MENGAJI HUKUM

Guru Cilik SUPANTO

Perkembangan globalisasi juga  berekses negatif, dengan kemunculan dan berkembangnya kejahatan kontemporer sejalan dengan perkembangan tersebut dan kemajuan iptek terutama teknologi informasi. 

Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat cepat, disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.
Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.
Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (criminal policy), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (law enforcement policy) yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi. Politik penegakan hukum merupakan bagian politik sosial (social policy) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya . Hal ini sejalan dengan a systematic approach to crime prevention planning sebagaimana diintroduksi Konggres PBB VIII mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1990).
Situasi global memunculkan tipe kejahatan berdimensi baru khususnya di bidang ekonomi, yang berkembang sebagai kejahatan ekonomi global. Ini menjadi tantangan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam hal penggunaan piranti hukum pidana terdapat ganjalan yang perlu diperhatikan. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana yang peninggalan sejak pemerintah Hindia Belanda telah tertinggal dengan kondisi sekarang ini. Demikian pula pengaturan hukum pidana ekonomi dalam UU No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sudah berusia 53 tahun, dan sudah melewati beberapa orde kekuasaan, baik orde lama, orde baru, maupun kini orde reformasi, yang barang tentu berbeda visi dan misinya mengenai pembangunan ekonomi, namun undang-undangnya tetap sama. Sementara itu, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian nasional maupun internasional dalam era global, telah banyak dikeluarkan produk perundang-undangan perekonomian, yang memuat ketentuan hukum pidana.

SITUASI GLOBAL
Globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Doktrinnya telah mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya ke dalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan progam pembangunan sosial dan ekonomi . Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan ”yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya” (juggernaut). Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kultural dunia. Di Indonesia ketidakpastian ini sudah terasa antara lain terlihat pada keprihatinan terhadap kedaulatan ekonomi dan kebudayaan Indonesia, juga mengancam ”negara kebangsaan” Indonesia dengan konsepnya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Kekuatan globalisasi melalui kesepakatan dagang, deregulasi, dan privatisasi, sangat melemahkan Negara-bangsa dalam bertindak menurut kebebasan politiknya. Kemudian menyusul kevakum politik, yang kemudian dipenuhi alternatif-alternatif moderen yang sudah nyata, yaitu perusahaan multinasional/transnasional. Perusahaan tersebut lebih kaya melampaui negara-negara bangsa, akan mampu mengatasi persoalan-persoalan dunia secara lebih rasional dan efsien. Sehubungan perusahaan tersebut terbebas dari beban kewajiban yang dipikul negara bangsa (yang sudah melemah), seperti tuntutan nasionalisme, dan emosional warga Negara . Dalam dunia ekonomi sangat dipengaruhi oleh global capitalism yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional (MNC dan TNC). Yang turut juga mendorong perubahan-perubahan sosial di negara berkembang adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya juga mempengaruhi kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (global finance market) .
Pengaturan hukum yang bersifat global, seperti HaKI, investasi, persaingan usaha, beroperasinya perusahaan-perusahaan MNC dengan kuatnya merambah dan harus diterima dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia (termasuk yang bersangkutan dengan hukum), jika memang para pelaku usaha Indonesia ingin melakukan kegiatan ekonominya secara mendunia. Sebaliknya, pengaturan hukum yang asli, kinerja perusahaan dan para pelaku binis, bahkan segala sumber daya dan kultur perlu dikreasikan sesuai persyaratan global. Fenomena ini sesuai dengan sebutan globalized localism ataupun localized globalism, sebagaimana diuraikan oleh Boaventura de Sousa Santos .
Program pembangunan berada dalam suatu keadaan yang tidak dapat ditawar, yakni kehidupan ekonomi yang telah mengglobal, sementara itu muncul banyak problem dalam level nasional mengenai stabilitas, keamanan, rasa memiliki, dan rasa persatuan. Terjadinya kebebasan ekonomi yang merusak masyarakat dan kehidupan sosial. Singkatnya kebebasan ekonomi yang terus-menerus kemungkinan memusnahkan masyarakat dan kehidupan sosial, serta permasalahan pengendalian ekonomi agar keselamatan masyarakat menjadi agenda kembali. Oleh karena itu, perlu meyakinkan sekali lagi pentingnya masyarakat dan membuatnya - ekonomi berdampingan- secara terpadu dengan konsep pembangunan dan kemajuan. Penegasan ini disampaikan oleh Ramesh Mishra .
Gambaran tersebut menunjukkan hubungan yang kait-mengait antara pembangunan ekonomi dengan kehidupan politik. Lebih tegas lagi ditunjukkan bahwa, pertama, upaya pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam vakum. Proses politik telah berjalan dengan dinamika yang tinggi. Pada masa sebelumnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas, dan dapat meredam berbagai permasalahan sosial. Krisis ekonomi membuka berbagai jenis konflik sosial yang menghambat proses pemulihan ekonomi . Kedua, ketidakmampuan para elite politik mengakhiri konflik-konflik politik yang terjadi, yang tidak hanya akan memacu instabilitas politik, tetapi juga memperparah kesulitan ekonomi yang mengakibatkan masyarakat Indonesia terpuruk dalam kemiskinan .

KEJAHATAN DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL
Berdasarkan laporan Konggres PBB VI tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders (1980 di Caracas), diidentifikasikan bentuk-bentuk penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse) . Guiding principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order (United Nation Congres VII on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders) menentukan protection against industrial crime, economic crime . Pada 1991 diselenggarakan Konggres PBB: The Prevention of the Treatment of Offenders ke VIII , yang dalam rekomendasinya mengenai Crime prevention and criminal justice in the context of development. Dalam Konggres PBB ke VIII tersebut dirumuskan problem corruption in public administration menyebabkan kerusakan dan melemahnya ekonomi. Keprihatinan dikemukakan Konggres PBB Ke VIII mengenai the increase in the abuse of computers, pengakuan secara serius terhadap kejahatan : transnational crimes, yang merusak the political and economical stability of nation, yang perkembangannya sophisticated and dynamic. Konggres PBB ke IX tahun 1995 menyepakati perlunya memerangi organized crime. Pada tahun 2000 diselenggarakan Konggres PBB menentukan International Cooperation in Combating transnational crime: New Challenges in the Twenty-first Century.
Pengelompokkan oleh Trasman mengenai economic crime terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, meliputi the illegal forms of economic activity, illegal gambling, concealing stolen goods, organized procuring among them. Jadi merupakan keseluruhan kegiatan yang bersifat illegal. Kategori kedua, mencakup tindak pidana yang dilakukan dalam perusahaan yang bersifat ekonomis (the economic enterprise). Tindak pidana tersebut adalah: (1) the abuse of invested capital and acts causing damage to economic partners, shareholders, etc., (2) the abuse of deposited capital and acts causing damage to creditors, guarantors, etc., (3) (the abuse of labour, directed against employees and workers, the violations of consumers’ rights, (4) acts against competitors, (5) the illegal exploitation of nature and acts damaging the environment, dan (6) offences violating the interests of the state .
Sue Titus Reid menggunakan istilah business–related crime, yang ketika membicarakan WCC dikaitkan dengan corporate crime dan kejahatan ekonomi lainnya. Copororate crime merupakan salah satu bentuk WCC, dan bercirikan sebagai organizational crime . Richard Quenney menyebutkan adanya crimes of the economy, yang terdiri dari crime against the worker, occupational and professional crime, corporate crime, dan organized crime .
Jaringan pengaturan global serta hubungan kelembagaan negara nasional dalam relasi birokrasi internasional, ternyata melibatkan pula peran dari non-state source yang mempunyai kekuasaan mengalokasikan nilai dan pengaruh pembagian sumber pendapatan, seperti: outlaw business (such as drug cartel, the mafia), professional association, transnational social, political, and religious movements . Menyangkut mafia berbentuk kejahatan terorganisasi, sindikat kejahatan, berasal dari orang-orang Cina, Rusia, Jamaika, dan latar belakang etnik lainnya. Usahanya mengalahkan bisnis legal masyarakat, dengan dilakukannya siasat godaan mencari keuntungan secara cepat dan meluas dalam investasi maupun bidang lainnya yang mengancam kehidupan dana tabungan investor. Sumber pendapatan negara kecil mudah diserang dan menjadi korban. Uang hasil kejahatannya dilakukan money laundering yang dipergunakan untuk memasuki dan merongrong bisnis yang sah, menyuap pemerintahan, dan membiayai terorisme .
Penyalahgunaan komputer untuk kejahatan bersamaan meluasnya pemakaian komputer yang hampir universal, untuk memenuhi kebutuhan kemudahan interconnecting computer worldwide. Ini menimbulkan dua tipe kejahatan komputer, yakni (1) tujuan profit, namanya computer fraud, dan (2) tujuan terrorism or mischief, namanya the creation of computer viruses or rub-outs (computer sabotage) .
Berkembangnya teknologi informasi ditandai maraknya aplikasi internet di dunia bisnis mendorong percepatan globalisasi perdagangan, berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Yang bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Kejahatan tersebut secara berurutan disebutkan: (1) the international drug trade, (2) environmental criminality, (3) transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering and computer criminality, (4) maritime crime, (5) political aggression, suppression, and corruption, dan (6) terrorism . Perhatian khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi perlu diuraikan. Pertama, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. Kedua, kejahatan ekonomi melibatkan individu yang secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. Ketiga, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan kebebasan masyarakat .
Kejahatan ekonomi dilihat bentuknya (styles of economic crime) ada dua. Pertama, kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha bersamaan kegiatan bisnis yang biasa dilakukannya. Tanggung-jawab pengusaha mengandung kesempatan untuk melakukan kejahatan, misalnya: penggelapan, pelanggaran peraturan mengenai kegiatan bidang bisnis, penyimpangan kewajiban pajak. Inilah yang sering disebut white collar crime. Kedua, perbuatan perdagangan/produksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang illegal/tidak sah. Perbuatan ini dikoordinasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang biasa secara normal, namun di dalamnya digunakan cara-cara yang bersifat kejahatan. Hal ini sering dinamakan organized crime. Kejahatan ini memerlukan koordinasi sebagai kegiatan ekonomi di luar hukum, dengan formasi kerjasama secara organisatoris dalam prakteknya terdiri dari kelompok-kelompok penjahat, dan sudah menjadi kebiasaan . Dengan demikian dapat dideskripsikan mengenai kejahatan di bidang ekonomi global, dari segi pelakunya merupakan WCC, tidak lagi perseorangan melainkan oleh korporasi maka juga dinamakan corporate crime, segi pengelolaannya sebagai organized crime, dan lingkup beroperasinya tidak hanya secara nasional melainkan melampaui batas-batas negara terkait globalisasi ekonomi sebagai transnational crime, dan modusnya memanfaatkan kemajuan IPTEK sebagai high-tech crime.
Tindak pidana di bidang ekonomi yang bersifat global oleh karena itu melingkupi antar negara/transnasional, dilakukan oleh organized crime group, dalam hal ini bisa ditunjukkan seperti La Cosa Nostra sebagai kelompok organisasi kejahatan yang beroperasi di Amerika Serikat, mereka mengekalkan dan terus menerus melakukan berbagai tindak kejahatan, dan diorganisir secara hierarchis. The Boryokudan merupakan organisasi kejahatan yang lahir dan berkembang di Jepang, selanjutnya meluas sampai Amerika Serikat. Triads beroperasi pusatnya di Hongkong, Republik Rakyat Cina, dan Taiwan. Italian Organized Crime Groups beroperasi di Italia dan merambah ke seluruh Eropa. Kelompok ini bisa disebutkan the Sicilian Mafia or Sicilian Cosa Nostra, the Camorra, the Ndrangheta and the United Sacred Crown. South American Drug Cartels seperti the Cali and Medillin drug cartels, banyak pengaruhnya dengan perluasan kegiatan peredaran obat terlarang dan jaringan money laundering. Russian Organized Crime Groups beroperasi di Rusia dan tersebar ke luar. .
Sehubungan dengan organized crime, sebagaimana Mafia, dijelaskan Raymond P. Green bahwa dalam perundang-undangan Amerika Serikat disebutkan United State of America Code (U S Code), ada pengaturan yang disebut Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (“RICO”) Act. Pengaturan ini ditujukan untuk memerangi organized crime dengan tindakan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata, agar dapat memecah kekuatan organisasi kejahatan, seperti mafia, dari berbagai perusahaan yang sah maupun yang terlarang.
Peningkatan kejahatan terorganisasi menjadi dikenal berkaitan dengan korporasi, atau sebagai “a continuing criminal enterprise”. Yang dijelaskan bahwa “organised crime” merupakan pelanggaran hukum yang direncanakan untuk mencari untung atau meraih kekuasaan, yang masing-masing tindak pidananya, atau bersama-sama, atau yang paling pokok, dilaksanakan oleh lebih dari dua peserta yang bekerjasama dalam pembagian pekerjaan untuk rentang waktu yang panjang dan tidak terbatas, yang menggunakan: - commercial or commercial-like structures, atau - violence or other means of intimidation , atau – influence on politics, media, public administration, justice and the legitimate economy .
Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk WCC, yang mewujud dalam berbagai jenis kejahatan ekonomi. Yang dibedakan : 1) crime for corporation, 2) crime against corporations, dan 3) criminal corporations. Yang pertama, sebagai kejahatan korporasi dalam arti sesungguhnya (corporate crime). Yang kedua sering disebut sebagai employee crime, dan yang ketiga merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Dilihat motivasi timbulnya kejahatan korporasi, terletak pada tujuan organisasi yang berupa pengutamaan perolehan keuntungan sebesar-besarnya dengan ciri-ciri individual sebagai anomie success, serta kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dengan kepentingan pesaing, negara, staf, konsumen dan masyarakat . Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan WCC, yang mencakup tindakan illegal yang dilakukan secara akal-bulus, penipuan, penyembunyian dan tidak digantungkan pada penindakan paksaan pisik maupun ancaman kekerasan. Dalam hal ini lebih sering disebut sebagai economic crime sebagai perbuatan pelanggaran hukum dalam arti luas terhadap kehidupan perekonomian.
Organized crime memasuki kehidupan ekonomi-bisnis yang kelihatannya nampak legal, namun tidak meninggalkan wataknya berupa tindakan pemalsuan, pengancaman ataupun pemerasan. Yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan, di antara kategori berikut ini. Pertama, secara langsung atau tidak langsung melakukan investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, uangnya yang berasal dari kegiatan yang termasuk dalam formula racketeering, atau yang berasal dari penagihan hutang yang illegal (unlawful debt). Kedua, mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan melalui cara-cara yang termasuk ke dalam kegiatan dengan formula racketeering atau yang termasuk ke dalam penagihan hutang yang illegal. Ketiga, menjalankan perusahaan/berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan melalui formula racketeering atau penagihan terhadap utang yang illegal. Keempat, ikut berkonspirasi dalam melakukan pelanggaran ketentuan tentang racketeering .
Potensi Indonesia bagi perkembangan organized crime, Adrianus Meliala menjelaskan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan dunia akan narkoba, sindikat narkoba internasional memisahkan tempat-tempat untuk kultivasi dan produksi. Untuk itu, mereka mencari tempat yang dikategorikan sebagai soft state, yakni negara-negara yang pemerintahannya lemah, aparat penegak hukum dan birokrasinya mudah ditembus, serta administrasi kependudukannya kacau. Indonesia dapat termasuk dalam kategori ini . Kemudian paparan Ronny Nitibaskoro, bahwa di Indonesia telah hidup jaringan sindikat narkoba yang sangat sistematis, yang menyerupai organisasi kejahatan yang selama ini dikenal di berbagai negara, seperti Mafia Sisilia, Triad China, Yakuza Jepang, atau Kartel-kartel di Kolombia. Organisasi kejahatan itu juga dijalankan oleh warga negara Indonesia yang menjadi kepanjangan dan binaannya, yang bermarkas besar di negara lain. Transnasionalisasi organisasi kejahatan itu didukung juga oleh perdagangan bebas, sistem keuangan global, kemudahan transportasi, dan teknologi komunikasi . Sehubungan dengan ini, Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya “kejahatan terorganisasi berdimensi global” (KTO Global), yang harus diwaspadai karena merupakan kelompok yang bisa jadi menguasai kekuasaan ekonomi maupun politik pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Mereka menginfiltrasi pemerintahan dan menyuap para pejabat, hakim, dan penegak hukum lainnya, dan juga di Indonesia bisa mengobarkan konflik antar golongan, mempersenjatai kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata illegal, mencari dana dengan menjual narkoba, trafficking, korupsi (penyuapan pejabat publik), serta membantu melarikan asset korupsi ke luar negeri ( money laundering) .
Sehubungan dengan perkembangan IPTEK, membawa persoalan penyimpangan dalam kegiatan siber. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kenyataan bahaya kegiatan siber sebagaimana kelakuan para craker dan hacker dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas dan fatal, contohnya: gangguan terhadap situs Komisi Pemilihan Umum atas data Pemilu, pemadaman aliran listrik di Washington, perusakan sistem kontrol penerbangan di Kansas, Amerika Serikat . Ditambahkan, dalam dunia maya dikenal istilah hacker yaitu orang-orang yang “keranjingan“ mempelajari seluk beluk komputer, program dan jaringan komputer, mengakses sistem keamanan komputer, namun dengan tujuan baik, justeru memberikan saran perbaikan, penemuan baru. Ini sering disebut sebagai hacker topi putih. Sebaliknya, terdapat tindakan-tindakan semacam itu (hacking) bertujuan jahat, merusak, melakukan unauthorized acces, memanfaatkan informasi hacker untuk kejahatan, pelakunya dinamakan hacker topi hitam. Inilah yang dinamakan cracker, atau bogus hacker (vandal komputer) . Hacker (topi putih) perlu dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan siber. Mereka berkemampuan di bidang komputer mengenai software, hardware, arsitektur, administrasi dan lain sebagainya, sehingga dapat membangun pengamanan dunia maya, serta dimanfaatakan untuk melawan tindakan hacker betujuan jahat (hacker topi hitam atau cracker).
Kejahatan siber dibedakan dalam dua jenis (subcategories of cyber crime) :
(a) cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): berbagai perilaku penyimpangan/illegal yang dikendalikan langsung dengan alat yang bekerja secara elektronik dengan sasarannya keamanan sistem komputer dan proses datanya,
(b) cyber crime in a broader sense (“computer -related crime”): berbagai perilaku penyimpangan/illegal yang dilakukan dengan alat atau berhubungan dengan sistem atau jaringan komputer, yang meliputi kejahatan menguasai, menawarkan, dan menyebarluaskan secara tidak sah informasi melalui alat dari suatu sistem atau jaringan komputer .

PENDAYAGUNAAN HUKUM PIDANA
Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat batasan-batasan perilaku warga negara, dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima. .
Upaya penanggulangan kejahatan, termasuk bagian pembangunan manusia, yang terkait dengan a new international economic order. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan aspek struktural, yang meliputi sebab-sebab keadilan sosial-ekonomi, termasuk kejahatan, namun sering merupakan suatu gejala (account the structural including socio-economic causes of justice, of which criminality is often but a symptom) . Kemunculan kejahatan baru perlu didefinisikan dalam perundang-undangan, seperti: money laundering, organized fraud, computer crime, dan masih ditambahkan pembaharuan perundang-undangan keperdataan, keuangan, dan administrasi (there is a need for reform civil, fiscal, and regulatory legislation…..) . Oleh karena itu, disebutkan oleh Jean-Germain Gros, bahwa secara kelembagaan dalam penanggulangan kejahatan tidak bisa tunggal, mengingat kompleksitas kejahatan. Jelasnya dinyatakan no single institutions should be given the task of combating criminality, since the problem itself is multifaceted . Pembangunan harus mencakup terbebasnya manusia dalam kehidupan yang nir-kejahatan, baik individu, masyarakat, maupun negara.
Hukum pidana membutuhkan pengembangan dalam kerangka strategi global, dan menuntut peningkatan konsep hukum secara totalitas baik nasional, internasional maupun supranasional. Kalau dalam penanggulangan kejahatan hanya mengandalkan hukum pidana, dikatakan sebagai the traditional international model. Perkembangannya menimbulkan apa yang disebut the cosmopolitan model. Di sini diperlukan tidak hanya memelihara the national public order, tetapi juga memperkuat a global public order. Hal ini berhubungan dengan secara obyektif kejahatan yang berkembang bersifat menyerang values recognized as universal, dan guna merespon perkembangan global crime sebagai global war .
Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi yang dihadapi, kerangka hukum siber Indonesia menjadi strategis untuk menjamin rasa aman, keabsahan informasi, dan jaminan/insentif bagi para investor. Hak asasi manusia harus ditegakkan untuk menjamin hak kebebasan berkomunikasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi global tanpa dibatasi dimensi fisik, ruang, waktu, dan institusi. Revisi beberapa kerangka hukum dan kebijakan pemerintah perlu dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan mempercepat transaksi dunia maya . Masalah dunia siber, seperti domisili pengajuan gugatan, dan prosedural lainnya berbeda dengan yang terjadi di dunia nyata. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk secara aktif mempelajari dan mendalami pengetahuan berkaitan dengan media siber. Untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau undang-undang yang berlaku agar dapat menampung transaksi di media siber .
Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai perwujudan perbuatan penyimpangan dalam kehidupan ekonomi, penyalahgunaan praktik bisnis, melibatkan pelaku orang-orang bisnis maupun korporasinya itu sendiri, sehingga penting pembenahan dan perbaikan aspek manajemen organisasi yang menyangkut perbaikan kinerja, peningkatan integritas para personil dari yang paling tinggi hingga yang terendah, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Dalam hal diperlukan tindakan yang efektif untuk menanganinya, dikemukakan oleh Djokosantoso Moeljono, dengan membangun budaya korporat (corporate culture) yakni sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan . Selanjutnya diperoleh penjelasan, budaya korporat ini, antara lain berfungsi mempermudah timbulnya peningkatan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Dengan itu, dapat menumbuhkan perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, sebagai alat pengorganisasi anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, serta menjadi mekanisme kontrol terhadap perilaku. Dengan demikian, fungsi budaya korporat sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Di samping itu, berfungsi pula sebagai kontrol perilaku para karyawan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mencegah berbagai penyimpangan kegiatan perekonomian dan praktik-praktik illegal dalam menjalankan bisnis.

KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG EKONOMI BERSANKSI PIDANA
Pencarian tolok ukur sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana sebagai the designation of certain harms as public harms, di samping itu, criminal law was limited to behavior that was clearly socially injurious . Ditambahkan tolok ukur immoral dan merugikan pihak lain, dikatakan oleh Herbert L. Packer; only conduct generally considered immoral should be treated as criminal, di samping itu, harm to others to include risk of damage to interest of others, and it is usually possible to make a more or less plausible argument that any given form conduct involves that risk in some way . Perbuatan immoral bukan dalam arti daya pembeda benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang, melainkan keseluruhan orang-orang dalam masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Dengan demikian bersifat melukai masyarakat, merugikan, atau mencelakakan pihak lain. Terkait dengan tindak pidana ekonomi, perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan kehidupan ekonomi yang merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat menderita kerugian.
Tolok ukur penentuan tindak pidana terkait dengan ideologi atau sistem nilai yang dianut oleh kekuasaan negara, dan ini dinyatakan dalam ketentuan hukum pidana. Oleh karenanya dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dikarenakan bertentangan dengan ideologi atau sistem nilai suatu negara. Penentunya adalah pembentuk undang-undang yang berkehendak kepentingan atau nilai-nilai yang ingin dilindungi dan ditegakkan dengan hukum pidana . Dengan demikian, penentuan tindak pidana di Indonesia ber-tolok-ukur apabila perbuatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang nilai-nilainya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila menyangkut sistem ekonomi yang dikehendaki, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 pada Pasal 33, khususnya ayat (4). Terpaut dengan tindak pidana di bidang ekonomi berarti melawan atau mengganggu ideologi atau sistem nilai di bidang ekonomi yang dikehendaki kekuasaan politik negara untuk diterapkan.
Perumusan tindak pidana di bidang ekonomi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dapat ditunjukkan adanya kelompok-kelompok, seperti tindak pidana mengenai keaslian produk, tindak pidana finansial-keuangan, tindak pidana menyangkut kualitas barang, tindak pidana bertentangan dengan keselamatan konsumen, tindak pidana mengenai teknologi, tindak pidana pemasaran, tindak pidana mengingkari kejujuran usaha, tindak pidana terkait produksi, tindak pidana beraspek global. Pengelompokan ini diorientasikan pada kepentingan hukum yang dilindungi, yakni kepentingan hukum tersebut menyangkut karya intelektual, lalu lintas peredaran uang dan keadaan moneter, tingkat mutu barang, keselamatan/kesehatan konsumen, kemanfaatan teknologi & nilai ekonomis, legalitas peredaran, cara berusaha yang jujur, proses manufaktur, serta tertib ekonomi antar bangsa.
Tindak pidana mengenai keaslian produk diatur dalam beberapa peraturan perundangan, diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi. Ini diatur dalam ketentuan UU No 5 Tahun 1994, UU No 12 Tahun 1992, UU No 22 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2000, UU No 31 Tahun 2000, UU No 32 Tahun 2000, UU No 14 Tahun 2001, UU No 15 Tahun 2001, UU No 19 Tahun 2002, dan UU No 29 Tahun 2000.
Perbuatan yang dinyatakan terlarang yang kemudian diberi sanksi pidana bidang kegiatan finansial-keuangan sangat penting diatur dalam hukum pidana. Berkaitan dengan stabiltas dan kelancaran untuk mendukung lajunya perekonomian. Tindak pidana pelanggaran finansial-keuangan, menampakkan tindak pidana-tindak pidana yang tersebar pada UU 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 24 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1995.
Sehubungan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana menyangkut finansial–keuangan ini termasuk dalam pengaturannya. Dalam hal ini mengenai pemanfaatan teknologi informasi/komputer dalam kegiatan perbankan. Di dalam ketentuan UU ITE diatur mengenai pemberatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik jika dilakukan bersangkutan dengan kesusilaan dan eksploitasi seksual anak, data/dokumen milik negara, pertahanan–keamanan, termasuk mengenai perbankan. Khususnya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait dengan perbankan, keuangan, bank sental sebagai pemberatan diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU ITE.
Tindak pidana menyangkut kualitas barang, yang dapat dilihat tingkat mutu barang sebagai kepentingan yang dilindungi. Penentuan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana di bidang ekonomi menyangkut kualitas barang, dalam UU No 5 Tahun 1995, UU No 8 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 1984, UU No 7 Tahun 1996, UU No 12 Tahun 1992, UU No 19 Tahun 2002, UU No 23 Tahun 1992, UU No 5 Tahun 1997. Tindak pidana menyangkut kualitas barang ini untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, apabila membutuhkan barang-barang yang dikonsumsi. Di sini barang-barang harus memenuhi persyaratan mengenai kualitas produk, standarisasi, sertifikasi, syarat pendaftaran, dan sebagainya.
Tindak pidana di bidang ekonomi terkait perlindungan kepentingan hukum berupa keselamatan/kesehatan konsumen terletak pada pengaturan undang-undang di luar hukum pidana, yakni : UU No 8 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 1996, UU No 12 Tahun 1992, UU No 23 Tahun 1992, UU No 5 Tahun 1997.
Selanjutnya, perihal tindak pidana mengenai teknologi berkaitan dengan peraturan dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2002, UU No.14 Tahun 2001,UU No. 29 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 11 Tahun 2008.
Tindak pidana yang memberikan perlindungan kepentingan hukum untuk menjamin legalitas peredaran penting sekali sebagai sarana pemasaran berbagai produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini pelanggaran regulasinya merupakan bidang pemasaran atau sebagai tindak pidana pemasaran, termasuk penyimpangannya sebagai tindak pidana di bidang ekonomi. Kegiatan pemasaran sangat penting dalam kegiatan ekonomi–bisnis, karena di sinilah barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dikeluarkan langsung dijual kepada masyarakat. Pengaturan hukum menjadi penting, sehubungan dengan perlindungan kalangan usaha itu sendiri untuk memperoleh kepastian usahanya, dan masyarakat untuk dilindungi akan kebutuhan barang dan atau/jasa tersebut.
Kejujuran usaha atau persaingan usaha tidak sehat perlu memperoleh perlindungan hukum, dengan menyatakan sebagai perbuatan terlarang bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang menyangkut hal tersebut. Ini ditentukan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi menyangkut kegiatan usaha. Pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi menunjuk pada perlindungan kepentingan hukum mengenai cara berusaha yang jujur, ditentukan UU No 5 Tahun 1999, UU No 8 Tahun 1999, dan UU No 41 Tahun 1999.
Perlindungan kepentingan hukum menyangkut proses pembuatan produk/proses manufaktur penting bagi aktivitas ekonomi-produksi, maka bagi pelanggar perlu dinyatakan perbuatannya sebagai tindak pidana. Pengaturan hukumnya termasuk sebagai tindak pidana di bidang ekonomi dalam UU No 5 Tahun 1999, UU No 8 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 1996, UU No 22 Tahun 2001, UU No 41 Tahun 1999, UU No 29 Tahun 2000, UU No 5 Tahun 1999, dan UU No. 22 Tahun 1997.
Pembedaan kejahatan dan pelanggaran untuk tindak pidana dalam hukum subtantif tetap memiliki kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hal itu direalisasikan bagi penegakan hukum, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan praktis tetap relevan adanya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran.
Menyangkut kualifikasi delik aduan, pentingnya terkait dengan adanya pengaduan untuk penindakannya. Kalau ada pengaduan segera ditindaklanjuti, terkait dengan masalah teknis. Dalam tindak pidana di bidang HaKI, penyimpangannya secara teknis yang mengetahui, adalah si pemegang hak, atau pihak yang berkepentingan seperti ASIRI, ASPELUKI, distributor. Sehubungan dengan ini, dipahami masalah HaKI asalnya memang merupakan masalah perdata, dalam hal ini yang diberikan perlindungan adalah hak-hak individu yang berupa kekayaan (property) tidak berwujud, sehingga penindakan hukum diserahkan kepada para pihak. Dalam hal terjadi tindak pidana, sehubungan sebagai delik aduan, pengaduan atau pencabutan kembali kalau sudah diproses tergantung kehendak pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh kekuasan publik (penegak hukum). Perkecualian setelah undang-undang yang baru mengenai hak cipta ditentukan tindak pidana hak cipta bukan delik aduan, sehingga penindakan oleh aparat penegak hukum tidak digantungkan adanya pengaduan, dan juga dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman. Di sini menuntut kemampuan aparat penegak hukum yang memadai secara teknis mengenai hak cipta, yang terkait dengan sesuatu bidang, misalnya: hak cipta program komputer. Kenyataannya hal tersebut tidak mudah.
Dalam pengkajian beraneka ragam perundang-undangan, kesemua UU menentukan adanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun tidak semuanya dilanjutkan adanya pengaturan mengenai beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Penulis dalam hal ini, membedakan antara subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan alasan : 1) subyek hukum dalam tata hukum memang diakui selain manusia (natural person), juga badan hukum (legal person) karena hukum pidana sebagai bagian dari tata hukum yang berlaku maka selayaknya demikian pula pengakuannya mengenai subyek hukum pidana. 2) di dalam beraneka UU yang dikaji terdapat istilah-istilah, seperti : perserikatan, setiap orang, setiap pihak, pelaku usaha, asosiasi, pelaku budi daya, pengelola usaha, suatu badan, penyelenggara telekomunikasi, perkumpulan, yang dalam masing-masing undang-undang dijelaskan pengertiannya termasuk badan hukum, badan usaha (korporasi). Itu semua di dalam pasal ketentuan pidana merupakan pelaku, ataupun termaktup pula di dalam pasal-pasal norma-norma administratif (regulasi larangan dan kewajiban). Di sinilah dimaksudkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun selanjutnya ada UU yang tidak mengaturnya lebih lanjut dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun UU yang sekaligus menentukan peraturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai berikut ini.
a. UU No. 7 (Drt) 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
b. UU No. 2 Tahun 1992 tantang Usaha Perasuransian,
c. UU No. 10 Tahn 1995 tantang Kepabeanan,
d. UU No. 11 Tahun 1995 tantang Cukai (perubahan dengan UU No. 39 Tahun 2007),
e. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
f. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
g. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
h. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
i. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
j. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
k. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam hukum pidana pengertian “korporasi” berarti sangat luas tidak hanya yang berbetuk “badan hukum” saja, melainkan juga yang bukan badan hukum. Jadi tidak hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi, melainkan juga firma, perseroan komanditer, persekutuan, bahkan sekumpulan orang. Kalau pertanggungjawaban dibebankan kepada “pengurus”, juga perlu dipahami mengenai bentuk korporasi tersebut dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Apabila korporasi berbentuk perseroan terbatas maka pengertian pengurus harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 (yang sudah diperbaharui dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang berbentuk badan Usaha Milik Negara harus mengacu UU No. 19 Tahun 2003, yang berbentuk koperasi harus berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, bahkan yang berhubungan dengan pengurusan zakat perlu mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan-badan lain untuk ditentukan pengurusnya dapat dilihat pada Anggaran Dasarnya.
Pertanggungjawaban dari kejahatan korporasi ada tiga kemungkinan : (1) Orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang mempertanggungjawabkan dicari orang yang bersalah, (2) Korporasinya yang dipertanggunjawabkan, berdasarkan ajaran strict liability. Di sini tidak perlu memperhatikan bentuk kesalahannya kesengajaan atau kelalaian. (3) Baik orangnya maupun perusahaannya. Orang yang bersalah dimungkinkan dipertanggungjawabkan dan dipidana sesuai dengan KUHP, sedangkan perusahaannya dikenai kewajiban pengganti kerugian .
Oleh karena itu, sudah banyak perundang-undangan yang menentukan pertanggunganjawaban baik oleh perorangannya/pengurus dan/atau korporasi (sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 11 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1997). Akan tetapi karena perumusannya kumulatif-alternatif, maka kemungkinan yang dipertanggungjawabkan pengurusnya saja, berdasarkan doktrin vicarious liability. Bila pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi saja berdasarkan doktrin strict liability. Sejalan dengan kehidupan ekonomi, perkembangan masalah korporasi dari good corporate governance menjadi good corporate culture governance membawa pembicaraan pertanggungan jawab korporasi dilihat pada struktur organisasi, kebijakan, kultur , dan etos korporasi yang mendorong terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini Muladi menukil dari KUHP Australia yang merumuskan corporate culture (budaya korporasi) sebagai an attitude, policy, rule, course or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities takes place .
Konsep corporate culture mengutamakan pada kesalahan tingkat organisasi dalam suasana pelaksanaan perusahaan maupun tahap-tahap yang mendorong cara-cara dilakukannya suatu tindak pidana. Dikemukakan J. Hill dan R. Harmer bahwa The concept of “corporate culture” (konsep “budaya korporasi”) memusatkan pada kesalahan yang tidak layak dalam tingkat organisasi, dirasakan pelaksanaan dan tata cara perusahaan telah menyumbang dalam beberapa cara pada tindak pidana yang dilakukan.Untuk pertanggungjawaban dilekatkan pada korporasi dengan alat-alat ini, bukan pada tingkat di bawah hierarki korporasi yang tidak mungkin pertanggungjawaban melekat pada korporasi. Cukup menjadi isu kunci bilamana struktur organisasi pada korporasi seperti perbuatan yang sesuai dengan ketidaktaatan dapat terjadi pada banyak tingkat.
Perumusan sanksi pidana, selain pidana pokok yang ditentukan Pasal 10 KUHP, terdapat ancaman hukuman berupa sanksi administrasi, seperti pencabutan ijin usaha, penutupan perusahaan, dll. Dalam hal ini, jenis pidana yang perlu ditekankan, adalah seperti pencabutan ijin, pengumuman putusan hakim. Mengenai jenis pidana pokok masih tetap sama dengan sanksi pidana dalam KUHP, yaitu berupa sanksi pidana penjara, kurungan, denda, dan kurungan pengganti denda. Yang berkembang adanya aneka jenis pidana tambahan selain menunjuk pada Pasal 10 KUHP, terdapat banyak jenis-jenis lainnya, seperti: pencabutan ijin usaha, larangan menduduki jabatan direksi, penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, penarikan peredaran barang, pencabutan ijin usaha industri, dan pemusnahan barang.
Jenis tindak pidana sudah dikembangkan dari ketentuan pidana umum dalam KUHP, yaitu adanya sanksi pidana pokok, dan tambahan. Pidana tambahan ini bertambah bermacam-macam, di samping adanya jenis sanksi administrasi yang banyak jumlahnya. Akan tetapi sebagian besar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang bersanksi pidana tidak memanfaatkan adanya sanksi tindakan (treatments). Justeru dalam UUTPE sudah mengenal adanya tindakan tata tertib (Pasal 8), dan tindakan tata tertib sementara (Pasal 27).
Penetapan sanksi pidana dan tindakan masih tidak jelas dalam membedakan jenis sanksi pidana, khususnya pidana tambahan dengan jenis sanksi tindakan, sehingga bentuk-bentuk tindakan sering ditempatkan sebagai sanksi pidana tambahan, dan begitu sebaliknya. Ditambah lagi, sanksi tindakan masih sering ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat pelengkap . Demikian ini nampak pada penetapan sanksi dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, yakni terdapat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, sanksi tindakan tidak ada kejelasan, selain itu banyak adanya sanksi administrasi.
Tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya seperti kejahatan bisnis merupakan kejahatan non penal, yang beroperasi di balik legalitas kegiatan perkonomian masyarakat ataupun birokrasi pemerintah. Untuk menanganinya tidak tepat hanya dengan penal, perlu didekati dari aspek si pelaku, juga korban yang terdiri dari perorangan, masyarakat, dan negara. Apabila digunakan pendekatan penal dapat berakibat kerugian bagi negara, karena dampaknya menimpa terganggunya kegiatan perekonomian-bisnis yang legal yang dijadikan perlindungan kejahatan . Selanjutnya, sanksi yang selaras dengan penyimpangan kegiatan di bidang ekonomi tidak hanya hukum pidana, diperlukan bentuk lain termasuk pemanfaatan hukum perdata, tindakan organisasi profesi, asosiasi perniagaan, keputusan manajemen, dan pernyataan melalui media.
Oleh sebab itu, penetapan sanksi pidana dan nanti penerapannya lebih didayagunakan sanksi yang bersifat mendidik, yakni tindakan daripada yang menghukum seperti sanksi pidana. Kekurangan sistem sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi mengenai jenis sanksi tindakan perlu dilengkapi dengan meminda ketentuan UU No. 7 Drt Tahun 1955. Selain itu, perlu didukung yang dikemukakan oleh M. Sholehuddin , bahwa ide dasar double-track system menjadi dasar kebijakan penetapan dalam perundang-undangan pidana masa mendatang, karena memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan tindakan secara proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif.
Kejahatan eknomi yang bernuansa samar-samar penyimpangan bersifat publik maupun privat memunculkan pmikiran diintroduksinya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), misalnya seperti tindak pidana perbankan. Model penyelesaian perkara di luar peradilan dapat dipergunakan sebagai alternatif, atas dasar pertimbangan kompleksitas masalah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha jasa keuangan dan perbankan. Namun apabila pelaksanaannya secara selektif dapat menimbulkan diskriminasi, dan juga memberikan diskresi yang terlalu besar pada para pejabat keuangan dan perbankan untuk mengambil keputusan, oleh karena itu mengandung resiko yang tinggi. Ini kemudian hari akan sulit dikendalikan dan jauh dari tujuan pemulihan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (negara dan stakeholder) .

CURRICULUM VITAE/DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS
Nama : Dr. Supanto, S.H, M.Hum.
NIP / KARPEG : 131 568 294 / C0920899
Pangkat/gol/jabatan : Pembina Tingkat I/ IVb / Lektor Kepala
Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 7 November 1960
Alamat :
RUMAH : Bulusari No. 53, Beku, Karanganom, Klaten 57475.
H Phone : 081 8450 443, Telepon : (0272) 337622
E-mail : supanto07@yahoo.com, dan sopan@operamail.com
KANTOR : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Kampus Kentingan, Surakarta 57126.
Phone/facs. : (0271) 664989

RIWAYAT PENDIDIKAN
S1 : Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985.
Skripsi : PERANAN JAKSA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
EKONOMI
S2 : Pascasarjana: Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
Thesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
Disertasi : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI.

BIDANG KEAHLIAN
- Hukum Pidana (Criminal Law)
- Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)
- Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)

PENGHARGAAN
Dosen Teladan Nasional Perguruan Tinggi (SK Mendikbud R I No. 46/D/C/1997).
Piagam Tanda Kehormatan Presiden R I : Satyalencana Karya Satya 10 Tahun
Dosen Berprestasi Universitas Sebelas Maret (SK Raktor No. 3608/H27/TU/2009)

PENGALAMAN MENGAJAR
1. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
2. Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret (S2, S3)

MATAKULIAH YANG DIAMPU
(Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret):
1. Pengantar Hukum Indonesia
2. Pengantar Ilmu Hukum
3. Filsafat Hukum
4. Etika Profesi Hukum
5. Hukum Pidana
6. Kapita Selekta Hukum Pidana
7. Kriminologi
(Program S2 Pascasarjana Universitas Sebelas Maret ) :
8. Hukum Perlindungan Konsumen
9. Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan
10. Sistem dan Lembaga Peradilan
11. Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi
(Program S3 (Dotor Ilmu Hukum) Universitas Sebelas Maret):
12. Hukum Pidana Ekonomi

1. Koordinator Penelitian Fakultas LPPM UNS (2007 – 2009)

PENGALAMAN PENELITIAN
1. “Identifikasi Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Pidananya dalam rangka Perlindungan Konsumen (Studi Formulasi Kebijakan Penal dalam UU No. 8 Tahun 1999). Penelitian Universitas Sebelas Maret, 2005 (Mandiri).
2. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Seni Tenun Ikat Masyarakat Tawangsari-Sukoharjo”. Program Insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, 2005 (Ketua ).
3. “Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Pembajakan Perangkat Lunak Komputer sebagai Kejahatan Ekonomi bidang Hak Kekayaan Intelektual”. Hibah Bersaing XIV, DP3M-Dirjen Dikti, Dep. DIKNAS, 2006/2007 (Ketua).
4. “Studi Kesadaran Hukum Desain Industri di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret”. P3HaKI-LPPM UNS, 2006 (Ketua).
5. “Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional Guna Memberdayakan Masyarakat Lokal dan Meningkatkan Pendapatan Daerah”. Program Hibah Kompetisi (PHK) A2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006 (Ketua).

PUBLIKASI BUKU
1. Pengantar Hukum Indonesia (Perpustakaan UNS/diktat).
2. PLKH Pidana ( idem ).
3. Tindak Pidana Subversi ( idem ).
4. Hukum Pidana Administrasi ( idem ).
5. Masyarakat, Kebudayaan, dan Hukum ( idem ).
6. Hukum Perlindungan Konsumen ( idem ).
7. Sistem dan Lembaga Peradilan ( idem ).
8. Etika Profesi di Bidang Hukum ( idem ).
9. Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi ( idem ).
10. Hukum Pidana Ekonomi ( idem ).
11. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pelecehan Seksual (Kerjasama PPK UGM dan Ford Foundation, ISBN 979-8368-55-X).
12. Wajah Hukum di Era Reformasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. ISBN 979-414-837-7 (menyumbang artikel judul: Pemberlakuan TRIPs Sebagai Penetrasi Budaya).
13. Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia. Semarang: Walisongo Research Institute, 2001.ISBN 979—96390-0-X (menyumbang artikel judul: Birokrasi Penegakan Hukum dalam Menangani Pelecehan Seksual: Realisasi Tujuan Keadilan Jender).
14. Delik Agama ( penerbit UNS Press, 2007), ISBN 979-498-345-4.
15.Kebijakan Kriminal Penanggulangan Pembajakan Program Komputer (proses penerbitan- UNS Press).
16.KEJAHATAN EKONOMI & KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ( proses penerbitan , — PT ALUMNI Bandung ).

ARTIKEL
1. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Ilmu Hukum SYIAR MADANI Vol. VII No. 2 Juli 2005. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
2. Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. Jurnal Sosial dan pembangunan MIMBAR Vol. XX No.3 juli- Sepetember 2004. Pusat Penerbitan Universitas (P2U), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Islam Bandung.
3. Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Pembajakan Perangkat Lunak Komputer sebagai Kejahatan Ekonomi bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Hukum YUSTISIA Edisi 72 Tahun XVIII. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembajakan Perangkat Lunak Komputer. MIMBAR HUKUM Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM.
5. Operasionalisasi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum YUSTISIA Edisi 74, Mei -Agustus 2008 Tahun XVIII. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

MAKALAH
1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, SEMINAR PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. Diselenggarakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten, Rabo 31 Mei 2006.
2. Regulasi Global dalam Mengantisipasi Pembajakan Perangkat Lunak Komputer sebagai Tindak Pidana bidang HaKI. SEMINAR ANTISIPASI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DALAM ERA GLOBALISASI, Kerjasama Fakultas Hukum UNS, APKOMINDO Cabang Surakarta, dan P3 HaKI LPPM UNS, Kamis 13 Juli 2006.
3. Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional Guna Memberdayakan Masyarakat Lokal dan Meningkatkan Pendapatan Daerah. Seminar dan Ekpose Hasil Penelitian, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 7 Aprl 2007.
4. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Pembajakan Program Komputer sebagai Kejahatan Ekonomi. Seminar Nasional PEMANFAATAN IPTEKS DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sebelas Maret, 21 April 2007.
5. Upaya Penanggulangan Pembajakan Software Komputer. Seminar PEMAHAMAN ETIKA PROFESI MAHASISWA DIPLOMA 3 ILMU KOMPUTER (Keahlian Teknik Komputer), Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 7 Juni 2007.
6. Alran Sesat dalam Agama ditinjau dari Segi hukum Pidana. Diskusi FOSMI, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 27 Nopember 2007.
7. UU HaKI Kaitannnya dengan Software Komputer dan Penanggulangan Pembajakannya. Seminar PEMAHAMAN ETIKA PROFESI MAHASISWA DIPLOMA 3 ILMU KOMPUTER. Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Sabtu 29 Maret 2008.
8. Perkembangan Global dan Sistem Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia. Seminar PEMANFAATAN SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, diselenggarakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Japan Internatinal Cooperation Agency & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual LPPM- UNS, di Hotel Novotel, Surakarta, 2-3 Februari 2009.
9. Penanggulangan Delik Agama. Seminar HAK ASASI MANUSIA DAN DAKWAH BERKEMAJUAN, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, di Gedung Auditorium Moh. Djasman UMS, Surakarta, 8 Maret 2009.

  1. WALLACE Said,


    Buy Viagra

    Check Quality Generic Pills Today!…

  2. Cecil Said,

    bianco@tenacity.wig” rel=”nofollow”>.…

    good….

  3. shaun Said,

    arden@fascists.haliburton” rel=”nofollow”>.…

    hello!!…

Add A Comment