MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

  Aspek globalisasi sekarang ini termasuk isu mengenai hak kekayaan inelektual (HaKI), sebagai ekses Indonesia telah menjadi anggota WTO. Tetapi sebetulnya kita belum siap. Sekarang ini, sudah berlaku peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, yang bersanksi pidana. Ini berarti pelanggaran di bidang HaKI sebagai tindak pidana, yang harus ditanggulangi.

 

 I.   PENDAHULUAN

Kecenderungan globalisasi membawa dampak bagi kondisi Negara Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan mau tidak mau harus memperhitungkan kecenderungan global tersebut. Dalam hal ini termasuk dalam pengembangan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional.

Ekspansi perdagangan dunia dan juga dilakukannya rasionalisasi tarif tercakup dalam GATT (the General Agreement on Tarif and Trade). GATT sebenarnya merupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif, dalam perdagangan dunia. Kesepakatan-kesepakatan dilaksanakan pada kegiatan putaran-putaran, sejak 1947 hingga putaran Uruguay (1986) yang menarik karena berhasilnya dibentuk WTO (World Trade Organization) yang mulai 1 Januari 1995.  

WTO mencakup pula Persetujuan TRIPs ( Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods atau Persetujuan Perdagangan berkaitan dengan Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang Palsu), dan Indonesia telah meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1994), yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2000.

               TRIPs menentukan adanya asas kesesuaian penuh (full compliance) tersebut, yang berarti negara-negara anggota harus membuat hukum nasionalnya mengenai HAKI sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs. Indonesia telah membuat dan menyempurnakan ketentuan undang-undang mengenai HAKI pada tahun 1997, yaitu:

1.      UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987,

2.      UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Paten,

3.      UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

              Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi  5 Konvensi Internasional tentang HAKI, yaitu:

1.      Konvensi Paris ( Kep. Pres.  No. 15 Tahun 1997),

2.      Traktat Kerjasama Paten ( Kep. Pres. No. 16 Tahun 1997),

3.      Traktat mengenai Merek  (Kep. Pres. No. 17 Tahun 1997),

4.      Konvensi Bern (Kep. Pres No.18 Tahun 1887)

5.      Traktat WIPO mengenai Hak Cipta (Kep. Pres. No. 19 Tahun 1997).

  Sekarang ini,  RUU tentang HAKI sedang dibahas di DPR, yakni  RUU meengenai perbaikan  ketiga UU HAKI tersebut di atas, dan ditambah RUU Desain Produk Industri, RUU  Lingkaran Elektronika Terpadu, dan  RUU Rahasia Dagang. Kesemuanya ini dilakukan dalam rangka penyesuaian hukum nasional dengan ketentuan TRIPs.

Pelaksanaan TRIPs akhirnya diserahkkan pada kemampuan masing-masing negara, karena disadari kondisi obyektif negara penandatangan  berbeda-beda. Meskipun demikian, setiap negara didorong untuk memiliki sistem dan penegakan  perlindungan karya intelektual yang kuat dan efektif, serta kerjasama yang baik antar berbagai instansi pemerintah serta pemilik HAKI.  Hal ini sebagai kesimpulan akhir dari WIPO Asian Regional Forum on the Enforcement of Intellectual Property Rights, with Particular Reference to the TRIPs Agreements yang berlangsung di Kualalumpur, Malaysia pada tanggal 18-20 Januari  2000 (Kompas, 21 Januari 2000).

Dalam memasuki pasar internasional, maka perlindungan di bidang HAKI tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab perlindungan HAKI ini sebenarnya bagaikan keping mata uang yang memiliki dua sisi. Sisi pertama sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan sisi yang lain akan memberikan kepercayaan internasional, khususnya kepercayaan para investor terhadap iklim di Indonesia yang mampu melindungi bidang HAKI. Sebab jika law enforcement di bidang HAKI tidak mendapat prioritas tentunya barang-barang berkualits akan enggan masuk pasar dalam negeri. Apabila United State Trade Representative (Amerika Serikat) menempatkan Indonesia pada posisi “priority watch list” (Amin, 1999 : 2).

Pelanggaran di bidang HAKI cukup mengkhawatirkan. Dalam perdagangan perangkat lunak komputer, Indonesia terkenal pembajakannya pada taraf tertinggi di antara negara–negara Asia Tenggara. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Aliansi Bisnis perangkat Lunak/Business Software Alliance (Kompas,14 April 2000). Terjadi juga pembajakan VCD musik, yang menimbulkan kerugian bagi  penyanyi dan pencipta lagu sebesar  Rp. 50 milyard setiap tahun, ini belum termasuk kerugian pemerintah karena kehilangan pemasukan pajak dari VCD (Kompas, 3 Mei 2000). Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai HAKI masih rendah. Hasil penelitian mengenai hal ini, khususnya  para pengusaha kecil di Kodia Surakarta, menyimpulkan rendahnya kesadaran hukum HAKI tersebut, dengan melihat rendahnya tingkat pengetahuan hukum, pengertian isi hukum, penerimaan hukum, dan perilaku hukum (Supanto, 2000:50).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang HAKI harus dilaksanakan dengan konsekuen karena merupakan tuntutan keikutsertaan Indonesia pada Persejutuan TRIPs. Dalam kaitan ini, diingatkan oleh A. Zen Umar Purba, Direktur Jenderal HAKI (1999 : 6) bahwa Indonesia telah ditempatkan dalam kelompok negara-negara priority watch list yang sejajar dngan, seperti negara Cina, Bulgaria, Israel. Apabila tidak dapat memperbaiki hal ini, kemungkinan Pemerintah A S akan melakukan retaliasi dagang berdasarkan Special 301 (US Trade Act).

Pelanggaran di bidang HAKI dapat dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana. Penentuan sebagai tindak pidana ini berarti merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan (1981 : 158). Di dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana non-hukum pidana. Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran HAKI. Ini berarti norma-norma di bidang HAKI ditegakkan dengan hukum pidana yang bersanksi negatif.

 

II. URGENSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM                            RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI

Kesepakatan untuk mendirikan WTO mengulangi tujuan GATT, yakni meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan menjamin kesempatan kerja, memperluas produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya di dunia. WTO memudahkan implementasi instrumen hukum putaran Uruguay, menyediakan forum negosiasi antar negara anggota dan melakukan pemantauan periodik terhadap kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya.

Di antara perundingan GATT putaran Uruguay adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods). Perundingan ini bertujuan :

a.    Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari produk-produk yang diperdagangkan.

b.    Menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.

c.    Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HAKI.

d.   Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HAKI.

HAKI berkaitan dengan produk. Suatu produk pada hakikatnya merupakan karya seni atau sastra atau karya tulisan termasuk karya ilmiah yang pada dasarnya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta (sebagai bagian dari HAKI), dan diperdagangkan secara global, pada gilirannya akan memerlukan pula perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran. Demikian pula halnya dengan produk industri atau manufacture lainnya. Keterlibatan pilihan teknologi (termasuk teknologi proses) baik yang dipatenkan maupun yang berupa rahasia dagang, yang berlangsung sejak tahap perencanaan dan berlanjut hingga tahap pembuatannya, ataupun penggunaan merek  saat produk yang bersangkutan dipasarkan, menunjukkan keterlibatan HAKI sejak awal hingga akhir produksi. Dapat dikatakan HAKI telah hadir sejak awal produksi hingga saat pemasarannya. Karenanya, memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa globalisasi produk pada akhirnya juga berarti globalisasi HAKI (Kesowo, 1997 : 22).

Keberhasilan negara berkembang merupakan kompetisi bagi negara maju seperti negara Amerika dan Eropa. Dalam abad globalisasi akhir-akhir ini negara maju menggunakan beberapa isu agar tetap kompetitif antara lain melalui isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, standarisasi, dan HAKI. Dalam kesepakatan yang ada di WTO yang di dalamnya termasuk TRIPs yang ditandatangani 1 Januari 1995, isu HAKI dicuatkan agar proteksi atas karya intelektual mereka tetap terjamin (Kamil, 1999 : 1). Selanjutnya dijelaskan, sebenarnya agenda pertemuan WTO semula hanya akan membahas mengenai dua rezim perlindungan karya intelektual, yaitu hak cipta (copy rights) dan merek (trademarks), karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota dalam kedua rezim tersebut. Namun atas usulan negara maju khususnya Amerika, pembicaraan kemudian berkisar mencakup seluruh rezim perlindungan karya intelektual yaitu paten, desain produk industri, desain tata letak sirkuit terpadu indikasi geografis, rahasia dagang, dan kompetisi tidak sehat. Dalam kesepakatan mengenai paten dicantumkan perlunya tiap negara anggota untuk mengembangkan sendiri rezim perlindungan karya intelektual untuk varietas tanaman.

Berkaitan dengan implementasi TRIPs, Pemerintah Indonesia telah  mengambil   langkah-langkah strategis   sebagai  antisipasinya

    ( Purba, 1999 : 2) di antaranya adalah :

1.    Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIPs, baik penyempurnaan undang-undang yang ada, maupun pembentukan undang-undang baru berikut peraturan pelaksanaanya.

2.    Menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala aspeknya, baik SDM dan prasarana maupun kelembagaan.

3.    Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pembajakan HAKI.

4.    Meningkatkan kesadaran HAKI masyarakat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan, khususnya menyangkut hukum HAKI, berkaitan erat dengan perdagangan, industri dan investasi yang tidak dapat dilepaskan dari HAKI. Kebutuhan nasional untuk dapat mengakses ke pasar internasional bagi produk yang dihasilkan memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Hal ini selain berhubungan dengan tuntutan globalisasi, juga kebutuhan nasional untuk memperluas dan memperbesar pendapatan ekspor, terutama di sektor non-migas (Kesowo, 1997 : 29). Kewajiban pelaksanaan TRIPs hendaknya  tidak dipandang sebagai beban. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan, kreativitas dan daya saing masyarakat menunjukkan  penegakan hukum HAKI turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat di suatu negara, serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Hal ini mengemuka dalam  WIPO Regional Forum on the Intellectual Property Rights with Particular to the TRIPs Agreement (Kompas, 20 Januari 2000).

Pengundangan undang-undang Paten merupakan suatu tuntutan dalam rangka pembangunan sektor industri. Undang-undang Paten Indonesia di samping untuk melindungi penemuan juga mempunyai fungsi sosial (Marzuki, 1993:5). Dengan mengarahkan alam pikiran dan intelektual pada teknologi yang dipatenkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi inventor/penemu, lembaganya, dan juga nilai positif bagi negaranya. Ini dikarenakan sang inovator dan lembaganya akan memperoleh hak-hak ekslusif, hak-hak ekonomi berupa royalti apabila dilisensikan dengan pihak lain. Lebih dari itu, inovator yang mampu menjadi seorang inventor yang berhak atas paten akan mampu mengatasi persaingsan global abad XXI. Teknologi paten akan mampu memberikan tambahan devisa negara, apabila pemilik teknologi paten nasional mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak  pemakai dari luar negeri (Maulana, 1999:4).

Pembentukan hukum yang bersifat global dengan penempatan hukum nasional sebagai instrumen pelaksanaan dari ketentuan - ketentuan internasional sebagaimana TRIPs, perlu dicermati secara hati-hati. Sehubungan dengan ini I.S. Susanto menengarai kaitannya dengan globalisasi ekonomi dengan ideologi pasar yang berdampak kolonisasi ekonomi dengan ditandai kekuasaan yang terkonsentrasi pada korporasi, dan itu justru dikuatkan oleh hukum, khususnya hukum barat (1999 : 16). Oleh karena itu hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung local characteristic seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (international trends) yang diakui oleh masyarakat yang beradab (Muladi, 1997 : 63). Hal ini sebagai prasyarat mengakses pasar global, yang menjadi tumpuan untuk peningkatan kehidupan ekonomi nasional.

Kehidupan ekonomi merupakan  hubungan antar manusia yang dominan. Dalam kegiatan ekonomi ini, manusia memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi untuk menciptakan kesejahteraan.  Hukum memfungsikan  untuk mengontrol perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar tidak merugikan pihak lainnya, dan mengarahkan perubahan yang dikendaki masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Dunia sekarang ini sedang mengalami terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia bekerja tidak lagi mengandalkan kemampuan ototnya, melainkan sudah memanfaatkan teknologi canggih yang serba otomatis, peralatan elektrik dan sebagainya. Jarak tempat maupun waktu tidak lagi jauh maupun lama. Demikian itu merupakan era industri yang telah mengalami proses kemajuan menuju era baru yaitu era informasi dan hubungan antar manusia  sudah  tidak dibatasi negara-negara  yang  dikatakan sebagai era global

               Perekayasaan hukum dalam kehidupan ekonomi untuk memberikan fasilitas  warga masyarakat, maupun pemerintah  dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.  Dalam hal ini, Sri Redjeki Hartono (1995 :124)  menyatakan bahwa aspek hukum di dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi  dalam dua kepentingan yang setara.  Pertama, hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi.  Berangkat dari tujuan ekonomi sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat  dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengamanan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Jadi hukum benar-benar dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingannya  (sendiri dan bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan yang lebih luas, misalnya: kepentingan publik konsumen. Kedua, hukum dipandang dari sisi negara/pemerintah. Hukum dapat dimanfaatkan  untuk menjaga keseimbangan, kepentingan di dalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas.

 

III.  FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA

Problema yang kita hadapi dalam rangka pembentukan sistem hukum HAKI adalah masalah kesadaran hukum HAKI sebagai perwujudan budaya hukum. Budaya hukum yang ada dalam mayarakat kita kurang mendukung, dan inilah yang perlu mendapat perhatian. Di dalam kegiatan ekonomi perdagangan yang dilakukan para pelaku ekonomi tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum HAKI. Dalam hal ini, terdapat perilaku menyimpang sebagai pelanggaran di bidang HAKI.

Dalam masyarakat masih sering beredar barang-barang bermerek palsu, dan ironisnya barang tersebut laku di pasaran yang sebetulnya ini merugikan konsumen dari segi kualias barang. Di samping itu, juga berkonsekuensi Indonesia ditempatkan sebagai kelompok negara priority watch list. Pelanggaran ataupun perilaku menyimpang di bidang HAKI akan selalu terjadi berkaitan dengan perilaku bidang bisnis yang menghendaki persaingan dan orientasi profit. Hal ini membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum.

Pelanggaran di bidang HAKI telah memperoleh perhatian negara-negara anggotaa WTO. Terjadinya globalisasi membuat ketidakpastian bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut. Sehubungan dengan ini, dikemukakan oleh John Kraus (1994:51) bahwa :

Inspite of the abundance of international convertions in this field, the protection offered by them has been recognised as inadequat or incomplete in several aspects. For instance, their membership differ and do not include all GATT countries some important common standards, such as the length of life of patent, are missing. The need was also felt for effective and appropiate means for the enforcement of intellectual property rights and for multilateral prevention and speedy settlement of dispute between governments.

Pelanggaran di bidang HAKI dimungkinkan diselesaikan melalui proses peradilan pidana, yang ditempatkan sebagai perilaku yang termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, berarti pemanfaatan hukum pidana dengan memberikan formulasi pelanggaran di bidang HAKI sebagai perbuatan terlarang, dan bagi pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

Perkembangan perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh standar yang berlaku di berbagai negara terhadap perlindungan HAKI beraneka ragam. Penegakan hukum yang tidak efektif dapat memicu terjadinya pemalsuan dan pembajakan yang pada dasarnya dapat merusak kepentingan-kepentingan perdagangan yang sah (Muladi, 1997:55). Tindak pidana di bidang HAKI termasuk dalam hukum pidana khusus dalam lingkup economic crime, sebagaimana tindak pidana perbankan, kejahatan komputer, penyelundupan, dan sebagainya ( Hamzah, 1998:2)

Kaitannya dengan kejahatan di bidang ekonomi, berarti menyangkut perkembangan masyarakat industri, oleh Soedjono Dirdjosisworo dikemukakan bahwa mengingat Indonesia sedang berkembang ke arah industri modern dan melalui bekerjanya teknologi canggih dalam bidang informasi dan komunikasi serta lewat hubungan ekonomi antar bangsa termasuk niaga internasional telah menyebabkan kriminalitas kontemporer melanda kita yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kajahatan komputer, penipuan terhadap konsumen, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran (Dirdjosisworo, 1994:23).

Antisipasi terhadap perkembangan tersebut perlu dilakukan, dengan upaya penanggulangan kejahatan yang di antaranya dengan memanfaatkan pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal. Sudarto menjelaskan bahwa politik kriminal dimaksudkan sebagai usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (1981:158). Politik/kebijakan kriminal termasuk pula kebijakan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1986:113).

Pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk pelanggaran di bidang HAKI memerlukan perencanaan yang baik agar berlaku  efekktif. Hal ini tercakup dalam kebijakan hukum pidana, yang merupakn suatu proses yang terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Di sini relevan memperhatikan pertimbangan Konggres PBB VIII/1990,  antara lain dinyatakkan: Newly formulated policies and legislation  should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Pendayagunaan hukum pidana tersebut tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana (Muladi, 1990:2).

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak lain merupakan proses kriminalisasi. Permasalahan yang muncul menyangkut tolok ukur dan bentuk riil secara teknis perbuatan pelanggaran suatu kejahatan, termasuk dalam pelanggaran di bidang HAKI. Hal ini terkait dengan jenis pelanggarannya merupakan kejahatan ekonomi, dan dikategorikan pula sebagai kejahatan kontemporer.

Masalah tersebut bersangkut-paut dengan kegiatan-kegiatan penjahat berdasi, kejahatan korporasi yang memang menimbulkan kerugian/kerusakan yang lebih luas daripada kejahatan konvensional. Kegiatan mereka menampakkan diri semacam metamorfosa ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan dunia normal, sehingga tidak mudah untuk mengenalinya karena melakukan kegiatan ekonomi yang sah sebagaimana masyarakat umumnya (Rahardjo, 1992:11). Hal semacam itu merupakan penetrasi dan penyamaran (cover up) yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu korporasi  yang beroperasi secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan. Dengan begitu dapat memasuki kehidupan sipil, yaitu kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat dalam suatu negara (Dirdjosisworo, 1994:21). Lagi pula unfair practice sering muncul yang dilakukan para penanam modal secara canggih dengan segala jaringannya yang rapih mengelabui masyarakat. Mereka sering menjadi sponsor kegiatan-kegiatan amal dan sosial (charitable), yang mengakibatkan masyarakat melupakan dosa-dosa para pengusaha raksasa yang telah dapat menyingkirkan pengusaha-pengusaha kecil, ini berhubungan dengan praktek monopoli-oligopoli (Lubis, 1992:108).

                Telah dikemukakan yang perlu diperhatikan dalam penentuan tindak pidana termasuk juga masalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini perlu kejelasan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, atau siapa yang berkedudukan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, dan kemudian siapa yang dipertanggungjawabkan. Di sini berhubungan dengan subyek hukum pidana. Masalah pertanggungjawaban juga menyangkut pelakuknya mempunyai kesalahan atau tidak, sehubungan dengan itu dikenal dalam hukum pidana Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan  kegiatan yang strategis, karena di sini akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam  rangka penegakan hukum pidana inkonkrito.

Sehubungan dengan tindak pidana di bidang HAKI, yang dapat dimasukkan sebagai kejahatan kontemporer dan kejahatan  di bidang ekonomi, maka pendayagunaan hukum pidana harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Yang utama bukanlah rehabilitasi atau resosialisasi melainkan justeru efek moral dan pencegahan dari  sanksi pidana. Dikarenakan pelaku tindak pidana dinilai telah mengkhianati kepercayaan masyarakat, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat (Muladi, 1992:5). Pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa datang. Jadi tidak semata-mata taat  pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil (Arief, 1986:44).

 

IV. TIPOLOGI DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DI BIDANG     HAK ATAS KEKAYAAN INTLEKTUAL

           Tindak pidana  di bidang HAKI sebagai economic crime,  juga dapat disebut sebagai kejahatan berdimensi baru.  Kejahatan ini (Kunarto, 1991:2) untuk menunjuk pada suatu kejahatan yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat di bidang perekonomian dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek dan terorganisir (termasuk dalam white collar crime). Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di satu wilayah melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas rejional, trans-nasional. Modus operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan kelemahan sistem hukum, sistem manajemen. Korbannya tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang kelompok masyarakat,  negara, dan kemungkinan korban tidak segera menyadari kalau dirugikan.

            Penyebutan lain kejahatan berdimensi baru sebagai kejahatan  non-konvensional  atau juga dinamakan kejahatan kontemporer (Dirdjosisworo, 1994:23-25).  Sehubungan dengan ini, Sub Direktorat Reserse ekonomi MABES POLRI telah mengidentifikasikan anatomi kejahatan di bidang HAKI menyangkut: pelaku, motif, alat yang digunakan, waktu, tempat, korban/sasaran, pemasaran/ pelimpahan, sifat, dan ciri-cirnya, seperti: meenyerupai sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang telah terdaftaar di Ditjen HCPM (sekarang Ditjen HAKI), kualitasnya lebih rendah, dan harganya lebih murah. (Direktorat Reserse POLRI, 1996:8-9). Tipe kejahatan yang demikian itu  terdapat permasalahan teknis yang perlu dihadapi, yakni  bidang HAKI itu melibatkan aspek teknologi dalam ciptaan dan paten. Para sarjana hukum tidak dapat lagi mengandalkan disiplin hukum secara tungggal (Siahaan, 2000:17).

        Dari tipologi tindak pidana di bidaang HAKI dapat dipahami kemungkinan pengaturan hukum pidana tidak cukup hanya dengan  KUHP sebagai kodifikasi aturan hukum pidana yang memuat asas-asas umum. Namun, beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di bidang HAKI dapat saja memenuhi sebagai perbuatan terlarang dalam KUHP, seperti:   pencurian (Pasal 362),  pemalsuan (Pasal 386),  persaingan tidak jujur (Pasal 382). Pelanggaran di bidang HAKI sebagai tindak pidana juga diatur dalam peraturan-perundang-undangan  di bidang HAKI ( UU Hak Cipta, UU Merek, dan UU  Paten). Sebetulnya ketiga undang-undang tersebut merupakan ketentuan hukum administrasi mengenai hak cipta, merek, dan paten. Jadi yang diatur mengenai pendaftarannya, prosedurnya, hak dan kewajiban piha-pihak yang bersangkutan, dan sebagainya.

    Dalam kaitan tersebut menyangkut keterlibatan hukum pidana. Muladi berpendapat bahwa  keterlibatan hukum pidana dapat bersifat komplementer terhadap bidang hukum lain misalnya hukum administrasi.  Hukum pidana berkedudukan sebagai penunjang untuk menegakan norma-norma hukum lain (misalnya: pengaturan HAKI). Bahkan ini perlu lebih difungsionalkan mengingat situasi perekonomian yang tidak menguntungkan. Lebih lanjut dijelaskna bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat moderen yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal. Inilah yang dinamakan administratif penal law, yang termasuk dalam kerangka public welfare offenses (Muladi, 1990:7,8).

          Hukum pidana administrasi termasuk dalam kelompok hukum berupa undang-undang di luar kodifikasi sebagai hukum pidana khusus  yang sebenarnya bukan peraturan hukum pidana melainkan hukum administrasi yang bersanksi pidana. Bidang aturannya dapat mengenai bidang-bidang yang ditangani departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan, dan juga sesuai dengan bidang-bidang dalam  GBHN (Supanto, 1997:19).  Undang di bidang HAKI  melengkapinya dengan ketentuan sanksi pidana.  UU No. 12/1997 (Hak Cipta) memuat  Ketentuan Pidana (BAB VI, Pasal 44, 45),  UU No. 13/1997 (Paten) mencantumkan Ketentuan Pidana (BAB XII, Pasal 126-129), dan  terdapat Ketentuan Pidana (BAB XI, Pasal  81-84) dalam UU 14/1997 (Merek). Ini berarti dalam undang-undang tersebut  ditentukan tindak pidana sebagai perbuatan terlarang dan ancaman sanksi pidananya.

           Tindak pidana hak cipta menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:

1.      tanpa hak mengumumkaan, memperbanyak ciptaan, memberi ijin untukk itu,

2.      menyiarkan, menawarkan, mengedarkkan atau menjual kepada umum ciptaan/barang hasil pelanggaran hak cipta,

3.      mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

         Tindak pidana paten memuat perbuatan-perbuatan terlarang, yaitu :

1.      tanpa hak  membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menye-diakan   untuk dijual atau disewakan,

2.      tanpa hak menggunakan prooses produksi  yang diberi paten,

3.      idem ad 1 dan 2 di atas untuk paten sederhana,

4.      kuasa/konsultan paten tidak menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen paten sampai dengan tanggal pengajuan  permintaan paten,

5.      melanggar ketentuan untuk tidak mengumumkan permintaan paten apabila  penemuan/pengumumannya dapat mengganggu kepentingan pertahanan/kea-manan negara.

           Tindak pidana merek meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai-berikut:

1.      mnggunakaan merek yang sama pada kkeseluruhannnya dngan mrek terdaftar milik orang lain,

2.      menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pad pokoknya dengan mrek terdaftar milik orang lain,

3.      menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi gografis milik orang lain untuk barang yang sama/sejenis, yang terdaftar,

4.      menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal barang/jasa sehingga memperdaya/menyesatkan masyarakat.

5.      Memperdagangkan barang/jasa yang diketahui hasil pelanggaran merek/indikasi geografis.

            Jenis sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Perumusannnya  seecara tunggal, kumulatif, dan alternatif-kumulatif.  Dulu sebelumnya tindak pidanan di bidang HAKI merupakan tindak pidana aduan, kini dengan-undang baru dinyatakan sbagai tindak pidana biasa. Ini artinya dimungkinkan pelaporaan/pengaduan  adanya tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik/pihak yang berkepentingan saja, namun dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat dan dapat diperoleh dari media apa pun, sehingga akan lebih leluasa  untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan.

       Dalam sistem hukum Jepang, pelanggaran di bidang HAKI pada prinsipnya menyangkut Patent Law, Design Law, Utility Model Law,  Trademark Law, Copy Right Law.  Intellectual property rights on which the control of counterfeits is based include a patent rights, a utility model righ, a trademark right, a copy right, a neighboring right, a circuit layout right,  the unfair competition prevention law  (Masuda, 1997:38,  JPO, 1997)

 

V. DILEMA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

            Pelanggaran di bidang HAKI sebagai tindak pidana  mengharuskan penegak hukum pidana untuk menanganinya, yang pelaksanaannya dalam mekanisme peradilan pidana. Mekanisme ini sebagai suatu proses dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga putusan hakim, dan akhirnya pelaksanaan  putusan  berupa pidana tersebut.

        Pemahaman sistem peradilan pidana terkait dengan sistem hukum yang mencakup aspek subtansial, struktural dan kultural. Aspek subtansial menyangkut berbagai peraturan pidana positif yang berlaku,  aspek struktural menunjuk pada  aparat penegak hukum dan kelembagaannya yang bersangkutan dengan sistem peradilan pidana, serta berbagai pandangan pemikiran dan falsafah yang mendasarinya sebagai aspek kultural. Terhadap hal tersebut diperlukan sinkronisasi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam hal ini Muladi (1992:3) mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan open system, sehubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek: resosialisasi, jangka menengah: pencegahan kejahatan, dan jangka panjang: kesjahteraan sosial).

      Dalam rangka penegakan hukum di bidang HAKI, mekanisme dan bekerjanya lembaga penegakan hukum pidana tidak dapat melepaskan  adanya pengaruh globalisasi dalam rangka TRIPs, sementara itu pula  penegakan hukum pada tingkat nasional masih mengandung berbagai permasalahan yang tidak konduksif.

       Persetujuan TRIPs mengandung beberapa ciri pokok. Di antaranya adalah mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang ( Kesowo, 1997:27). Menurut Erman Rajagukguk bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju /convergency (1999:114).

.                 Di  samping itu, upaya penegakan hukum di bidang HAKI  perlu dilakukan secara konsisten. Ini sebagai implikasi yang merupakan tuntutan TRIPs, yang dilaksanakan untuk mencegah  terjadinya pelanggaran di bidang HAKI, seperti:  barang palsu, pembajakan, reproduksi atau imitasi. Tujuannya untuk menciptakan terhapusnya praktik bisnis yang tidak jujur sehingga tercipta persaingan  yang sehat dan terwujudnya pasar bebas. Dalam hal ini, negara-negaraa anggota mewujudkan standar hukum di bidang HAKI, yang akan  tersusun suatu  kesatuan legal framework dan legal opinion yang bercorak global dan internasional dalam perdagangan dan perlindungan HAKI.

Sehubungan dengan penegakan hukum, persetujuan TRIPs menentukan tentang Enforcement of Intellectual Property Rights (Part III). Dalam Section I dinyatakan :

Members shall ensure that enforcement procedures as specified this part are avaible under their law so as to permit effective action agains any act of infringement of intellectual property rights covered by this agreement, including expeditious remedies to prevent and remedies which constitute a deterent to further infringement. These procedures shall be applied in such manner as to avoid the creation of barries to legitimate trade and to provide for safeguards againts their abuse (Art. 41).

 

      Indonesiaa telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penegakan hukum di bidang HAKI, khususnya melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparat hukum. Demikian pula secara kelembagaan ( dalam sistem peradilan pidana) sudah mempersiapkannya, sehingga dapat diharapkan terwujud sistem penegakan hukum HAKI yang  baik.

           Aparat  kepolisian selaku  penyidik sebagai garda terdepan dari sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum HAKI, sehingga sangat menentukan keberhasilannya. Peran yang demikian ini tidak ringan karena penyidikan pada hakikatnyua merupakan pembuktian, yakni membuktikan secara yuridis hubungan-hubungan antar tersangka, barang bukti, dan korban/saksi. Selain itu, pada tingkat MABES POLRI telah dibentuk Subdit. Indag. Ditpidter Korserse POLRI, yang di dalamnya terdapat Satuan Penyidik Khusus HAKI yang merupakan bentukan baru sebagai hasil validasi organisasi untuk mengantisipasi perkmbangan global, khususnya terkait dengan kejahatan HAKI yang semakin berkembang dan kompleks. Kepolisian juga telah melakukaan  kegiatan kerjasama lintas sektoral (  (Ismail,  2000:6-7).

       Selain penyidik POLRI terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang HAKI yang ada pada Ditjen HAKI. Namun masih terdapat kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh A. Zen Umar Purba (2000:11) bahwa PPNS tersebut adalah pegawai biasa yang memegang berbagai jabatan, baik struktural maupun non-struktural, tidak ada bagian khusus PPNS pada Ditjen HAKI. Akibatnya pelaksanaan  pekerjaan PPNS dilakukan  dengan menyambi  dan berdasarkan laporan/keluhan  dari pihak yang dirugikan.

        Bagi kejaksaan (Roesmanadi, 2000:8), perkara tindak pidana di bidang HAKI merupakan perkara penting dan  termasuk salah satu pengawasan Kejaksaan Agung      ( S E Jaksa Agung R I No. SE-002/JA/4/1995). Beberapa kebijaksanaan telah dikeluarkan dalam rangka pengendalian kejahatan di bidang HAKI, yaitu berupa petunjuk-petunjuk antara lain:

1.      Surat JAM PIDUM No B-483/E/8/1994, perihal Penerapan dan Penegakan Peraturan Per-UU yang berkaitan dengan HAKI,

2.      Surat JAM PIDUM No. B-140/E/5/1995, perihal  Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara HAKI,

3.      Surat JAM PIDUM No. B-06/E/3/1998, perihal Penanganan dan Penyelesaian Perkara HAKI.

         Pemeriksaan  perkara tindak pidana di bidang HAKI diadili oleh para Hakim. Di lembaga Mahkamah Agung dibentuk Majelis Khusus yang menangani  perkara-perkara HAKI di tingkat kasasi, dengan harapan dapat dilakukan penanganan secara lebih profesional (Siahaan, 2000:24).

      Globalisasi hukum dengan adanya Persetujuan TRIPs memberikan dampak pada  hukum nasional, yang juga memberikan pengaruh pada kehidupan khususnya sosial ekonomi. Dalam hal ini  Erman Rajagukguk berpendapat bahwa globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antara bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya hukum antara barat dan timur ( 1999:113). Budaya hukum ini  tidak dapat terlepas dari masyarakat tempat hukum berlaku, maka budaya hukum barat dilatarbelakangi budaya masyarakat moderen dengan keunggulan teknologi dan industrinya

        Tuntutan berbagai  peraturan hukum mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa  di  bidang ekonomi lainnya harus disesuaikan dengan  negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi, dan budaya (Rajagukguk, 1999:114).

              Dengan  globalisasi hukum yang berarti pula masuknya  hukum barat yang notabene berlatar kebudayaan barat mengingatkan kita pada penetrasi kebudayayan barat pada masa kolonial Bealnda  dengan hukumnya pada masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan maasalah ini, Satjipto Rahardjo menjelaskan terjadinya kontak-kontak itu merupakan pertemuan 2 macam kebudayaan yang dalam perkembangannya memperlihatkan bentuk dominasi dari suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain, dalam hal ini dari barat atas Indonesia. Ini kemudian berkembang menjadi suatu penetrasi dan selanjutnya menjadi penjajahan terhadap Indonesia (1983:101). Logika ini dapat diterapkan dalam kerangka pembicaraan globalisasi hukum yang tidak lain penetrasi hukum negara maju sebagai penetrasi kebudayaan yang mencapai tingkatnya sebagai dominasi.  Dari sisi yang lain dapat pula dilihat sebagai wujud penjajahan, yang sudah tentu penjajahan yang sifatnya  sudah berubah.

              Masyarakat Indonesia yang masih bersifat agraris tidak berorientasi kepada  nilai budaya hasil keberhasilan lewat karya sendiri, tetapi lebih berorientasi pada lingkungan masyarakat dan nilai-nilai religius. Nilai budaya agraris lebih mementingkan konsep saling ketergantungan pada sesama manusia dalam komunitas. Sikap agraris Indonesia mengandalkan kemampuan bersama untuk bertahan sepanjang waktu lewat tradisi-tradisi yang dianut (Priapantja, 1999:14).   Penerimaan ketentuan TRIPs khususnya dan hukum yang bersifat internasional pada umumnya yang hendak diberlakukan di Indonesia perlu memperhitungkan sistem nilai budaya yang terdapat di Indonesia. Globalisasi hukum  yang  bersifat hukum moderen bagi Indonesia membutuhkan kerangka budaya hukum yang mendukungnya.

              Menjalankan sistem hukum moderen secara optimum akan lebih berhasil apabila didukung oleh budaya hukum yang bersumber pada sikap-sikap dan nilai-nilai seperti: kesadaran individu tinggi, konflik dinilai sebagai sesuatu yang fungsional, dari pada sikap-sikap dan nilai-nilai yang menempatkan keselarasan sebagai bernilai tinggi, menolak konflik, ikatan primordial, paternalistik, belum terjadi diferensiasi sektor publik - privat. Dalam pada itu dijalankannya sistem hukum moderen dengan budaya hukum yang mendukungnya akan menimbulkan suatu jenis praktek hukum tersendiri dengan kecenderungan budaya Indonesia (Rahardjo, 1983:290).  Dalam lingkup TRIPs, kondisi seperti itu akan berhadapan dengan universilitas yang telah disepakati negara-negara, sejauhmana yang bertentangan sehingga menimbulkan stigma negatif bagi Indonesia perlu dihindari, agar Indonesia tidak dikucilkan dari pergaulan antar negara secara global. Hal inilah yang dihadapi Indonesia dalam penegaan hukkum di bidang HAKI. Apabila dilaksanakan penegakan hukum secara ketat akan terhadang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat kaitannya dengan HAKI.  Sebaliknya, apabila penegakan hukum longgar sehingga mengakibatkkan merajalelannya  pelanggaran di  bidang HAKI, Indonesia akan  dikucilkan  oleh masyarakat internasional.

       Baru saja terjadi prahara yang patut dipikirkan berkaitan dengan penegakan hukum HAKI.  Kerusuhan yang terjadi di Pasar Glodok Jakarta pada hari Sabtu, 13 Mei 2000,  sebagai pemicunya diawali adanya operasi  MABES POLRI terhadap  VCD bajakan dan VCD porno    para pedaganag kaki lima. Kemudian menimbulkan akses kerusuhan sebagai reaksi dari sekelompok massa (Kompas,  14 Mei 2000, dan Suara Merdeka, 14  Mei 2000). Kasus ini dapat menjadi contoh bagaimana penegakan hukum di bidang HAKI akan berhadapan dengan  budaya masyarakat yang belum siap,  apabila dikaitkan dengan tuntutan TRIPs.

        Beberapa hal dapat dicatat sehubungan dengan kasus teersebut. Pelanggaran HAKI  (dalam hal ini pembajakan VCD) akan terus berlangsung. Karena belum membudayanya menghormati hasil karya orang lain  (Roesmanadi, 2000:8), tidak menghargai profesionalisme dan ekspertise orang lain sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang hidup (Siahaan, 2000:3). Pelanggar hanya memikirkan untung semaksimal mungkin , tidak memikirkan kerugian dari pencipta atau serta seniman, dan juga kerugian negara karena tidak masukannya pajak.

       Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini  menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Barang-barang  bajakan/illegal harganya jauh lebih murah dari barang yang asli, sehingga  harganya terjangkau oleh  masyarakat, dan hal ini juga  menjadi peluang kerja  untuk menjadi penyalur atau penjual barang bajakan bagi para penganggur yang semakin meningkat jumlahnya.

      Untuk melawan hal tersebut, yakni berkembangnya barang bajakan dengan harga murah diperlukan perubahan alur pikiran.  Terjadinya barang murah tersebut bukan  akibat  tetapi sebab, yaitu karena tidak ditindaknya pembajakan (Purba, 200:7). Oleh karena itu , penegakan hukum yang efektif merupakan keharusan.

          Dalam kasus Glodok menunjukkan ketidak-efektivan penegakan hukum. Operasi terhadap penjualan VCD palsu hanya ditujukan kepada pedagang eceran tidak ada artinya. Saran yang diajukan (Siahaan, 2000:9) adalah menjadikan sebagai target utama terhadap para pengganda yang biasanya pemilik modal, sehingga dapat  mematahkan mata rantai  perdagangan barang-barang pelanggaran HAKI.      

       Ketidak efektivan penegakan hukum tersebut  terjadi, bahkan berekses kekacauan karena tidak dilaksanakan secara konsisten. Dalam arti 1) hanya dilakukan operasi terhadap penjual dan pengedar di wilayah Glodok, padahal pemasarannya sudah merambah ke seluruh wilayah ibukota, bahkan sudah sampai ke daerah-daerah, 2) yang ditindak hanya penjual eceran di Glodok yang kelas teri, sedangkan kelas kakap-nya tidak. Padahal para penjual di Glodok tersebut  sudah menjadi korban pungli aparat PEMDA dan Kepolisian (Kompas, 14 Mei 2000), sehingga mereka merasa penjual legal, 3) tidak terjadi kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait secara baik, bahkan dengan  intern intansi kepolisian sendiri.

        Setiap kegiatan operasi  yang diperlukan adalah tindak lanjutnya, sebagai penindakan penegakan hukum di bidang HAKI. Oleh karena itu, A Zen Purba menawarkan perlunya aspekk transparansi proses penyelesaian perkara, seperti: penggerebegan  perusahaan VCD illegal di Tangeran, juga di Batam, bagaimanakah kelanjutannya (2000:8). Di samping itu, dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang HAKI perlu dipertimbangkan biaya pengendalian kejahatan jika akan diputuskan  seberapa besar biaya yang akan diinves ( Siahaan, 2000:7). Hal ini berkaitan dengan, misalnya para pengganda, penjual yang mmeproleh pendapat melimpah, padahal hanya dijatuhi pidana ringan atau denda yang sedikit, sehingga masih sisa untung dari hasil pemabajak. Berkaitan dengan ini, maka usulan untuk peningkatan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang HAKI perlu memperoleh dukungan. Barangtentu juga penegakan hukumnya yang konsekuen.

 

VI. PENUTUP

     Konsekuensi keikutsertaan Indonesia  dalam TRIPs, di samping penyesuaian peraturan-perundangan mengenai HAKI juga adanya penegakan hukum di bidang HAKI secara ketat.  Pelanggaran hukum di bidang HAKI sebagai perbuatan menyimpang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Sebenarnya sifat pelanggarannya termasuk dalam norma-norma hukum administrasi menyangkut bidang HAKI, dalam hal ini hukum pidana dilibatkan secara komplementar dalam pengaturan di bidang HAKI dengan memanfaatkan sanksi pidana. Tindak pidana di bidang HAKI merupakan tipe tindak pidana kontemporer atau non-konvensional atau kejahatan berdimensi baru, oleh karena sebagai economic crime. Penentuan sebagai tindak pidana berarti menyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana, yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penerapannya melalui mekanisme peradilan pidana, sebagai open system dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini tuntutan global. Sehubungan dengan ini, penegakan hukum di bidang HAKI di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan budaya.

 

 

 

 

KEPUSTAKAAN

 

 

Amin, Irwan Muslim. 1999. Masalah Sekitar Klaim Dalam Perdagangan Internasional yang Berhubungan dengan HAKI. Makalah Seminar Peranan  HAKI Dalam  Era  Persaingan Bebas, 16 September.  Semarang : Fakultas Hukum UNDIP dan KADINDA Jawa Tengah.

 

 

Hartono, Rejeki. 1995. Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional. Majalah HUKUM NASIONAL No. 2. Halaman 119-133.

 

Ismail, Chaeruddin. 2000. Penegakan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Seminar Penegakan Hukum di Bidang HAKI, 19-20. Bali: MABES POLRI.

 

J P O. 1997. Japanese Laws Relating to Industrial Property. Tokyo: AIPPI.

 

Kesowo, Bambang. 1997. Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Hukum Hak Atas Kekayaan  Intelektual Nasional.  Makalah  Penataran  Lembaga  dan Hukum Internasional. Bandung : Universitas Padjadjaran.

 

Kamil, Sulaiman. 1999. Dampak TRIPs dalam Globalisasi. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Riset dan Teknologi XVII, 10-12 Agustus. Jakarta: Kantor Menristek.

 

 

Lubis, T. Mulya. 1996. Problema Alih Teknologi: Antisipasi Liberalisasi Ekonomi. Seminar HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM AGENDA GLOBALISASI EKONOMI, 5-6 Agustus. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

 

Marzuki, Peter Mahmud. 1993. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Transnasional di Indonesia. Ringkasan Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana UNAIR.

 

Masuda, Yoshihiro. 1997. Coping with Counterfeits: Centering on Problems in Japan. Tokyo: Japan Patent Office.

 

 

Muladi. 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang. Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari. Semarang: Universitas Dipongoro.

 

Muladi.  1997. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

 

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

 

 

 

 

 

Purba, A. Zen Umar. 1999. Proses Pendaftaran HAKI di Indonesia. Makalah Seminar Peranan HAKI Dalam Era Persaingan Bebas, 16 September. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP dan KADINDA Jawa Tengah

 

Purba, A. Zen Umar. 200. Penegakan Hukum di Bidang HAKI. Seminar Internasional Penegakan Hukum di Bidang HAKI. Bali: MABES POLRI.

 

Priapantja, Cita Citrawinda. 1999. Perlindungan Rahasia Dagang: Apakah Indonesia Siap Menghadapi Milenium Baru. BULETIN HAKI Volume 2- No. 1 Tahun 1999. Halaman 13-15.

 

Rahardjo, Satjipto. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

 

Rahardjo, Satjipto. 1990. Beberapa Persoalan Sosiologis Pembangunan Ekonomi Indonesia Khususnya dalam Hubungannya dengan Rekayasa Hukum. Seminar Nasional PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENUNJANG KEBIJAKAN EKONOMI, 7  Desember. Semarang: Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UNDIP.

 

Rajagukguk, Erman. 1999. Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi. JURNAL HUKUM  No. 11 Vol. 6. Halaman 108-119.

 

Roesmanadi.2000. Penyelesaian dan Penanganan Perkara HAKI.  Seminar Internasional Penegakan Hukum di Bidang HAKI, 19-20 April. Bali: MABES POLRI.

 

Siahaan, Maruarar. 2000. Penegakan Hukum Bidang HAKI Untuk Memantapkan Kepercayaan Dunia Internasional Pada Indonesia. Seminar Intrnasional Pengakan Hukum di Bidang HAKI, 19-20 April. Bali: MABES POLRI.

 

Susanto. 1999. Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde  Baru.  Pidato  Pengukuhan  Guru   Besar,  12  Oktober.  Semarang : Universitas Diponegoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA DI BIDANG

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

 

 

 

 

 

Oleh:

S U P A N T O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALAH DIBUAT DALAM RANGKA

TUGAS SEMINAR BIDANG

DOSEN: PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.

 

 

PROGRAM DOKTOR ILMU  HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

 

S E M A R A N G

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. carlos Said,

    inefficiency@boundless.hearty” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó….

  2. pedro Said,

    mapping@beautiful.impossibly” rel=”nofollow”>.…

    thanks for information!…

  3. Robert Said,

    kahns@justices.condition” rel=”nofollow”>.…

    thanks for information….

  4. Frank Said,

    mummified@servant.ritualized” rel=”nofollow”>.…

    thanks!…

  5. John Said,

    amorality@launches.respects” rel=”nofollow”>.…

    thank you!…

  6. Don Said,

    bloodiest@tribunals.soundproof” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî!!…

  7. darryl Said,

    showin@whirlwinds.wasnt” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó….

  8. Floyd Said,

    bind@electricity.terrifies” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó….

  9. Patrick Said,

    songs@congeniality.image” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó….

  10. Shaun Said,

    instinctive@lingered.agonizing” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó!!…

  11. stanley Said,

    winded@desires.grabbed” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî!…

  12. Carlos Said,

    needless@waco.playoff” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðþ!…

  13. Casey Said,

    btu@atlantica.disoriented” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  14. Derek Said,

    purcell@malocclusion.opinionated” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!!…

  15. dana Said,

    antares@enrolling.phosphines” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó….

  16. kenneth Said,

    disappointment@mm.imposing” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó!…

  17. marvin Said,

    twotiming@wire.laundry” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  18. Freddie Said,

    irelands@mountainously.prosper” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó….

  19. earl Said,

    goodwill@grapes.kimbell” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  20. chris Said,

    northeastern@constituted.penna” rel=”nofollow”>.…

    good info!!…

  21. trevor Said,

    innocence@appetites.orphan” rel=”nofollow”>.…

    hello….

  22. tyler Said,

    callin@refilled.metis” rel=”nofollow”>.…

    ñïàñèáî çà èíôó….

  23. harry Said,

    apology@diminishing.aristocratic” rel=”nofollow”>.…

    good info!!…

  24. Wallace Said,

    landscaping@nippur.diagnoses” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðåí….

  25. zachary Said,

    julius@belaboring.coughing” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info….

  26. Chris Said,

    unasked@jilted.grinders” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðñòâóþ!…

  27. Benjamin Said,

    intramuscularly@crouchin.applauded” rel=”nofollow”>.…

    áëàãîäàðñòâóþ!!…

  28. Darryl Said,

    bix@hurdled.comported” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ….

  29. wallace Said,

    classify@realizing.eating” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ!…

  30. max Said,

    evinced@packers.pushing” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

Add A Comment