkan dengan effek sosial dari pembentukan norma-norma hukum. Sehingga adalah penting memperhatikan latar belakang kemasyarakatan. Hal ini sebagai metoda yuridis dalam arti luas. Jalan yang ditempuh adalah memanfaatkan fungsi hakim dalam mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseluruhan proses penemuan hukum melalui putusan-putusan dengan penafsiran/interpretasi. Penemuan hukum ini dilakukan hakim dalam menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus yang konkrit, yang di satu pihak aturan undang-undang tidak lengkap dengan perkembangan masyarakat.
Metoda-metoda yang dapat digunakan dan mampu merespon perkem-bangan masyarakat, adalah seperti: penggunaan interpretasi teleologis/ so-siologis yang menghendaki makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Ini dapat dimanfaatkan berkaitan dengan KUHP yang walaupun peninggalan Kolonial Belanda perlu dalam penerapan diberi makna dalam kerangka perlindungan wanita, penghapusan diskriminasi gender, yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Penting pula untuk memfungsikan metoda interpretasi futuristik dalam menjelaskan undang-undang dengan menangani kasus pelecehan seksual. Yang menjadi pokok di sini adalah upaya hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan undang-undang tidak secara tekstual (terbatas sesuai bunyinya). Sehingga patut dihargai hakim Bismar Siregar yang berupaya memidana seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita dengan janji untuk mengawini tetapi mengingkari dengan Pasal 378 KUHP (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/Pid./1983/PT.Mdn).
Dengan demikian, penting sekali pemahaman hakim mengenai pemikiran menyangkut penyetaraan gender, upaya penghapusan wanita sebagai obyek, serta marginalisasi wanita. Sehingga akan dapat terlihat dalam putusannya, bahwa perilaku pelecehan seksual itu merupakan perbuatan yang termasuk tindak kekerasan gender, melanggar hak-hak asasi (hak reproduksi)
bagi wanita karenanya perlu diberantas dalam rangka perlindungan wanita dan perjuangan penyetaraan gender melalui pengadilan.

F. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perilaku pelecehan seksual tidak secara tertulis dan khusus terdapat dalam Hukum pidana, yang menjadi salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan pemahaman bahwa:
a.. Istilah pelecehan seksual tidak ditentukan dalam KUHP, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa dalam KUHP diatur tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual. Dalam KUHP, perilaku pelecehan seksual termasuk dalam delik kesusilaan pada umumnya,
b. Pelecehan seksual berpengertian terbatas pada delik kesusilaan yang menyangkut seksual dalam KUHP, seperti: Pasal 281 s/d 299 sebagai kejahatan, dan Pasal 532 s/d 535 sebagai pelanggaran. Ketentuan yang lebih memfokus mengenai tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual hanyalah pasal-pasal : 284, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297. Di samping itu terdapat pasal-pasal di luar kesusilaan, seperti : Pasal 310, 335 ayat (1), dan 279 (dihubungkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975).
c. Pengancaman sanksi pidana dalam KUHP terhadap tindak pidana yang bersang-kutan dengan pelecehan seksual dirumuskan secara alternatif dan tunggal dari jenis pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Ancaman yang paling berat ditujukan pada tindak pidana perkosaan karena sebagai tindak pidana terberat yaitu paling lama 12 bulan. Sistem pemidanaan ini tidak memperhatikan pihak korban, misalnya pidana pengganti kerugian. Hal semacam ini dikenal pengaturannya seperti dalam
Pasal 14c KUHP, tetapi dikaitkan dengan penjatuhan pidana bersyarat. Dalam KUHP dimungkinkan permintaan pengganti kerugian, yang secara prosedural harus melalui acara penggabungan perkara (perdata dan pidana). Pengganti kerugian yang dimasukkan sebagai gugatan perdata bukanlah prosedur yang mudah. Dalam hukum positif Indonesia, nasib korban belum diperhatikan.
d. Upaya pembaharuan terdapat dalam Usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Konsep KUHP Baru), yang telah dilakukan perubahan berkaitan dengan ketentuan dan asas-asas hukum pidana dalam KUHP, sehingga dalam konsep dimuat hal-hal baru. Khusus mengenai pelecehan seksual, memang secara tersurat tidak tercantum, namun sebagaimana KUHP mencantumkan adanya delik kesusilaan yang di dalamnya dapat termasuk pelecehan seksual, terdapat perubahan dan pembaharuan terutama menyangkut tindak pidana perzinahan dan perkosaan.
Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual dilakukan melalui proses hukum acara pidana berdasarkan KUHAP yang melibatkan polisi yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, jaksa yang melakukan penuntutan (khususnya membuat surat dakwaan dan surat tuntutan), dan hakim yang memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusannya, sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Kesulitan dan problema yang dihadapi adalah:
a. sifat dan tipe tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual menyangkut teknis yuridis dalam pembuktian. Hal ini dapat dialami sejak penyelidikan dan penyidikan, sehingga penuntutan pun mengalami hal yang sama karena hasil penyidikan itu menjadi dasar pembuatan surat dakwaan oleh jaksa. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat menjadikan kelemahan-kelemahan yang ada pada surat dakwaan, yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Kelemahan ini akan menjadi hambatan

dalam proses pemeriksaan pembuktian mengenai perbuatan yang didakwakan dan menentukan kesalahan terdakwa.
b. para aparat penegak hukum bekerjanya cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif yang logis dan sistematis (metode yuridis dalam arti sempit), tetapi belum memanfaatkan metode yuridis dalam arti luas yang mengaitkan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya penyetaraan gender, sehingga kasus pelecehan seksual hanya dilihat sebagai pelanggaran kepentingan pribadi dan ditindak untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu, penemuan hukum yang dilakukan dengan penggunaan interpretasi yang sosiologis/teleologis, atau futuristik semestinya dilakukan dalam praktek peradilan, berkaitan dengan penanganan pelecehan seksual.

Add A Comment